BUMN: BTN

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dia pun menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300,7 triliun hingga akhir 2025. 

Acara yang dipusatkan di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa (21/10/2025), tersebut menjadi momentum serta penegasan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama masa jabatannya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari 1.940 debitur yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring di Surabaya, debitur KUR reguler terdiri atas 1.800 yang berasal dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan Bank Jatim. 

Kemudian KUR pekerja migran, sebanyak 40 debitur dari seluruh debitur KUR pekerja migran, dan untuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebanyak 100 calon debitur oleh BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Nobu, Bank Jakarta, dan BJB. 

Airlangga membeberkan penyaluran KUR saat ini masih hanya dimaksimalkan di sejumlah daerah saja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Ia pun berharap penyaluran KUR dapat direalisasikan dan dimaksimalkan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di luar pulau Jawa, hingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

“Sekarang pinjaman KUR sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh modal untuk calon pekerja migram Indonesia. Tadi disampaikan oleh Menteri P2MI, ada kebutuhan pendidikan, belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh KUR, dan tidak dibatasi maksimal yang bisa untuk ditarik pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi, batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit,” ujar Airlangga, Selasa (21/10/2025). 

Dia juga membeberkan bahwa pemerintah juga masif mendorong penyaluran KUR kepada mereka yang banyak bergerak di sektor produksi. Beberapa di antaranya pelaku UMKM di bidang industri padat karya, seperti pada industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, termasuk kredit investasi yang disiapkan sampai dengan Rp20 triliun.

“Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini kita bisa kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga memaparkan bahwa penyaluran KUR juga menargetkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh para pelaku usaha tersebut sebesar Rp20 miliar.

“Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur, Walikota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi, ini akan terus kami dorong, juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar khusus renovasi dan juga perbaikan sekitar Rp17 triliun dari segi demand,” ungkap Airlangga.

Airlangga menyatakan berbagai kebijakan pendistribusian KUR yang melibatkan beberapa lembaga antar sektor tersebut adalah upaya pemerintah untuk mencapai total target penyaluran KUR yang dipatok pada 2025 sebesar Rp300,7 triliun.

“Pemerintah menargetkan [total maksimal plafon] penyaluran KUR sebanyak Rp300,7 triliun tahun ini, dan [terdiri atas] KUR sebesar Rp282,57 triliun, kredit alsintan sebanyak Rp199,42 miliar, kredit industri padat karya sebesar Rp754 miliar, dan kredit program perumahan sebesar Rp17,18 triliun,” pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (dua dari kiri) saat menyampaikan pernyataan usai peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu Debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Julianus Palermo