BUMN: BTN

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Deputy Mortgage & Secured Loan Division BTN Romeo Daniel MVE menyatakan fasilitas KPR bagi kepemilikan hunian di Rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan BTN dalam memacu pasar properti.

    “Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata Romeo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    PKS itu mencakup suku bunga KPR single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.

    Kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.

    BTN optimistis skema KPR ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di Kecamatan Rumpin itu. Sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.

    Terlebih, BTN juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.

    “Persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. Bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas Romeo.

    Sementara Presiden Direktur PT Springhill Sansui Residence AH Marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya pembuatan sertifikat hingga SHM (Sertifikat Hak Milik).

    “Keringanan lain, konsumen mendapatkan fee PPN dan PPH dari Pemerintah. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.

    Dengan harga jual rumah berkisar Rp400 juta hingga Rp1,5 miliar, Marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan KPR BTN sedikitnya mencapai sebesar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per bulan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan program Magang Nasional menjadi sarana yang efektif dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.

    “Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang pada Magang Nasional 2025 tahap (batch) pertama.

    Wamenaker pun menegaskan bahwa magang kini menjadi pilihan strategis bagi angkatan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan sebelum benar-benar memasuki dunia industri.

    Ferry menambahkan, program ini melibatkan beragam sektor strategis, antara lain makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa lainnya.

    “Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” ujar Wamenaker.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan bahwa Magang Nasional 2025 batch pertama dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1-14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16-18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    Pada batch pertama ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi.

    Selama enam bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.

    “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” kata Cris.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Kasus Paparan Radioaktif Cs-137 di Kawasan Industri Cikande

    Fakta-fakta Kasus Paparan Radioaktif Cs-137 di Kawasan Industri Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA – Insiden paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten tak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi dunia internasional. 

    Bahkan, pemerintah saat ini menaikkan status penanganan kasus paparan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande ke tahap penyidikan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam menuntaskan kasus yang dinilai serius dan berdampak luas terhadap keselamatan publik.

    “Dari sisi hukum, hari ini status penanganan kasus telah dinaikkan oleh penyidik Bareskrim Polri, dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Hanif dilansir dari Antara, Rabu (15/10/2025). 

    Menurut dia, penelusuran sumber radiasi dilakukan secara masif dari dua sisi utama. Pertama, kemungkinan berasal dari importasi scrap besi dan baja yang mengandung bahan radioaktif.

    Kedua, lanjutnya, dari potensi kebocoran atau pelimbahan penggunaan Cesium-137 untuk kepentingan komersial.

    “Dua sisi ini sedang didalami oleh Bareskrim dengan sangat serius, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan penelusuran dapat menghasilkan kesimpulan yang cermat,” ujarnya.

    Hanif menambahkan penyelidikan tersebut melibatkan dukungan dari BIN dan BAPETEN untuk memastikan sumber radiasi bisa diidentifikasi dengan tepat.

    “Semua lini dilakukan penyelidikan secara seksama untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di Republik ini,” katanya.

    Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi. Saat ini, tutur Hanif, Bareskrim Polri telah memperluas tim penyidik dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terkait.

    “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan permasalahan radiasi Cesium-137 ini dapat segera terurai,” ujarnya.

    Anggota Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-13 dari Gegana Polri dan KLH memasang pembatas dari lokasi dengan tingkat paparan Cesium-137 di atas batas normal di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (7/10/2025) ANTARA/HO-KLH

    Dekontaminasi radiasi Cesium-137

    Selain langkah hukum, pemerintah juga melakukan dekontaminasi di sepuluh titik yang telah teridentifikasi terpapar radiasi. Pembersihan menyeluruh ditargetkan selesai dalam waktu paling lama satu bulan, sementara untuk unit-unit yang tercemar diharapkan rampung dalam satu minggu.

    Hanif menegaskan penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial.

    “Langkah-langkah terpadu ini dilakukan agar masalah ini dapat segera diselesaikan, memberikan rasa aman, dan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyebut momentum kasus ini sebagai titik balik untuk memperketat regulasi dan pengawasan bahan radioaktif di Indonesia. “Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara importasi scrap baja dan besi. Kementerian Perdagangan juga menghentikan importasi sampai ada penataan tata laksana yang lebih ketat,” ujar Hanif.

    Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas untuk menjamin keamanan publik dan menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan lingkungan.  

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengungkapkan terdapat 9 orang yang positif hasil whole-body counter (WBC) dalam pemeriksaan paparan radioaktif CS-137 di Cikande yang saat ini sudah ditangani RS Fatmawati Jakarta. Hasil itu ditemukan dari pemeriksaan sekitar 1.562 pekerja dan warga sekitar Kawasan Industri Cikande sebagai tindak lanjut kasus udang yang terpapar material radioaktif. 

    “Sembilan orang itu tidak bergejala dan dalam kondisi baik. Untuk perawatannya diberikan obat prussian blue. Proses deteksi dilakukan berlapis dengan alur pemeriksaan. Survey meter untuk mendeteksi paparan eksternal radiasi pada tubuh dan pakaian. Jika positif, dilakukan dekontaminasi. Mandi, ganti pakaian, lalu diperiksa ulang,” tuturnya dilansir Antara. 

    Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk melihat indikasi penurunan limfosit. Bagi yang limfositnya rendah, dilakukan WBC untuk mendeteksi paparan radiasi internal, guna mengetahui kadar cesium yang masuk ke tubuh.

    “Jika terindikasi serius, dirujuk ke RS rujukan nasional RS Fatmawati untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut,” ujarnya.

    Sejumlah efek dan dampak dari paparan Cs-137 ke tubuh manusia, meliputi efek jangka pendek, seperti sindrom radiasi akut, yakni mual, muntah, diare, kelelahan, sakit kepala, hingga penurunan sel darah putih. Selain itu, kerusakan kulit dan jaringan dengan tanda kemerahan, lepuh, luka bakar radiasi. Pada paparan radiasi yang tinggi, ada risiko perdarahan, infeksi berat, kerusakan organ, dan kematian.

    Dalam jangka panjang paparan rendah berulang atau internal akan berdampak pada peningkatan risiko kanker akibat kerusakan DNA, penurunan daya tahan tubuh karena gangguan sumsum tulang dan imunitas. Apabila paparan pada ibu hamil, maka risiko kelainan janin meningkat.

    Paparan kronis pada organ tubuh dapat memicu gangguan metabolisme dan degeneratif. Namun, mayoritas paparan yang ditemukan masih pada level yang bisa ditangani dengan dekontaminasi, obat khusus, dan pemantauan kesehatan jangka panjang.

    Pemerintah melalui Satgas Penanganan CS-137 telah melakukan langkah cepat penanganan di wilayah Cikande dan sekitarnya yakni dalam radius 5 km. Sejumlah langkah yang dilakukanyakni edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada, serta pemantauan kesehatan masyarakat akan dilakukan termasuk pemantauan kepada keluarga dan kontak serumah.

    “Pemeriksaan akan diperluas menunggu hasil pemetaan dari Bapeten dan BRIN. Masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah karena radiasi tidak bisa dilihat, didengar, atau dicium sehingga pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mengetahui dampaknya. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Rajin cuci tangan, mandi setelah beraktivitas di area berisiko, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup,” katanya.

    Pembatasan keluar masuk kendaraan pengangkut material untuk mencegah paparan radiasi cesium-137 di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (7/10/2025).ANTARA/Susmiatun Hayati.

    22 Pabrik Diduga Terkontaminasi Cesium-137

    Satuan Tugas Khusus Kontaminasi Radioaktif (Satgas Kontaminasi Radioaktif) Indonesia telah menemukan jejak Cesium-137 di 22 fasilitas produksi di sebuah kawasan industri dekat Jakarta. Kontaminasi tersebut pertama kali terdeteksi pada sejumlah udang yang dikirim ke Amerika Serikat pada bulan Agustus oleh perusahaan lokal, PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

    Juru Bicara Satgas Bara Hasibuan mengatakan Indonesia kemudian melakukan pemindaian radiasi menyeluruh di Kawasan Industri Modern Cikande, tempat BMS berada.

    “Fasilitas Produksi Udang [BMS= telah menjalani dekontaminasi independen dan dinyatakan aman oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTN),” ujarnya dilansir Reuters, Kamis (9/10/2025).

    Satgas tidak menyebutkan nama 22 fasilitas produksi lainnya tetapi menyatakan bahwa mereka akan segera menjalani prosedur dekontaminasi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

    Kawasan Modern Cikande yang lokasinya 68 kilometer dari Jakarta mencakup luas 3.175 hektare dan menampung lebih dari 270 perusahaan lokal dan asing di berbagai sektor, mulai dari pengolahan makanan hingga komponen otomotif. 

    Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Cesium-137 merupakan isotop radioaktif berbahaya yang biasanya mencemari lingkungan akibat uji coba nuklir atau setelah kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima.

    Selain itu, Indonesia tidak memiliki senjata nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menunjukkan bahwa cesium-137 masuk ke Indonesia dari luar negeri.

    Satgas juga telah menetapkan lokasi pabrik besi tua PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai tempat isolasi untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan terkontaminasi Cesium-137.

    “Pemerintah telah memutuskan untuk memperketat pembatasan impor besi tua, yang berarti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor besi tua,” kata Hasibuan.

  • Nasib Patrick Kluivert Segera Diputuskan Exco PSSI, Sumardji: Saya Akan Sampaikan Apa Adanya

    Nasib Patrick Kluivert Segera Diputuskan Exco PSSI, Sumardji: Saya Akan Sampaikan Apa Adanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan bahwa nasib pelatih Patrick Kluivert akan segera ditentukan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Rapat tersebut akan menjadi forum resmi untuk mengevaluasi kinerja Kluivert beserta jajaran tim pelatihnya, usai gagal membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026.

    “Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya,” kata Sumardji usai skuad Garuda mendarat di Indonesia, Senin (13/10/2025).

    Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 membuat posisi Kluivert berada di ujung tanduk. Gelombang tagar #KluivertOut menggema di media sosial, menandakan kekecewaan suporter atas performa tim Garuda di babak kualifikasi.

    Sumardji yang telah mendampingi tim sejak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama pada Oktober 2023, menegaskan bahwa ia akan menyampaikan evaluasi secara jujur.

    “Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak dari tim ini sehingga saya akan sampaikan apa adanya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu.

    Ia menekankan pentingnya sikap tegas dari seluruh anggota Exco dalam mengambil keputusan. Evaluasi yang dilakukan tak hanya mencakup Kluivert, tetapi juga seluruh jajaran tim kepelatihan, termasuk asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

  • Bos Perbankan hingga Asuransi Keluhkan Iklim Investasi yang Belum Membaik, Begini Janji Menkeu Purbaya

    Bos Perbankan hingga Asuransi Keluhkan Iklim Investasi yang Belum Membaik, Begini Janji Menkeu Purbaya

    Adapun cara kerjanya, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi hakim. Dalam hal ini, dirinya langsung yang akan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh investor.

    Bahkan nantinya, Purbaya mengaku akan mendedikasikan diri untuk menyelesaikan setiap masalah setiap hari dalam satu pekan. Ia memastikan setiap keluhan-keluhan investor itu akan selesai beres di tangan tim tersebut.

    “Setelah itu (tim percepatan program pembangunan unggulan) ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ,” jelas Purbaya.

    “Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita bereskan. Itu kira-kira utamanya,” tambahnya.

    Tak hanya menyampaikan keluhan, Purbaya mengakui bahwa para investor yang terdiri dari para direktur utama perbankan. Mulai dari Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, hingga Bank OCBC ingin mengetahui dan kenal lebih dalam terkait dirinya.

    Terlebih, kata Purbaya, mereka baru pertama kali ini bertemu dengannya. “Sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu-satu sih iya, pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bukan market kita ya. Dan mereka juga banyak dari bank, maupun dari kapital market,” tutur Purbaya.

    “Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar enggak bisa deliver, segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tukasnya. (fajar)

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)