Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun
Tim Redaksi
TEMANGGUNG, KOMPAS.com
– Satu-satunya debat pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung, Jawa Tengah, berlangsung di Graha Bhumi Phala, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Minggu (17/11/2024) pagi.
Debat ini mengusung tema “Menuju Temanggung Berbudaya, Maju, dan Sejahtera dengan Pelayanan Publik Berintegritas dan Terpercaya”.
Panelis yang dilibatkan dalam debat yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Adji Samekto; Dosen Ilmu Pemerintahan Undip, Turtiantoro; Wakil Rektor 1 Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Ngarifin Sidiq; Dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Andi Ali Said Akbar; dan Wakil Rektor 1 Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Hamidulloh Ibda.
Pada sesi pemaparan visi dan misi, pasangan calon nomor urut 1, Agus Setyawan-Nadia Muna (Adadia), berjanji akan meningkatkan intensitas pembangunan infrastruktur. Salah satu yang disinggung yakni memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
Selain itu, Nadia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur digital juga akan dilakukan.
“Kami sudah memasang WiFi gratis di Taman Pengayoman dan sekarang menjadi ramai dan roda perekonomian berjalan,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Dia menambahkan, dirinya juga bakal membuat badan usaha milik daerah (BUMD) sektor pertanian untuk membeli hasil panen petani.
“Saya akan menyediakan BUMD khusus pertanian untuk menolong petani dari harga yang tidak tertolong,” bebernya.
Program paslon nomor urut 2, Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat (Hebat), tak jauh berbeda dengan duet Adadia yang juga akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
Kemudian, Wibowo menjanjikan pembuatan lapangan kerja, harga sembako yang stabil dan terjangkau, serta kemudahan distribusi pupuk bagi petani.
Wibowo juga bakal mengubah tata letak Alun-alun Temanggung menjadi ruang publik yang bermanfaat.
“Kami sudah merencanakan
revitalisasi Alun-alun
jauh sebelum paslon lain bicara revitalisasi Alun-alun. Kami ingin melibatkan warga dengan lomba desain alun-alun yang berorientasi smart city dan ecogreen,” papar petahana wakil bupati Temanggung periode 2018-2023 ini.
Sementara itu, paslon nomor urut 3, Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro (Glowing—berdasar visi “Semakin Gandem, Semakin Glowing”), akan melakukan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang antara lain berkonsep inklusif dan memperhatikan lingkungan.
“Salah satunya revitalisasi kawasan Alun-alun dan Pendopo (Pengayoman),” kata Bimo.
Bimo menyebutkan, dirinya menjanjikan pemberian insentif bagi guru ngaji dan guru keagamaan, menggratiskan iuran BPJS untuk warga Temanggung, layanan kesehatan gratis, dan pemberian dana santunan untuk warga tidak mampu yang ditinggal meninggal keluarganya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
BUMN: BUMD
-
/data/photo/2024/11/17/67396f42c8452.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun
Regional
17 November 2024")
Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun Regional 17 November 2024
-
Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.
Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.
“Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.
Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.
Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.
Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.
Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.
“Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.
Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.
Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.
“Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.
“Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.
Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).
Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.
“Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.
Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.
Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.
Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4416072/original/009479300_1683259044-Thumbnail_Liputan6.com-3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Disebut Berpotensi Langgar UU Minerba")
Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Disebut Berpotensi Langgar UU Minerba
Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyoroti potensi pelanggaran UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba jika pemerintah memberikan izin pertambangan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Gunhar menilai bahwa ormas keagamaan tidak memiliki kompetensi di sektor tambang, sehingga penerapan Perpres ini dalam konteks izin tambang berisiko melanggar UU Minerba.
“Ormas keagamaan umumnya berorientasi pada kegiatan sosial, bukan tambang. Jika pemerintah tetap menggunakan Perpres ini untuk pemberian izin tambang, kami akan mempertimbangkan langkah revisi UU Minerba bersama DPR untuk menghindari benturan aturan,” katanya, Jumat (15/11/2024).
Menurutnya, ada beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang berpotensi dilanggar jika Perpres 70/2023 dan Perpres 76/2024 yang digunakan sebagai dasar pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, antara lain pasal 39 UU Minerba, yang hanya memperbolehkan IUP untuk badan usaha, koperasi, atau perorangan.
“Pemberian IUP kepada ormas yang tidak termasuk kategori ini bisa dianggap melanggar UU,” katanya.
Begitu juga Pasal 75 Ayat 3 dan 4, tambahnya, seharusnya memberikan prioritas IUPK kepada BUMN atau BUMD, sedangkan swasta hanya mendapatkan izin melalui lelang.
“Jika badan usaha ormas keagamaan mendapat izin langsung atau tanpa lelang, maka hal ini melanggar ketentuan UU Minerba,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya dalam pasal 96 UU Minerba, telah diatur pengelolaan lingkungan dan keselamatan tambang, yang ketat diatur dalam UU Minerba. Kompetensi ormas dalam bidang ini menurutnya diragukan, sehingga berpotensi tidak memenuhi standar pengelolaan.
“Apalagi penggunaan Perpres untuk memberikan izin kepada ormas keagamaan berisiko menciptakan persepsi publik negatif terhadap transparansi proses perizinan,” katanya.
-
Bicara di Kampanye Akbar, Fahira Idris Sebut Ridwan Kamil Bakal Jual Saham Bir PT Delta Djakarta
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG – Senator asal Jakarta Fahira Idris menyebut, Calon Gubernur Ridwan Kamil bakal menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta yang dimiliki Pemprov DKI bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta.
Hal ini disampaikan Fahira saat bicara di kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat.
Hal ini pun disebutnya membuat dirinya kagum dengan sosok eks Gubernur Jawa Barat tersebut.
“Ada satu hal yang membuat saya kagum dengan pak Ridwan Kamil dan pak Suswono. Tapi hari ini saya tambah kagum lagi,” ucapnya di depan ribuan pendukung RIDO, Kamis (14/11/2024).
“Karena apa? Beliau menyebut, di 100 hari pertama beliau, beliau akan menutup pabrik miras PT Delta Djakarta,” sambungnya.
Pernyataan ini pun kemudian disambut sorak-sorai pendukung paslon nomor urut 1 itu yang sudah memadati Lapangan Cendrawasih.
Ketua Umum Organisasi Massa (Ormas) Bang Japar ini pun kemudian mengajak masyarakat mencoblos pasangan Ridwan Kamil-Suswono di tanggal 27 November mendatang.
Sehingga penjualan saham produsen bir Anker itu benar-benar bisa dijalankan.
“Kita dukung beliau. Insyaallah beliau programnya lebih baik lagi,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen saham PT Delta Djakarta.
Di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta sudah beberapa kali ingin melepas saham perusahaan tersebut.
Namun, keinginan Anies selalu mentah di tangan Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, yaitu Prasetyo Edi Marsudi.
Pras bersikeras tak mau melepas saham PT Delta Djakarta lantaran selama ini selalu memberikan pemasukan dari dividen yang diberikan.
Di tahun 2024 ini, PT Delta Djakarta menyumbang pemasukan dari dividen sebesar Rp 68 miliar lebih.
Angka ini menempatkan PT Delta Djakarta menjadi perusahaan ketiga yang memberikan pemasukan terbesar bagi Pemprov DKI di tahun 2024 ini.
Perusahaan produsen bir itu hanya kalah dari BUMD Bank DKI dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
KPK Dukung Penghentian Sementara Distribusi Bansos Jelang Pilkada
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.
Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.
Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.
Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.
Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.
Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.
Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.
Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.
“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.
Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(UWA)
-
BUMD di Bekasi resmikan fasilitas generator produksi oksigen medis
Pembangunan fasilitas generator produksi oksigen medis ini merupakan diversifikasi usaha yang dilakukan di tengah kelangkaan energi fosil, minyak dan gas yang selama ini menjadi lini bisnis utama kamiKabupaten Bekasi (ANTARA) – Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, PT Bina Bangun Wibawa Mukti Perseroda (BBWM) meresmikan fasilitas generator produksi oksigen medis di sebelah area kilang migas di Desa Kedung Jaya,Kecamatan Babelan.
“Pembangunan fasilitas generator produksi oksigen medis ini merupakan diversifikasi usaha yang dilakukan di tengah kelangkaan energi fosil, minyak dan gas yang selama ini menjadi lini bisnis utama kami,” kata Direktur Utama PT BBWM (Perseroda) Prananto Sukodjatmoko di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Ia optimistis lini bisnis baru hasil diversifikasi usaha ini mampu membantu meningkatkan pendapatan perusahaan selain dari bisnis eksisting atau yang sudah ada.
Dia menjelaskan fasilitas bangunan untuk mesin generator produksi oksigen medis berikut kelengkapan berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi. Mesin generator sendiri merupakan hibah dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) yang diberikan pada 30 Januari 2024.
Hibah tersebut berupa tiga unit kompresor pendorong oksigen, delapan generator oksigen, satu tangki penyimpan oksigen, satu kompresor penerima udara dan 98 tabung oksigen kemasan botol.
“Generator produksi oksigen ini berkapasitas 200 tabung berukuran 40 liter yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan oksigen medis di wilayah Jabodetabek,” katanya.
Baca juga: PT Migas Bekasi raih Top BUMD Awards 2024
Baca juga: Pemkab Bekasi terima hibah mesin oksigen dari swasta
Dirinya mengaku produk oksigen medis tersebut baru akan mulai dipasarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan uji kelayakan dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Daerah Khusus Jakarta.
Prananto berharap fasilitas generator produksi oksigen medis ini juga mampu meningkatkan ketersediaan oksigen medis bagi masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.
“Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk membantu masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, karena semua sadar betapa krusial peran fasilitas ini dalam meningkatkan ketersediaan oksigen medis,” ucapnya.
Hasil produksi oksigen medis dari lokasi ini akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta melalui skema kerja sama.
“Pemenuhan kebutuhan oksigen medis ini merupakan bukti komitmen nyata kami dalam mendukung program pemerintah daerah untuk membantu ketersediaan oksigen medis bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi,” kata dia.
Peresmian fasilitas generator produksi oksigen medis PT BBWM (Perseroda) ini turut dihadiri President Director PT HMMI Bong Kyu Lee, Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Lutfi Hasan, Direktur Utama RSUD Cibitung dan Cabangbungin, perangkat daerah serta tamu undangan lain.
Selain peresmian fasilitas generator produksi oksigen medis, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon, penyerahan program CSR BBWM untuk UMKM binaan dan pemberian santunan anak yatim.
Baca juga: BUMD Bekasi kembangkan konsep bisnis baru antisipasi kelangkaan migas
Baca juga: Pemkab Bekasi lakukan diversifikasi bisnis BUMD migas ke PLTS
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024 -
3 dari 10 Pekerja di Sektor Keuangan RI Alami Stres, Terbanyak Pegawai BUMN
Jakarta –
Riset menunjukkan 3 dari 10 pekerja Indonesia di bidang keuangan mengalami stres. Ada dua jenis status stres yang dihadapi. Pertama, vigor atau vitality negatif. Sebanyak 26 persen dari 5.546 responden mengalami penurunan semangat akibat pekerjaan. Kedua, fatigue yakni kelelahan karena bekerja, yang dialami 19 persen responden.
Kebanyakan dari mereka tidak sadar tengah mengalami stres. Ciri-cirinya kerap tidak disadari, termasuk menurunnya produktivitas dalam pekerjaan. Pekerja di badan usaha milik negara paling banyak mengalami kondisi tersebut. Ada 86 persen pegawai BUMN dari total responden. Sisanya adalah pegawai di sektor badan usaha milik daerah dan swasta.
Berikut tiga faktor yang melatarbelakangi stres para pekerja di sektor keuangan:
1. Role conflict
Para responden mengaku menghadapi masalah dalam menerima intruksi atau koordinasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perbedaan intruksi dan pesan yang tidak tersampaikan rentan memicu para pekerja stres. Kondisi ini bahkan menjadi pemicu utama pekerja dihadapi vigor dan fatigue. Nyaris 52 persen dari total responden mengalaminya.
2. Quantitative Job Overload
Beban pekerjaan menjadi faktor kedua seseorang mengalami stres saat bekerja, khususnya di sektor keuangan. Dr dr Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, peneliti dan inisiator Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa menyebut tidak sedikit responden yang membawa pekerjaan setiba di rumah. Walhasil, mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja dalam satu hari.
3. Nihil Work Life Balance
Sebanyak 46 persen dari responden mengaku tidak memiliki work-life-balance. Artinya, hampir separuh waktu secara penuh diluangkan untuk pekerjaan. Hal ini menghambat mereka dalam kehidupan bersosialisasi di luar pekerjaan hingga beban mengurus pekerjaan rumah, aktivitas olahraga, dan hal lainnya.
Pekerja Perempuan Paling Rentan Stres
Riset Kaukus Keswa sekaligus menunjukkan pekerja perempuan di sektor keuangan lebih rentan mengalami stres, ketimbang pria. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang dihadapi tuntutan atau beban pekerjaan di luar rumah.
“Terlebih saat punya anak, sudah harus mengurus keluarga, harus tampil rapih menjaga diri, harus bisa mengerjakan pekerjaan dengan profesional dan baik,” tutur Prof Rofikoh Rokhim, S.E.,SIP, DEA, PhD, Inisiator Kaukus Keswa dalam kesempatan yang sama, di konferensi pers Rabu (13/11/2024).
Generasi Muda Ikut Alami Stres
Generasi muda yang mengalami stres banyak berkaitan dengan tidak didapatkannya work life balance. Pekerja mengalami ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang memicu risiko kelelahan kerja atau fatigue meningkat hingga delapan kali lipat.
(naf/kna)
-
Memperkuat sistem pembayaran digital MRT Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Kehadiran transportasi publik yang cepat dan nyaman menjadi andalan Jakarta demi menabalkan dirinya sebagai kota metropolitan.
Beragam pilihan transportasi publik itu harus diimbangi dengan kecepatan fasilitas yang mengikutinya. Salah satunya dalam sistem pembayaran tiket agar tidak menimbulkan antrean.
Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta (Perseroda) terus memperkuat kecepatan layanan dengan melakukan transformasi pembayaran digital melalui aplikasi MyMRTJ.
Transformasi pembayaran secara digital itu bertujuan mengejar target jumlah pengguna yang semakin naik serta menjawab tantangan dunia yang kian efisien.
Berdasarkan data 2023, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta mencapai 91 ribu orang per hari. Angka ini melampaui target 70 ribu orang per hari sepanjang 2023.
Dibandingkan pada 2024 ini, MRT Jakarta menargetkan 92 ribu orang per hari pada akhir tahun. Pada Oktober 2024, tercatat 3.865.586 orang menggunakan layanan MRT Jakarta.
Angka ini menunjukkan rata-rata sekitar 124.696 orang per hari naik Ratangga ini. Pada hari kerja Senin–Jumat, angka keterangkutan mencapai 135.209 orang per hari dan pada akhir pekan sekitar 93.939 orang per hari.
Menurut salah satu pengguna MRT Jakarta, Yosrifal Albastomi, penting bagi MRT Jakarta banyak belajar dan memperbaiki sistem pembayaran yang masih memakan waktu.
Dia mengatakan masih membutuhkan lebih dari satu detik untuk menunggu proses kartu masuk (tap in) maupun keluar (tap out) hingga muncul potongan saldo yang keluar di gerbang tiket.
Tak hanya itu, terkadang mesin di gerbang tiket mengalami gangguan teknis sehingga kartu tidak terbaca atau memerlukan waktu lebih lama untuk memproses. Ini bisa menyebabkan antrean menumpuk terutama pada jam sibuk.
Jadi, harus ada sistem yang terkoneksi cepat antara mesin maupun kartu pembayaran digital. Terlebih, jika kartu itu berbentuk unik berdesain karakter kartun seperti yang telah diterapkan EasyCard di Taiwan.
Meski aplikasi juga terbilang praktis, pengguna merasa dilayani lebih personal dan bisa menjadi koleksi jika ada sebuah kartu yang berbentuk menarik. Hal itu akan membuat pengalaman baru bagi pengguna MRT Jakarta yang berlangganan maupun pengguna baru.
Belajar dari Taiwan
Sementara warga negara Indonesia (WNI) yang sudah 4 tahun di Taiwan, Emma, mengatakan lebih memilih memakai transportasi publik daripada kendaraan pribadi. Dia menilai untuk mobilitas lebih nyaman menggunakan Metro Taipei yang terhubung dengan segala transportasi lainnya.
Etalase kartu pembayaran digital Taiwan bernama “EasyCard” yang bisa digunakan multifungsi pengguna, Taipei, Taiwan, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Kata dia, penumpang hanya perlu memakai EasyCard dengan membutuhkan waktu menunggu 0,3 detik pada mesin pembayaran, kemudian ada juga Taiwan Pass (TPASS) di mana bisa berlangganan per bulan dapat sepuasnya berkeliling.
Kartu ini tidak hanya bisa digunakan di MRT Taipei, tetapi juga di bus, kereta api TRA (Taiwan Railways Administration), dan beberapa layanan transportasi lainnya.
Selain itu, kartu ini juga bisa dimanfaatkan berbelanja di toko ritel, restoran, tempat wisata, dan mesin penjualan otomatis (vending machine) tertentu di seluruh Taiwan.
Direktur Easycard Corporation Mei Li Chow dalam kegiatan “MRT Jakarta Fellowship Program To Taiwan 2024”, mengatakan setiap orang membutuhkan metode praktis dan mudah terutama dalam transaksi. Maka dari itu, kartu pembayaran digital EasyCard hadir di Taiwan.
“EasyCard bisa digunakan sebagai metode pembayaran daring dan luring, belanja di toko. Begitulah kami membuat sebuah sistem pembayaran terintegrasi,” ujar Mei.
Mei mengatakan EasyCard dipasarkan melihat karakter kartun kesukaan kebanyakan warga Taiwan, salah satunya Hello Kitty yang ludes terjual 10 menit sejak peluncuran.
Adapun kemudahan yang ditawarkan EasyCard yakni adanya subsidi bagi pelajar dan orangtua serta kecepatannya 0,3 detik setiap menempelkan kartu pembayaran di mesin masuk (tap in) dan keluar (tap out).
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024 -
Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk
Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperjelas kebijakan baru distribusi pupuk. Permintaan tersebut menyusul adanya rencana pemerintah untuk memangkas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi ke petani mulai 2025.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai, keputusan yang akan diambil pemerintah untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani belum jelas.
“Harus diperjelas kebijakan baru distribusi pupuk yang baru tersebut seperti apakah,” kata Henry Saragih kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).
Dia juga meragukan jumlah regulasi yang dipangkas oleh pemerintah yakni 145 regulasi untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Apakah benar ada 145 regulasi yang selama ini mengatur distribusi pupuk?” tanya dia.
Di sisi lain, SPI mengusulkan agar pemerintah mendukung petani untuk memproduksi pupuk organik, misalnya dengan memberikan hewan ternak dan unit produksi olah pupuk organik sendiri.
Untuk pupuk kimia, Henry mempersilahkan pemerintah untuk mendistribusikannya kepada semua petani, baik itu petani pangan maupun non pangan. Nantinya, distribusi pemasarannya dapat melalui koperasi-koperasi petani dan badan usaha milik desa (BUMD).
“Jadi produsen pupuk silahkan saja produksi pupuk kimia sesuai yang dibutuhkan seluruh petani Indonesia,” imbuhnya.
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah setidaknya memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi. Terdapat 41 Undang-undang, 23 Peraturan Pemerintah, serta 6 Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk.
Dalam rapat yang digelar hari ini Selasa (12/11/2024) di Kantor Kementan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.
Nantinya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero).
Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.
“Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).
-
Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu
Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco saat memberikan keterangan pers di DPD Golkar DKI, Jakarta, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu
Dalam Negeri
Novelia Tri Ananda
Minggu, 10 November 2024 – 16:10 WIBElshinta.com – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal memperluas jaringan dan layanan Transjakarta sampai Kepulauan Seribu. Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, Transjakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta memiliki peran vital sebagai penyedia layanan transportasi massal.
Pasangan RIDO memiliki ide atau gagasan dan terobosan baru. Yakni, Transjakarta mengelola transportasi antarpulau di Kepulauan Seribu untuk memastikan akses transportasi di Kepulauan Seribu semakin baik. Saat ini warga Kepulauan Seribu mengandalkan kapal tradisional dan kapal-kapal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Jakarta untuk mobilitas mereka.
“Kami yakin, Transjakarta bisa menghadirkan pelayanan yang jauh lebih baik jika diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola angkutan antar pulau di Kepulauan Seribu,” kata Basri Baco.
Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus bisa menghadirkan layanan yang maksimal dan optimal untuk warga Kepulauan Seribu. Transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang kerap diminta oleh warga Kepulauan Seribu. Mereka ingin merasakan transportasi publik yang sama nyamannya dengan warga Jakarta lainnya.
Dengan gagasan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) tidak perlu lagi mengurus transportasi di Kepulauan Seribu karena Transjakarta yang bertanggung jawab mengelola transportasi di Kepulauan Seribu.
“Dengan kapal yang bagus, aman, nyaman dan tarif terjangkau,” kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu.
Di lima wilayah kota administrasi, kata Basri Baco, Transjakarta sudah terbukti mampu menghadirkan layanan transportasi massal yang kini diandalkan oleh masyarakat Jakarta. Hanya dengan Rp3.500, warga Jakarta sudah bisa wara-wiri di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Jejaring Transjakarta tidak hanya mencakup 13 koridor, melainkan juga sampai ke beberapa daerah penyangga di sekitar Jakarta. Pasangan RIDO ingin jejaring itu semakin luas dan sampai ke Kepulauan Seribu sehingga nantinya hadir Transjakarta Koridor Kepulauan Seribu.
Tentu saja operasionalnya mengandalkan kapal, namun dengan awak yang terlatih, berlisensi dan menggunakan standar operasional selayaknya layanan pada bus-bus Transjakarta. Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen Ridwan Kamil-Suswono untuk memperlakukan warga Jakarta dengan seadil-adilnya.
“Jadi, nanti warga Kepulauan Seribu punya angkutan, kapal-kapal yang bagus, ada AC-nya dingin, sistem pembayarannya bisa pakai JakLingko. Jadwal pemberangkatannya teratur, rutenya banyak dan tentu saja murah,” katanya.
Yang terpenting, aman dan nyaman. Layanan ini juga bisa terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 12A dari Kota ke Pelabuhan Kali Adem dan moda transportasi lain seperti KRL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.
Sumber : Antara