Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Cek Penerima Bansos PKH April 2025, Lengkap dengan Besaran Dana dan Penerimanya

    Cek Penerima Bansos PKH April 2025, Lengkap dengan Besaran Dana dan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) sudah disalurkan sejak akhir Maret dan Awal bulan April 205. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui KKS ( Kartu Kesejahteraan Sosial).

    KKS sendiri adalah rekening yang dinaungi oleh beberapa bank Himbara (bank milik negara) diantaranya ada Bank BNI, BSI, BTN, BRI, dan Mandiri.

    Saat ini penyaluran PKH April 2025 masih dilakukan hingga bantuan uang tunai diterima secara merata oleh penerimanya.

    Besaran Dana PKH April 2025

    Besaran dana yang diterima oleh masyarakat berbeda-beda, mengapa? karena diterima oleh kategori yang berbeda-beda.

    Kategori penerima PKH April 2025 sebagai berikut:

    1. Lansia Rp600.000
    2. Penyandang Disabilitas Rp600.000
    3. Balita Rp750.000
    4. Ibu Hamil Rp750.000
    5. SD Rp225.000
    6. SMP Rp375.000
    7. SMA Rp500.000

    Bansos PKH akan diterima untuk 3 bulan tetapi akan diterima secara bertahap setiap bulannya.

    Sebagai informasi tambahan, bansos PKH April 2025 akan disalurkan 3 bulan sekali kepada 9 juta masyarakat yang membutuhkan.

    Karena bansos PKH April 2025 sudah cair, silahkan untuk cek penerima melalui link cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut cara cek penerima bansos secara online:

    1. Akses link cekbansos.kemensos.go.id

    2. Isi alamat dan nama lengkap penerima

    3. Isi kode ke dalam kotak yang disediakan

    4. Klik cari data

    Informasi penerima bansos pun akan muncul dalam bentuk identitas, lengkap dengan besaran dana yang diterima di KKS.

    Diketahui, bansos PKH April 2025 akan terus disalurkan hingga diterima secara merata oleh penerima.

    Akan tetapi, tidak semua masyarakat akan menerimanya hanya mereka yang terdaftar di DTKS saja yang mendapatkannya.

    Demikian terkait cara cek penerima bansos PKH April 2025 yang sudah cair dan sudah disalurkan dengan besaran dana yang berbeda-beda. *

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah. 

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan. 

    “Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

    Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

    “Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya. 

    Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

    “Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya. 

    Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi. 

    Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR. 

    “Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program  pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo,” tutur Ari.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

    “Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya. 

    Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

    “Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya. 

  • DKI dan Bank BTN akan gelar “BTN Jakarta International Marathon 2025”

    DKI dan Bank BTN akan gelar “BTN Jakarta International Marathon 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk untuk menggelar “BTN Jakarta International Marathon (Jakim)” pada 29 Juni 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mendukung BTN Jakim sebagai agenda tahunan yang telah ditetapkan dalam kalender pariwisata resmi Jakarta.

    Ke depan, kami berharap BTN Jakim bisa menembus World Marathon Majors (WMM), yang merupakan penghargaan paling prestisius dalam penyelenggaraan maraton dunia. Saya telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Ada tiga kategori lomba itu, yakni Le Minerale 10K, Half Marathon, dan BTN Marathon. Tahun ini, jumlah pelari juga bertambah dua kali lipat, dari 15.000 jadi 30.000 peserta.

    Pramono menilai, BTN Jakim memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat maupun kota Jakarta, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

    Ajang ini juga dinilai mampu mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga.

    “Banyak masyarakat yang mulai rutin berlari karena terinspirasi dari keseruan fun run, atau sekadar menonton lalu ingin ikut terlibat. Komunitas lari tumbuh di berbagai penjuru kota, dan interaksi lintas budaya terjalin secara alami. Jakarta pun menjelma menjadi panggung persahabatan antarpelari dan antarbangsa,” kata Pramono.

    Dari sisi ekonomi, kehadiran ribuan pelari dan wisatawan turut mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

    Pada gelaran BTN Jakim 2024, total dampak ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp41,52 miliar, dengan jumlah peserta sebanyak 15.000 orang, termasuk 236 pelari internasional dari 32 negara.

    Pramono pun optimistis BTN Jakim tahun ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan semakin memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi “sport tourism” yang ikonik, mendunia, sekaligus menjadi kebanggaan warganya.

    Ia memastikan, penyelenggaraan BTN Jakim dari tahun ke tahun akan terus mengalami perbaikan.

    Sejumlah pembaruan disiapkan untuk menghadirkan pengalaman baru yang lebih istimewa bagi peserta, di antaranya dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan.

    Kemudian, juga bekerja sama dengan IFG Life sebagai official insurance partner BTN Jakim 2025.

    “Kami ingin memastikan BTN Jakim tidak hanya ramah bagi peserta dan penonton, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sejumlah inovasi dilakukan, termasuk menyusun rute dengan prinsip 4S (steril, secure, safety, smooth). Penambahan tagline ‘smooth’ tahun ini (sebelumnya 3S) mencerminkan komitmen kami untuk memastikan setiap persimpangan steril, sehingga jalur benar-benar bebas hambatan dan nyaman dilalui pelari,” kata Pramono.

    Selain itu, fasilitas seperti “water station”, “cooling zone”, dan tenda medis akan diperbanyak di sepanjang rute guna menjamin kenyamanan dan keselamatan peserta.

    Penyelenggara juga akan menerapkan sistem “live tracking” agar peserta dan penonton dapat memantau progres lomba secara real time, sekaligus menjaga akurasi pencatatan waktu. Sepanjang rute, “cheering zone” bernuansa Betawi dan budaya khas Jakarta juga akan dihadirkan untuk memompa semangat para pelari.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Penerima Bansos PKH April 2025, Lengkap dengan Besaran Dana dan Penerimanya

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    Gedung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di Jakarta. ANTARA/HO-BTN/aa.

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) membidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat fokus penetrasi di pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi. Target tersebut dicapai dengan melaksanakan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales-nya untuk mendukung program perumahan nasional.

    “Pasalnya, BTN mencatat adanya kenaikan produktivitas di antara tim sales-nya setelah melakukan uji coba transformasi di sejumlah kantor cabang,” kata Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menjelaskan, program transformasi tenaga penjual bertajuk “New Sales Force Management” tersebut pertama kali diadakan pada Juli 2024 hingga September 2024 di lima kantor cabang (KC), yang dilanjutkan dengan kick off di 16 KC tambahan pada Februari 2025. Dilanjutkan Launching Sales Force management pada Sabtu, 12 April 2025 secara nasional keseluruh Kantor Cabang BTN.

    Hirwandi menuturkan, program transformasi New Sales Force Management merupakan inisiatif strategis Consumer Banking BTN untuk mengasah kemampuan tim sales sebagai ujung tombak bisnis perseroan di tengah persaingan yang ketat di industri perbankan.

    “Program ini dirancang untuk mengubah perilaku dan kebiasaan tenaga sales BTN, sehingga mereka bisa lebih produktif dalam kegiatan sales dan marketing kepada calon debitur. Jika produktivitas tenaga sales bisa ditingkatkan hingga minimal 95 persen saja, maka pertumbuhan bisnis bisa meningkat tiga kali lipat dari hasil selama ini,” kata dia.

    Hirwandi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan beberapa inisiatif lain untuk mengubah kebiasaan lama tim sales BTN menjadi lebih produktif dan berkualitas. Yaitu penetapan target sales, monitoring produktifitas sales, perhitungan insentif yang lebih kompetitif dan tinggi nilainya serta fair, perubahan pada structure dan role serta branding bagi para team sales, serta menambahkan standardisasi kompetensi sales.

    Dirinya menegaskan, tenaga sales BTN juga lebih diarahkan untuk memperlebar penetrasinya ke konsumen atau nasabah end-user selain para mitra pengembang (developer). Salah satu caranya adalah melalui cross-selling skema D2C dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan institusi yang selama ini telah menjadi nasabah BTN dari sisi funding atau pendanaan.

    “BTN selalu memikirkan agar tim sales memiliki kemampuan luar biasa untuk memenangkan persaingan di lapangan. Kita sudah mampu menawarkan suku bunga yang kompetitif, tetapi bagaimana caranya untuk memiliki daya juang dan menciptakan demand kepada developer, sehingga ketergantungan developer ke BTN menjadi sangat tinggi,” tutur Hirwandi.

    Lebih lanjut, meskipun BTN dikenal sebagai pemain utama KPR subsidi secara nasional, sudah saatnya BTN bergerak untuk menggenjot penyaluran KPR non-subsidi secara simultan untuk menciptakan profitabilitas yang lebih berkelanjutan di masa depan.

    “Kami berharap porsi penyaluran KPR non-subsidi setiap tahunnya harus lebih meningkat sehingga akan berdampak positif terhadap yield (keuntungan) perusahaan. Meskipun BTN terus berjuang meningkatkan yield KPR subsidi, itu berada di bawah kendali pemerintah, sehingga tidak mudah. Jadi, bagaimana KPR non-subsidi yang adalah produk BTN dan di bawah kendali BTN sendiri, dapat kita tumbuhkan beyond target,” ucap Hirwandi.

    Hingga akhir 2024, penyaluran KPR non-subsidi BTN tercatat mencapai Rp105,95 triliun, meningkat 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun sebelumnya. Dari total portofolio kredit BTN, porsi KPR non-subsidi BTN hampir mencapai 30 persen per Desember 2024, sedangkan sisanya merupakan KPR subsidi, kredit konstruksi, kredit lainnya terkait perumahan, serta kredit non-perumahan.

    Sumber : Antara

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – BPNT dan PKH April 2025 sudah cair sejak awal bulan, dan bansos pun langsung disalurkan KKS masing-masing penerima. KKS yang menampung dana bansos masyarakat yakni dari Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    BPNT dan PKH April 2025 telah cair bersamaan kepada penerima, tentu dengan nominal yang tak sama setiap masing-masing penerima khususnya bansos PKH.

    BPNT April 2025 telah cair Rp600.000 nilai tersebut adalah gabungan bantuan selama 3 bulan, dimana setiap bulannya masyarakat menerima Rp200.000 dan akan diterima oleh 18,8 juta masyarakat.

    Sementara, bansos PKH April 2025 memang selalu disalurkan dengan nilai yang berbeda tergantung kategori penerimanya.

    Berikut nilai dan kategori penerima PKH April 2025:

    – Balita Rp750.000
    – Ibu Hamil Rp750.000
    – Lansia Rp600.000
    – Disabilitas Rp600.000
    – SD Rp225.000
    – SMP Rp375.000
    – SMA Rp500.000

    Bansos PKH April 2025 sendiri nantinya akan diterima bertahap selama 3 bulan dan akan diterima oleh 9 juta masyarakat yang layak mendapatkannya.

    Pencairan BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 masih akan cair sampai diterima secara merata oleh masyarakat penerima bansos.

    Biasanya kedua bansos ini akan berlangsung sampai akhir bulan dan akan disambung dengan penyaluran bulan berikutnya.

    Jadi, masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bansos tidak usah khawatir karena pasti akan menerimanya.

    Namun, tidak semua masyarakat akan menerimanya khusus mereka yang data dirinya sudah terdaftar di DTKS Kemensos.

    Silahkan cek penerima bansos di link cekbansos, berikut langkah-langkahnya di bawah ini:

    1. Akses link cekbansos.kemensos.go.id
    2. Masukan alamat dan nama lengkap
    3. Isi kode verifikasi di kotak
    4. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari dan informasi penerima bansos akan muncul berupa data diri lengkap dengan periodenya.

    Untuk menerima BPNT dan PKH April 2025, pastikan tergolong dari kalangan miskin atau kurang mampu dan tercatat sebagai WNI.

    Itulah terkait BPNT dan PKH April 2025 yang masih akan cair kepada masyarakat dan akan berlangsung sampai akhir bulan ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera, Minimal Punya Gaji Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa menjadi salah satu langkah besar dalam hidup kamu, terutama jika kamu sedang merencanakan untuk memiliki rumah pertama. Salah satu pilihan yang patut kamu pertimbangkan adalah KPR BTN Sejahtera, sebuah program pembiayaan rumah dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    KPR BTN Sejahtera menawarkan berbagai keuntungan yang dirancang untuk meringankan beban finansial kamu. Mulai dari suku bunga rendah, tenor panjang, hingga bantuan subsidi dari pemerintah melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Salah satu keunggulan program ini adalah bunga KPR BTN saat ini berkisar 5% tetap per tahun selama masa subsidi berlangsung, sesuai ketentuan program pemerintah.

    Proses pengajuan KPR BTN Sejahtera juga cukup praktis, meskipun tetap memerlukan kelengkapan dokumen dan verifikasi data dari pihak bank. Jika kamu bertanya-tanya soal berapa lama KPR BTN disetujui? Umumnya proses ini memakan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan survei lapangan dilakukan. Namun, lamanya proses juga bisa dipengaruhi oleh kondisi administratif dan hasil analisa kredit dari pihak bank.

    Untuk bisa mengakses fasilitas ini, kamu perlu memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selengkapnya, kamu bisa cek penjelasannya di bawah ini.

    Pengajuan KPR BTN Sejahtera Minimal Gaji Berapa? Ini Syarat dan Ketentuannya

    Syarat dan ketentuan lengkap untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera salah satunya yakni maksimal gaji. Berikut penjelasannya:

    Kamu harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Usia kamu minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak boleh melebihi 65 tahun saat kredit berakhir. Jika kamu berdomisili di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bali, NTB, atau NTT, maka batas penghasilan maksimal untuk yang belum menikah adalah Rp7.000.000 per bulan, sedangkan yang sudah menikah adalah Rp8.000.000 per bulan. Sementara itu, bagi kamu yang tinggal di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, batas penghasilan maksimal adalah Rp7.500.000 untuk yang belum menikah dan Rp10.000.000 bagi yang sudah menikah. Kamu dan pasangan (jika sudah menikah) belum pernah memiliki rumah sendiri. Seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan KPR BTN Sejahtera FLPP wajib kamu lengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Baik kamu maupun pasangan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk KPR subsidi ataupun pembiayaan rumah swadaya sebelumnya.
    Cara Mengajukan KPR BTN Sejahtera

    Berikut langkah-langkah untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera:

    Cari lokasi rumah yang diinginkan melalui berbagai saluran, seperti BTN Properti, Kantor Cabang BTN, pameran properti, dan lainnya. Siapkan semua dokumen yang diperlukan serta formulir aplikasi kredit untuk mengajukan permohonan. BTN akan melakukan pemrosesan berkas permohonan dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta melakukan verifikasi dan analisa data. Kamu dapat mengunduh aplikasi SiKasep untuk mengajukan pembelian KPR Subsidi secara lebih mudah. Siapkan dana yang cukup di Tabungan BTN apabila permohonan KPR disetujui. Setelah itu, lakukan akad kredit untuk melanjutkan proses pengajuan. Proses pencairan kredit akan dilakukan setelah akad kredit selesai dan disetujui. Ini Dokumen Pengajuan yang Dibutuhkan

    Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera ada 2 jenis, yakni Fixed Income atau pendapatan tetap dan Non-Fixed Income atau pendapatan yang tidak tetap setiap bulannya. Simak penjelasan dokumen-dokumen untuk kedua jenis pendapatan ini:

    Formulir aplikasi kredit lengkap dengan pas foto terbaru dari pemohon dan pasangan. Kedua jenis pengajuan membutuhkan dokumen ini. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan yang terdaftar di Dukcapil. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru yang terdaftar di Dukcapil. Harus disertakan dalam kedua jenis pengajuan. Fotokopi Surat Nikah atau Cerai. Diperlukan bagi keduanya. Fotokopi NPWP. Diperlukan untuk kedua jenis pengajuan. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan. Wajib untuk pengajuan Fixed Income, tetapi tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Surat Keterangan Kerja. Dibutuhkan dalam pengajuan Fixed Income, namun tidak diperlukan untuk Non-Fixed Income. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (kecuali jika penghasilan di bawah PTKP). Dibutuhkan untuk kedua jenis pengajuan. Fotokopi rekening koran atau tabungan. Diperlukan dalam kedua jenis pengajuan. Surat Penawaran Rumah (SPR) dari Developer. Harus disertakan dalam pengajuan Fixed Income dan Non-Fixed Income. Surat Pernyataan Pemohon KPR Bersubsidi yang ditandatangani oleh pemohon dan pasangan. Dibutuhkan untuk keduanya. Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Fotokopi dokumen perizinan usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Lurah. Hanya diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Catatan keuangan usaha dan/atau fotokopi rekening koran buku tabungan keuangan usaha. Diperlukan untuk pengajuan Non-Fixed Income. Dokumen informasi usaha (foto, alamat, waktu operasional, denah lokasi, dan titik koordinat lokasi usaha). Harus disertakan dalam pengajuan Non-Fixed Income.

    Dengan memahami syarat-syarat, dokumen yang harus disiapkan serta cara pengajuannya, kamu bisa dengan mudah mempersiapkan diri dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan KPR BTN Sejahtera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengajukan KPR BTN Tapera, Siapkan 12 Dokumen Ini

    Cara Mengajukan KPR BTN Tapera, Siapkan 12 Dokumen Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian banyak orang, apalagi bagi kamu yang baru memulai kehidupan mandiri atau berkeluarga. Namun, harga properti yang terus meningkat sering kali menjadi tantangan tersendiri. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni, pemerintah bersama Bank Tabungan Negara (BTN) menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Tapera.

    KPR BTN Tapera dirancang khusus bagi peserta aktif dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang telah memenuhi sejumlah persyaratan. Lalu, apa itu KPR Tapera? KPR Tapera adalah fasilitas kredit rumah subsidi yang diberikan kepada peserta Tapera untuk membeli rumah pertama dengan bunga tetap dan tenor panjang.

    Lantas, berapa cicilan KPR Tapera? Cicilan KPR Tapera tergolong ringan karena suku bunganya tetap, yakni sebesar 5% per tahun. Dengan tenor yang bisa mencapai 30 tahun, jumlah cicilan bulanan pun jadi lebih terjangkau, bahkan bisa dimulai dari angka di bawah satu juta rupiah tergantung harga rumah dan jangka waktu yang kamu pilih.

    Selanjutnya, simak pembahasan mengenai proses pengajuan KPR BTN Tapera yang perlu kamu ketahui, termasuk syarat dan dokumennya.

    Apa Saja Syarat KPR BTN Tapera?

    Catat syarat-syarat untuk mengajukan KPR BTN Tapera di bawah ini:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 20 tahun atau sudah berstatus menikah. Baik pemohon maupun pasangannya belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan terdaftar. Telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai ketentuan. Pendapatan bulanan pemohon tidak melebihi Rp8.000.000,-, dan untuk wilayah Papua serta Papua Barat batas maksimal penghasilan adalah Rp10.000.000,-. Terdaftar secara resmi sebagai peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Telah melakukan pengisian data dan pendaftaran melalui platform digital resmi Tapera, yaitu situs Sitara Tapera. Tidak pernah menerima bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan dari program pemerintah sebelumnya. Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus terdaftar dan valid dalam sistem administrasi kependudukan (Dukcapil).
    Cara Mengajukan KPR BTN Tapera

    Jika kamu sudah memenuhi syarat-syarat di atas, kamu bisa mulai mengajukan KPR BTN Tapera dengan langkah-langkah berikut:

    Cari rumah yang diinginkan. Kamu bisa mendapatkan informasi tersebut melalui platform BTN Properti, mengunjungi kantor cabang BTN, mengikuti pameran properti, atau sumber informasi properti lainnya. Setelah menemukan hunian yang sesuai, kamu perlu mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap dan valid agar proses pengajuan berjalan lancar. Selanjutnya, kamu harus melakukan pengisian data pada sistem Sitara, yang merupakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembiayaan perumahan Tapera. Setelah data dan dokumen dilengkapi, pihak BTN akan memproses pengajuan tersebut dengan melalui sejumlah tahapan seperti pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), proses verifikasi data pribadi dan analisis kelayakan kredit. Apabila pengajuanmu disetujui, maka kamu diminta untuk memastikan saldo tabungan BTN mencukupi, sehingga proses pencairan dana kredit bisa segera dilakukan dan rumah impianmu pun bisa segera dimiliki. Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Pengajuan KPR BTN Tapera

    Jangan lupa untuk siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan KPR BTN Tapera berikut ini:

    Formulir permohonan kredit wajib dilengkapi dengan pas foto terbaru dari pemohon dan pasangannya. Salinan KTP milik pemohon dan pasangan harus disesuaikan dengan data yang tercatat di Dukcapil. Sertakan juga fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku dan telah terdaftar di Dukcapil. Jika sudah menikah atau bercerai, lampirkan salinan akta nikah atau surat cerai. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi dokumen wajib yang harus disiapkan. Pemohon yang bekerja sebagai karyawan perlu menyertakan slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan dari tempat kerja. Lampirkan juga surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Sertakan fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, kecuali jika penghasilanmu berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Fotokopi mutasi rekening atau buku tabungan juga perlu disiapkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Developer akan memberikan Surat Penawaran Rumah (SPR) yang juga wajib dilampirkan dalam dokumen pengajuan. Buat dan tandatangani surat pernyataan bahwa kamu dan pasangan belum memiliki rumah, sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan KPR subsidi. Terakhir, lampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa kamu telah resmi menjadi peserta program Tapera.

    Asalkan kamu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, kesempatan untuk memiliki rumah impian bukan lagi angan-angan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    merupakan upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melantik tiga pemimpin satuan kerja yang bertugas di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Jumat di Jakarta.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, Perry menyampaikan pelantikan pemimpin di Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI.

    Selain itu, juga bertujuan untuk mencapai visi misi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets.

    Sebagai informasi, dari tiga pemimpin baru pada satuan kerja tersebut, dua orang di antaranya mengisi jabatan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan yang sebelumnya kosong usai penunjukan pejabat BI terkait sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    Mereka yang baru dilantik pada 11 April 2025 antara lain Erwin Gunawan Hutapea yang kini resmi menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Erwin aktif menjabat secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 15 April 2025. Sebelumnya, ia mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur.

    Adapun posisi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur kini dipegang oleh Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibrahim efektif memegang jabatan baru secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 27 April 2025.

    Selanjutnya, jabatan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan dipegang oleh Agustina Dharmayanti yang sebelumnya mengisi posisi sebagai Kepala Grup Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur PUVA Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Jabatan baru Agustina efektif 27 Maret 2025.

    Sebagai tambahan informasi, posisi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas sebelumnya dipegang oleh Edi Susianto, serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan sebelumnya dipegang oleh Donny Hutabarat.

    Edi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Sedangkan Donny ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berdasarkan RUPST pada 26 Maret 2025.

    Selain Edi dan Donny, ada Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Pada 27 Maret 2025, BI resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur tersebut yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris bank BUMN.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025