BUMN: BUMD

  • Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara cepat menangani korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa (10/12) dengan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang melibatkan unsur perangkat daerah.

    Dalam arahan pada rapat tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta agar perangkat daerah dan BUMD memastikan seluruh kebutuhan dasar korban kebakaran terpenuhi seperti tempat pengungsian berikut fasilitas pendukung lainnya.

    “Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya. Kita juga perlu mendata apakah ada rusun yang masih tersedia untuk menampung,” kata Teguh di Jakarta, Kamis.

    Lalu, Teguh juga berpesan kepada Perangkat Daerah yang terlibat, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, untuk terus berkoordinasi dengan BUMD dalam rangka memanfaatkan bantuan dari program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video: Punya 70 Ribu Ton, Stok Beras Warga Jakarta Aman Jelang Nataru

    Video: Punya 70 Ribu Ton, Stok Beras Warga Jakarta Aman Jelang Nataru

    Jakarta, CNBC Indonesia- BUMD Daerah Khusus Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) memastikan keamanan pasokan beras Jakarta di masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso mencatat stok beras Jakarta mencapai 24 ribu ton. Selain menguasai stok beras, Food Station juga menguasai Pasar Induk Beras Cipinang yang memiliki stok 46 ribut ton sehingga total stok beras Jakarta mencapai 70 ribu ton.

    Mengingat Jakarta bukan merupakan produsen beras, maka Food Station melakukan sejumlah strategi guna memastikan pasokan beras dari daerah untuk dapat masuk Jakarta. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan petani dan penggiling padi dari daerah produsen beras seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung hingga Sulawesi Selatan.

    Kerja sama Jakarta dengan daerah produsen dilaksanakan dengan menjadikan Food Stattion sebagai Standby buyer atau offtaker hingga terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pembiayaan petani.

    Seperti apa peran Food Station menjaga stok dan stabilisasi beras Jakarta? Selengkapnya simak dialog Shania Alatas dengan Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 12/12/2024)

  • DKI gerak cepat berikan pelayanan kepada korban kebakaran di Kemayoran

    DKI gerak cepat berikan pelayanan kepada korban kebakaran di Kemayoran

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    DKI gerak cepat berikan pelayanan kepada korban kebakaran di Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 13:49 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk gerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada korban kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang. Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

    “Pemerintah Provinsi Jakarta berusaha bergerak secepat mungkin untuk memastikan penanganan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban,” katanya.

    Pada saat kejadian kebakaran, pihaknya langsung mengerahkan 32 pemadam kebakaran dengan dukungan sebanyak 128 unit personel. “Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa,” kata Teguh.

    Teguh menyebutkan, penanganan di lapangan juga terus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga-lembaga yang terkait. Pihaknya juga telah mendirikan posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al-Ihsan dan lapangan Jusuf Hamka.

    Lalu, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mendirikan posko kesehatan dengan dukungan tim dari ambulans gawat darurat (AGD), puskesmas dan Palang Merah Indonesia (PMI).

    “Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar serta dukungan seperti toilet portabel dan juga tenda pleton,” ujar Teguh.

    Di sisi lain, jajaran Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait dan PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang dan malam agar tetap terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Penerangan di area pengungsi juga telah dilengkapi dengan lampu sorot.

    “Kemudian Baznas-Bazis juga, Dinas Kesehatan sudah langsung bekerja. Dinas lain juga sudah langsung bekerja,” katanya.

    Pihaknya juga mengkoordinasikan untuk pemberian bantuan dari CSR yang akan masuk pada hari ini dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut. Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Sumber : Antara

  • Ini jaminan PAM Jaya terkait penyesuaian tarif air

    Ini jaminan PAM Jaya terkait penyesuaian tarif air

    Jakarta (ANTARA) – Perumda PAM Jaya menjamin penyesuaian tarif air bersih berlangganan di Jakarta Selatan tak berdampak pada pada kebutuhan dasar rumah tangga.

    “Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh masyarakat terkait tarif air PAM Jaya,” kata Senior Manager Regional Barat dan Selatan PAM Jaya, Mohamad Faizal di Jakarta Selatan, Rabu.

    Faizal menjelaskan itu dalam program kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Bersih PAM Jaya.

    Menurut dia, penting adanya sosialisasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menargetkan pada 2030 Jakarta seluruhnya sudah terlayani air melalui sambungan perpipaan.

    “Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi tercapainya Jakarta yang lebih baik, maju dan sejahtera,” ucapnya.

    Sementara, Ketua Sub Kelompok Urusan Pekerjaan Umum Bagian PLH Setko Administrasi Jakarta Selatan, Asti Nihana mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari sinergisitas antara Pemkot Jakarta Selatan dan PAM Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia layanan air bersih perpipaan di Jakarta.

    Asti berharap, PAM Jaya dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau.

    “Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami adanya penyesuaian tarif ini. Kemudian, PAM Jaya bisa terus meningkatkan kualitas dan pelayanan PAM Jaya,” harapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejati DKI Berhasil Selamatkan Keuangan BUMD Rp189 Miliar

    Kejati DKI Berhasil Selamatkan Keuangan BUMD Rp189 Miliar

    loading…

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil menyelematkan laporan keuangan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil menyelematkan laporan keuangan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

    Hal ini setelah mereka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan para Investor/penyewa yaitu PT Chandra Bhakti Jasatama, PT Pracoyo Indonesia dan Tusaman Putih atas penyelesaian kewajiban dan pengembalian dan/atau perpanjangan/pembaharuan lahan ex HGB diatas lahan HPL PT KBN yang telah berakhir masa berlaku HGBnya.

    Kajati DKI Jakarta kala itu melalui Surat Kuasa Khusus dalam proses pemberian bantuan hukum telah dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, berhasil melakukan pemulihan keuangan PT Kawasan Berikat Nusantara sebesar Rp18.483.445.384.

    Artinya mereka menyelamatkan/mengembalikan Aset Negara berupa tanah Hak Pengelolaan seluas 24.658 meter persegi yang memiliki nilai sebesar Rp170.879.940.000 sehingga total yang berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta senilai Rp189.363.385.384,00.

    “Keberhasilan penyelamatan dan pemulihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi KBN untuk memperkuat posisi perusahaan di sektor kawasan industri di Indonesia,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Badrut Tamam, Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, lanjut Badrut langkah ini berhasil menyelematkan dan pemulihan keuangan dan aset ini juga akan membuka peluang bagi perusahaan untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

    “Ke depan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berencana untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara, guna memastikan bahwa semua aset dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dikelola dengan sebaik- baiknya, sesuai dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya.

    (cip)

  • Budi Daya Padi dengan Metode Modern Seluas 90 Ha Dikembangkan di Wonosari Klaten  – Halaman all

    Budi Daya Padi dengan Metode Modern Seluas 90 Ha Dikembangkan di Wonosari Klaten  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Budidaya padi dengan sistem pertanian modern seluas 30 hektare kini sedang dikembangkan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Sistem budidaya padi dengan sistem modern ini untuk membangun ekosistem pertanian yang terintegrasi sekaligus untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada beras yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan rintisan di bidang pertanian PT Agribis Lintas Benua bekerja sama dengan PT Agri Sparta Indonesia melaui penandatanganan kerjasama yang dilakukan Senin, 9 Desember 2024.

    Kerjasama ini mencakup 3 musim tanam sehingga total luasan mencapai 90 hektar seluruhnya berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

    Sedangkan Agri Sparta merupakan perusahaan manajemen pertanian yang menggunakan metode pertanian modern dalam pengelolaan budidaya pertanian. Di kerjasama ini mereka akan berkontribusi dengan menyediakan benih unggul yang tahan kekeringan serta input pertanian penting lainnya.

    Agri Sparta akan menerapkan AgriPlan, sebuah platform teknologi pertanian digital dan biologis terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani padi.  

    Penandatanganan kerjasama Contract Farming dilakukan oleh CEO Agribis Lintas Benua, Andre Maulana didampingi founder dan advisor Agribis Pamrihadi Wiraryo dan Made Sukarsawan, Chief Compliance Officer serta Fajri Basyir, Chief Operating Officer Agribis dengan Galang Ramadhan, Direktur Utama Agri Sparta. 

    Pamrihadi yang juga pernah memimpin BUMD Food Station Tjipinang Jaya mengatakan  kerjasama budidaya ini merupakan kerjasama strategis dua perusahaan rintisan di bidang pertanian yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam memajukan sektor pertanian khususnya budidaya padi serta mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.

    Target budidaya dalam 2 tahun ke depan akan dilakukan dengan luas lahan 2.000 hektar. 

    “Kami memiliki misi yang sama untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim sambil meningkatkan kesejahteraan petani kecil,” ujar Galang, Co-founder dan Direktur Utama Agri Sparta.

    Hasil budidaya gabah kering panen nantinya akan diserap oleh Bulog yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan Agri Sparta, sehingga dengan system Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam hal menambah cadangan pangan.

    Kerjasama dengan swasta ini diharapkan akan memberikan kontribusi nyata juga bagi Bulog dalam menjaga stok beras untuk kebutuhan ketahanan pangan nasional.

  • Otoritas IKN Nusantara Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun, Ini Tanggapan Ekonom – Page 3

    Otoritas IKN Nusantara Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun, Ini Tanggapan Ekonom – Page 3

    Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara, terutama melalui optimalisasi pajak dan efisiensi belanja. Dengan pengelolaan yang hati-hati, IKN bisa tetap menjadi solusi strategis tanpa memberikan beban berlebihan pada keuangan negara.

    Mempertimbangkan berbagai hal, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta, Indonesia menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak layak secara ekonomis dan tidak sehat secara fiskal. Pertama dan mendasar, pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara terjadi di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19. Rasio pajak menurun, sedangkan rasio utang meningkat. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, tidak pernah lebih dari 5,5%.

    Pertumbuhan tertinggi pada 2022 sebesar 5,3% dan terendah pada 2020 sebesar -2,1%. Ini menunjukkan negara belum memiliki dasar ekonomi kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan. Ketiga, pembangunan fisik IKN diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun yang ditanggung ke dalam tiga skema.

    Antara lain melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun (19,2%), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha alias KPBU dan swasta sebesar Rp 253,4 triliun (54,4%), dan anggaran dari BUMN serta Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp 123,2 triliun (25,4%).

    “Mulanya skema kedua direncanakan sebagai penopang terbesar, tetapi laporan mengungkap bahwa SoftBank, perusahaan multinasional asal Jepang sebagai investor utama proyek Ibu Kota Negara, mengundurkan diri pada Maret 2022,” jelas Direktur Eksekutif Celios, BhimaYudhistira.

     

     

  • Pemprov Jakarta Mulai Bangun Sistem Pengolahan Air Limbah di Kawasan TB Simatupang – Page 3

    Pemprov Jakarta Mulai Bangun Sistem Pengolahan Air Limbah di Kawasan TB Simatupang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta groundbreaking pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pembangunan SPALD-T merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat memperoleh air bersih di Jakarta.

    “Bicara air bersih, khususnya air minum, kita pasti bicara terkait masalah standar pelayanan minimal. Ini merupakan urusan yang sangat esensial dan wajib karena terkait pelayanan dasar. Semua ini dibutuhkan masyarakat,” kata Teguh.

    Menurut Teguh, pembangunan SPALD-T menjadi kolaborasi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, yaitu Perumda PAM Jaya dan Perumda Paljaya. Adapun PAM Jaya menargetkan cakupan pelayanan air bersih mencapai 100 persen di Jakarta.

    “Bahkan, tahun ini ditargetkan sebanyak 50.000 sambungan air perpipaan telah terpasang dan 130.000 sambungan baru terpenuhi pada 2025,” ucap Teguh.

    Teguh menyampaikan, ketersediaan air minum di Jakarta berbanding lurus dengan air limbah, sehingga mesti dilakukan upaya pengolahan air limbah, melalui SPALD-T.

    Dia menyebut, persentase warga Jakarta yang buang air besar sembarangan atau BABs masih cukup besar. Pengolahan air limbah yang tak maksimal, kerap mengakibatkan tercemarnya badan air hingga kualitas air tanah di Jakarta.

    “Ini juga harus kita pikirkan, masyarakat melakukan BABs bukan hanya tidak memiliki toilet, namun juga ada yang memiliki toilet, tapi tidak memiliki pengelolaan air limbah. Atau memiliki toilet dan terakses dengan pengelolaan air limbah, tapi dia tidak sadar pengolahan air limbah domestik harus dilakukan secara berkala,” jelas Teguh.

     

  • PPKD Jaktim targetkan jumlah peserta pelatihan capai 2.000 orang

    PPKD Jaktim targetkan jumlah peserta pelatihan capai 2.000 orang

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur menargetkan jumlah peserta pelatihan kerja pada 2025 bertambah menjadi 2.000 orang.

    “Jumlah peserta pelatihan kerja di PPKD Jaktim pada tahun ini sebanyak 1.200 orang dengan jumlah 843 orang yang telah ditempatkan di perusahaan-perusahaan,” kata Kepala PPKD Jakarta Timur Teguh Hendrawan.

    Dia usai memberikan penghargaan kepada kolaborator di Kantor PPKD Jakarta Timur (Jaktim), Pondok Kelapa, Selasa, mengatakan bahwa untuk tahun 2025 jumlah peserta pelatihan kerja bertambah menjadi 2.000 orang.

    Dari jumlah 2.000 orang yang akan menjalani pelatihan itu, sekitar 70 persennya atau 1.400 orang akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PPKD Jaktim.

    Menurut dia, jumlah peserta pelatihan yang telah diterima di PPKD Jaktim pada 2024 ini sebanyak 1.200 orang dari 17 kejuruan. Angka itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di Jakarta Timur.

    “Kalau kita bicara angka penduduk di Jakarta Timur, taruh lah 4,5 juta orang. Satu persen dari 4,5 juta adalah sekitar 45 ribu orang. Kalau ditargetkan 1.200 orang, masih terlalu jauh,” katanya.

    Karena itu, tahun depan disetujui 2.000 peserta pelatihan. “Ada kenaikan sekitar 60 persen dibandingkan tahun ini,” katanya.

    Dengan sarana dan prasarana yang ada di PPKD Jaktim, Teguh mengaku mampu menerima jumlah peserta pelatihan 4.000-5.000 per tahun.

    “Saya yakin mampu karena sekarang ini animo masyarakat yang ingin pelatihan sangat luar biasa. Saya baru buka pendaftaran pertama untuk angkatan tahun 2025 sudah sekitar 1.195 orang yang mendaftar,” ujarnya.

    Teguh memberikan penghargaan kepada 26 perusahaan yang telah berkolaborasi dengan PPKD Jaktim.

    “Saat ibu ada 26 perusahaan yang telah berkolaborasi secara eksis dengan kami. Mereka siap menampung para alumni pelatihan kerja untuk bekerja di perusahaannya,” katanya.

    Selain perusahaan swasta, kata dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga bersedia bekerjasama dengan PPKD Jaktim melalui Pemprov DKI Jakarta.

    “Beberapa BUMD yang bersedia berkolaborasi antara lain PT Transjakarta, Jakarta Tourisindo dan PT Sarana Jaya,” kata Teguh.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PAM Jaya optimistis wujudkan 50.000 sambungan pipa baru 

    PAM Jaya optimistis wujudkan 50.000 sambungan pipa baru 

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM Jaya) optimistis dapat mewujudkan sebanyak 50.000 sambungan pipa baru hingga Desember 2024 demi memastikan kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta terpenuhi.

    “Sambungan per hari ini PAM Jaya sampai menuju Desember targetnya bisa mencapai 50 ribu sambungan,” ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, capaian ini berkat kerja keras PAM Jaya yang didukung berbagai pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA).

    “Ini luar biasa kerja kerasnya karena mitra kami 25 tahun lalu hanya bisa menyambung 200.000 sambungan. Tapi kami satu tahun ini bisa menyambung 50 ribu sambungan,” kata dia.

    Arief menargetkan PAM Jaya bisa mewujudkan 130 ribu-200 ribu sambungan pipa baru pada tahun 2025.

    “Belum pernah terjadi di era PDAM seluruh Indonesia. 50 ribu saja belum pernah. Mudah-mudahan sinergi BUMD bagian dari wujud kami sesama BUMD,” ujar dia.

    PAM Jaya dalam rangka memperluas layanan, telah menambah 29.326 sambungan pipa pada rumah di periode 2023 sampai Juli 2024.

    Selain itu, PAM JAYA juga telah merampungkan pembangunan reservoir komunal sebanyak tujuh unit dengan total kapasitas 2.3 juta liter. Ini dilakukan dalam rangka pemerataan distribusi air.

    Perusahaan itu berupaya untuk melayani hingga 100 persen pada tahun 2030. Namun untuk mewujudkan target itu, mereka dihadapkan pada tantangan.

    Hal ini mengingat kondisi Jakarta yang sudah sangat padat sehingga menyebabkan pembangunan fasilitas air seringkali mengganggu kenyamanan masyarakat.

    “Kami sedang melakukan konstruksi pipanisasi yang ada di Jakarta. Jagakarsa pipanya sedang kami sambung,” katanya.

    Dia memohon maaf karena akan banyak kemacetan diakibatkan pipanisasi yang sedang dibangun. “Ada beberapa tahap yang memang kita harus selesaikan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024