BUMN: BUMD

  • Kebijakan Restrukturisasi Bisnis ala China Way

    Kebijakan Restrukturisasi Bisnis ala China Way

    Bisnis.com, JAKARTA – China saat ini dikenal se­­ba­­gai salah satu kekuatan eko­­nomi ter­­­be­­­sar dunia. Berdasarkan data 2023, GDP China mencapai US$17,795 mi­­­liar, menjadikannya pe­­­ring­­­kat kedua setelah Ame­­­­­­rika Serikat yang men­­­catatkan US$27,361 miliar.

    Perbedaan mencolok juga terlihat pada struktur eko­­nomi kedua negara: sektor jasa (tersier) mendominasi AS sebesar 83%, sementara di China baru mencapai 55%, dengan sektor se­­­kun­­­der (manufaktur) me­­­nyum­­­bang 38% dan sektor primer sebesar 7%. Jika meng­­gu­­na­­kan pendekatan pur­­chasing power parity (PPP), GDP China bahkan dapat melampaui AS.

    Kecepatan China dalam mencapai pertumbuhan ekonomi ini dimulai sejak era reformasi Deng Xiaoping di awal 1980-an. Dengan prinsip pragmatis “tidak peduli warna kucingnya, sepanjang bisa menangkap tikus,” Xiaoping membuka ekonomi pasar yang sebelumnya didominasi negara.

    Proses privatisasi dilakukan besar-besaran, memindahkan kepemilikan jutaan badan usaha—dari tingkat desa hingga nasional—ke sektor swasta. Langkah ini mempercepat modernisasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Meskipun sektor swasta berkembang pesat, BUMN tetap memainkan peran strategis. Di tingkat nasional, BUMN dikelola oleh State Asset Supervision and Administration Commission (SASAC). Pada 2023, SASAC mengawasi 98 BUMN yang mencakup sektor strategis seperti energi, pertahanan, dan infrastruktur.

    Pemerintah daerah juga memiliki 665 perusahaan daerah (BUMD). Kontribusi BUMN sangat signifikan, menyumbang pendapatan operasional sebesar US$12,11 triliun atau sekitar 68% GDP, dan menyerap 56,12 juta tenaga kerja, setara 7,65% angkatan kerja nasional.

    Tiga BUMN besar—State Grid, Sinopec, dan CNOOC—bahkan masuk dalam daftar Fortune Global 500. Total, ada 129 perusahaan asal China yang masuk dalam daftar tersebut pada 2022, melebihi AS yang mencatatkan 123 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 90 adalah BUMN, sisanya perusahaan swasta. Sebagai perbandingan, negara-negara Asean hanya menyumbangkan 6 perusahaan di daftar yang sama.

    Bagaimana BUMN China bisa berkembang menjadi perusahaan global? Dalam salah satu diskusi penulis dengan Prof Edward Tsie, pengajar pada CKGSB, salah satu business school paling terkemuka di China, disampaikan bahwa kombinasi antara birokrasi negara (Partai Komunis China/PKC) dan professional diaspora adalah kuncinya.

    SASAC merekrut lulusan terbaik dari universitas di AS dan Eropa untuk memimpin perusahaan, sementara birokrat elite PKC mengawasi kinerja mereka sebagai dewan pengawas. Selain itu, banyak BUMN didorong untuk mencatatkan sahamnya di bursa, seperti Shanghai, Shenzhen, dan Beijing, guna meningkatkan disiplin keuangan dan tata kelola modern.

    Di sisi lain, pemerintah China juga mendorong pertumbuhan sektor swasta melalui kebijakan dual business structure, yang menyeimbangkan peran BUMN dan swasta dalam pembangunan ekonomi. Filosofi “56789” menjadi pedoman: sektor swasta diharapkan menyumbang 50% pajak, 60% GDP, 70% inovasi teknologi, 80% lapangan kerja perkotaan, dan 90% jumlah badan usaha.

    Hasilnya, sektor swasta berkembang pesat, terutama di era internet boom. Raksasa seperti Tencent, Alibaba, dan Bytedance memimpin pasar global, sementara perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi mendominasi. Pada 2024, China memiliki 164 unicorn dengan valuasi di atas US$1 miliar. Nama-nama seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada di Indonesia bahkan mendapatkan investasi dari Alibaba, Tencent, dan Bytedance.

    Tak hanya di sektor teknologi, China juga memimpin di industri kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan panel surya. Pada 2023, ekspor dari ketiga sektor ini mencapai US$150,43 miliar, meningkat 29% dari tahun sebelumnya. BYD, misalnya, berhasil menjadi salah satu pemain besar di pasar kendaraan listrik, bersaing langsung dengan Tesla.

    Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat mengarahkan kebijakan melalui program seperti Made in China 2025, yang menargetkan China sebagai kekuatan manufaktur berteknologi tinggi. Pemerintah daerah diberi KPI berbasis pertumbuhan ekonomi dan investasi, dengan kewenangan menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek strategis.

    Pemerintah juga memberikan insentif menarik bagi investor asing, seperti yang diterima Tesla saat membangun pabrik di Shanghai pada 2019. Tesla mendapatkan fasilitas tanah murah, pinjaman investasi, serta insentif pajak. Keberadaan Tesla mendorong perusahaan lokal seperti BYD untuk meningkatkan inovasi dan bersaing di pasar global.

    Alokasi dana riset juga menjadi kunci utama. Pada 2023, China menginvestasikan US$ 0,46 triliun untuk R&D, setara 2,62% GDP, menjadikannya produsen paten terbesar di dunia. Sistem pendidikan juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknologi tinggi.

    Hasilnya, China unggul dalam 37 dari 44 bidang sains kritis menurut survei ASPI 2023, termasuk kecerdasan buatan, material canggih, dan energi terbarukan.

    Sinergi antara BUMN dan sektor swasta, didukung oleh kebijakan inovatif dan insentif pemerintah, telah menjadikan China sebagai kekuatan ekonomi global. Kombinasi antara manajemen modern, inovasi teknologi, dan dukungan penuh pemerintah mendorong transformasi ekonomi China ke arah pembangunan berkelanjutan.

  • Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
    APK
    ) Pilkada 2024.
    “Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
    Bawaslu DKI
    Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
    “Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
    Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya. 
    “Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
    update
    kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
    stakeholder
    dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh juga menyebutkan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama stakeholder dalam kelancaran pelaksaan di tanggal 27 November 2024 mendatang.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara Pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Kembali ke Pringgitan

    Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Kembali ke Pringgitan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Al-Barra resmi kembali ke peringgitan untuk melanjutkan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif. Ini setelah masa cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berakhir.

    Masa cuti kampanye berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 24 September 2024 hingga 23 November 2024. Serah terima jabatan berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli menyerahkan memori nota pelaksanaan tugas.

    Memori nota pelaksanaan tugas diserahkan kepada Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati. Penandatanganan serah terima jabatan juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Jawa Timur, Benny Sampirwanto yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Ardy Karyono.

    Bupati Mojokerto Ikfına Fahmawati menyampaikan terima kasih kepada Pjs Bupati Mojokerto dan seluruh stakeholder yang telah menjalankan tugas dengan baik selama dua bulan terakhir. Ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang telah menjaga situasi aman, tentram, tertib, dan kondusif selama kampanye berlangsung.

    “Pilkada tinggal empat hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendedikasikan diri kita menjaga Kabupaten Mojokerto. Masyarakat tentu dalam pesta demokrasi ini ingin terlibat semuanya, menjadi bagian dari pesta demokrasi. Dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menjaga supaya pesta demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.

    Sementara itu, mantan Pjs Bupati Mojokerto yang sekaligus Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikannya selama dua bulan terakhir. Yakni menjabat sebagai PJs Bupati Mojokerto saat masa kampanye Pilkada Serentak 2024 berlangsung.

    “Kami bersyukur, sejak 24 September menerima SK pengukuhan sampai saat ini. Tepat dua bulan, kami mendapat amanah untuk mengisi kekosongan ketika Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto cuti. Kami sebagai Pjs Bupati Mojokerto terima kasih sudah bisa bersama-sama untuk menjaga Mojokerto aman dan damai,” ujarnya.

    Dengan kembalinya Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat terus maju dan berkembang dengan baik, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Ia juga memohon maaf jika ada kekhilafan selama menjabat, dan berharap agar Pilkada berjalan kondusif, lancar, dan sukses.

    “Kami mendoakan, mudah-mudahan Mojokerto aman dan damai, dengan Pilkada yang kondusif, lancar dan sukses, serta selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa,” tutupnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda, Sekdakab Mojokerto, para Asisten, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua DWP, ketua KPU dan Bawaslu, seluruh OPD, Bagian, Camat, Direktur RSUD serta BUMD. [tin/suf]

  • Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Jakarta: Pemerintah punya banyak cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
     
    Program ini dibuat supaya keluarga yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan lebih mudah.
     
    Tapi, apa sih sebenarnya BPNT itu, dan gimana cara kerjanya? Berikut penjelesan mengenai BPNT seperti dikutip dari laman Kecamatan Anjirmurara Kabupaten Barito Kuala, Fakultas Hukum UMSI, dan Desa Serang.
    Apa itu Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
    Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (e-warong).
     
    Setiap penerima manfaat menerima dana sebesar Rp110.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening mereka.

     

    Siapa yang berhak menerima BPNT

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Hanya warga yang memiliki KTP sebagai bukti kewarganegaraan yang dapat menerima bantuan ini.
    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    Calon penerima harus tercatat di DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Termasuk Keluarga Tidak Mampu
    Penerima adalah keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria pemerintah.
    Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum
    Total penghasilan keluarga harus lebih rendah dari standar upah minimum daerah.
    Bukan ASN, TNI, Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD
    Bantuan ini tidak diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN dan BUMD.
    Tidak Mendapatkan Bantuan Lain
    Penerima BPNT tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja atau Bantuan Subsidi Upah.
    Bukan Pendamping Sosial
    Pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau program serupa tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT.

    Perbedaan BPNT dan BLT
    Berikut perbedaan antara BPNT dan BLT:

    BPNT

    BPNT bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan bantuan melalui uang elektronik yang dapat digunakan di e-warong.
     
    Penerima bisa membeli bahan pangan seperti beras dan telur menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
     
    Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
     
    Bantuan ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Setiap bulan, bantuan ini langsung dikirimkan ke rekening penerima. 

    BLT

    BLT dirancang untuk membantu mereka yang terdampak krisis ekonomi atau situasi darurat, seperti pandemi atau kenaikan harga pangan.
     
    Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan sesuai kebutuhan penerima.
    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
     
    Dana BLT berasal dari anggaran negara atau Dana Desa, tergantung jenis bantuan yang diberikan. Penyaluran BLT disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama saat ada krisis atau bencana
     
    Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang suda kamu ketahui. BPNT membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
     
    Sementara BLT memberikan uang tunai untuk mereka yang terdampak krisis atau bencana. Keduanya bertujuan meringankan beban masyarakat, namun dengan cara dan fokus yang berbeda. (Nanda Sabrina Khumairoh
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan persoalan pengangguran masih jadi perhatian pemerintah. Menyusul jumlah pengangguran di Indonesia yang hampir menyentuh 7,5 juta orang.

    Menurutnya masalah pengangguran salah satunya disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

    “Pengangguran, tentu ini adalah masalah yang tidak hanya beban tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan, kondisi ekonomi kita saat ini memang, kalau meminjam istilah dari bu Sri Mulyani sedang tidak baik-baik saja,” kata Yassierli dalam Jaknaker Expo 2024, di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Hal itu ditunjukkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi nasional. Misalnya, adanya deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei-Oktober 2024. Belum lagi, adanya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Selain itu secara nasional kita juga dihadapkan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 4,8 atau 4,9 (persen) dengan jumlah sekitar 7,5 juta orang se-Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, Yassierli melihat upaya job fair seperti Jaknaker Expo 2024 menjadi upaya positif untuk menyambungkan para pencari kerja dengan sejumlah perusahaan.

    “Jadi tentu kami dari oemerintah saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi kegiatan ini, ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa dan bagi BUMD tentu dibawah koordinasi Disnakertrans dan dari industri,” bebernya.

     

  • DKI wacanakan satu platfrom terintegrasi dengan wilayah

    DKI wacanakan satu platfrom terintegrasi dengan wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan satu platform atau wadah digital yang terintegrasi dengan laman pemerintah kota/kabupaten serta organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Mungkin kita harus buat satu platform,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis.

    Yang dimaksud adalah platform DKI tapi ada tautan (link) Pemerintah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

    Untuk membuka tautan Pemerintah Jakarta Timur harus lewat dulu tautan DKI. “Di situ ada link OPD, BUMD,” ujarnya.

    Di laman tersebut, kata Teguh, bukan hanya ada informasi terkait gubernur, OPD atau BUMD, tetapi juga terkait layanan publik.

    Wacana tersebut dia kemukakan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional. Integrasi layanan digital menjadi perhatian DKI mengingat wilayah ini menuju status sebagai kota global.

    “Jangan semua (wilayah kota/kabupaten) mempunyai platform tetapi tidak terintegrasi. Saya berharap kita harus ada integrasi terkait digitalisasi itu, tidak semua web sendiri-sendiri,” ujar Teguh.

    Selain membahas terkait integrasi layanan digital, dia juga menyoroti terkait peran hubungan masyarakat (humas) di jajaran pemerintahan. Humas sebagai penyampai informasi publik perlu memastikan hal disampaikan benar-benar dipahami warga.

    “Publik memahami apa yang disampaikan karena kita pemerintah provinsi, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Karena mereka paham, mereka akan tahu, akan mengikuti kebijakan, akan mendukung kebijakan kita, akan memberi masukan kebijakan kita,” ujar dia.

    Di sisi lain, Teguh berharap humas juga dapat berperan sebagai pencari informasi dan menyajikan informasi kepada pimpinan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Pertama adalah insentif dan fasilitasi investasi sesuai dengan karakter sektor dan daerah untuk investasi bernilai tambah tinggi (industrialisasi dan hilirisasi) serta berkualitas.

    “Jadi, insentif itu tidak one size fits all nantinya, tetapi akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi,” katanya dalam acara Proyeksi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2025, di Jakarta, Kamis.

    Prioritas diberikan terhadap investasi yang memberikan spillover pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja, terhubung dengan proses industri dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berorientasi ekspor dan terhubung rantai pasok global, melakukan transfer/adopsi teknologi, mengembangkan riset dan inovasi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan.

    Kedua adalah pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah dengan backward dan forward linkage untuk menciptakan nilai tambah dan nilai rantai pasok domestik yang kuat.

    Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan sektor keuangan adaptif yang menyediakan beragam alternatif sumber pendanaan bagi investor, baik perbankan, pasar modal, maupun produk keuangan lainnya.

    Keempat, peningkatan iklim berinvestasi dan berusaha, kepastian kebijakan dan hukum, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar pusat-daerah dan antar sektor, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas, ketersediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM), energi hijau; serta persaingan usaha yang sehat.

    “Artinya, (mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen) perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudian memastikan investasi-investasi besar ini dapat berjalan dengan baik di Indonesia,” ungkap dia.

    Terakhir, penyediaan investasi pemerintah dan BUMN/BUMD berfokus pada sektor publik dan kebutuhan dasar penarik investasi.

    Dalam paparannya, tercatat sejumlah prasyarat investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk lima tahun mendatang. Mulai dari pertumbuhan investasi rata-rata tumbuh 8,36 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,7 persen pada 2025-2029; lalu kebutuhan investasi rata-rata Rp9.883 triliun per tahun dengan kontribusi pemerintah 7,3 persen, BUMN 6,8 persen, dan swasta/masyarakat 85,9 persen.

    Kemudian, peningkatan investasi industrialisasi dan hilirisasi terutama sektor industri prioritas. Ada 15 komoditas hilirisasi (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia) dengan total target investasi sekitar Rp2.874,8 triliun, target investasi Penanaman Modal Asing-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN) pada 2029 sebesar Rp3.543,6 triliun, dan target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Mesin dan Perlengkapan Rp1.476 triliun pada 2029 atau naik dari Rp692 triliun pada 2023.

    Mengenai prasyarat ketiga ialah peningkatan nilai investasi berorientasi ekspor pada 2029 sebesar Rp440,9-Rp483,5 triliun untuk PMA dan Rp125-Rp143,1 triliun untuk PMDN, serta peningkatan kontribusi investasi luar Jawa melebihi capaian tahun 2023 yang sebesar 51,5 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 21 November 2024: Sebagian Wilayah Berawan Tebal pada Pagi Hari – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 21 November 2024: Sebagian Wilayah Berawan Tebal pada Pagi Hari – Page 3

    Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pamer hasil kinerjanya saat menjadi Gubernur Jawa Barat dalam membantu meminimalisasi banjir di Ibu Kota. Ridwan Kamil membangun Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang mampu menahan 30 persen debit air hujan sebelum tumpah ke Jakarta.

    “Menurut Pak Basuki dari PUPR. Dua bendungan itu bisa menahan 30% air sebelum digelontorkan ke Jakarta, jadi banjir bisa ditahan dulu beberapa jam. Setelah itu, baru dibuang. Saya, Ridwan Kamil, sebagai gubernur Jawa Barat ikut membantu mewujudkan pembebasan lahan untuk waduk tersebut, guna menolong warga Jakarta,” ujar Ridwan Kamil dalam debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

    Ridwan Kamil sempat mempertanyakan soal efektivitas dua bendungan tersebut dalam mengatasi banjir Jakarta kepada Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun. Dharma mengaku tak mudah menjawabnya. Atas dasar itu, Ridwan Kamil menjelaskannya kepada calon gubernur nomor urut 2 itu.

    Menurut Ridwan Kamil, selama dia menjabat gubernur Jawa Barat, dia sudah lebih dahulu memerhatikan masyarakat Jakarta dalam masalah banjir yang kerap melanda.

    “Itulah sumbangan Jawa Barat untuk pengurangan banjir di Jakarta. Kami juga menanam 80 juta pohon selama 5 tahun, karena memang ada krisis lingkungan. Sebelumnya mungkin kondisi lingkungan kurang baik, namun setelah itu ada progres yang lebih baik,” kata Ridwan Kamil.

    Sementara, terkait kemacetan yang juga kerap terjadi di Jakarta, Ridwan Kamil mengaku ingin membenahi tata kota agar tak terpusat di tengah kota. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan memperluas transportasi publik ke wilayah aglomerasi.

    “Jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain perluasan transportasi publik, mari kita benahi tata ruangnya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota. Tentu ini harus didialogkan dengan stakeholder di Jakarta,” kata dia.

    “Tinggal kita bikin pusat bisnis baru, dengan entertainment-nya, yang merupakan akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD. Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional,” kata dia.

  • Bertemu Ketum Jakmania, Suswono Tebar Janji Urus Persija Sampai Juara Lagi

    Bertemu Ketum Jakmania, Suswono Tebar Janji Urus Persija Sampai Juara Lagi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Cawagub Jakarta nomor 1, Suswono bertemu dengan Ketua Umum Jakmania Diky Soemarno dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Sepak Bola Bahasa Persatuan’ yang digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Di depan Diky, pendamping Cagub Ridwan Kamil ini pun tebar janji bakal mengurus Persija sampai kembali menjadi juara Liga 1 Indonesia.

    “Saya sudah bicara dengan pak Ridwan Kamil bahwa beliau ketika memang ditakdirkan menjadi gubernur, sudah pasti Persija itu akan menjadi kebanggaan bagi gubernur. Artinya, dia akan memperjuangkannya untuk menjadi juara,” ucapnya, Rabu (20/11/2024).

    Untuk klub sebesar Persija, Suswono menyebut, sudah cukup lama klub berjuluk Macan Kemayoran itu tak juara.

    Tahun 2018 jadi kali terakhir klub kebangaan warga Jakarta itu menjadi yang terbaik di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

    Artinya, sudah lebih dari lima tahun terakhir ini tak ada prestasi yang ditorehkan Persija.

    Untuk itu, Suswono menjanjikan bakal membantu mengucurkan dana segar untuk Persija lewat CSR perusahaan-perusahaan BUMD milik Pemprov DKI bila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Tentu kami dukungan dari APBD, plus juga nanti bagaimana membantu dari dana-dana CSR untuk kemajuan Persija, itu sudah jadi jaminan kami,” ujarnya.

    “Intinya, kami akan memperbanyak bagaimana supaya ada sponsor, dana-dana CSR dari berbagai pihak,” sambungnya.

    Tak hanya itu, Suswono juga menjanjikan bakal memprioritaskan JIS untuk Persija, sehingga Rizki Ridho cs tak lagi menjadi tim musafir yang bermain kandang jauh dari Jakarta.

    “JIS yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar ini akan bisa berfungsi optimal ya, sehingga Persija bisa menjadi homebase-nya Persija ya,” tuturnya.

    Sementara itu, Diky berharap, siapa pun nanti sosok yang akan menjadi Gubernur Jakarta bisa mencintai Persija yang merupakan klub kebangaan warga ibu kota.

    “Untuk kesosokan kami enggak pernah ada spesifikasi khusus, syaratnya gampang, yang penting cinta Persija, itu aja udah,” ucapnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya