Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Pamit Ikut Pesta Miras, Pemuda di Kupang Ditemukan Tewas dalam Bak Penampung Air Regional 19 Januari 2025

    Pamit Ikut Pesta Miras, Pemuda di Kupang Ditemukan Tewas dalam Bak Penampung Air Regional 19 Januari 2025

    Pamit Ikut Pesta Miras, Pemuda di Kupang Ditemukan Tewas dalam Bak Penampung Air
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Febriano Rafael Lama Mana (21), warga perumahan BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ), ditemukan tewas di dalam bak penampung air di Jalan Kejora, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
    Jenazahnya ditemukan pada Sabtu (18/1/2025) petang.
    Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung, mengungkapkan bahwa penemuan jenazah tersebut terjadi setelah warga melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.
    “Penemuan jenazahnya kemarin sore,” kata Aldinan kepada
    Kompas.com
    , Minggu (19/1/2025) petang.


    Menurut Aldinan, pada Jumat (17/1/2025) malam, Febriano meminta izin kepada kakaknya, RM (35), untuk pergi minum
    minuman keras
    dengan teman-temannya.
    Namun, ia tidak menyampaikan lokasi tempat ia akan minum.
    Febriano kemudian bertemu dengan teman-temannya dan mengadakan pesta di Kecamatan Oebobo.
    Setelah itu, ia kembali dengan sepeda motor dan diduga hendak buang air besar di lokasi kejadian.
    “Diduga saat buang air besar, dia terpeleset. Apalagi dia tidak bisa berenang dan dalam kondisi mabuk miras,” ungkap Aldinan.
    Saat dievakuasi dari dalam bak penampung air yang memiliki kedalaman hingga 9 meter dan dipenuhi air serta sampah plastik, korban masih mengenakan celana yang telah diturunkan separuh.
    “Korban diketahui tidak bisa berenang,” tambah Aldinan.
    Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sepeda motor jenis Honda Vario, sandal milik Febriano, serta bekas tinja manusia yang berada di tepi bak.
    Selain itu, celana jeans dan ikat pinggang korban juga ditemukan tenggelam di dalam bak.
    “Barang bukti telah kami amankan untuk kepentingan penyelidikan, dan pada celana jenis jeans warna hitam pucat, ditemukan bekas tinja milik korban yang masih menempel di celana tersebut,” sebutnya.
    Jenazah Febriano kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
    Aldinan juga menyampaikan bahwa kakak korban mengetahui informasi terkait kejadian tersebut melalui
    live streaming
    sebuah akun di media sosial TikTok.
    “Kakak korban ini langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata benar, yang meninggal di dalam bak tersebut adalah adiknya,” ungkap Aldinan.
    Keluarga Febriano menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028 – Page 3

    Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Itu turut dilakukan bersama dengan bank berstatus milik negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Selain itu, juga dengan bank BUMD yakni Bankaltimtara, hingga bank swasta raksasa yaitu Bank Central Asia (BCA).

    Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. Untuk mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara telah disiapkan, untuk menyambut inisiasi proyek baru dari sejumlah investor besar.

    “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025)

    Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan bahwa Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan ibu kota negara.

    Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan ibu kota negara yang modern,” pungkas Basuki.

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (19/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    “Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” ucap Basuki.

    Pembangunan layanan perbankan di Ibu Kota Negara (IKN) dipercepat sebagai salah satu langkah prioritas untuk melengkapi kebutuhan ekosistem bagi masyarakat yang akan bermigrasi ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I 2026 untuk mendukung layanan keuangan yang cepat dan efektif sesuai kebutuhan penduduk di IKN.

    Pembahasan progres ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di sektor perbankan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif untuk mendukung pengembangan IKN yang berorientasi modern.

  • Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) diminta untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

    “BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun,” ujar  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

     Bila sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

    Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

    “Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” ujar dia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, saat ini BP Tapera tengah berkolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

    “Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut,” ujar Heru.

  • Skema Pembiayaan Inovatif BTN Dukung Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Skema Pembiayaan Inovatif BTN Dukung Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, BTN berencana menerbitkan obligasi dengan dukungan penjaminan pemerintah.

    Dengan adanya jaminan ini, BTN dapat memperoleh kupon bunga yang lebih rendah dan pendanaan dalam jumlah besar dari pasar internasional.

    Selain itu, BTN juga mengusulkan sekuritisasi aset KPR FLPP untuk menarik dana dari investor domestik dan luar negeri.

    “Sekuritisasi memungkinkan kami menggulirkan kembali dana untuk pengajuan KPR baru, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi,” ungkap Nixon.

    Meningkatkan Inklusi Perumahan

    BTN juga fokus menjangkau pekerja sektor informal, seperti pedagang kecil, pengusaha mikro, dan pengemudi ojek online, yang kini mencakup 10% dari total penerima KPR Subsidi BTN. Langkah ini merupakan bagian dari misi BTN untuk memperluas inklusi perumahan dan keuangan.

    “Program perumahan rakyat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan,” kata Nixon.

     

  • Apa Kabar Kasus Sindikat Pabrik Uang Palsu UIN Alauddin Makassar? – Halaman all

    Apa Kabar Kasus Sindikat Pabrik Uang Palsu UIN Alauddin Makassar? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Update kasus sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Kini penyidik Polres Gowa sudah merampungkan berkas perkara para tersangka, termasuk dalang atau pendananya yakni Annar Salahuddin Sampetoding. 

    Sambil menunggu berkas diteliti oleh Kejari Gowa, polisi terus memburu 2 pelaku yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus uang palsu yang menghebohkan Makassar tersebut.

     

    Penyidik Polres Gowa merampungkan berkas perkara tersangka sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Berkas perkara Andi Ibrahim cs termasuk bos uang palsu Annar Salahuddin Sampetoding telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.

    “Tadi baru masuk (berkas perkara),” singkat Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Gowa, St Nurdaliah dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Senin (13/1/2025).

    Sementara itu, Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan berkas perkara 18 tersangka juga telah dikirim ke Kejari Gowa.

    “Sudah kami kirimkan tahap satu,” kata Reonald saat ditemui di Jl Sultan Hasanuddin, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Gowa.

    Setelah pelimpahan berkas tahap 1 ini, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah ditunjuk akan meneliti berkas tersebut.

    “Kami sedang menunggu pemeriksaan dari jaksa apakah sudah dinyatakan P21 atau belum,” jelas Reonald.

    “Karena ini dari seluruhnya kita jadikan empat berkas dari masing-masing tersangka,” sambungnya.

     

    Belum Ada Tersangka Baru, Polisi Fokus Buru 2 DPO

    Reonald belum banyak berspekulasi tentang kemungkinan penambahan tersangka.

    Sebab masih ada dua orang yang statusnya buron.

    Saat ini polisi fokus mengejar dua DPO tersebut.

    “DPO masih dalam pengejaran. Kami mohon doa. Perannya nanti setelah kita tangkap diungkap dan kita sinkronisasikan dengan tersangka lain,” pungkasnya.

     

    Kasus sindikat uang palsu UIN Alauddin terus bergulir.

    Terbaru berkas perkara terkait beberapa tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar telah memasuki tahap 1.

    Tahap pertama dalam proses ini adalah penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

    Jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas dinyatakan P21 disusul pelimpahan tahap dua, tersangka dan barang bukti.

    Jika berkas belum lengkap bakal dikembalikan disertai dengan petunjuk.

    Setelah berkas P21 dan pelimpahan tahap dua, biasanya waktu sidang perdana kasus segera ditentukan.

     

    Berikut nama, profesi, dan peran 18 tersangka:

    1. Dr Andi Ibrahim (54)

    Dosen dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar warga BTN Minasa Maupa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    Dr Andi Ibrahim S.Ag., S.S., M.Pd. calon guru besar di UIN Alahudin Makassar terjerat peredaran uang palsu (Tribun-timur.com)

    2. Mubin Nasir bin Muh Nasir (40)

    Karyawan honorer, warga Bukit Tamarunang, Gowa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan  transaksi jual beli uang palsu.

    3. Kamarang Dg Ngati bin Dg Nombong (48)

    Juru masak, warga Gantarang, Gowa perannya, melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    4. Irfandy MT, SE bin Muh Tahir (37)

    Karyawan swasta, warga Minasa Upa, Makassar.

    Perannya membantu mengedarkan uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    5. Muhammad Syahruna (52)

    Wiraswasta, warga Ujung Pandang Baru, Makassar.

    Perannya:

    – memproduksi uang palsu.

    – melakukan transaksi jual beli uang palsu dan bahan baku produksi yang digunakan pelaku untuk memproduksi pembuatan mata uang palsu merupakan hasil pengiriman uang biaya pembelian bahan baku produksi berinisial AAS.

    6. John Biliater Panjaitan (68 tahun)

    Wiraswasta, warga Mangkura, Makassar.

    Peran melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    7. Sattariah alias Ria binti Yado (60)

    Ibu rumah tangga, warga Batua, Makassar.

    Perannya melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    8. Dra Sukmawati (55)

    PNS guru, warga Makassar.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dengan membeli kebutuhan sehari-hari dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    9. Andi Khaeruddin (50 tahun)

    Pegawai bank, warga Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    10. Ilham (42) 

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    Penampakan uang palsu UIN Alauddin Makassar diamankan di Mamuju, Sulawesi Barat. (Tribun Timur/HO)

    11. Drs. Suardi Mappeabang (58)

    PNS, warga Simboro, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    12. Mas’ud (37) 

    Wiraswasta, warga Lekopadis, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    13. Satriyady (52)

    PNS, warga Binanga, Sulawesi Barat.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    14. Sri Wahyudi (35)

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    15. Muhammad Manggabarani (40 tahun)

    PNS, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    16. Ambo Ala, A.Md (42)

    Wiraswasta, warga Batua, Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu, dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    17. Rahman (49)

    Wiraswasta, warga Simboro, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    18. Annar Salahuddin Sampetoding (ASS)

    Pengusaha asal Toraja.

    Berperan sebagai pemberi ide, pemodal, pembeli mesin, dan pemberi perintah.

    Annar Salahuddin Sampetoding (TribunTimur.com)

     

    Kondisi Terkini Annar Sampetoding Dalang Uang Palsu UIN di Rutan Makassar

    Polisi membeberkan kondisi dalang sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar, Annar Salahuddin Sampetoding (ASS).

    Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan kondisi Annar saat ini sehat.

    Annar Sampetoding saat ini telah ditahan di rumah tahanan (Rutan) kelas 1 Makassar.

    “Sehat dan sudah di rutan. Sudah siap untuk dilanjutkan penyidikan,” katanya di Mapolres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Selasa (14/1/2025).

    Penyidik Polres Gowa juga telah melimpahkan berkas perkara 18 tersangka tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.

    Saat ini pihaknya tengah menunggu penelitian berkas dari JPU.

    “Nanti jaksa yang meneliti apakah ada kekurangan atau tidak,” ujarnya.

    Menurutnya, jika telah P21 atau dinyatakan lengkap, kemudian akan masuk tahap dua yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti ke JPU.

    “Nanti jaksa mungkin ada P19 dan ada petunjuk-petunjuk berkas yang dilengkapi kemudian kita kirim lagi. Jika jaksa sudah nyatakan P21 baru kita tahap 2 kan dan kita akan kirimkan tersangka dan barang bukti ke JPU,” jelasnya.

    Selain itu, polisi juga tengah memburu dua orang tersangka yang masih buron. (tribun network/thf/TribunTimur.com)

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • Ragam Inisiatif OJK Dukung Program Pembiayaan 3 Juta Rumah – Page 3

    Ragam Inisiatif OJK Dukung Program Pembiayaan 3 Juta Rumah – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) diminta untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

    “BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun,” ujar  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Bila sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

    Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

    “Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” ujar dia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, saat ini BP Tapera tengah berkolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

    “Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut,” ujar Heru.

     

     

  • Seorang Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di BTN Pemda Doyo Baru Jayapura Regional 14 Januari 2025

    Seorang Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di BTN Pemda Doyo Baru Jayapura Regional 14 Januari 2025

    Seorang Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di BTN Pemda Doyo Baru Jayapura
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Seorang pria paruh baya bernama
    Piter Kapitan
    (61) ditemukan tak bernyawa di Perumahan
    BTN Pemda Doyo Baru
    , Distrik Waibu, Kabupaten
    Jayapura
    , Papua, Selasa (14/1/2025).
    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WIT dan baru diketahui oleh warga yang melintas di lokasi kejadian sekitar pukul 06.00 WIT.
    Penemuan mayat
    ini mengejutkan warga di sekitar BTN Pemda Doyo Baru.
    Kasat Reskrim AKP Arrya Nusa Hindrawan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, membenarkan adanya
    penemuan mayat
    seorang pria di lokasi tersebut.
    “Ia benar. Ditemukan mayat seorang di BTN Doyo Baru,” katanya.
    Menurut Arrya, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh bersimbah darah.
    Pihak kepolisian Polres Jayapura telah bergerak cepat ke lokasi kejadian dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).
    “Kami sudah bergerak ke TKP dan melakukan evakuasi terhadap korban,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Arrya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP untuk mengamankan barang bukti (BB) dan memintai keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian.
    “Kami sudah mengamankan TKP, saat ini sedang meminta keterangan dari para saksi-saksi dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Jayapura,” tuturnya.
    Proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap penyebab kematian korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.