BUMN: BUMD

Rangkap Jabatan di PMI, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Belum Mundur

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menuai sorotan karena masih merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025. Hingga saat ini, Rasiyo belum mengundurkan diri dari posisi tersebut, meskipun aturan melarang rangkap jabatan bagi anggota dewan.

Rasiyo menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim sejak 2020. Sementara itu, ia resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jatim pada 31 Agustus 2024. Sebelum terjun ke legislatif, Rasiyo memiliki karier panjang di pemerintahan, termasuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 350 ayat (1) huruf c secara tegas melarang anggota DPRD provinsi untuk merangkap jabatan.

Pasal tersebut menyebutkan: (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan:

a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. Hakim pada badan peradilan; atau
c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

PMI Jatim, sebagai lembaga yang menerima anggaran dari APBD, termasuk dalam kategori badan yang disebut dalam undang-undang tersebut.

Sekretaris PMI Jatim, Edi Purwinarto, saat dikonfirmasi pada Selasa (14/1/2025), mengonfirmasi bahwa Rasiyo masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim. Ia menegaskan bahwa PMI Jatim tidak memiliki kewenangan untuk meminta Rasiyo mundur, karena hal tersebut diatur dalam UU legislatif.

“Posisi kami bukan pada wewenang meminta yang bersangkutan Pak Rasiyo untuk mengundurkan diri atau segera mundur dari PMI Jatim. Tapi, larangan itu ada di UU legislatif yang mengaturnya, dan bukan aturan di PMI Jatim. Silakan ditanyakan kepada Pak Rasiyo langsung. Jadi, keputusan ada di Pak Rasiyo,” jelas Edi.

Sementara itu, Rasiyo mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku, meskipun ia menyatakan masih menunggu Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jatim untuk menyelesaikan hal ini. “Kalau aturannya (seperti itu), ya ikut aturan, cuma saya menunggu Musprov PMI Jatim dulu. Ini karena kedudukannya sebagai penasihat (Sekretaris Dewan Kehormatan),” ujar Rasiyo singkat. [tok/beq]

14/01/2025 13:26
Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 13 Januari 2025 – 19:25 WIB

Elshinta.com – Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada 12 instansi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari unsur eksternal, atas peran aktif aktifnya dalam pengendalian inflasi pada 2024.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 13 Januari 2024.

Penghargaan itu diberikan kepada Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro, Kejati Jateng, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng.

Kemudian, Perum Bulog Kanwil Jateng, Forum BPR BKK Jateng, Forum Badaan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa dan Produksi Jateng, PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT Jamkrida Jateng (Perseroda), PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Nana mengatakan, alasan pemberian penghargaan itu, karena Jawa Tengah belum lama ini mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik se-Indonesia.

Dibeberkan dia, kinerja pengendalian inflasi Jateng selama tahun 2024 dinilai positif. Tingkat inflasi Desember 2024 sebesar 1,67% year on year (y-o-y).

Nana menyampaikan terimakasih kepada TPID atas kinerjanya dalam pengendalian inflasi.

“Semoga dengan penghargaan ini, jadi membuat kita terlecut untuk lebih baik lagi dalam pengendalian inflasi,” ujar Nana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (13/1).

Kinerja TPID, lanjut Nana, sekaligus mendukung program Presiden RI, terutama ketahanan pangan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting. Dia berharap, langkah-langkah yang telah dilakukan, mendapatkan hasil yang baik.

“Dengan penghargaan tadi, pada 2025 ini semoga jadi amanat baru untuk TPID Jateng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Sumber : Radio Elshinta

13/01/2025 19:45
DPRD kawal proyek perluasan jaringan pipa air bersih 19.234 km

Jakarta (ANTARA) – Komisi C DPRD Daerah Khusus Jakarta mengawal proyek pembangunan perluasan jaringan pipa air bersih yang ditargetkan mencapai 19.234 kilometer (km) dalam rangka memenuhi cakupan kebutuhan layanan bagi masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat kami hanya bisa memastikan bahwa program pembangunan pipa baru itu dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu pada tahun 2030,” kata Ketua Komisi C DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Dimaz Raditya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, DPRD mendukung penuh inovasi yang dilakukan Perumda PAM JAYA dalam memenuhi cakupan kebutuhan layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta.

Penambahan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) baru dan perluasan jaringan pipa hingga 19.234 km yang merupakan komitmen PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan cakupan layanan air bersih perlu terus didukung.

Arsip Foto – Petugas PAM Jaya berjalan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran, Kalimalang, Jakarta, Kamis (2/2/2023). (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.)

Apalagi proyek tersebut merupakan upaya Pemprov DKJ untuk mencapai 100 persen saluran air bersih bagi seluruh warga Jakarta yang ditargetkan dapat melayani 1.092.255 pelanggan pada tahun 2030.

Dimaz juga berjanji memantau secara berkala perluasan IPA baru yang dikerjakan oleh PAM Jaya. Hal ini dilakukan agar perluasan pipa tersebut dapat berjalan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu.

“Nanti per tiga bulan akan kami panggil. Kami evaluasi bagaimana kerjanya, ada hambatan apa tidak,” kata dia.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi perusahaan daerah itu yang terus menunjukkan hasil positif dalam melayani masyarakat. Apalagi nantinya air bersih dari PAM Jaya itu juga dapat langsung diminum oleh warga Jakarta.

“Arti dari kata PAM itu kan air minum bukan air bersih. Jadi memang seharusnya air itu bisa diminum bukan hanya bersih,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Jakarta Dimaz Raditya. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, layanan distribusi air bersih 100 persen pada tahun 2030 merupakan komitmen perusahaan dalam melayani kebutuhan air bersih.

Upaya ini sebagai komitmen BUMD milik Pemprov Jakarta dalam melayani kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta serta menurunkan tingkat kehilangan air (NRW) hingga 30 persen.

“Cakupan pelayanan 100 persen pada tahun 2030 dengan distribusi air mencapai 32.950 liter per detik atau setara 2.846.880 meter kubik per hari,” kata Arief.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

12/01/2025 20:20
Video: BUMD Jamin Bisa Cegah Penyelewengan di Program Makan Gratis

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Umum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI), Pamrihadi Wiraryo memastikan kesiapan BUMND mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

PERDASI telah melakukan sosialisasi dan melaksanakan registrasi pendaftaran untuk menjadi penyedia dapur layanan dan distribusi makanan dalam MBG.

PERDASi juga memiliki tata kelola yang baik dan melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan atau moral hazard dalam MBG.

Seperti apa kesiapan BUMD untuk dapat terlibat dalam MBG? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Ketua Umum Perkumpulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI), Pamrihadi Wiraryo dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Jum’at, 10/01/2025)

12/01/2025 14:33
Ini Sanksi yang Menanti ASN di Jateng Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng mendorong ASN agar patuh dalam melaporkan harta kekayaan sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

ASN yang tidak melapor tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin serta pengurangan tambahan penghasilan sebesar 10 persen.

Menurut Inspektur Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) terdiri dari dua komponen utama, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Untuk mempercepat proses pelaporan, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, telah mengeluarkan Surat Edaran No. 700/3162 bertanggal 19 Desember 2024.

Dhoni menegaskan sesuai dengan arahan Pj Gubernur dan Sekda Jateng, ASN diharapkan dapat melaporkan LHKPN dan SPT mereka tepat waktu.

“Bagi ASN yang tidak melapor tepat waktu, tambahan penghasilan mereka hanya akan dibayarkan sebesar 90 persen hingga LHKAN disampaikan,” jelas Dhoni, Sabtu (11/1/2025).

Selain pengurangan tambahan penghasilan, pejabat administrasi yang terlambat melapor akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, sementara pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi akan dikenakan hukuman disiplin berat.

Aturan ini sesuai dengan Pergub Jateng No. 43/2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

Dhoni juga menambahkan bahwa LHKPN diwajibkan bagi pejabat strategis seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat dan PNS dengan fungsi strategis lainnya.

Di samping itu, Dewan Komisaris Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah juga wajib melaporkan LHKPN.

Bagi ASN yang tidak termasuk penyelenggara negara, mereka wajib melaporkan SPT tahunan.

Jumlah ASN yang wajib melapor untuk periode pelaporan tahun 2024 mencapai 47.729 laporan, yang terdiri dari 1.669 laporan LHKPN dan 46.060 laporan non-LHKPN.

Dalam rangka mendukung kepatuhan pelaporan, Dhoni mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan harta mereka.

Inspektorat Jateng juga akan memberikan dukungan berupa sosialisasi, pendampingan, asistensi pengisian LHKPN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemantauan proses pelaporan di OPD.

“Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKAN, termasuk pemeriksaan khusus terhadap ASN yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan mereka,” imbuhnya.

12/01/2025 09:50
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

Sumber foto: Evaluasi Triwulan II (LT)

Evaluasi Triwulan II

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Sabtu, 11 Januari 2025 – 20:43 WIB

Elshinta.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September sampai 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi. Sementara itu, pada bulan September inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84%). Bulan Oktober berada sejajar dengan nasional, 1,59% (yoy). Kemudian, pada bulan November inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional sedangkan di bulan Desember inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12%, di atas nasional yang sebesar 1,57%.

“Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25%, juga melampaui tingkat nasional sebesar 1,5%,” kata Fatoni.

Tentunya capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerjasama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

Tak hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

Sementara itu, terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI tahun 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada dibawah angka nasional sebesar 21,5 persen artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen.

Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada tahun 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada tahun 2024.

Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Tren TPT Sumatera Utara 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 TPT Sumatera Utara sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa.

“Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup,” kata Fatoni.

Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

“4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

“Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya.

Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Kemudian selain itu ada 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama dia memimpin Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.(LT)

Sumber : Sumber Lain

12/01/2025 04:13
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

Sumber foto: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024 (Sumber foto : Istimewa)

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:05 WIB

Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dibanjiri apresiasi dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apresiasi tersebut disampaikan usai pemaparan capaian kinerjanya selama periode 24 September 2024 hingga 24 Desember 2024 di hadapan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2024)

Salah satu apresiasi disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga selaku Ketua Tim Evaluasi. Menurutnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah menyajikan laporan dengan sangat baik dan sistematis.

“Yang pasti semua evaluator memuji kesiapan bahan paparan Gubernur Sumut, ini kerja sama yang luar biasa bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumut,” ucap Kastorsius.

Kastorsius juga menyebut Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah bekerja dengan sangat baik guna kemajuan daerah. Bahkan hasil rekomendasi dan masukan pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Apresiasi lain juga dilontarkan oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan Provinsi Sumut telah mencetak prestasi luar biasa bahkan skala nasional saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21.

“Pelaksanaan PON pada tahun 2024 sangatlah luar biasa, bahkan Pj Gubernur Sumut juga meraih berbagai penghargaan pada tahun 2024 lalu. Selain itu, berbagai inovasi juga telah dilalaikan serentak pada 33 Kabupaten/Kota se-Sumut,” ucap Yusharto.

Selain itu, Plt. Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kusna Tambunan juga mengapresiasi kerja keras Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin bagus. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Utara dalam menggunakan layanan publik.

Kemudian, apresiasi lain disampaikan oleh Inspektur 4 Muhammad Valiandra. Dia mengapresiasi laporan yang telah dipaparkan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal M. Dimiyathi. Menurutnya, laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangatlah lengkap.

“Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” ucap Dimyathi.

Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto juga mengapresiasi upaya penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selanjutnya, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga juga mengapresiasi terkait biaya pengawasan yang telah memenuhi mandatory spending. Dirinya pun mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan pengelolaan anggaran.

Tak berhenti di situ, apresiasi lain juga dilontarkan oleh Auditor Ahli Madya Wiratmoko terkait penyelesaian stunting di Sumatera Utara. Menurutnya, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” kata Wiratmoko.

Terakhir, Auditor Ahli Utama Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengolaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Menurutnya, pengolahan BUMD di Sumatera Utara sangatlah baik.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengelolaan BUMD di Sumut yang sehat,” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik. Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

“Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1 dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita di TW III, 5,20%, lebih tinggi dari nasional, 4,95,” kata Fatoni.

Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Sebagai informasi, terdapat 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama Fatoni memimpin Sumatera Utara. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga aspek, yaitu Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

“Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.

Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni juga telah melaunching 23 Gerakan Serentak guna pembangunan masyarakat se-Sumatera Utara. Selain itu, Fatoni juga telah meraih 31 penghargaan dari berbagai institusi. (LT)

Sumber : Sumber Lain

12/01/2025 03:08
Tirta Bhagasasi Perluas Jaringan Air Bersih ke Kawasan Industri Bekasi

loading…

Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi memperluas jaringan pipanisasi air bersih hingga ke kawasan industri demi mewujudkan pelayanan optimal. Foto/Ist

BEKASI – Badan Usaha Milik Daerah Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memperluas jaringan pipanisasi air bersih hingga ke kawasan industri demi mewujudkan pelayanan optimal ke masyarakat.

Hal itu sekaligus mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. “Karena apa yang kita canangkan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan, Sabtu (11/1/2025).

Ia mengatakan sektor industri menjadi peluang bisnis menjanjikan mengingat potensi penambahan pelanggan dari sektor tersebut masih terbuka luas, terlebih di tengah kondisi perusahaan yang belum kembali stabil usai pemisahan aset.

Konsep itu didasari pemenuhan air yang juga dibutuhkan oleh sektor industri. Mayoritas dari ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi beroperasi dengan memanfaatkan air bersih untuk produksi.

Dia menekankan perusahaan harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kendati pemisahan aset tetap berlanjut sesuai kesepakatan bersama antara Pemkab-Pemkot Bekasi mengacu Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Hingga saat ini sudah ada empat wilayah layanan di bawah pengelolaan Perumda Tirta Bhagasasi yang diserahkan kepada Perumda Tirta Patriot milik Pemkot Bekasi. Selanjutnya akan ada empat wilayah lain yang turut diserahkan.

Dengan pemisahan aset ini, wilayah cakupan pelayanan air bersih Perumda Tirta Bhagasasi akan berkurang, begitu pula dengan jumlah pelanggan yang turut berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan.

11/01/2025 15:50
DPRD Dorong Pemprov Beri Permodalan UMKM Demi Tunjang Makan Bergizi Gratis

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Nur Afni Sajim, mendorong Pemprov Jakarta untuk memberikan kemudahan permodalan bagi UMKM.

Desakan disampaikan politikus Demokrat ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah pusat sejak 6 Januari lalu.

Menurutnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini tak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengenbangkan usahannya.

Untuk memastikan keberlanjutan UMKM sebagai pemasok bahan baku program MBG, ia menilai perlu adanya ketersediaan modal bagi UMKM dan kesiapan BUMD dalam menyediakan bahan pangan berkualitas.

“Pertama, kesiapan modal. Jadi, itu harus ada bantuan dari Bank berupa pinjaman permodalan karena kan makan bergizi gratis itu kan dibayarnya per bulan ya,” ucapnya dalam keterangan tertulis,” Sabtu (11/1/2025).

Ia pun meyakini BUMD terkait memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pangan berkualitas dalam skala besar, terutama dalam menyediakan pasokan untuk program MBG.

“BUND kita siap kok dan sudah sangat maju. Food Station sudah siap dengan pangannya, begitu juga dengan Dharma Jaya, Pasar Jaya, Insyaallah tidak akan ada kekurangan pasokan bahan,” ujarnya.

Afni menyampaikan, nantinya Komisi B juga akan meminta BUMD terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program ini, termasuk pengawasan kualitas makanan dan pembinaan UMKM.

“Kita juga dari Komisi B nanti minta untuk BUMD yang ditugaskan dan Dinas KPKP bagaimana kesiapannya. Dan UMKM-nya kita juga harus siap betul karena ada kalimat bergizi,” kata dia.

Untuk diketahui, pada tahap awal telah disiapkan empat titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi 12.054 pelajar penerima manfaat.

Keempat SPPG tersebut yaktu SPPG Halim, Susukan Ciracas, Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

11/01/2025 13:59
Melihat Rencana 100 Hari Kerja Ayep Zaki sebagai Wali Kota Sukabumi… Bandung 10 Januari 2025

Melihat Rencana 100 Hari Kerja Ayep Zaki sebagai Wali Kota Sukabumi…
Tim Redaksi
SUKABUMI, KOMPAS.com
–
Wali Kota Sukabumi
terpilih,
Ayep Zaki
, mengungkapkan
program kerja
yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama menjalankan tugas sebagai wali kota.
Ayep Zaki ingin menunaikan janji politik saat masa kampanye dan mengukur kemampuan keuangan daerah untuk menghasilkan uang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ayep Zaki memaparkan program kerja yang akan dieksekusi pada 100 hari pertama itu ialah peningkatan insentif guru, gaji RT/RW, posyandu, linmas, hingga marbot masjid beserta koordinatornya.
“Begitu dilantik, dari 19 janji ada 11 yang bisa direalisasikan, 8 menggunakan APBD, seperti peningkatan gaji RT/RW, guru ngaji, koordinator guru ngaji, marbot masjid, koordinator marbot, posyandu, dan linmas,” ujar Ayep Zaki.
“Kemudian tiga program lainnya tidak pakai APBD, seperti dana abadi wakaf, penyaluran tenaga kerja luar negeri, dan beasiswa,” tuturnya.
“Kalaupun harus pakai APBD, itu paling pada biaya operasionalnya saja. (Tiga program itu) saya akan menggunakan dana perbankan dan pihak ketiga,” kata Ayep Zaki kepada Kompas.com saat ditemui di kediamannya di Jalan Pelabuhan II Kota Sukabumi, Kamis (10/1/2025) sore.
Ayep Zaki kemudian sempat memberikan gambaran besaran insentif untuk 8 program yang bakal digulirkan menggunakan APBD itu.
Namun, dalam satu tahun anggaran, ia belum merinci berapa biaya yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.
“Untuk insentif RT, asalnya Rp 250.000, jadi Rp 500.000. RW dari Rp 350.000 jadi Rp 700.000. Kemudian guru ngaji bakal mendapat Rp 150.000, koordinator guru ngaji dapat Rp 200.000, marbot masjid Rp 150.000, koordinatornya Rp 200.000, Kemudian satu posyandu yang sebelumnya cuma dapat Rp 200.000 jadi Rp 500.000 per bulan, linmas Rp 100.000 dan itu per bulan,” kata Ayep Zaki.
Lanjut Ayep Zaki, dalam 100 hari kerja pertama itu, ia juga akan menghitung kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, termasuk mendata kembali aset-aset daerah.
Sebab, menurut Ayep Zaki, asesmen kekuatan daerah tersebut bakal menopang program kerja yang dilakukan.
“Kami akan mengasesmen PAD, berikutnya mengasesmen aset-aset dari Pemkot dan berapa nilai tambah yang bisa diberikan oleh aset-aset Pemkot untuk jadi PAD,” ucapnya.
“Kemudian membenahi masalah-masalah di BUMD, itu saya akan konsen karena kerja ke depan sangat ditentukan oleh berapa jumlah kemampuan finansial yang kami miliki,” kata Ayep Zaki.
Untuk informasi tambahan, pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Sukabumi itu akan dilaksanakan pada 10 Februari mendatang.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/01/2025 20:10