Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan agar pengelolaan BUMN di sektor perbankan semakin efisien.

    Menurut Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kementerian BUMN selaku pengawas bank-bank pemerintah selalu mendukung tata kelola, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.

    Ia juga menyebut banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan dari bank Himbara, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM.

    “Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi,” ujar Erick Thohir.

    Ia menyampaikan, RUPS Himbara saat ini tak hanya bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo.

    Menurutnya, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh situasi global seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

    Namun demikian, ia optimistis peluang peningkatan ekonomi akan tetap tumbuh, khususnya di negara berkembang.

    “Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif, apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegang saham publik ya, responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, dan transparansi dapat terwujud, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.

    “Itulah sebab mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektor perumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rebound, IHSG terangkat kepastian Danantara dan hasil RUPST Himbara

    Rebound, IHSG terangkat kepastian Danantara dan hasil RUPST Himbara

    Hal ini juga mencerminkan respons terhadap kondisi pasar yang sebelumnya skeptis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyampaikan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terangkat oleh kejelasan struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    IHSG sempat menyentuh level terendahnya di posisi 5.996,96 pada perdagangan bursa, Senin (24/3) pukul 10.19 WIB, dan saat ini telah menyentuh posisi 6.510,62 atau berbalik menguat (rebound) lebih dari tujuh persen dari level terendahnya.

    “Kenaikan ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor utama, terutama aksi buyback saham dan pembagian dividen jumbo oleh bank-bank Himbara, serta kejelasan struktur kepengurusan sovereign wealth fund (SWF) Danantara yang meredakan ketidakpastian pasar,” ujar Hendra, di Jakarta, Kamis.

    Hendra mengatakan pelaku pasar mendapatkan angin segar dari pengumuman susunan kepengurusan BPI Danantara yang dinilai profesional dan berbasis meritokrasi, yang menjadi faktor kunci untuk meredakan kekhawatiran pasar.

    Menurutnya, penunjukan lebih dari 40 direktur dan manajer senior dengan latar belakang profesional global, serta mayoritas berpengalaman di sektor keuangan dan investasi, memberikan sinyal bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan pragmatis dalam mengelola ekonomi.

    “Hal ini juga mencerminkan respons terhadap kondisi pasar yang sebelumnya skeptis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru,” ujar Hendra.

    Sementara itu, terkait hasil RUPST, aksi buyback saham yang dilakukan oleh Himbara menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap valuasi saham mereka yang dinilai masih undervalued (di bawah harga wajarnya).

    Kemudian, katanya lagi, pembagian dividen besar oleh Himbara telah menjadi daya tarik utama bagi investor yang mencari imbal hasil menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    BPI Danantara telah mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di Jakarta, Senin (24/3), dengan semuanya diisi oleh tokoh- tokoh berpengalaman di sektor keuangan dan investasi.

    Sementara itu, dalam RUPST, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyepakati pembagian dividen sebesar Rp51,73 triliun atau 86,02 persen dari laba bersih 2024, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp43,5 triliun atau 78 persen dari laba bersih 2024.

    Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyepakati pembagian dividen Rp13,95 triliun atau 65 persen dari laba bersih 2024, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen Rp751,83 miliar atau 25 persen dari laba bersih 2024.

    Selain itu, Himbara juga memutuskan untuk melakukan aksi buyback, di antaranya BBRI menyetujui melakukan buyback saham sebesar-besarnya Rp3 triliun, BMRI menyetujui buyback saham sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, serta BBNI menyetujui rencana buyback saham sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Pada Kamis (27/3) sore atau hari terakhir perdagangan bursa menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, IHSG ditutup menguat 38,62 poin atau 0,59 persen ke posisi 6.510,62, dengan indeks LQ45 naik 3,37 poin atau 0,46 persen ke posisi 735,51.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

    Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

    Bandung: Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, Bank Mandiri bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan kesiapan layanan dan ketersediaan uang tunai di seluruh wilayah operasional, khususnya di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri BUMN Aminudin Ma’ruf saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung.
     
    Dalam pertemuan terbatas bersama pimpinan regional Himbara se-Jawa Barat, Aminudin menegaskan pentingnya pelayanan optimal dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran.
     
    “Pesan Presiden, tingkatkan pelayanan. Pelayanan itu variabelnya dua; Pertama Keamanan, Kedua Kenyamanan (Hospitality). Dua variabel ini penting untuk di-highlight,” ujar Aminudin.

    Ia juga meminta perbankan untuk sigap mengantisipasi potensi kendala teknis, khususnya pada infrastruktur perbankan elektronik.
     
    “ATM dimonitor bapak ibu, jangan sampai kebutuhan tinggi, ATM malah offline,” tegasnya.
     
     

     
    Regional CEO VI/Jawa 1 Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rahanjani, menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp6,13 triliun, yang didukung oleh 1.201 jaringan ATM di wilayah tersebut. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di antara bank Himbara lainnya, mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga keandalan layanan serta memastikan kelancaran transaksi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.
     
    “Kami memastikan kesiapan operasional, termasuk kecukupan uang tunai dan ketersediaan ATM, agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi dengan nyaman dan aman,” ujar Nila. 
     
    Selain Bank Mandiri, Bank BNI menyampaikan kesiapan uang tunai sebesar Rp1,6 triliun dengan 1.042 ATM, Bank BRI sebesar Rp2,1 triliun dengan 1.420 jaringan ATM dan CRM, serta Bank BTN sebesar Rp134 miliar melalui 371 ATM. Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Himbara Jawa Barat. 
     
    Mengakhiri kunjungan, Aminudin menyampaikan optimisme atas kesiapan perbankan menghadapi lonjakan aktivitas penarikan tunai selama Ramadan dan Idulfitri.
     
    “Setelah mendengarkan penjelasan dari bapak ibu pimpinan regional, Insya Allah kita siap menghadapi serangan tarik tunai dari masyarakat,” ujarnya sambil berkelakar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • BI Berhentikan dengan Hormat 3 Pejabat Jadi Komisaris BUMN

    BI Berhentikan dengan Hormat 3 Pejabat Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mengumumkan pemberhentian dengan hormat tiga pejabat setingkat Asisten Gubernur yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Komisaris di beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberhentian efektif berlaku sejak keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) 2025.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, BI menyambut baik penunjukan tersebut. Ketiga pejabat yang diberhentikan dengan hormat adalah:
    1. Edi Susianto, asisten gubernur, kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, yang ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada 24 Maret 2025.
    2. Donny Hutabarat, asisten gubernur, kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025.
    3. Ida Nuryanti, asisten gubernur, kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada 26 Maret 2025.

    “Sesuai ketentuan, rapat dewan gubernur BI pada Kamis (27/3/2025) menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap ketiga pejabat tersebut,” ujar Ramdan dalam siaran persnya, Kamis (27/3/2025).

    Ramdan menambahkan, jabatan asisten gubernur adalah posisi karir tertinggi di BI yang diperoleh melalui proses seleksi ketat. Ketiga pejabat tersebut telah menunjukkan kinerja, profesionalisme, dan integritas tinggi selama lebih dari 30 tahun berkarir di BI.

    “BI yakin ketiga pejabat ini dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung kinerja perbankan dan kemajuan perekonomian nasional,” pungkas Ramdan.

  • IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik

    IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dan terbaik di Asia, Rupiah naik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat di zona hijau dengan kenaikan 3,8% ke posisi 6.472,35 pada Rabu (26/3), bersamaan dengan nilai tukar rupiah yang juga sama menguat 0,09% di Rp16.580/US$. 

    Tren positif ini terjadi didorong sentimen pembagian dividen jumbo dari empat saham bank besar Indonesia.

    Sepanjang perdagangan IHSG bergerak nyaman di zona hijau, dengan rentang pergerakan yang terjadi pada level 6.312,96 sampai dengan tertinggi 6.489,14. Adapun total transaksi hari ini mencapai Rp34,46 triliun, dari sejumlah 30,84 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan.

    Saham-saham keuangan perbankan yang naik pesat adalah bank-bank BUMN seperti, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melejit 9,15%, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melesat 8,97%, dan juga saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 8,65%.

    Indeks saham LQ45 yang berisikan saham-saham unggulan juga ikut menguat dan menutup hari di zona hijau, dengan kenaikan 34,12 poin atau menguat 4,9% ke posisi 731,1.

    Indonesia pun memimpin kenaikan yang terbaik di bursa Asia, yang diikuti KOSPI (Korea Selatan), NIKKEI 225 (Tokyo), Hang Seng (Hong Kong), TOPIX (Jepang), SETI (Thailand), Shenzhen Comp. (China), KLCI (Malaysia), Straits Times (Singapura), dan PSEI (Filipina), yang berhasil menguat masing-masing mencapai 3,8%, 1,08%, 0,65%, 0,6%, 0,55%, 0,46%, 0,39%, 0,29%, 0,23%, dan 0,1%.

    Di sisi berseberangan, SENSEX (India), Ho Chi Minh Stock Index (Vietnam), CSI 300 (China), TW Weighted Index (Taiwan), dan Shanghai Composite (China) yang tertekan dan drop dengan masing-masing 0,93%, 0,44%, 0,33%, 0,06%, dan 0,04%.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis secara resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    “Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Pejabat tersebut yakni Edi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia. Edi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Kemudian, Donny Hutabarat yang sebelumnya merupakan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025, Donny ditunjuk sebagai Komisaris pada bank tersebut.

    Terakhir yaitu Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia. Ida ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Bank Indonesia menyampaikan, pihaknya menyambut baik penunjukan pejabat setingkat asisten gubernur yang diusulkan menjadi dewan komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Jabatan asisten gubernur merupakan jabatan karier tertinggi di Bank Indonesia setelah melalui proses penugasan dan seleksi yang ketat.

    Menurut Bank Indonesia, ketiga pejabat tersebut selama berkarier lebih dari 30 tahun di bank sentral Indonesia senantiasa menunjukkan kinerja, dedikasi, profesionalisme dan integritas yang tinggi.

    “Bank Indonesia meyakini ketiga pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kinerja perbankan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelenggarakan RUPST selama tiga hari berturut-turut dimulai dari BRI pada Senin (24/3), Bank Mandiri pada Selasa (25/3), serta BNI dan BTN pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

    Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris dirombak dan dirampingkan. Dewan Komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang.

    Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3).

    “Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” katanya.

    Airlangga menyebut langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

    Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Komisaris Bank BUMN, 3 Pejabat Bank Indonesia Diberhentikan dengan Hormat – Page 3

    Jadi Komisaris Bank BUMN, 3 Pejabat Bank Indonesia Diberhentikan dengan Hormat – Page 3

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

    Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

    “Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri,” ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    “Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

    “Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya,” tuturnya.

    Perintah Prabowo Subianto

    Erick menegaskan, pergantian susunan komisaris di Himbara jadi bagian perintah Presiden Prabowo. Tujuannya menjadikan kerja perbankan BUMN semakin efisien.

    “Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan,” tegas dia.

  • Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    Erick Thohir: Pejabat kementerian di Himbara wujudkan transparansi

    tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengangkatan beberapa pejabat kementerian menjadi komisaris di bank milik BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan transparansi publik.

    “Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,” ujar Erick di Jakarta, Kamis.

    Erick menjelaskan perwakilan dari beberapa kementerian ini disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing perusahaan. Misalnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI dan Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.

    Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris Bank Mandiri, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.

    Erick menegaskan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya akan tetap melakukan pengawasan terhadap bank Himbara tersebut agar transparansi dan tata kelolanya tetap berjalan dengan baik.

    Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan BUMN harus lebih efisien, tata kelola yang baik dan transparan guna meningkatkan kinerja perusahaan.

    “Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini,” kata Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan setiap abdi negara harus siap menerima penugasan apapun, termasuk Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” kata Dwi kepada detikcom, Kamis (27/3/2025).

    Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini. Sudah sepatutnya Dirjen Pajak bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak baik rakyat kecil, pelaku UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN seperti BTN.

    IWPI pun mempertanyakan bagaimana Dirjen Pajak bisa bersikap objektif terhadap BTN jika pada saat yang sama ia menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Ini adalah konflik kepentingan struktural, dan merupakan bentuk potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terang benderang,” kata Ketua IWPI Rinto Setiyawan.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada Rabu (26/3) menyetujui Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan.

    Tonton juga Video: DJP Sebut PPN 12% Atas Transaksi QRIS Tak Dibebankan ke Konsumen

    (acd/acd)