Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Jakarta (ANTARA) – Bisnis properti di Indonesia diperkirakan terus membaik menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah hingga 2027.

    “Saya rasa pasar akan membaik karena pemerintah sudah sangat ‘aware’ (perhatian), bahwasanya properti ini sebagai lokomotif ekonomi nasional,” kata Founder Cikarang Internasional City (Cinity) Asmat Amin di HNI Plaza Ballroom, Jakarta Timur, Kamis.

    Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak bank yang sudah melakukan “gimmick” agar masyarakat bisa membeli properti. “Saya rasa ke depannya akan lebih baik, akan lebih bagus, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sangat perhatian dan mendukung sektor properti.

    “Dia (Purbaya) tahu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mau tidak mau sektor properti harus bergerak. Karena di bawah properti sektor ini ada 180 industri,” katanya.

    Cinity merupakan mega proyek dari PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk menghadirkan sebuah kawasan menjadi pusat bisnis, komersil, hiburan dan hunian di atas lahan seluas 500 hektare (ha).

    Cinity juga bekerjasama dengan empat “tenant” dan merek (brand) seperti Kopi Kenangan, Inspire Health&Wellness (IHW) Nursing Academy Singapore, Sempvrna Clinic by Euromedica Group dan Cinity Padel Arena.

    Penandatangan kerja sama dilakukan di HNI Plaza, Jakarta, Kamis. Momentum ini menandai babak baru bagi pengembangan “township” seluas 500 ha pertama di Cikarang yang dirancang sebagai kota mandiri berkelas dunia dengan ekosistem lengkap untuk hidup, bekerja dan berinvestasi.

    “Kami berharap setelah ‘tenant’ dan ‘brand’ ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukkan eksistensi Cinity sebagai ‘township’ dengan ‘one stop solution’,” ujarnya.

    Ke depannya beragam “tenant” dan “brand’ ternama yang lain akan segera bergabung yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (market).

    CEO Cinity, Ming Liang menyampaikan bahwa kerja sama dengan merek ternama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

    “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

    Pemerintah pun telah mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

    Ketika uang yang dikucurkan pemerintah ke lima bank pelat merah itu masuk sektor properti, dia meyakini pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya semen, akan melonjak. Begitu pula dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman turut naik.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Jakarta –

    Sejumlah bank telah menyelesaikan penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke deposito Himbara. Bank-bank tersebut berharap bisa mendapatkan tambahan.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Katanya, ada dua bank yang telah menyelesaikan penyaluran, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, tercatat Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Lalu, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    Namun Febrio mengaku belum menyetujui permintaan Bank Mandiri dan BRI untuk menambah dana pemerintah di deposito. Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan.

    Febrio menambahkan, evaluasi perlu dilakukan mengingat masih terdapat bank yang belum menyelesaikan penyalurannya. Selain itu, penambahan dana juga akan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah.

    “Kita nanti coba evaluasi, tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya pasar SBN dan juga pasar SPN. Kita pastikan bahwa kebutuhan operasional kas untuk pemerintah itu tidak akan terganggu, tetapi begitu kita punya ada potensi untuk kas yang berlebih, dalam waktu tertentu kita bisa selalu letakkan di perbankan. Jadi, kita akan lakukan dengan manajemen kas yang semakin efisien,” jelas Febrio usai acara.

    Di samping itu, ia juga menyebut kalau pemerintah tidak memberikan sanksi atau target tertentu kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Meski begitu, pihaknya berharap penempatan dana pemerintah di deposito perbankan akan berdampak pada pertumbuhan bunga kredit.

    “Nggak ada kontrak tertentu. Kita hanya memindahkan kas, ingat, tanpa kita bilang ‘oh minimal Anda harus begini’, nggak juga, tapi kita tahu karena bunganya murah, mereka harus bekerja. Karena nggak mungkin mereka bayar bunga tetapi tidak menghasilkan penghasilan. Makanya, begitu kita letakkan dengan bunga yang lebih murah, itu mendorong mereka untuk menciptakan kredit, karena cost of fund-nya ikut turun dan likuiditasnya bertambah untuk ample,” terang dia.

    Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung”

    (shc/ara)

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Dana Purbaya di Bank Sudah Terserap Rp 167 T, Mandiri & BRI Tuntas 100%

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank telah mencapai 84% atau sebesar Rp 167,6 triliun per 22 Oktober. Sejumlah bank juga melaporkan telah menyelesaikan penyaluran kreditnya.

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    “Apa yang sudah terjadi dengan 200 triliun tersebut? Perbankan mengklaim sudah menyalurkan paling tidak 84 persennya. Nah, per tanggal 22 Oktober ini sudah Rp 167,6 triliun,” kata Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Selanjutnya, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi. Nah, kita bilang ya kita evaluasi deh,” ujar Febrio.

    Menurut Febrio, sebelumnya Bank Mandiri dan BRI menghadapi kondisi biaya dana atau cost of fund yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh special rate yang makin tinggi.

    “Sampai lebih dari 30% komponen dari cost of fund perbankan itu datangnya dari deposit dengan special rate. Nah ini kita secara tidak langsung dengan kita letakkan Rp 200 triliun dengan bunga 3,8% langsung mengalahkan banyak sekali special rate tersebut, sehingga perbankan sekarang khususnya kredit bank yang kredit performance bagus itu punya ruang lebih banyak. Jadi, tidak heran kalau Bank Mandiri dan BRI bisa langsung menyalurkan, karena ini murah sekali, 3,8% cost-nya dibandingkan dengan banyak special rate yang mereka punya,” ujar Febrio.

    Febrio bilang, sebelumnya sejumlah bank menerapkan bunga 7%. Setelah penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun, bunga tersebut sudah mengalami penyesuaian dan hanya sedikit yang menerapkan bunga di atas 6%.

    “Ini yang kita harapkan menjadi fenomena yang akan terus kita pelajari sehingga kita melihat momentum untuk ke depannya apa yang akan kita lakukan. Kalau cost of fund sudah turun, pertumbuhan kreditnya sudah meningkat, konsumsi dan investasi meningkat, pertumbuhan akan meningkat untuk perekonomiannya,” kata dia.

    Tonton juga video “Lihat Pedagang Thrifting Marah di TikTok, Purbaya Ungkap Solusi Ini”

    (shc/ara)

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) masih terus diberikan secara bertahap kepada masyarakat hingga November 2025.

    Bantuan tersebut bernilai Rp300.000 yang diberikan secara rapel untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember). Sehingga masing-masing penerima akan mendapat Rp900.000.

    Pencairan BLT Kesra dibagi menjadi dua cara, yakni melalui rekening Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Sejak 20 Oktober 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening-rekening Bank Himbara.

    Sisanya diberikan melalui Kantor Pos, yang dimulai sejak 27 Oktober 2025.

    BLT Kesra diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bantuan ini diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Mengapa BLT Kesra Belum Cair?

    Meski sudah diberikan sejak Oktober lalu, namun banyak masyarakat yang mempertanyakan bantuan tak kunjung turun.

    Padahal mereka sudah terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) tersebut.

    Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima.

    Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025.

    Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

    Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya:

    Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3)
    X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id

    Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra RP900.000 di Sini

  • Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 atau periode Oktober-Desember menjadi yang tertinggi di tahun ini.

    “Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 4 November.

    Program yang dimaksud oleh Menko Airlangga yakni program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Bantuan Pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman.

    Selain itu, program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.

    Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2025, akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB.

    “Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen,” ucap dia.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

    “(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

    Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

    Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

    Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

    Sebagaimana diketahui, rincian penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

  • Oknum Polisi Bunuh Dosen Cantik di Jambi Gara-gara Cemburu Buta

    Oknum Polisi Bunuh Dosen Cantik di Jambi Gara-gara Cemburu Buta

    GELORA.CO – Di balik kematian dosen cantik Erni alias EY (37), terungkap drama kelam yang dipicu oleh hubungan asmara dengan seorang oknum polisi. Cinta yang semula bersemi diam-diam, justru berujung maut.

    Kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan warga Kabupaten Bungo, Jambi, akhirnya menemukan titik terang. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan terhadap EY, dosen sekaligus Ketua Prodi Keperawatan di Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAK SS) Muaro Bungo.

    Pelakunya ternyata bukan orang asing, melainkan seseorang yang selama ini dikenal dekat dengan korban, seorang oknum polisi berinisial W (22) yang bertugas di Polres Tebo.

    Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Bungo dan Polres Tebo di kawasan Kecamatan Tebo Tengah, Minggu (2/11/2025).

    Pelaku diamankan tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan tempatnya bersembunyi setelah kabur pascakejadian.

    Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, mengonfirmasi bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan ini berkaitan dengan masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Namun, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain,” ungkap Kapolres.

    Hubungan Gelap Berujung Dendam

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman digital, korban diketahui memiliki hubungan emosional dengan pelaku.

    Chat pribadi antara keduanya menunjukkan kedekatan yang sudah berlangsung cukup lama.

    Namun, hubungan tersebut belakangan memburuk. Pelaku disebut merasa cemburu dan terluka karena korban ingin mengakhiri hubungan yang mereka jalin secara diam-diam.

    Sumber internal kepolisian menyebut, sebelum pembunuhan terjadi, keduanya sempat terlibat adu argumen di rumah korban.

    Emosi pelaku memuncak, dan tanpa pikir panjang, ia mengakhiri nyawa wanita yang sempat dicintainya itu dengan cara mengenaskan.

    Dugaan kuat, setelah membunuh, pelaku berusaha menghapus jejak.

    Ia membawa kabur mobil dan motor korban, serta berusaha mengelabui warga dengan menggunakan wig agar tampak berbeda.

    Tindakan itu sempat membuat penyelidikan polisi menemui jalan buntu sebelum akhirnya terpecahkan lewat rekaman CCTV dan pelacakan sinyal komunikasi.

    Dari hasil analisis digital forensik, ditemukan pesan-pesan emosional bernada ancaman yang dikirim pelaku beberapa hari sebelum kejadian.

    Korban disebut sudah berulang kali menolak untuk bertemu, namun pelaku tetap memaksa.

    “Dari komunikasi terakhir korban dengan keluarga, diketahui bahwa EY sempat gelisah karena seseorang terus menghubunginya dan menuntut bertemu. Setelah itu, kontak korban terputus,” jelas Kapolres.

    Tidak hanya membunuh, pelaku juga diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban sebelum meninggalkannya.

    Indikasi ini diperkuat dengan hasil visum yang menemukan adanya jejak sperma di pakaian korban.

    Polisi masih menunggu hasil autopsi lengkap dari dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

    Sebelumnya, Polres Bungo membentuk tim khusus yang bekerja tanpa henti selama 24 jam.

    Melalui analisis rekaman CCTV, data seluler, dan keterangan saksi, arah pelarian pelaku terendus.

    Mobil Honda Jazz putih milik korban ditemukan di Polres Bungo, sementara sepeda motor PCX milik korban ditemukan di area parkir RSUD H. Hanafie. Barang-barang pribadi seperti telepon genggam dan perhiasan emas juga turut diamankan sebagai barang bukti.

    “Dari gelar perkara dini hari tadi, semua bukti mengarah kuat ke pelaku. Bahkan saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya,” ujar AKBP Natalena.

    Meski pelaku merupakan anggota kepolisian, Kapolres menegaskan proses hukum akan berjalan profesional dan tanpa intervensi.

    “Kami tidak menutupi kasus ini. Siapa pun yang bersalah, apalagi anggota Polri, tetap akan diproses sesuai hukum,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, penemuan jasad korban pada Sabtu (1/11/2025) siang menggegerkan warga Perumahan BTN Al-Kautsar, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah.

    Tubuh korban ditemukan di kamar tidur dalam keadaan mengenaskan, hanya mengenakan pakaian dalam, dengan kepala tertutup bantal dan kaki dililit sarung.

    Salah satu saksi mata, Rosdiana, tetangga korban, mengaku curiga karena rumah korban tampak sepi sejak pagi.

    “Motor dan mobilnya enggak ada. Pas saya intip lewat pintu belakang, pintunya enggak terkunci. Saya dorong, ternyata korban sudah tergeletak di dalam kamar,” ujarnya.

    Kapolres Bungo menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Ia juga meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi dari kepolisian.

    Sementara itu, Kapolda Jambi juga disebut telah memberi instruksi agar kasus ini ditangani dengan profesional, tanpa pandang bulu.

    “Tidak ada perlakuan khusus. Hukum tetap berjalan,” tutupnya.

  • BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025, Waktu Pencairan, Syarat dan Cara Mencairkan Dana

    BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025, Waktu Pencairan, Syarat dan Cara Mencairkan Dana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi.

    Program BLT Kesra merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Melalui program tersebut, Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober, November, dan Desember), yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada masyarakat penerima manfaat.

    Program tersebut menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

    Pemberian tambahan BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut di luar BLT reguler yang setiap bulan disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.

    Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Seluruh proses penyaluran akan segera dilaksanakan, dan rencananya akan mulai diberikan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 mendatang.

    Syarat dan cara cek penerima BLT Kesra Rp900 ribu

    1. Memeriksa Bansos Kemensos melalui situs cekbansos. kemensos. go. id 2025

    Buka website: https://cekbansos.kemensos.go.id
    Pilih data daerah: Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan (sesuaikan dengan tempat tinggal Anda)
    Masukkan nama sesuai dengan KTP Anda
    Isi kode captcha yang muncul di layar
    Jika kode kurang jelas, klik ikon (tanda panah melingkar) untuk mendapatkan kode baru
    Klik “Cari Data”
    Jika terdaftar, sistem akan menunjukkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    2. Memeriksa Bansos Kemensos melalui aplikasi Cek Bansos
    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
    Masuk atau buat akun
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Masukkan data sesuai KTP
    Jawab pertanyaan verifikasi
    Jika kode tampak kurang jelas, klik ikon (tanda panah melingkar) untuk mendapatkan kode baru
    Klik “Cari Data”
    Jika nama Anda muncul sebagai penerima, sistem akan menampilkan nama lengkap, usia, jenis bantuan, status penerimaan, dan periode pencairan.

    Syarat Penerima BLT Kesra 2025

    BLT akan disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga 4 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Desil merujuk pada pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang sangat miskin hingga yang paling sejahtera.

    Menurut informasi dari Kompas. com, desil DTSEN terbagi menjadi 10 kategori, yaitu:

    Desil 1: 10 persen masyarakat dengan taraf hidup terendah dan termasuk dalam kategori miskin ekstrem
    Desil 2-4: masyarakat dengan taraf hidup rendah yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin
    Desil 5-10: masyarakat dengan taraf hidup lebih baik yang dianggap mampu.
    Untuk desil 1-4, terdapat pembagian kategori berdasarkan kondisi masyarakat yaitu Desil 1: sangat miskin, Desil 2: miskin, Desil 3: hampir miskin, dan Desil 4: pas-pasan

    Cara mencairkan BLT kesra Rp900 ribu November 2025

    Pencairan dana BLT dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia:

    Penerima dengan rekening Himbara akan menerima dana langsung dan bisa ditarik melalui ATM atau teller.
    Penerima melalui PT Pos bisa mengambil di kantor pos atau melalui layanan pengantaran ke rumah.

    Cara Mengambil BLT Kesra Oktober 2025 Melalui Bank Himbara

    Dana BLT Kesra sebesar Rp 900 ribu ditransfer langsung ke rekening KPM.
    Penerima dapat menarik dana melalui ATM Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, atau BTN)
    Pencairan juga bisa dilakukan melalui teller bank dengan membawa Kartu KKS dan KTP asli

    Cara Mengambil BLT Kesra Oktober 2025 Melalui Pos Indonesia

    KPM menerima Surat Undangan Pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
    KPM datang ke Kantor Pos terdekat atau lokasi yang ditentukan (seperti balai desa) sesuai jadwal pada surat undangan
    Bawa serta KTP asli dan Surat Undangan saat pengambilan dana
    Untuk lansia atau disabilitas, petugas Pos dapat menyalurkan bantuan langsung ke rumah (door-to-door)

    Berikut adalah langkah-langkah untuk menarik BLT Kesra 2025 di ATM:

    Kunjungi mesin ATM Bank Himbara yang paling dekat dengan lokasi Anda.
    Masukkan kartu ATM (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) dan ketikkan 6 digit PIN Anda.
    Pilih opsi “Tarik Tunai” pada layar mesin ATM.
    Masukkan jumlah yang ingin ditarik, misalnya Rp900 ribu.
    Konfirmasikan transaksi Anda dan tunggu hingga proses penarikan selesai.
    Ambil uang tunai yang keluar dari mesin beserta bukti transaksi (struk) untuk disimpan sebagai arsip.

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.