Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Ada 4.625 Tiket Kapal Gratis di Arus Balik Lebaran 2025 dari Pelni, Ayo Serbu! – Page 3

    Ada 4.625 Tiket Kapal Gratis di Arus Balik Lebaran 2025 dari Pelni, Ayo Serbu! – Page 3

    Adapun saat ini pelanggan kapal dapat memanfaatkan saluran digital seperti aplikasi Pelni Mobile ataupun website resmi Pelni.

    Tiket kapal Pelni juga dapat diperoleh di berbagai aplikasi perbankan seperti fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha Livin Mandiri, dan BNI agen46, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    Untuk pembayaran, Pelni sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.

  • Surya Paloh ungkap posisi Pietra di BTN bukan dicalonkan NasDem

    Surya Paloh ungkap posisi Pietra di BTN bukan dicalonkan NasDem

    Denpasar (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap posisi Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi komisaris independen di BUMN perbankan Bank Tabungan Negara (BTN) bukan atas nama partai.

    “Saya pun tidak tahu (alasan dipilih) mungkin itu pikiran-pikiran orang pusat, tetapi tidak dicalonkan NasDem,” kata Surya Paloh usai prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis.

    Diketahui bahwa politisi Partai NasDem sekaligus keponakan Surya Paloh bernama Pietra Machreza Paloh akhir Maret lalu diangkat menjadi komisaris independen BTN.

    Pengangkatan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Selain Pietra, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga diangkat menjadi komisaris.

    “Orang di kabinet saja kami tidak mencalonkan, apalagi itu (komisaris BTN), dan ya tidak mungkin semua kami bilang jangan,” ujarnya.

    Surya Paloh memastikan tak ada nama kadernya yang dikirim untuk mengisi jabatan di instansi atau lembaga pemerintahan. Namun, bukan berarti dia melarang ketika ada kader yang mumpuni di posisi tersebut.

    “Tidak ada, coba cek, kalau saya juga bilang jangan kamu begini-begini nanti ya sebagai om salah juga,” kata Surya Paloh membahas keponakannya Pietra Machreza Paloh.

    Politisi sekaligus pengusaha media itu menegaskan bahwa Partai NasDem tahu diri dengan tidak mengambil jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menurut dia, ini bagian dari moralitas sebagai partai yang tidak berkontribusi dalam mengampanyekan pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

    “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami, kami tidak berjuang untuk menjadikan Prabowo presiden pada pilpres … eh tiba-tiba ketika sudah jadi kami nongol, tolong Pak kami ikut kabinet,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Buka Bank, Pegadaian, dan Samsat Setelah Libur Lebaran 2025

    Jadwal Buka Bank, Pegadaian, dan Samsat Setelah Libur Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017,2, dan 2 Tahun 2024 mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025,  tanggal libur Lebaran 2025 berlangsung selama dua hari, yaitu pada 31 maret dan 1 April 2025.

    Meski hanya dua hari, Anda bisa menikmati libur lebih panjang karena tambahan cuti bersama dan bertepatan dengan akhir pekan.

    Libur akhir pekan dimulai hari Sabtu, 29 Maret 2025 hingga Minggu, 30 Maret 2025. Sedangkan, cuti bersama dimulai pada tanggal 2 hingga 7 April 2025.

    Di tengah-tengah curi bersama tersebut, terselip libur akhir pekan pada tanggal 5 dan 6 April 2025, sehingga Anda bisa menikmati libur Lebaran 2025 selama 10 hari.

    Berikut jadwal buka bank, pegadaian dan samsat usai lebaran 2025

    Jadwal Buka Bank BCA

    PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang sepanjang periode hari libur Nyepi hingga Idulfitri 2025. Penyesuaian tersebut mengikuti jadwal cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah pada tanggal 28 Maret – 7 April.

    Adapun penyesuaian operasional kantor cabang BCA libur Nyepi hingga Idulfitri 2025 sebagai berikut:

    Jumat, 28 Maret 2025 – Beroperasi di cabang–cabang tertentu*

    Sabtu dan Minggu, 29 – 30 Maret 2025 – Layanan weekend banking ditiadakan

    Senin, Selasa, dan Rabu, 31 Maret – 2 April 2025 – Tidak beroperasi

    Kamis, 3 April 2025 – Melayani B2B Pertamina di cabang tertentu**

    Jumat, 4 April 2025 – Tidak beroperasi

    Sabtu, 5 April 2025 – Beroperasi di cabang–cabang tertentu*

    Minggu, 6 April 2025 – Layanan weekend banking ditiadakan

    Senin, 7 April 2025 – Beroperasi di cabang–cabang tertentu*

    Selasa, 8 April 2025 – Seluruh layanan cabang beroperasi normal

    Jadwal Buka Bank BRI

    Anda bisa mengecek jam operasinal Bank BRI di setiap kota di Indonesia dengan klik link berikut ini: https://bri.co.id/documents/20123/1432191/UKO+LT_Update.pdf/f0fa6048-16fc-09e5-c55a-fc15923831a9?t=1743066184156

    Jadwal Buka Bank BNI

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerapkan layanan operasional terbatas pada libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriyah.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, dalam rangka memberikan layanan perbankan terbaik kepada masyarakat selama liburan, BNI akan melaksanakan operasional terbatas pada 28 Maret hingga 7 April 2025 mulai pukul 09.00-12.00 waktu setempat.

    “Terdapat 86 KC/KCP dan 16 O-Branch BNI menerapkan layanan operasional terbatas sesuai tanggal yang telah ditetapkan agar bisa melayani nasabah selama libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025,” kata Okki.

    Sebanyak 36 outlet beroperasi terbatas pada 28 Maret 2025 diantaranya KC Malang dan KCP Jembatan Ampera Palembang. Sedangkan pada 1 April ada 18 outlet salah satunya KC Kediri dan KCP Gajah Mada.

    Sementara itu, sebanyak 40 outlet beroperasi terbatas pada 4 April 2025 dan pada 7 April terdapat 24 outlet diantaranya KC Purwokerto dan Malang.

    Bank Mandiri

    Dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi & Hari Raya Idulfitri 1446H, pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 beberapa Cabang Bank Mandiri tetap beroperasional untuk mengakomodir layanan khusus.

    Adapun, jam layanan selama periode tersebut adalah pukul 08.00 – 15.00 waktu setempat.

    Sementara itu, khusus pada hari ini Bank Mandiri mengoperasikan sebanyak 11 Kantor Cabang (KC) maupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) di wilayah Jakarta. Di antaranya KC Jakarta Kebon Sirih, KC Jakarta Gambir, KC Depok, KC Jalan Falatehan, KC Jakarta Sudirman dan KC Jakarta Tebet Supomo.

    Kemudian, KCP Cibinong Mayor Oking, KCP Bogor Warung Jambu, KCP Jakarta Wisma Mulia, KCP Jakarta Lenteng Agung, dan KCP Jakarta Bintaro Jaya.

    BSI

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI melakukan penyesuaian jadwal operasional kantor cabang sepanjang periode libur dan cuti bersama Lebaran atau Idulfitri 1446 H.

    Mengutip pengumuman perusahaan pada laman resminya, kantor Cabang Bank Syariah Indonesia tidak beroperasi pada 28 Maret-7 April 2025.

    Akan tetapi, manajemen BSI mengatakan nasabah tetap dapat melakukan transaksi pada 448 outlet yang melakukan layanan operasional terbatas. Sebagai alternatif transaksi nasabah juga dapat menggunakan layanan e-channel Bank Syariah Indonesia yang hadir 24 jam.

    “Nasabah dapat menggunakan BYOND by BSI atau BSI Mobile, ATM & CRM BSI, QRIS & EDC Merchant, BSI Net Banking, dan Cash Management System,” jelas pengumuman tersebut.

    BTN

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membuka layanan operasional terbatas pada sejumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu selama periode libur Lebaran 2025 yang jatuh pada 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Khusus pada hari ini, Rabu (2/4/2025) mengoperasikan sebanyak 25 KC dan KCP yang tersebar di sejumlah wilayah strategis di seluruh Indonesia.

    Sementara untuk wilayah Jabodetabek sendiri BTN mengoperasikan sebanyak 9 KC/KCP di antaranya, KC Agung Sedayu, KC Jakarta Pluit dan KCP Glodog Jaya.

    Kemudian, KCP MC Soekarno Hatta, KC Bogor, KCP Cianjur, KC Bekasi, KC Cikarang, dan KC Harapan Indah.

    Pegadaian

    Dalam SKB tersebut, total hari libur nasional pada tahun 2025 adalah 27 hari yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

    Berdasarkan SKB tersebut, tanggal libur Lebaran 2025 berlangsung selama dua hari, yaitu pada 31 maret dan 1 April 2025.

    Meski hanya dua hari, sahabat tetap bisa menikmati libur lebih panjang karena tambahan cuti bersama dan bertepatan dengan akhir pekan.

    Libur akhir pekan dimulai hari Sabtu, 29 Maret 2025 hingga Minggu, 30 Maret 2025. Sedangkan, cuti bersama dimulai pada tanggal 2 hingga 7 April 2025.

    Di tengah-tengah curi bersama tersebut, terselip libur akhir pekan pada tanggal 5 dan 6 April 2025. Alhasil, sahabat bisa menikmati libur Lebaran 2025 selama 10 hari.

    Samsat

    Jangan lupa mulai tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan 07 April 2025, Seluruh Pelayanan Samsat Kab Bekasi TUTUP ya besti.
    Akan buka kembali mulai tanggal 08 April 2025

  • Bakal Ada 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, di Mana Lokasinya? – Page 3

    Bakal Ada 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, di Mana Lokasinya? – Page 3

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” ujar Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada 2025. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April 2025.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

  • Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

    “Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah,” ujar Menteri Ara.

    Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    “Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” ujar Menteri Ara.

    Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

    “Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” ujar Menteri Ara.

    Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

    Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

    Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelni Catat Jumlah Penumpang Mudik Lebaran 2025 Capai 304.977 Jiwa

    Pelni Catat Jumlah Penumpang Mudik Lebaran 2025 Capai 304.977 Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mencatatkan peningkatan jumlah penumpang kapal mencapai 304.977 jiwa selama periode mudik 16 Maret hingga 1 April 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan jumlah penumpang kapal Pelni pada periode mudik yakni 16 Maret hingga 1 April 2025 mencapai 304.977 orang. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada Lebaran tahun 2024 yaitu 304.048 penumpang. 

    “Pada 30 Maret 2025 atau H-1 menjelang Lebaran, Pelni mencatat total 12.123 penumpang. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan hari-hari sebelumnya karena puncak mudik kapal PELNI telah terjadi pada 26 dan 28 Maret 2025 dengan masing-masing 26.307 dan 27.739 orang,” ujarnya, Minggu (30/3/2025). 

    Adapun 5 ruas terpadat yang dilayani kapal Pelni berdasarkan data dari 16 Maret hingga 30 Maret 2025 yaitu rute Batam – Medan sebanyak 20.468, disusul Medan – Batam sekitar 15.024, Balikpapan – Surabaya yaitu 13.697, Kumai – Semarang sebanyak 11.913 dan Makassar – Surabaya sebesar 9.338.

    Sementara itu, 5 Pelabuhan keberangkatan terpadat adalah Makassar dengan jumlah 35.028, Balikpapan sebanyak 31.781, Batam sekitar 27.370, Ambon dengan 23.036 jiwa, dan Kumai yang tercatat sebesar 19.546. Serta 5 pelabuhan tujuan terpadat, antara lain Surabaya sebanyak 51.859 jiwa, Makassar 35.011 jiwa, Bau-Bau 27.387 jiwa, Belawan 23.195 jiwa dan Ambon 20.093 jiwa

    Lebih lanjut, Evan mengklaim saat ini Pelni menyiapkan sarana dan memastikan seluruh kondisi kapal untuk arus balik Lebaran 2025.

    Demi mendukung kenyamanan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2025, PELNI menyediakan posko mudik di tiga pelabuhan yaitu Bau-Bau, Batam, dan Semarang. Posko ini dilengkapi dengan layanan cek kesehatan dan pijat gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik penumpang maupun pengantar selama periode mudik berlangsung. 

    Sebagai informasi, pelanggan kapal Pelni sudah dapat memanfaatkan saluran digital seperti aplikasi Pelni Mobile ataupun website resmi Pelni. 

    Tiket kapal Pelni juga dapat diperoleh di berbagai aplikasi perbankan seperti fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    Untuk pembayaran, Pelni sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.

  • Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

    Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

    Besaran Bantuan PKH Tahap 2

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

    Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

    Melalui Website

    Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

    Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
    Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

    Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Pencairan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap setiap tahunnya.

    Untuk tahap kedua tahun 2025, pencairan di Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Perubahan Data dari DTKS ke DTSE

    Sejak tahun 2025, pemerintah telah mengganti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bansos agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Oleh karena itu, penerima PKH tahap 2 harus memastikan bahwa data mereka sudah sesuai dalam sistem DTSE agar tidak mengalami kendala saat pencairan.

    Syarat Penerima Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

    Agar pencairan berjalan lancar, penerima manfaat perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    NIK Sesuai dengan Data Dukcapil

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pendaftaran bansos harus sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika terjadi perbedaan data, pencairan dapat tertunda atau bahkan tidak diterima.

    Memiliki Komponen PKH yang Masih Berlaku

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat. Jika dalam keluarga tidak lagi terdapat anggota yang memenuhi kriteria ini, bantuan dapat dihentikan.

    Data Penerima Valid dan Tidak Bermasalah

    Data penerima bantuan yang terdaftar di sistem DTSE dan rekening bank harus valid serta tidak mengalami kendala teknis. Masalah seperti rekening tidak aktif atau tidak sesuai dengan data bisa menghambat proses pencairan.

    Lolos Verifikasi Kelayakan

    Setiap penerima bansos harus melalui proses verifikasi rutin yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Jika status penerima tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, bantuan bisa dihentikan.

    Terdaftar sebagai SPM atau SI dalam SIKS-NG

    Status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI) dalam aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa data penerima sudah diverifikasi dan siap untuk diproses pencairannya. Jika status ini belum muncul, kemungkinan pencairan akan mengalami kendala.

    Proses Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Barat

    Pencairan bantuan PKH tahap 2 dilakukan secara bertahap selama April hingga Juni 2025. Penyaluran dana dilakukan melalui rekening penerima yang telah terdaftar, baik melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) maupun melalui kantor pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Penerima manfaat disarankan untuk secara berkala mengecek status pencairan melalui aplikasi SIKS-NG atau informasi resmi dari Kementerian Sosial. Jika terjadi keterlambatan atau kendala dalam pencairan, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat untuk mendapatkan bantuan.

    Kebijakan Baru: Bansos Maksimal 5 Tahun

    Mulai 2025, Kementerian Sosial menetapkan aturan baru bahwa bansos reguler hanya dapat diterima maksimal selama lima tahun. Namun, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan balita tetap bisa menerima bantuan lebih lama.

    Sedangkan bagi keluarga usia produktif, bantuan sosial akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian finansial mereka.

    Langkah yang Perlu Dilakukan Penerima PKH

    Agar pencairan PKH tahap 2 berjalan lancar, penerima manfaat perlu melakukan beberapa langkah berikut:

    Memastikan data kependudukan di Dukcapil sudah sesuai. Rutin mengecek status bansos di aplikasi SIKS-NG. Mengupdate data di DTSE jika ada perubahan dalam keluarga. Menghubungi dinas sosial setempat jika ada kendala dalam pencairan.

    Dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan data sudah terverifikasi, pencairan bansos dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News