Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Di Depan DPR, Bos PLN Pamer Kinerja di Tengah Gonjang-Ganjing Ekonomi Global – Page 3

    Di Depan DPR, Bos PLN Pamer Kinerja di Tengah Gonjang-Ganjing Ekonomi Global – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bergerak menuju transformasi besar dalam sektor energi.

    Salah satu caranya yakni beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil (fossil-based development) ke pengembangan energi terbarukan (renewable-based development). 

    Darmawan menyebut, kebijakan ini mencerminkan tekad untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW) pada tahun 2040.

    Dari total tersebut, 75 GW akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), yang mencakup energi matahari, angin, hidro, dan biomassa. Selain itu, 5 GW akan berbasis nuklir, sementara sisanya, sekitar 20 GW, masih akan mengandalkan energi gas.

    “Jadi, ke depan dari hari ini sampai 2040 kita akan membangun tambahan kapasitas pembangkit 100 gigawatt. Dan 75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 gigawattnya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 gigawattnya itu pun berbasis pada gas,” kata Darmawan dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Menurutnya, langkah besar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karbon.

    Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.

     

  • Istri yang Dibakar Suaminya Usai Nyoblos di Kupang Akhirnya Meninggal Regional 1 Desember 2024

    Istri yang Dibakar Suaminya Usai Nyoblos di Kupang Akhirnya Meninggal Regional 1 Desember 2024

    Istri yang Dibakar Suaminya Usai Nyoblos di Kupang Akhirnya Meninggal
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Mbatti Mbana (44), seorang ibu rumah tangga di BTN Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota
    Kupang
    , Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit WZ Johannes Kupang.
    Ia mengalami luka serius akibat dibakar suaminya,
    Gabriel Sengkoen
    (34), setelah mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), Jumat (27/11/2024). 
    “Meninggalnya tadi sekitar pukul 14.00 Wita,” ungkap Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
    Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Mbatti dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ben Mboi Kupang untuk otopsi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian lebih lanjut.
    “Rencananya hari ini langsung diotopsi supaya memperjelas sebab kematiannya,” ujar Aldinan.
    Ia menambahkan, kepolisian sedang mempersiapkan administrasi perkaranya agar proses otopsi dapat berlangsung baik.
    Sebelumnya, Mbatti Mbana mengalami
    luka bakar
    parah setelah insiden tragis tersebut. Ia harus dirawat di Rumah Sakit Umum WZ Johannes Kupang karena luka bakar yang mencapai 90 persen di tubuhnya.
    “Kejadiannya kemarin setelah coblos di TPS. Kondisi luka bakar korban mencapai 90 persen,” kata Aldinan pada Kamis, (28/11 /2024). 
    Kasus ini menjadi perhatian publik dan pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025. 

    Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

    “Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut. 

    Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

    “Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya. 

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus. 

    Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun. 

    Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu. 

    “Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. 

    Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri. 

    “Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko. 

  • Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan empat fokus utama kementeriannya pada 2025 mendatang.

    Kartika mengatakan, empat fokus Kementerian BUMN tersebut telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 bulan terakhir.

    “Ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan, yang pertama terkait swasembada pangan, kedua perumahan rakyat. Kemudian, terkait pengentasan kemiskinan. Kemudian, terkait hilirisasi dan transisi energi,” kata Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Oleh karena itu, dia menyebut BUMN akan bersinergi dengan semua pihak guna mewujudkan keempat fokus tersebut. Sinergi tersebut termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah.

    Untuk swasembada pangan, Kartika pun mengatakan, BUMN siap membantu dalam hal subsidi pupuk hingga bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia, mulai dengan tiga komoditas utama padi, jagung, dan gula yang akan jadi target menjadi swasembada di 2027,” imbuh Kartika. 

    Sementara untuk perumahan rakyat, Kartika mengatakan, BUMN bakal merangkul swasta untuk mewujudkan 800.000 unit di tahap awal tahun depan.

    Menurut Kartika, pembangunan perumahan rakyat itu bakal melibatkan pengambang di daerah. Dia pun memastikan harga perumahan rakyat itu bisa di bawah Rp100 juta per unit.

    “Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp100 juta, dengan target MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] di bawah 250 juta, kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” jelas Tiko.

    Lebih lanjut, untuk mengentaskan kemiskinan, BUMN menyinergikan ekosistem Bank BRI sebagai bank makro dengan UMKM. Menurutnya, hal ini pun bakal menggenjot perekonomian masyarakat di daerah serta mempermudah akses pembiayaan.

    Sementara terkait transisi energi dan hilirisasi, BUMN akan merumuskan lebih detail dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 PT PLN (Persero). Menurut Kartika, hal ini memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, angin, dan air yang akan dilelang kepada publik.

    “Tentu di hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari PT Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, copper, bauksit, dan sebagainya yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasama dengan Bapak-Ibu [anggota Kadin],” jelas Kartika.

  • Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda). 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016. 

    Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017. 

    Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018. 

    Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo. 

    Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022. 

    Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta. 

    Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:

    Komisaris

    Komisaris Utama    : Heru Budi Hartono

    Komisaris              : Dodik Wijanarko 

    Komisaris              : Deni Surjantoro

    Komisaris              : Jujun Endah Wahjuningrum 

    Komisaris              : Bambang Kristiyono

    Direksi

    Direktur Utama                                            : Tuhiyat

    Direktur Operasi dan Pemeliharaan                : Mega Tarigan

    Direktur Konstruksi                                      : Weni Maulina

    Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra 

    Direktur Pengembangan Bisnis                       : Farchad H. Mahfud

  • Ini Alasan Tiga Pemain Abroad Tidak Bisa Membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024

    Ini Alasan Tiga Pemain Abroad Tidak Bisa Membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024

    Ini Alasan Tiga Pemain Abroad Tidak Bisa Membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Tiga pemain abroad tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024.

    Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struick.

    Mereka bertiga memiliki alasan yang sama tak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia.

    Pesepak bola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan bersama rekan setimnya merayakan gol yang dicetak ke gawang bola Timnas Arab Saudi. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Yakni tidak dilepaskan oleh klub karena ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

    Itu berarti klub Ivar Jenner yakni Jong Utrecht, Justin Hubner Wolves U-21, dan Rafael Struick Brisbane Roar, tidak akan melepas pemainnya itu ke Timnas Indonesia.

    Sumardji tidak memaksakan itu karena klub dipersilahkan untuk menahan pemainnya.

    Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mengumumkan 33 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali jelang ASEAN Cup 2024.

    TC itu digelar pada 27 November sampai 5 Desember 2024.

    Sampai saat ini baru 23 pemain yang datang ke Pulau Dewata.

    Sedangkan Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struick belum juga datang.

    Sumardji pasrah apabiila ketiga pemain itu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia.

    Shin Tae-yong masih mempunyai pemain-pemain lainnya yang tentu saja diharapkan bisa menggantikan peran Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struick.

    “Ya kita harus tahu bahwa ASEAN Cup 2024 ini di luar agenda resmi FIFA.”

    “Sehingga kalau di luar agenda resmi FIFA, klub itu bisa menyampaikan ke kami bahwa mereka keberatan untuk melepas pemainnya.”

    “Kami tidak mempermasalahkan itu,” kata Sumardji.

    Sumardji menegaskan bahwa PSSI tidak mengecilkan ASEAN Cup 2024.

    Terlebih, pemain yang dipanggil Shin Tae-yong level U-22.

    Kata Sumardji, PSSI tetap mempunyai target yang harus didapatkan Shin Tae-yong.

    Apalagi, Timnas Indonesia belum pernah meraih juara dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

    “Bukan kami mengecilkan arti turnamen ini tapi memang ini merupakan turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara.”

    “Maka kami pun ada target.”

    “Paling tidak kami bisa masuk final, syukur-syukur ada mukjizat rezeki juara,” kata Sumardji.

    ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

    Timnas Indonesia tergabung ke dalam Grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina.

    (*)

  • Anak Buah Erick Thohir: Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Buat DP Rumah – Page 3

    Anak Buah Erick Thohir: Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Buat DP Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan akses kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memanfaatkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan saldo JHT sebagai uang muka (DP) untuk pembelian rumah, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat memiliki hunian.

    “Nah, sebenarnya kalau BPJS ini kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka (DP rumah),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Menara BTN, Jumat (29/11/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, bahwa pihaknya masih membahas terkait pemanfaatan saldo JHT yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mempermudah proses penempatan dana BPJS ke dalam sistem bank.

    Menurutnya, jika saldo JHT bisa langsung disalurkan melalui virtual account yang terintegrasi dengan bank, maka dana tersebut bisa digunakan sebagai uang muka (DP) rumah tanpa perlu peserta mengeluarkan uang dari kantong pribadi.

    Tiko menjelaskan, penerapan sistem virtual account ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bank, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai salah satu bank yang terlibat dalam program ini, akan siap menerima saldo JHT sebagai uang muka rumah.

    Sementara bagi peserta BPJS, mereka tidak perlu lagi menyediakan dana pribadi sebagai uang muka, melainkan cukup memanfaatkan saldo yang telah mereka kumpulkan dalam program JHT selama bekerja. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pekerja untuk lebih mudah memiliki akses terhadap pembiayaan perumahan.

    “Jadi, sebenarnya bagusnya nanti kalau itu diberikan di virtual account, maka BTN ataupun bank siapapun bisa menggunakan saldo Jaminan Hari Tua itu sebagai uang muka,” ujarnya.

    “Sehingga para peserta JHT-nya itu tidak perlu memberikan uang muka, tapi langsung dari saldo JHT-nya itu. Jadi kita akan mendorong kerjasama dengan BPJS juga,” pungkasnya.

     

  • Bos BTN Bongkar Tantangan KPR Subsidi, Sesulit Apa? – Page 3

    Bos BTN Bongkar Tantangan KPR Subsidi, Sesulit Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta  PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus berupaya untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah, melalui berbagai kebijakan dan program yang sedang dijalankan. 

    Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan bagi MBR.

    Menurutnya, keputusan ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi, karena BPHTB sering kali menjadi beban tambahan yang memperlambat proses transaksi pembelian rumah.

    Selain itu, perizinan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan disederhanakan. Harapannya, proses pengurusan PBG bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari kerja, yang akan mempercepat realisasi pembangunan perumahan.

    “Kita sudah dapat keputusan, at least BPHTB sudah dibebaskan untuk MBR. Tepuk tangan ya buat perjuangan teman-teman. Yang kedua, kita juga sudah dapat janji pengurusan PBG akan disimplifikasi menjadi diharapkan bisa 10 hari kerja,” kata Nixon dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Meskipun telah ada kemajuan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang sering dikeluhkan oleh para pengembang dan pihak terkait adalah perizinan lingkungan, khususnya terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). 

    “Terkait dengan perizinan amdal. Nah ini juga masih sering jadi pertanyaan,” ujarnya.

     

     

  • Fahri Hamzah Usulkan Omnibus Law Perumahan Jadi Kunci Atasi Masalah Perumahan – Page 3

    Fahri Hamzah Usulkan Omnibus Law Perumahan Jadi Kunci Atasi Masalah Perumahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan adanya Omnibus Law Perumahan guna mendukung program ambisius Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta rumah setiap tahun.

    “Pada level berikutnya, saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, (yakni) Kementerian PKP ini. Tapi, juga harus ada Omnibus Law Perumahan,” kata Fahri dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Fahri, regulasi terkait perumahan selama ini terlalu tersebar dan mempersulit proses pembangunan rumah bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sering kali menciptakan regulasi yang malah mempersulit, seperti masalah tata kota yang berbelit-belit.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konsolidasi regulasi dalam satu wadah, yang memudahkan pengembang serta mengurangi kebingungan yang muncul akibat regulasi yang bertabrakan antara pusat dan daerah.

    “(Regulasi selama ini), kan, pengin mempersulit. (Pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit,” ujarnya.

    Selain itu, Fahri juga mengungkapkan bahwa program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi internasional. Hal itu terbukti saat ia mendampingi Presiden kunjungan ke beberapa negara, seperti ke China dan ke negara-negara di Timur Tengah.

    Saat kunjungan tersebut banyak minat dari pihak luar untuk berkolaborasi dengan pengembang properti Indonesia dalam menyediakan hunian di perkotaan. Ini menunjukkan bahwa program perumahan Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pasar global.

     

  • Kalau Pendanaan Cukup, BTN Tak Kesulitan Bangun 800 Ribu Rumah

    Kalau Pendanaan Cukup, BTN Tak Kesulitan Bangun 800 Ribu Rumah

    Depok –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara kenaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit. Menurutnya, target itu tidak akan sulit dicapai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bila mendapat pendanaan yang cukup.

    Hal ini disampaikan Erick usai meninjau hunian Transit Oriented Development (TOD) Samesta Mahata Margonda di Depok bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Erick optimistis, target pembangunan itu bisa dicapai apabila bank Himbara tersebut diberi kesempatan.

    “Kalau BTN ini diberikan kesempatan, pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800.000 rumah, secara supporting untuk financial. Nah, kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa?,” kata Erick di Depok, Rabu (27/11/2024).

    Erick mengatakan, instansi yang dipimpinnya merupakan kementerian korporasi, bukan kementerian regulasi. Oleh karena itu, persoalan regulasi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para perusahaan pelat merah, termasuk pendanaan.

    Atas kondisi ini, ia merasa senang Maruarar menyampaikan kepadanya beberapa terobosan untuk disinergikan bersama. Salah satu terobosan yang paling disorotinya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tenornya direncanakan untuk diperpanjang hingga 30 tahun.

    “Yang kedua bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, rumah rakyat versi apartemen lah yang harganya Rp 270 jutaan. Nah itu juga ada tentu isu regulasi,” ujarnya.

    Menurutnya, penyesuaian regulasi terkait pembiayaan dari pemerintah untuk pengembang sangat penting. Dalam hal ini, apabila setidaknya 50% pembiayaan modal awal konstruksi bisa mendapat dukungan, maka akan meringankan beban pengembang.

    “Kalau selesai 100% baru mulai dianggarkan ya kan ongkos konstruksinya sendiri ada cost-nya. Jadi kalau anggap misalnya, sudah jelas 50%, itu bisa langsung dianggarkan, ini kan bisa mempermudahkan dan uang yang tadi dianggarkan itu bisa dibangun lagi untuk tempat yang lain,” kata dia.

    Sebagai informasi, rencana kenaikan kuota FLPP tahun depan menjadi 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Menurutnya, KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

    “Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024) dikutip dari detikProperti.

    Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

    “Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan,” katanya.

    (shc/ara)