Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Pertama adalah insentif dan fasilitasi investasi sesuai dengan karakter sektor dan daerah untuk investasi bernilai tambah tinggi (industrialisasi dan hilirisasi) serta berkualitas.

    “Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi,” katanya dalam acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025, di Jakarta, Kamis.

    Prioritas diberikan terhadap investasi yang memberikan spillover pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja, terhubung dengan proses industri dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berorientasi ekspor dan terhubung rantai pasok global, melakukan transfer/adopsi teknologi, mengembangkan riset dan inovasi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan.

    Kedua adalah pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah dengan backward dan forward linkage untuk menciptakan nilai tambah dan nilai rantai pasok domestik yang kuat.

    Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan sektor keuangan adaptif yang menyediakan beragam alternatif sumber pendanaan bagi investor, baik perbankan, pasar modal, maupun produk keuangan lainnya.

    Keempat, peningkatan iklim berinvestasi dan berusaha, kepastian kebijakan dan hukum, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar pusat-daerah dan antar sektor, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas, ketersediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM), energi hijau; serta persaingan usaha yang sehat.

    “Artinya, (mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen) perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudian memastikan investasi-investasi besar ini dapat berjalan dengan baik di Indonesia,” ungkap dia.

    Terakhir, penyediaan investasi pemerintah dan BUMN/BUMD berfokus pada sektor publik dan kebutuhan dasar penarik investasi.

    Dalam paparannya, tercatat sejumlah prasyarat investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk lima tahun mendatang. Mulai dari pertumbuhan investasi rata-rata tumbuh 8,36 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,7 persen pada 2025-2029; lalu kebutuhan investasi rata-rata Rp9.883 triliun per tahun dengan kontribusi pemerintah 7,3 persen, BUMN 6,8 persen, dan swasta/masyarakat 85,9 persen.

    Kemudian, peningkatan investasi industrialisasi dan hilirisasi terutama sektor industri prioritas. Ada 15 komoditas hilirisasi (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia) dengan total target investasi sekitar Rp2.874,8 triliun, target investasi Penanaman Modal Asing-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN) pada 2029 sebesar Rp3.543,6 triliun, dan target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Mesin dan Perlengkapan Rp1.476 triliun pada 2029 atau naik dari Rp692 triliun pada 2023.

    Mengenai prasyarat ketiga ialah peningkatan nilai investasi berorientasi ekspor pada 2029 sebesar Rp440,9-Rp483,5 triliun untuk PMA dan Rp125-Rp143,1 triliun untuk PMDN, serta peningkatan kontribusi investasi luar Jawa melebihi capaian tahun 2023 yang sebesar 51,5 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 21 November 2024: Sebagian Wilayah Berawan Tebal pada Pagi Hari – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 21 November 2024: Sebagian Wilayah Berawan Tebal pada Pagi Hari – Page 3

    Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pamer hasil kinerjanya saat menjadi Gubernur Jawa Barat dalam membantu meminimalisasi banjir di Ibu Kota. Ridwan Kamil membangun Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang mampu menahan 30 persen debit air hujan sebelum tumpah ke Jakarta.

    “Menurut Pak Basuki dari PUPR. Dua bendungan itu bisa menahan 30% air sebelum digelontorkan ke Jakarta, jadi banjir bisa ditahan dulu beberapa jam. Setelah itu, baru dibuang. Saya, Ridwan Kamil, sebagai gubernur Jawa Barat ikut membantu mewujudkan pembebasan lahan untuk waduk tersebut, guna menolong warga Jakarta,” ujar Ridwan Kamil dalam debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

    Ridwan Kamil sempat mempertanyakan soal efektivitas dua bendungan tersebut dalam mengatasi banjir Jakarta kepada Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun. Dharma mengaku tak mudah menjawabnya. Atas dasar itu, Ridwan Kamil menjelaskannya kepada calon gubernur nomor urut 2 itu.

    Menurut Ridwan Kamil, selama dia menjabat gubernur Jawa Barat, dia sudah lebih dahulu memerhatikan masyarakat Jakarta dalam masalah banjir yang kerap melanda.

    “Itulah sumbangan Jawa Barat untuk pengurangan banjir di Jakarta. Kami juga menanam 80 juta pohon selama 5 tahun, karena memang ada krisis lingkungan. Sebelumnya mungkin kondisi lingkungan kurang baik, namun setelah itu ada progres yang lebih baik,” kata Ridwan Kamil.

    Sementara, terkait kemacetan yang juga kerap terjadi di Jakarta, Ridwan Kamil mengaku ingin membenahi tata kota agar tak terpusat di tengah kota. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan memperluas transportasi publik ke wilayah aglomerasi.

    “Jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain perluasan transportasi publik, mari kita benahi tata ruangnya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota. Tentu ini harus didialogkan dengan stakeholder di Jakarta,” kata dia.

    “Tinggal kita bikin pusat bisnis baru, dengan entertainment-nya, yang merupakan akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD. Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional,” kata dia.

  • Bertemu Ketum Jakmania, Suswono Tebar Janji Urus Persija Sampai Juara Lagi

    Bertemu Ketum Jakmania, Suswono Tebar Janji Urus Persija Sampai Juara Lagi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Cawagub Jakarta nomor 1, Suswono bertemu dengan Ketua Umum Jakmania Diky Soemarno dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Sepak Bola Bahasa Persatuan’ yang digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Di depan Diky, pendamping Cagub Ridwan Kamil ini pun tebar janji bakal mengurus Persija sampai kembali menjadi juara Liga 1 Indonesia.

    “Saya sudah bicara dengan pak Ridwan Kamil bahwa beliau ketika memang ditakdirkan menjadi gubernur, sudah pasti Persija itu akan menjadi kebanggaan bagi gubernur. Artinya, dia akan memperjuangkannya untuk menjadi juara,” ucapnya, Rabu (20/11/2024).

    Untuk klub sebesar Persija, Suswono menyebut, sudah cukup lama klub berjuluk Macan Kemayoran itu tak juara.

    Tahun 2018 jadi kali terakhir klub kebangaan warga Jakarta itu menjadi yang terbaik di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

    Artinya, sudah lebih dari lima tahun terakhir ini tak ada prestasi yang ditorehkan Persija.

    Untuk itu, Suswono menjanjikan bakal membantu mengucurkan dana segar untuk Persija lewat CSR perusahaan-perusahaan BUMD milik Pemprov DKI bila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Tentu kami dukungan dari APBD, plus juga nanti bagaimana membantu dari dana-dana CSR untuk kemajuan Persija, itu sudah jadi jaminan kami,” ujarnya.

    “Intinya, kami akan memperbanyak bagaimana supaya ada sponsor, dana-dana CSR dari berbagai pihak,” sambungnya.

    Tak hanya itu, Suswono juga menjanjikan bakal memprioritaskan JIS untuk Persija, sehingga Rizki Ridho cs tak lagi menjadi tim musafir yang bermain kandang jauh dari Jakarta.

    “JIS yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar ini akan bisa berfungsi optimal ya, sehingga Persija bisa menjadi homebase-nya Persija ya,” tuturnya.

    Sementara itu, Diky berharap, siapa pun nanti sosok yang akan menjadi Gubernur Jakarta bisa mencintai Persija yang merupakan klub kebangaan warga ibu kota.

    “Untuk kesosokan kami enggak pernah ada spesifikasi khusus, syaratnya gampang, yang penting cinta Persija, itu aja udah,” ucapnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • H-7 Pilkada Jakarta, Pramono Datangi Toko Merchandise Persija, Suswono Bincang Bareng Ketum Jakmania

    H-7 Pilkada Jakarta, Pramono Datangi Toko Merchandise Persija, Suswono Bincang Bareng Ketum Jakmania

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – H-7 atau sepekan jelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, Cagub nomor urut 3 Pramono Anung dan Cawagub nomor urut 1, Suswono berkegiatan yang berhubungan dengan Persija.

    Pramono Anung ke Toko Merchandise Persija

    Pram mendatangi Persija Store atau toko resmi yang menjual merchandise klub berjuluk Macan Kemayoran itu yang berada di Plaza Festival Kuningan Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Pram datang ke tempat itu usai menghadiri kampanye Akbar Partai Hanura yang digelar di GOR Soemantri Brodjonegoro yang masih di area tersebut.

    Pram membeli produk celana dan kaos berwarna oranye khas klub Persija Jakarta. 

    Ia ditemani oleh Ketua Timsesnya, Cak Lontong saat melihat berbagai merchandise resmi Macan Kemayoran.

    Kepada wartawan, ia mengatakan akan membuat toko yang lebih besar dan lebih baik di Jakarta Internasional Stadium (JIS) Jakarta apabila sudah resmi menjadi kandang klub kesayangan warga Jakarta itu.

    H-7 jelang Pilkada, Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mendatangi toko merchandise resmi Persija.

    “Merchant seperti ini sudah seharusnya dipikirkan di tempat yang akan menjadi home base Persija seperti di JIS,” katanya.

    Pram mengatakan, toko yang ada nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga bisa lebih baik dalam pelayanannya.

    Ia berharap, ke depan store Persija ini tidak hanya menjual merchandise, tetapi juga akan dibuatkan tempat nongkrong bagi para Jakmania.

    “Intinya adalah memang yang seperti ini harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah,” jelas Pram.

    Suswono Bincang Bareng Ketum Jakmania

    Sementara itu, Suswono pada Rabu sore menghadiri diskusi sepak bola yang turut dihadiri oleh Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno.

    Diskusi itu bertajuk “Sepak Bola Bahasa Persatuan” yang digelar relawan RIDO di kawasan Benhil, Jakarta Pusat.

    Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil pun telah buka suara mengapa hanya Suswono yang hadir dalam dialog dengan Ketum Jakmania.

    Mantan Wali Kota Bandung itu mengaku telah bertemu Ketum Jakmania namun ia sengaja tak memperlihatkan kepada publik.

    “Saya sudah bertemu Ketua Jakmania dan beberapa pihak terkait. Hanya saja, pertemuan itu tidak diberitakan di media.  

    Pak Suswono akan bertemu setelah saya. Saat itu, saya sengaja tidak melibatkan media untuk menjaga kondusivitas,” kata RK.

    Poster Sepak Bola Bahasa PerSatuan.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Kolaborasi Bank Daerah dan Pemda Kunci Percepatan Pembangunan

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 

    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.

    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.

    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 

    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.

    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .

    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.

    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Bank Sumut Syariah terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 November 2024. 
     
    “Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah,” kata Fatoni dalam keteragannya.
     
    Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Fatoni juga berkomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah namun perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing.
    Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah  berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. 
     
    Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah.
     
    “Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp2,81 triliun dan dana pihak ketiga mencapai Rp2,62 triliun .
     
    Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
     
    Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3% dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08%. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap  bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan.
     
    Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Bawaslu Haltim Soroti Kehadiran Dirut BUMD di Kampanye Paslon Farrel-Thaib

    Bawaslu Haltim Soroti Kehadiran Dirut BUMD di Kampanye Paslon Farrel-Thaib

    FAJAR.CO.ID, HALMAHERA TIMUR — Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyoroti kehadiran Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Haltim, Rasid Musa, dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Muhammad Farrel Aditama dan Thaib Jalaluddin.

    Kehadiran Rasid di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Minggu (17/11), dianggap sebagai pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Haltim, Alherfan Barmawi, menegaskan bahwa tindakan Rasid Musa melanggar pasal 70 dan pasal 189 UU Pemilu.

    “Dugaan keterlibatan Dirut BUMD (Rasid Musa) tercatat sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu. Hingga saat ini, Bawaslu belum menerima surat izin cuti kampanye yang bersangkutan,” ujar Alherfan kepada media, Minggu (17/11) malam.

    Pasal 189 UU Pemilu menyebutkan bahwa calon kepala daerah yang sengaja melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota TNI/Polri, maupun perangkat desa dalam kegiatan politik dapat dikenai pidana penjara minimal satu bulan hingga maksimal enam bulan, atau denda sebesar Rp600.000 hingga Rp6.000.000.

    Alherfan mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini secara resmi ke Bawaslu dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan.

    “Harus buatkan laporan lengkap dengan bukti video serta SK jabatan Direktur Utama BUMD Haltim untuk disampaikan resmi ke Bawaslu,” jelasnya.

  • Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah Megapolitan 19 November 2024

    Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah Megapolitan 19 November 2024

    Dicecar Soal Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Hobinya Sederhanakan Istilah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon gubernur Jakarta nomor urut 1
    Ridwan Kamil
    menilai rivalnya,
    Pramono Anung
    , terlalu menyederhanakan pernyataannya terkait wacana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara.
    “Ya, Mas Pram 03 hobinya menyederhanakan istilahnya sehingga membingungkan masyarakat, menurut saya, sehingga menjadi ramai, karena sepotong-sepotong,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (19/11/2024).
    Ridwan menegaskan, pernyataan Pramono pada debat ketiga Pilkada tidak lengkap sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
    Dia menjelaskan, rencana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara bukan hanya bicara soal gedung ikonik Balai Kota saja. Tetapi juga soal pemindahan pusat pemerintahan secara keseluruhan.
    “Kalau simbol Balai Kotanya belum tentu (dipindah). Tapi, pusat pemerintahan, dinas-dinas, dan lain-lain, idenya itu. Jadi, jangan disederhanakan omongin Balai kotanya,” lanjut dia.
    Ridwan mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan ini dilakukan karena saat ini semua kegiatan terpusat di Jakarta Pusat sehingga menimbulkan kemacetan.
    “Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, makanya kita kurangi beban di Jakarta Pusat,” imbuh Ridwan.
    Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkeinginan untuk mengumpulkan dinas-dinas dan BUMD yang gedungnya tersebar di seluruh Jakarta untuk berkumpul di satu tempat, yaitu di Ancol, Jakarta Utara.
    “Nah, ada gagasan di Jakarta Utara yang memang ada hak membangun 200 hektar di Ancol itu. Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan,” kata Ridwan lagi.
    Selain membangun pusat pemerintahan, kawasan di Jakarta Utara ini juga akan dilengkapi dengan hunian untuk warga.
    Ridwan mempertanyakan alasan Pramono menolak gagasannya ini.
    Padahal, dalam debat, Pramono juga menyebutkan ingin membangun hunian di atas gedung pemerintahan dan lahan BUMD.
    “Lah, ini saya sediakan gagasan memperbanyak aset-aset untuk membuat hunian malah ditolak idenya. Kan berarti Mas Pram enggak konsisten,” kata Ridwan.
    Kendati demikian, Ridwan mengaku gagasan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara ini perlu diskusi lebih lanjut.
    Salah satunya dengan pihak DPRD.
    “Dan, semua harus didialogkan. Kan enggak mungkin pindah tanpa persetujuan DPRD. Jadi, ini mungkin gagasan-gagasan yang sifatnya harus dimatangkan,” imbuh dia lagi.
    Diberitakan, calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertanyakan urgensi pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara yang dicanangkan oleh cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK).
    Pertanyaan itu, Pramono sampaikan di debat ketiga
    Pilkada Jakarta
    yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, malam ini, Minggu (17/11/2024).
    “Pasangan nomor urut 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara. Apakah ini memang perlu dipindahkan atau justru bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 1?” tanya Pramono.
    Pramono juga menyampaikan, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Nantinya, akan banyak sekali gedung-gedung pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta.
    Untuk itu, Pramono mempertanyakan urgensi pemindahan Balaikota ke Jakarta Utara.
    Menjawab pertanyaan itu, Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan IKN berawal dari imajinasi.
    “IKN itu datang dari imajinasi oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik pindah ke sana menjadi IKN. Hari ini kebetulan saya kurator di sana,” ujar Ridwan Kamil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengejar target pemenuhan akses air bersih dan air perpipaan mencapai 100% pada tahun 2030. Untuk merealisasikannya, pihaknya mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan membuka opsi penarikan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank).

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan World Bank untuk memperoleh dukungan pembiayaan proyek air minum melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) mulai tahun 2018 s.d November 2024.

    Kerja sama yang telah berjalan selama 6 tahun ini mencatatkan jumlah pinjaman mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,58 triliun (kurs Rp 15.800) yang bersumber dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Diana membuka opsi untuk kembali melanjutkan program serupa.

    “Saya juga berharap nggak ada salahnya ya kalau misalnya World Bank melanjutkan program NUWSP ini. Entah nanti skemanya lebih baik, entah skemanya seperti apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin akan lebih baik,” kata Diana, dalam acara Closing Loan NUWSP di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

    Meski demikian, ia memastikan bahwa evaluasi akan terlebih dulu dilakukan terhadap pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh Pemda dan BUMD air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur air minum ini, lanjut Diana, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan tetap terus berjalan.

    Tak Bisa Andalkan APBN

    Di sisi lain, Kementerian PU akan mendorong skema B2B dalam realisasi proyek-proyek air minum dan sanitasi. Sebab, menurutnya pemerintah tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak harus semuanya dengan APBN. Kalau APBN yang diharapkan, saya khawatir nanti tidak tercapai-tercapai. Karena APBN ini banyak yang harus diurusin. Tapi kalau bisa B2B, silahkan dengan B2B,” ujar Diana.

    Diana mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 21 pemerintah daerah (pemda) yang sudah memanfaatkan pembiayaan non public untuk pengembangan infrastruktur air minum di daerahnya.

    Selain peran pemda sendiri, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya penyehatan bagi PDAM yang juga punya peran penting dalam hal penyaluran. Salah satu upaya penyehatan ini terlihat dari keberhasilan 78 BUMD minum itu dalam mencapai full cost recovery.

    “Bagaimana supaya daerah tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama. Karena kalau tidak ada tarif, nggak ada upaya. Air itu kan tidak bisa pindah dengan sendirinya. Kalau dipindahkan, mesti butuh pompa, listrik, orang, operator dan sebagainya. Berarti ada tarif yang harus digunakan untuk melakukan pengelolaan, tapi semuanya harus kita atur dengan baik,” katanya.

    Lihat juga video: Menteri PU Cek Kesiapan Ruas Tol Solo-Jogja untuk Mudik Nataru

    (shc/rrd)

  • Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah aktivitas kampanyenya, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali ditanyakan pendapatnya mengenai tudingan dari Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil terhadapnya dalam debat pamungkas.

    Diketahui, dalam debat semalam, RK menyebut gaya kepemimpinan Pramono Anung kemungkinan bakal sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Bahkan, RK menyebut istilah petugas partai, sebagaimana yang kerap disematkan kepada para politisi dari PDIP.

    Ditanya demikian, Pram tak menjawab tegas. Pram justru mengungkiut masa lalu Joko Widodo.

    Pasalnya, ia hanya mengatakan bahwa saat Ahok menjadi pemimpin di Jakarta yang dimulai pada 2012, yang merupakan kader PDIP adalah Jokowi yang kini merupakan mantan Presiden Ke-7 RI.

    “Jadi kalau dilihat Pak Ahok itu jadi Gubernur tahun 2012-2014. Pada waktu itu yang menjadi anggota PDI-nya Pak Jokowi,” kata Pram singkat saat berkampanye di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, saat maju di Pilkada Jakarta 2012, Ahok memang masih berstatus politisi Partai Gerindra dan berduet dengan Jokowi dari PDIP.

    Dalam kesempatan itu, Pram juga kembali menyoroti ide RK yang ingin memindahkan kantor Balai Kota DKI Jakarta ke Jakarta Utara.

    “Ya jangan dipindahkan, gimana mau dipindahkan, wong ibukotanya aja udah pindah,” kata Pram.

    Ketimbang membangun gedung baru, Pram justru akan memanfaatkan gedung-gedung bekas kementerian dan lembaga yang bakal tak digunakan setelah mereka pindah ke IKN.

    “Akan banyak gedung-gedung yang tidak termanfaatkan dengan baik. Pasti lebih baik tetap di Jakarta Pusat dan nanti di sekitar Monas akan kita perbaiki.

    Karena di sekitar situ kan banyak sekali kantor-kantor kementerian lembaga dan kementerian lembaga sebagian besar akan pindah ke IKN jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Pram.

    Momen RK menyenggol Ahok itu terjadi ketika eks Gubernur Jawa Barat itu membantah argumentasi Pram yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov atau BUMD untuk dijadikan hunian warga.

    Sebab, menurut RK program itu tidak memungkinkan diwujudkan.

    Saat itulah, RK menyebut justru di era Ahok saat menjabat Gubernur Jakarta paling brutal dalam hal menggusur warga.

    “Gubernur yang paling menggusur datang dari partainya Mas Pram, Pak Ahok itu menggusur 113 kasus,” kata RK.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya