Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Kapal Dali Penabrak Jembatan di Amerika Lintasi Selat Sunda, Dikawal 2 Tugboat

    Kapal Dali Penabrak Jembatan di Amerika Lintasi Selat Sunda, Dikawal 2 Tugboat

    Liputan6.com, Cilegon – Kapal Kargo Dali penabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, pada Selasa, 26 Maret 2024, melewati perairan Selat Sunda pada 29 Oktober 2024 kemarin.

    Kapal Dali dijemput oleh dua kapal tugboat milik PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dari Samudera Hindia, kemudian melintasi Selat Sunda dan berakhir di sekitar Laut Jawa.

    Dua kapal tugboat PCM bertugas membuka jalur, agar tidak bersenggolan dengan kapal lainnya di Selat Sunda, selama 42 jam.

    “Masuknya dari Samudera Hindia, kita jemputnya di deket Samudra Hindia itu, kita escort sampai keluar Selat Sunda, sampai ke Laut Jawa situ,” ujar Eko Didik Harnoko, Direktur Operasional (Dirops) PT PCM, Senin, (04/11/2024).

    BUMD Pemkot Cilegon itu menggunakan kapal Gunung Batur dan kapal Gunung Cipala selama mengawal Kapal Dali. Keduanya berkomunikasi dengan menara VTS di Pelabuhan Merak serta KSOP Banten, agar lancar melewati Selat Sunda.

    Di mana, ketika kapal berukuran 289 meter itu menabrak tiang jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, pada Selasa, 26 Maret 2024, menyebabkan sebagian besar badan jembatan hancur dan runtuh ke Sungai Patapsco.

    Penyebab kapal menabrak jembatan karena Dali mengalami mati listrik, sehingga awak kapal tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah arah atau menghentikan laju kapal kargo tersebut.

    Salah melewati perairan Selat Sunda, Kapal Dali tidak memiliki jangkar untuk menghentikan laju mereka.

    Selain mencegah bersenggolan dengan kapal lain, awak kapalnya juga belum pernah melewati Selat Sunda, sehingga membutuhkan panduan dan pengawalan.

    “Mereka jangkarnya di depannya itu enggak ada, mungkin accident kemaren itu. Kapal tunda kita itu ada di depan, clear area di depan,” terangnya.

  • Geledah Kantor PT Lampung Energi Berjaya, Kejati Amankan Rp2,17 Miliar

    Geledah Kantor PT Lampung Energi Berjaya, Kejati Amankan Rp2,17 Miliar

    Liputan6.com, Lampung – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipidkor) yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, PT Lampung Energi Berjaya (LEB), resmi naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) melakukan langkah ini setelah menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana participating interest (PI) sebesar 10 persen di wilayah kerja offshore South East Sumatera (WK OSES) senilai 17,286 juta USD.

    Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggeledah kantor PT LEB serta enam lokasi lainnya. PT LEB, sebagai anak perusahaan dari PT Lampung Jaya Utama (LJU), menerima dana PI tersebut dari Pertamina Hulu Energi Overseas Southeast Sumatera (PHE OSES). “Pada 17 Oktober 2024, tim penyidik meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Sejauh ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor PT LEB dan di enam lokasi berbeda di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur,” ujar Armen saat konferensi pers di Kejati Lampung, Kamis (31/10/2024).

    Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah, serta beberapa dokumen terkait dana PI. Total uang yang berhasil diamankan mencapai Rp2.176.433.589, termasuk Rp867.433.589 dalam bentuk tunai dan Rp1,3 miliar di rekening bank yang telah diblokir. “Apabila pemilik uang tidak dapat membuktikan asal usul dana tersebut, dan apabila terbukti terkait dengan tindak pidana korupsi, maka uang akan disita oleh penyidik. Namun, jika tidak ada kaitan, dana akan dikembalikan,” ungkapnya. 

    Selain uang, beberapa barang yang turut diamankan dalam penggeledahan tersebut antara lain satu unit mobil Jimny, satu sepeda motor RX King, sejumlah dokumen, dan jam tangan. Armen menambahkan bahwa sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk AS selaku direktur BUMD LJU, DH selaku Dirut PT LJU, RNV Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, serta beberapa pejabat lainnya. Penyidikan kini difokuskan pada keterkaitan pihak-pihak terkait serta aliran dana sebesar 17,286 juta USD yang diterima oleh Provinsi Lampung melalui PT LEB dari Pertamina.

    “Untuk modus operandi nanti disampaikan setelah ditetapkan tersangka. Masalah kerugian negara, nanti kami kordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara sehingga kerugian negara yang disampaikan sesuai dengan lembaga terkait,” pungkasnya.

  • Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    langkah-langkah pencegahan pelanggaran sejauh ini sudah dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengantisipasi pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pilkada dengan meningkatkan pengawasan.

    “Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pilkada,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhamad Shobirin di Jakarta, Sabtu.

    Ia meminta agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan yang mendukung kandidat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Ia menjelaskan memang terdapat beberapa pembaruan dalam aturan kampanye pada Pilkada 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024.

    Menurut dia PKPU ini menyesuaikan ketentuan terkait metode kampanye dan pengawasan, termasuk antisipasi pelanggaran netralitas ASN.

    Ia menyebutkan dalam pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menyebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

    Kemudian ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain dari Lurah dan perangkat desa atau perangkat kelurahan juga tidak boleh dilibatkan.

    Ia mengatakan langkah-langkah pencegahan pelanggaran sejauh ini sudah dilakukan termasuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada ASN terkait pentingnya menjaga netralitas.

    Kemudian melakukan pengawasan ketat oleh Bawaslu, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran.

    “Pengawasan intensif juga akan dilakukan melalui pemantauan aktivitas media sosial ASN,” kata dia.

    Ia mengatakan dalam Pemilu Presiden 2024 beberapa kasus ketidaknetralan ASN memang pernah dilaporkan di berbagai wilayah, tapi tidak termasuk Jakarta Utara.

    “Kami akan melakukan pengawasan ekstra tetap diperlukan di Pilkada 2024 untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Jakarta Utara,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ilham Habibie harap PTDI makin kuat untuk stimulus Jabar

    Ilham Habibie harap PTDI makin kuat untuk stimulus Jabar

    Bandung (ANTARA) – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie yang mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Bandung, Sabtu ini, berharap perusahaan plat merah itu berjalan semakin kuat untuk memberikan stimulus pada Jawa Barat.

    Datang dalam kapasitasnya sebagai wisatawan yang mengikuti program Edutainment PTDI untuk mengenalkan berbagai teknologi aviasi pada keluarga terutama anak-anak, Ilham melihat bahwa perusahaan plat merah ini memiliki potensi yang besar tetmasuk pada Jawa Barat.

    “Pertama dengan program ini mengenalkan pada generasi muda agar tertarik dan bersemangat pada teknologi, karena kedepannya kita harus sadar, sebagai bangsa dan negara yang mau maju penguasaan, penerapan, pengembangan teknologi itu mutlak kita lakukan termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan,” ujar Ilham di PTDI.

    Dalam lingkup Jawa Barat, Ilham menilai provinsi bisa menjalin kerja sama dengan BUMN aviasi ini seperti penyediaan pesawat untuk provinsi jika diperlukan, kemudian peningkatan SDM yang dilatih dan dipersiapkan dalam bidang teknologi, serta penyerapan tenaga kerja lewat pengembangan industri aviasi yang semakin besar.

    “Tentu harapan kita PTDI semakin kuat dengan pengembangan produk baru dan yang sudah ada. Tentu dengan itu membutuhkan SDM yang mumpuni yang otomatis membuka lapangan kerja di Jabar. Termasuk juga ketika semakin banyak produksi, maka industri atau perusahaan lain dalam ekosistem aviasi juga akan berkembang, dan itulah snowball effect ketika satu maju yang lain juga maju,” ujar mantan Direktur PTDI ini.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan Jabar memiliki BUMD bidang penerbangan mengingat adanya PTDI, infrastruktur bandara di beberapa titik, serta latar belakangnya di bidang aviasi, Ilham mengatakan hal itu akan sulit meski bukan tidak mungkin.

    “Itu harus dikaji dengan baik. Misalnya untuk meningkatkan pariwisata ke daerah selatan itu bisa bekerja sama dengan swasta, kita gencarkan di program-program yang memberikan dukungan. Namun jika mendirikan BUMN butuh pertimbangan besar dan kita tidak memiliki kemampuan untuk itu,” tuturnya.

    Dalam kunjungan ini, Ilham Habibie menyambangi pesawat N250, karya visioner mendiang ayahnya, BJ Habibie, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi penerbangan nasional.

    Pesawat N250, yang dirancang dengan teknologi mutakhir pada masanya, adalah salah satu bukti nyata dari kemampuan bangsa Indonesia dalam menciptakan produk dirgantara berstandar internasional. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire, yang menjadikannya pesawat regional pertama di dunia yang mengadopsi sistem kendali canggih tersebut.

    “Pesawat N250 adalah bukti nyata bahwa bangsa kita memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menjadi pemain global di bidang teknologi tinggi,” ujar Ilham.

    Pilkada Provinsi Jabar 2024 ini, diikuti oleh empat pasangan calon yang berdasarkan nomor urut terdiri dari Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

    Pasangan Acep-Gita (KDI) maju dalam kontestasi dengan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Jeje-Ronal dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sementara Syaikhu-Ilham diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (NasDem).

    Adapun Dedi-Erwan, mendapatkan dukungan partai terbanyak, yakni Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), serta hampir semua partai nonparlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, Perindo.

    Baca juga: Profil Ilham Habibie, pakar pesawat yang maju jadi Cawagub Jawa Barat

    Baca juga: Cawagub Jabar Ilham Habibie akan prioritaskan lapangan pekerjaan

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Baru 19,6 persen masyarakat Indonesia terlayani air bersih perpipaan

    Baru 19,6 persen masyarakat Indonesia terlayani air bersih perpipaan

    Harapan pemerintah maupun kami, pada 2045 akses masyarakat terhadap air bersih melalui jaringan perpipaan mencakup 100 persenKabupaten Bekasi (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Arief Wisnu Cahyono menyatakan, berdasarkan data terbaru, baru 19,6 persen masyarakat Indonesia yang terlayani akses air bersih melalui jaringan perpipaan

    “Harapan pemerintah maupun kami, pada 2045 akses masyarakat terhadap air bersih melalui jaringan perpipaan mencakup 100 persen,” katanya usai menghadiri peresmian instalasi pengolahan air di Kabupaten Bekasi, Jumat.

    Ia mengatakan, pemenuhan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat bukan perkara yang mudah untuk diwujudkan. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak baik pemerintah daerah, perusahaan air minum maupun pengusaha swasta untuk merealisasikan harapan tersebut.

    “Capaian yang diraih sejak kemerdekaan RI hanya 19,6 persen untuk akses air minum perpipaan, jauh sekali dari yang dicanangkan pemerintah,” katanya.

    Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Arief Wisnu Cahyono saat menghadiri peresmian pembangunan Instalasi Pengolahan Air Mahameru II di kawasan Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hasil kerja sama Perumda Tirta Bhagasasi dengan PT Bintang Mahameru Sejahtera. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    ia mengatakan, pemerintah telah mencanangkan 100 persen akses air minum perpipaan bagi masyarakat saat Indonesia memasuki usia 100 tahun saat pertemuan ‘Water World Forum’ ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

    “Kita hanya memiliki waktu 20 tahun untuk mewujudkan. Sementara itu, Malaysia sudah mendekati capaian 100 persen. Sedangkan di tingkat global, Indonesia menempati peringkat 128,” ucapnya.

    Menurut dia, target cakupan 100 persen pelayanan yang telah dicanangkan pemerintah tersebut menjadi tantangan berat namun bisa diwujudkan asal segenap unsur terkait mampu berkolaborasi secara optimal dan bekerja bersama-sama.

    Arief menyatakan, melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta, seperti yang dijalankan Perumda Tirta Bhagasasi bersama PT Bintang Mahameru Sejahtera, mampu mewujudkan target pemerintah memenuhi akses air bersih masyarakat melalui jalur perpipaan.

    “Saya turut bangga atas keterlibatan swasta dalam mendukung target pemerintah menyediakan akses air bersih untuk seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan BUMD Kabupaten Bekasi ini,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (1/11) meresmikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mahameru II berkapasitas 750 liter per detik di kawasan Metland Cibitung hasil kerja sama Perumda Tirta Bhagasasi dengan PT Bintang Mahameru Sejahtera.

    Baca juga: Produsen AMDK siap bermitra dengan pemerintah atasi permasalahan air
    Baca juga: Perpamsi: World Water Forum momentum RI siapkan infrastruktur air jadi yang utama
     

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Ombudsman Ungkap Temuan Sementara PPDB 2024 di 10 Provinsi Ini

    Jakarta, Gatra.com – Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan sementara PPDB 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini.

    Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam konferensi pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

    Dalam paparannya, ada 10 provinsi yang disebutkan oleh Indraza di antaranya Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Maluku Utara. Adapun, alasan pemilihan tersebut didasari permasalahan yang cukup menonjol.

    “Misalnya di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, lalu juga ada penambahan rombel (rombongan belajar) di luar ketentuan, dan penambahan jalur madrasah di luar prosedur. Ini kami temukan di Aceh,” ujar Indraza.

    Selain itu, di Riau, ditemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua. 

    “Di mana hanya menerima ASN atau dari BUMN. Padahal di situ ada juga BUMD, swasta, wiraswasta itu tidak diterima,” lanjut dia.

    Sementara itu, di Sumatera Selatan, Indraza menyoroti adanya penyimpangan prosedur jalur prestasi di Palembang, kurang lebih ada 911 siswa lewat jalur prestasi tingkat SMA yang harus dianulir.

    “Karena banyak menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu), di mana sertifikasi-sertifikasi itu dikeluarkan baik oleh dinas ataupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak ada perlombaannya,” tutur dia.

    Ada pula diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu seperti memasukkan nilai tahfidz untuk SMA umum. 

    “Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah Muslim,” lanjutnya.

    Selanjutnya, di Banten ditemukan bahwa penanganan pengaduan tidak optimal dikarenakan petugasnya kurang kompeten dan tidak ada kejelasan. “Itu yang mengakibatkan jadi banyak hambatan,” kata Indraza.

    Berbeda di Jawa Tengah, ditemukan adanya jalur masuk yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Padahal sudah diatur dalam Permendikbud ataupun Keputusan Sekjen tidak boleh ada jalur tes.

    Seperti contoh di Semarang dilakukan tes tersendiri melalui Si Cerdas, sedangkan di Magelang juga dilakukan tes berbasis komputer dengan kuota 40 persen dan 60 persennya lewat empat jalur reguler.

    Di Jawa Barat, temuan yang disoroti Ombudsman adalah aplikasi yang error dan minimnya pengawasan dalam proses PPDB.

    Kemudian, di Bali juga ada penyalahgunaan jalur afirmasi dan kurangnya sosialisasi. Indraza menyebutkan di Bali ini kasusnya unik karena niatnya baik untuk menambah daya tampung, tetapi gedung SMA nya belum ada.

    Lalu, kasus di NTB pun serupa dengan yang di Palembang yaitu adanya diskriminasi jalur prestasi bagu agama tertentu. 

    “Ada nilai yang seperti tadi saya bilang di Pelambang juga diberlakukan untuk nilai-nilai keagamaan, tapi hanya untuk muslim,” jelas Indraza.

    Terakhir, di Maluku Utara ditemukan adanya penambahan rombel dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium karena belum punya kelas sendiri.

    “Ini jadi kendala lagi, padahal sebetulnya sudah dijelaskan dalam keputusan Sekjen bahwa penambahan rombel itu hanya boleh dalam kondisi khusus. Misalnya sudah tidak ada lagi sekolah di daerah tersebut selain sekolah itu,” ujar Indraza.

    30

  • Eksploitasi Air Tanah di Gili Terawangan, 2 Direktur Divonis 1 Tahun Penjara Regional 31 Oktober 2024

    Eksploitasi Air Tanah di Gili Terawangan, 2 Direktur Divonis 1 Tahun Penjara Regional 31 Oktober 2024

    Eksploitasi Air Tanah di Gili Terawangan, 2 Direktur Divonis 1 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com 
    – Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis satu tahun penjara serta denda Rp 1 miliar kepada dua terdakwa dalam kasus eksploitasi
    air tanah
    di
    Gili Terawangan
    .
    Kedua terdakwa adalah Samsul Hadi, Direktur PT Gerbang
    NTB
    Emas (GNE), dan William John Matheson, Direktur PT Berkah Air Laun (BAL).
    Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Lalu Mohammad Sandi Iramaya bersama dua hakim anggota, Isrin Surya Kurniasih dan Ida Ayu Masyuni, pada Kamis (31/10/2024) petang.
    “Menjatuhkan pidana untuk terdakwa satu William John Matheson selaku Direktur PT BAL dengan hukuman 1 tahun penjara. Terdakwa dua, Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara,” tegas Sandi saat membacakan putusan ketua terdakwa.
    Majelis hakim juga memvonis dua terdakwa dengan denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan pengganti.
    Tidak hanya itu, hakim dalam putusan tersebut menetapkan kedua terdakwa tetap berada dalam status tahanan kota.
    Terdapat dua barang bukti yang disita dari tiga titik lokasi pengeboran di Gili Terawangan dirampas negara untuk dimusnahkan, termasuk merampas seluruh sarana pendukung operasional dari aktivitas pengeboran tanpa izin.
    “Seluruh aset dan dua sumur bor di Gili Terawangan dirampas negara untuk dimusnahkan,” ujar Sandi.
    Ketetapan hakim tersebut menyatakan bahwa Samsul Hadi sebagai direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMD) NTB telah terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan bagi William John Matheson menjalankan usaha tanpa perizinan
    Sedangkan John William Matheson, terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja penyediaan air bersih tanpa terdapat izin usaha.
    Dalam hal ini, hakim menjerat kedua terdakwa tersebut dengan Pasal 70 huruf d juncto Pasal 49 ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang (UU) RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan 31 Oktober 2024

    Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan 31 Oktober 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengubah sistem kelas dalam BPJS Kesehatan pada tahun depan dan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Skema iuran pun akan berubah karena perubahan ini. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Juli 2025. Skema iuran yang akan diterapkan pemerintah melalui sistem baru itu ialah iuran satu tarif.

    “Ke depannya, iuran ini harus menjadi satu, tetapi akan dilakukan bertahap,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Adapun, keputusan terkait perubahan sistem kelas dan iuran telah pemerintah tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Pada pasal 103B ayat (8) Perpres 59/2024 diatur soal penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 Juli 2025. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.

    Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    (haa/haa)

  • Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung menyiapkan “Program Masjid Menyala” dan fasilitas jaringan internet (WiFi) gratis di setiap masjid di Jakarta jika dirinya menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Saat ini, saya juga sedang menjalankan ‘Program Masjid Menyala’, yaitu program pembersihan masjid di semua wilayah Jakarta dan WiFi gratis,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Di Jakarta Timur, “Program Masjid Menyala” ini sudah berjalan di 300 masjid dan akan terus bergerak untuk masjid-masjid lainnya yang tersebar di Jakarta.

    Selain itu, Pramono mengatakan fasilitas internet gratis di masjid merupakan keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan. Bagi Pramono, untuk menyediakan hal tersebut tidak sulit.

    “Kalau untuk WiFi, kan sekarang bukan sesuatu yang mahal dibanding dengan CCTV (kamera pengawas). Di ruang publik, satu dua tahun mendatang itu harus ada WiFi,” ujar Pramono.

    Internet gratis ini merespon permintaan para pemuda pengurus masjid yang tergabung dalam Gerakan Muda Pramono-Rano (Gemapro).

    Menurut Ketua Gemapro Adam, fasilitas itu akan berguna bagi para pemuda yang selama ini berkumpul dan memenuhi masjid untuk berorganisasi.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal membentuk Pasukan Putih di Jakarta untuk membantu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) apabila terpilih menjadi pemimpin Jakarta.

    “Jadi Pasukan Putih akan dibuat khusus nantinya bekerja untuk membantu menjembatani Puskemas yang ada dan juga untuk para lanjut usia (lansia) di suatu lingkungan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Rencana tersebut melihat adanya beberapa masalah yang menjadi temuan ketika Pramono berkunjung dan belanja masalah di masyarakat. Sejumlah lansia banyak mengeluhkan tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Jakarta.

    Karena itu, Pasukan Putih nantinya dibentuk yang beranggotakan tenaga kesehatan di Jakarta dan akan dikerahkan untuk menangani permasalahan itu.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Baca juga: Pramono fokuskan dana Rp300 miliar bagi UMKM yang diinisiasi perempuan

    Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024