Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 

    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.

    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.

    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 

    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.

    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .

    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.

    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 
     
    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.
     
    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.
    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 
     
    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.
     
    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .
     
    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
     
    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.
     
    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Bawaslu Haltim Soroti Kehadiran Dirut BUMD di Kampanye Paslon Farrel-Thaib

    Bawaslu Haltim Soroti Kehadiran Dirut BUMD di Kampanye Paslon Farrel-Thaib

    FAJAR.CO.ID, HALMAHERA TIMUR — Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyoroti kehadiran Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Haltim, Rasid Musa, dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Muhammad Farrel Aditama dan Thaib Jalaluddin.

    Kehadiran Rasid di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Minggu (17/11), dianggap sebagai pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Haltim, Alherfan Barmawi, menegaskan bahwa tindakan Rasid Musa melanggar pasal 70 dan pasal 189 UU Pemilu.

    “Dugaan keterlibatan Dirut BUMD (Rasid Musa) tercatat sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu. Hingga saat ini, Bawaslu belum menerima surat izin cuti kampanye yang bersangkutan,” ujar Alherfan kepada media, Minggu (17/11) malam.

    Pasal 189 UU Pemilu menyebutkan bahwa calon kepala daerah yang sengaja melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota TNI/Polri, maupun perangkat desa dalam kegiatan politik dapat dikenai pidana penjara minimal satu bulan hingga maksimal enam bulan, atau denda sebesar Rp600.000 hingga Rp6.000.000.

    Alherfan mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini secara resmi ke Bawaslu dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan.

    “Harus buatkan laporan lengkap dengan bukti video serta SK jabatan Direktur Utama BUMD Haltim untuk disampaikan resmi ke Bawaslu,” jelasnya.

  • Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah Megapolitan 19 November 2024

    Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah Megapolitan 19 November 2024

    Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon gubernur Jakarta nomor urut 1
    Ridwan Kamil
    menilai rivalnya,
    Pramono Anung
    , terlalu menyederhanakan pernyataannya terkait wacana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara.
    “Ya, Mas Pram 03 hobinya menyederhanakan istilahnya sehingga membingungkan masyarakat, menurut saya, sehingga menjadi ramai, karena sepotong-sepotong,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (19/11/2024).
    Ridwan menegaskan, pernyataan Pramono pada debat ketiga Pilkada tidak lengkap sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
    Dia menjelaskan, rencana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara bukan hanya bicara soal gedung ikonik Balai Kota saja. Tetapi juga soal pemindahan pusat pemerintahan secara keseluruhan.
    “Kalau simbol Balai Kotanya belum tentu (dipindah). Tapi, pusat pemerintahan, dinas-dinas, dan lain-lain, idenya itu. Jadi, jangan disederhanakan omongin Balai kotanya,” lanjut dia.
    Ridwan mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan ini dilakukan karena saat ini semua kegiatan terpusat di Jakarta Pusat sehingga menimbulkan kemacetan.
    “Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, makanya kita kurangi beban di Jakarta Pusat,” imbuh Ridwan.
    Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkeinginan untuk mengumpulkan dinas-dinas dan BUMD yang gedungnya tersebar di seluruh Jakarta untuk berkumpul di satu tempat, yaitu di Ancol, Jakarta Utara.
    “Nah, ada gagasan di Jakarta Utara yang memang ada hak membangun 200 hektar di Ancol itu. Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan,” kata Ridwan lagi.
    Selain membangun pusat pemerintahan, kawasan di Jakarta Utara ini juga akan dilengkapi dengan hunian untuk warga.
    Ridwan mempertanyakan alasan Pramono menolak gagasannya ini.
    Padahal, dalam debat, Pramono juga menyebutkan ingin membangun hunian di atas gedung pemerintahan dan lahan BUMD.
    “Lah, ini saya sediakan gagasan memperbanyak aset-aset untuk membuat hunian malah ditolak idenya. Kan berarti Mas Pram enggak konsisten,” kata Ridwan.
    Kendati demikian, Ridwan mengaku gagasan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara ini perlu diskusi lebih lanjut.
    Salah satunya dengan pihak DPRD.
    “Dan, semua harus didialogkan. Kan enggak mungkin pindah tanpa persetujuan DPRD. Jadi, ini mungkin gagasan-gagasan yang sifatnya harus dimatangkan,” imbuh dia lagi.
    Diberitakan, calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertanyakan urgensi pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara yang dicanangkan oleh cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK).
    Pertanyaan itu, Pramono sampaikan di debat ketiga
    Pilkada Jakarta
    yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, malam ini, Minggu (17/11/2024).
    “Pasangan nomor urut 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara. Apakah ini memang perlu dipindahkan atau justru bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 1?” tanya Pramono.
    Pramono juga menyampaikan, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Nantinya, akan banyak sekali gedung-gedung pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta.
    Untuk itu, Pramono mempertanyakan urgensi pemindahan Balaikota ke Jakarta Utara.
    Menjawab pertanyaan itu, Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan IKN berawal dari imajinasi.
    “IKN itu datang dari imajinasi oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik pindah ke sana menjadi IKN. Hari ini kebetulan saya kurator di sana,” ujar Ridwan Kamil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengejar target pemenuhan akses air bersih dan air perpipaan mencapai 100% pada tahun 2030. Untuk merealisasikannya, pihaknya mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan membuka opsi penarikan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank).

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan World Bank untuk memperoleh dukungan pembiayaan proyek air minum melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) mulai tahun 2018 s.d November 2024.

    Kerja sama yang telah berjalan selama 6 tahun ini mencatatkan jumlah pinjaman mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,58 triliun (kurs Rp 15.800) yang bersumber dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Diana membuka opsi untuk kembali melanjutkan program serupa.

    “Saya juga berharap nggak ada salahnya ya kalau misalnya World Bank melanjutkan program NUWSP ini. Entah nanti skemanya lebih baik, entah skemanya seperti apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin akan lebih baik,” kata Diana, dalam acara Closing Loan NUWSP di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

    Meski demikian, ia memastikan bahwa evaluasi akan terlebih dulu dilakukan terhadap pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh Pemda dan BUMD air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur air minum ini, lanjut Diana, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan tetap terus berjalan.

    Tak Bisa Andalkan APBN

    Di sisi lain, Kementerian PU akan mendorong skema B2B dalam realisasi proyek-proyek air minum dan sanitasi. Sebab, menurutnya pemerintah tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak harus semuanya dengan APBN. Kalau APBN yang diharapkan, saya khawatir nanti tidak tercapai-tercapai. Karena APBN ini banyak yang harus diurusin. Tapi kalau bisa B2B, silahkan dengan B2B,” ujar Diana.

    Diana mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 21 pemerintah daerah (pemda) yang sudah memanfaatkan pembiayaan non public untuk pengembangan infrastruktur air minum di daerahnya.

    Selain peran pemda sendiri, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya penyehatan bagi PDAM yang juga punya peran penting dalam hal penyaluran. Salah satu upaya penyehatan ini terlihat dari keberhasilan 78 BUMD minum itu dalam mencapai full cost recovery.

    “Bagaimana supaya daerah tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama. Karena kalau tidak ada tarif, nggak ada upaya. Air itu kan tidak bisa pindah dengan sendirinya. Kalau dipindahkan, mesti butuh pompa, listrik, orang, operator dan sebagainya. Berarti ada tarif yang harus digunakan untuk melakukan pengelolaan, tapi semuanya harus kita atur dengan baik,” katanya.

    Lihat juga video: Menteri PU Cek Kesiapan Ruas Tol Solo-Jogja untuk Mudik Nataru

    (shc/rrd)

  • Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah aktivitas kampanyenya, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali ditanyakan pendapatnya mengenai tudingan dari Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil terhadapnya dalam debat pamungkas.

    Diketahui, dalam debat semalam, RK menyebut gaya kepemimpinan Pramono Anung kemungkinan bakal sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Bahkan, RK menyebut istilah petugas partai, sebagaimana yang kerap disematkan kepada para politisi dari PDIP.

    Ditanya demikian, Pram tak menjawab tegas. Pram justru mengungkiut masa lalu Joko Widodo.

    Pasalnya, ia hanya mengatakan bahwa saat Ahok menjadi pemimpin di Jakarta yang dimulai pada 2012, yang merupakan kader PDIP adalah Jokowi yang kini merupakan mantan Presiden Ke-7 RI.

    “Jadi kalau dilihat Pak Ahok itu jadi Gubernur tahun 2012-2014. Pada waktu itu yang menjadi anggota PDI-nya Pak Jokowi,” kata Pram singkat saat berkampanye di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, saat maju di Pilkada Jakarta 2012, Ahok memang masih berstatus politisi Partai Gerindra dan berduet dengan Jokowi dari PDIP.

    Dalam kesempatan itu, Pram juga kembali menyoroti ide RK yang ingin memindahkan kantor Balai Kota DKI Jakarta ke Jakarta Utara.

    “Ya jangan dipindahkan, gimana mau dipindahkan, wong ibukotanya aja udah pindah,” kata Pram.

    Ketimbang membangun gedung baru, Pram justru akan memanfaatkan gedung-gedung bekas kementerian dan lembaga yang bakal tak digunakan setelah mereka pindah ke IKN.

    “Akan banyak gedung-gedung yang tidak termanfaatkan dengan baik. Pasti lebih baik tetap di Jakarta Pusat dan nanti di sekitar Monas akan kita perbaiki.

    Karena di sekitar situ kan banyak sekali kantor-kantor kementerian lembaga dan kementerian lembaga sebagian besar akan pindah ke IKN jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Pram.

    Momen RK menyenggol Ahok itu terjadi ketika eks Gubernur Jawa Barat itu membantah argumentasi Pram yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov atau BUMD untuk dijadikan hunian warga.

    Sebab, menurut RK program itu tidak memungkinkan diwujudkan.

    Saat itulah, RK menyebut justru di era Ahok saat menjabat Gubernur Jakarta paling brutal dalam hal menggusur warga.

    “Gubernur yang paling menggusur datang dari partainya Mas Pram, Pak Ahok itu menggusur 113 kasus,” kata RK.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur (Cagub) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK), dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta tadi malam, Minggu (17/11/2024), menyindir dua mantan Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta yang diserang RK adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    RK menyebut penggusuran di Jakarta paling banyak dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sedangkan sindiran RK terhadap Anies Baswedan terkait kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi di era kepemimpinan Anies.

    Selain itu, RK juga menyindir bahwa partainya Pramono Anung yakni PDIP dulu kerap bertentangan dengan ide dan rencana Anies Baswedan. Termasuk soal konsep hunian ke atas. 

    Awalnya Ridwan Kamil membantah pernyataan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov Jakarta atau BUMD untuk dijadikan hunian warga. 

    Menurut RK, program itu tidak memungkinkan.

    RK menyanggah Pramono. Dia mengaku sudah melakukan hitung-hitungan soal lahan Pemprov Jakarta yang tak memungkinkan dijadikan hunian warga.

    “Menurut saya, saya membantah argumentasinya Mas Pram, sudah dihitung nggak akan cukup Mas, semua lahan pemerintah, BUMD sudah dihitung nggak akan cukup, harus dikombinasi dengan antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi rumah existing dibolehkan. Di Tebet yang hanya 2 lantai, Tanah Abang yang dua lantai bisa 4-5 (lantai),” kata RK.

    Dengan demikian, kata RK, orang yang tinggal bisa lebih banyak, karyawan yang kerja di Sudirman Thamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4 nya, sedangkan pemilik tinggal di lantai 1-2.

    “Itulah densifikasi supaya tak lagi terjadi penggusuran,” pungkas RK.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Jateng Siapkan Komisaris Kompeten untuk BPR BKK

    Pemprov Jateng Siapkan Komisaris Kompeten untuk BPR BKK

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng berkomitmen meningkatkan tata kelola dan pengawasan Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK). 

    Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyiapkan komisaris-komisaris berkompeten untuk mengisi kekosongan, khususnya posisi komisaris utama.  

    Sekda Jateng, Sumarno mengungkapkan bahwa banyak jabatan komisaris di BPR BKK yang saat ini kosong. 

    “Kami sedang menyiapkan calon dari Pemprov Jateng untuk mengisi posisi tersebut.”

    “Mereka mengikuti capacity building dan assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar siap menjalankan tugas sebagai komisaris,” jelasnya dalam Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Semarang, Senin (18/11/2024).  

    Menurut Sumarno, peran komisaris sangat penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan di lembaga tersebut. 

    Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR BKK diharapkan tidak hanya mendukung program pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian Jawa Tengah. 

    “Kemajuan BPR BKK juga harus memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov Jateng,” tambahnya.  

    Adapun Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio menjelaskan bahwa ada 14 PT BPR BKK dengan jabatan komisaris utama yang kosong. 

    Proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS) telah dilakukan, dan para calon komisaris telah mengikuti uji kelayakan di OJK. 

    Secara konsolidasi, kinerja BPR BKK per Juni 2024 menunjukkan hasil positif dengan aset mencapai Rp12,5 triliun dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar.

     “Capaian ini terus meningkat setiap tahun,” kata Agus. (*)

  • Cawagub Jakarta jawab soal penggusuran hunian hingga konflik tanah

    Cawagub Jakarta jawab soal penggusuran hunian hingga konflik tanah

    Arsip foto – Seorang anak berdiri di pinggir aliran Sungai Ciliwung Kecil di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (16/10/2024). ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/nym.

    Cawagub Jakarta jawab soal penggusuran hunian hingga konflik tanah
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 18 November 2024 – 03:38 WIB

    Elshinta.com – Tiga calon wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 menjawab soal penggusuran hunian tempat tinggal hingga konflik tanah yang kerap dihadapi warga Jakarta.

    Dalam debat terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan bahwa banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya berupa hunian sehat dan berkualitas.

    “Karena itu kami akan dorong bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau,” kata Suswono.

    Pasangan nomor urut 1 Ridwan-Suswono (RIDO) berkomitmen membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi publik serta menciptakan lingkungan hunian yang aman bebas dari ancaman.

    Selain itu, Suwono mengatakan bahwa cicilan KPR oleh rakyat dapat diperpanjang tenornya sehingga nominalnya tidak membebani rakyat. Melalui BUMD yang ditugaskan, Suswono meminta agar perusahaan tidak mengambil keuntungan untuk terlalu banyak agar hunian untuk rakyat bisa terjangkau.

    Sedangkan calon gubernur nomor urut 2 Kun Wardana menilai semua konflik dan sengketa tanah bisa diselesaikan dengan dialog.

    “Kita perlu para warga bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting,” kata Kun.

    Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyatakan mereka akan membantu warga mengecek legalitas kepemilikan hingga melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan warga.

    Kun Wardana juga mengatakan bahwa ia sangat menaruh perhatian terhadap jumlah hunian yang kurang.

    Kemudian, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Doel menegaskan bahwa segala konflik, termasuk penggusuran hunian harus diselesaikan dengan peran pemerintah sebagai mediator di sisi rakyat.

    “Prinsipnya penataan kampung kumuh, yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu yang dikasih pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama warga, kita harus libatkan warga,” kata Doel.

    Pasangan yang memberi nama julukan Mas Pram-Bang Doel itu menyatakan bahwa hunian tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencaharian mereka, seperti lahan pertanian di Kampung Bayam dan Kampung Akuarium dekat dengan laut.

    Setelah itu, barulah pemerintah meningkatkan keamanan perkampungan dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap RT/RW seluruh Jakarta yang didukung dengan internet gratis.

    Doel meyakini bahwa saat kumuh pada perkampungan itu hilang, perekonomian akan meningkat.

    Sumber : Antara

  • 10 Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakut, Pengamat Ingatkan Akses di Sana yang Terburuk Megapolitan

    10 Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakut, Pengamat Ingatkan Akses di Sana yang Terburuk Megapolitan

    Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Balai Kota ke Jakut, Pengamat Ingatkan Akses di Sana yang Terburuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, menyampaikan akses di
    Jakarta Utara
    merupakan yang terburuk jika dibandingkan wilayah lain di Jakarta. 
    Oleh karena itu, Jakarta Utara tidak cocok jika dijadikan tempat untuk
    Balai Kota
    Jakarta seperti yang diwacanakan calon gubernur nomor urut 1
    Ridwan Kamil
    . 
    “Itu tidak masuk akal sama sekali (Balai Kota dipindahkan), karena akses di Jakarta Utara justru salah satu yang terburuk selain Jakarta Timur,” kata Elisa dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (18/11/2024).
    Menurutnya, wilayah Jakarta Utara, misalnya di Penjaringan atau Pademangan, aksesnya sulit untuk dilewati.
    “Kalau misalnya mau memasukkan Balkot ke Ancol, kita harus bayar, itu malah makin buruk,” ungkap Elisa.
    Padahal, akses termudah justru di Jakarta Pusat dengan berbagai macam transportasi publik yang kini sudah banyak terintegrasi satu sama lain.
    “Apalagi, nanti akan ada MRT yang baru melewati Monas, itu lebih mudah lagi, lebih cepat. Jadi enggak masuk akal gitu kalau memindahkan (Balai Kota),” ujarnya.
    Oleh sebab itu, wacana ini dianggap terlalu mengada-ada dan tidak menyelesaikan substansi masalah.
    Perlu diketahui, topik ini menjadi pertanyaan yang dilontarkan Cagub Pramono Anung kepada RK dalam debat ketiga
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ia menanyakan komitmen RK sekaligus urgensi relokasi
    balai kota
    ke Jakarta Utara.
    “Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar untuk membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan
    anchor tenant
    -nya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran, pemerintahan Jakarta dari BUMD-BUMD,” jelas RK.
    Sebagai informasi, debat ketiga Pilkada Jakarta mengangkat tema tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
    Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian, pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.