BUMN: BTN

  • UMKM Harus Dilibatkan dalam Program MBG

    UMKM Harus Dilibatkan dalam Program MBG

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha menyarankan agar pemerintah membuat regulasi mengenai pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, regulasi itu memuat kewajiban bagi penyelenggara MBG memasok pangan dari pelaku UMKM.

    “Harusnya ada regulasi yang mengharuskan mereka itu (Penyelenggara MBG) mengambil bahan-bahan pokoknya dari para UMKM setempat sehingga bisa dirasakan. Jadi tidak ada lagi keluhan UMKM tidak terlibat dalam MBG,” ujar Iman saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Menurut Iman, pemerintah tengah melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan MBG, utamanya keterlibatan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pangan MBG. Upaya perbaikan itu bisa dilihat dari adanya aturan mengenai pelibatan UMKM dalam MBG, “Presiden juga berharap makan bergizi gratis ini bisa dirasakan oleh para UMKM, menjadi supplier daging, menjadi supplier sayuran. Tapi regulasinya, pemerintah masih mencari formula yang pas bagaimana makan bergizi ini digulirkan tetapi bisa dirasakan para UMKM,” katanya.

    Program MBG memiliki 2 kategori untuk pelibatan UMKM, yakni UMKM Mitra atau pengelola dapur MBG, dan UMKM Pemasok Bahan Baku. Untuk UMKM Mitra, Pemerintah melalui Kementerian UMKM mengucurkan bantuan modal sebesar Rp 500 juta untuk pembelian menu MBG. Bantuan itu disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN. UMKM yang bisa mengakses kategori ini lebih dulu diseleksi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) usai mendaftar di website mitra.bgn.go.id. Adapun kategori UMKM Pemasok Bahan Baku tidak perlu melalui pendaftaran tetapi dapat dilakukan dengan berkoordinasi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masing-masing.

    Kendati demikian, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu menjelaskan, aturan program MBG perlu dirumuskan lagi karena masih cenderung hanya dapat dikerjakan oleh pengusaha besar. “Porsinya (MBG) hanya bisa dijangkau oleh pengusaha besar. Karena mungkin dengan modal yang besar, peralatan yang besar, dapurnya yang besar, tentu ini hanya bisa dilakukan pengusaha yang besar,” kata Iman.

    Oleh karena itu, Iman mengatakan mengimbau Menteri UMKM berperan aktif untuk mengajukan regulasi agar pasokan pangan MBG dapat ditangani pelaku UMKM. “Menteri UMKM harus berkoordinasi juga dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar regulasi itu bisa dirasakan para UMKM setempat yang hari ini sebetulnya berharap,” kata lulusan Jurusan Akuntansi, Universitas Teknologi Yogyakarta itu.

    Politisi Partai Demokrat itu meyakini pemerintah akan menemukan formulasi yang sesuai dalam penyelenggaraan MBG ke depan. “Mungkin seiring waktu, karena pemerintah juga mempersiapkan secara matang, insya allah dalam beberapa bulan ini format idealnya bisa ketemu,” ucap Iman.

    Eddy Wijaya dan Iman Adinugraha. (Dok Eddy Wijaya)
    Aparat Penegak Hukum Harus Lindungi Investor di Indonesia

    Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha menyatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap investor yang menjalankan usahanya di Indonesia. Ia menilai rekomendasi itu penting lantaran adanya gangguan yang mengancam keamanan dan kenyamanan dunia investasi.

    “Waktu rapat di Komisi VII, kita sarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melindungi para investor kita ini,” kata Iman kepada Eddy Wijaya. “Segi keamanan kita jamin, birokrasi juga kita permudah, insentif pajak kita kasih agar mereka berinvestasi. Karena efeknya kan tenaga kerja, pajak juga masuk,” ucap Iman.

    Legislator asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu mengatakan, salah satu gangguan investasi yakni dari Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu yang meminta sejumlah uang kepada para investor. “Ada oknum dari Ormas yang kadang-kadang ketika investasi mau masuk ke suatu daerah sudah direcokin dulu. Mereka sudah minta jatah duluan, jatah ini, jatah itu, sehingga investor belum apa-apa sudah diganggu, dari psikologi udah takut dia,” ucapnya.

    Belum lagi kata Iman, perizinan usaha di Indonesia mempunyai syarat yang banyak sehingga mengganggu kenyamanan investor. Misalnya prosedur yang harus melewati sejumlah birokrasi hingga ke tingkat pemerintah desa. “Kita saja orang lokal mau berinvestasi seperti itu sudah pusing, apalagi orang luar. Orang luar datang ke negara kita mau berinvestasi tapi prosedur persyaratannya berbelit-belit. Artinya regulasinya ini diper-simple lagi,”katanya.

    Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

    Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa.

    Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

  • Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH BPNT Online, Cair Mei 2025

    Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH BPNT Online, Cair Mei 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial.

    Sebagai informasi, bantuan PKH dan BPNT tahap 2 untuk periode April-Juni 2025 telah disalurkan oleh Kemensos.

    Bantuan PKH dan BPNT ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari program pemberdayaan. Penerima manfaat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.

    Lantas, bagaimana cara mengecek nama penerima bansos PKH dan BPNT?

    Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

    Mengecek nama penerima untuk berbagai jenis bansos dapat dilakukan di laman resmi bansos Kemensos, yakni https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut rincian cara mengeceknya melalui website dan aplikasi yang dapat dijadikan panduan.

    Cara cek penerima bansos Website

    Berikut cara mengecek nama penerima bansos lewat website Kemensos:

    Buka ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lalu pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
    Setelah itu, masukkan nama penerima manfaat (PM) sesuai dengan KTP
    Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang tertera di laman, kemudian tekan “CARI DATA”
    Setelahnya, laman akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos
    Jika termasuk penerima manfaat, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima
    Namun, jika tidak termasuk penerima manfaat, maka laman akan memunculkan notifikasi bahwa nama yang dimasukkan tidak ada.

    Cara cek nama penerima bansos lewat aplikasi

    Untuk mengecek apakah dana bantuan sosial sudah cair, penerima perlu mengunduh dan memasang aplikasi Cek Bansos dari Play Store.

    Setelah aplikasi terinstal, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka aplikasi Cek Bansos
    Pilih menu “Buat Akun” bagi pengguna baru
    Isi data pribadi secara lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan kata sandi
    Unggah foto diri (swafoto) dan foto KTP
    Tekan “Buat Akun Baru”
    Jika data sudah benar, akun akan otomatis dibuat. Jika diperlukan, lakukan verifikasi melalui email sesuai petunjuk di kotak masuk
    Setelah berhasil login, buka menu “Profil”
    Akan muncul informasi jenis bantuan yang diterima
    Di halaman profil juga ditampilkan status penerima bansos lainnya dalam satu keluarga yang terdaftar di DTKS, termasuk nama, usia, jenis kelamin, dan catatan atau sanggahan terkait.

    Cara Cek saldo dan pencairan bansos PKH dan BPNT

    Pencairan dana bantuan sosial (bansos) akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS tersebut diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial melalui pemerintah setempat.

    Untuk memastikan dana telah masuk, masyarakat dapat memeriksa saldo KKS. Jika bantuan sudah tersedia, pencairan bisa segera dilakukan.

    Berikut langkah-langkah pencairannya:

    Datangi ATM bank anggota Himbara (BNI, BRI, BTN, atau Mandiri) dengan membawa KKS
    Jika tidak tersedia ATM terdekat, saldo juga bisa dicek melalui e-warong atau agen bank resmi
    Lakukan pengecekan saldo melalui mesin ATM atau layanan yang tersedia
    Jika bantuan PKH dan BPNT telah masuk, dana dapat dicairkan sesuai kebutuhan
    Alternatif lainnya, pencairan juga bisa dilakukan di kantor pos dengan membawa surat undangan dari pengurus RT/RW setempat.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT

    Jumlah bantuan PKH dan BPNT berbeda-beda disesuaikan dengan tujuannya. PKH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, sementara BPNT hanya untuk kebutuhan pangan.

    Berikut perincian besaran bantuan PKH dan BPNT pada 2025:

    Bantuan PKH 2025

    Menurut Kemensos RI, besaran bantuan PKH untuk 2025 adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp 750.000 setiap 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
    Anak Sekolah SD: Rp 225.000 setiap 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)
    Anak Sekolah SMP: Rp 375.000 setiap 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)
    Anak Sekolah SMA: Rp 500.000 setiap 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)
    Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 setiap 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)
    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 setiap 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Bantuan BPNT 2025

    Sementara BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS.

    Meskipun disebut “bantuan pangan,” penerima tetap akan menerima bantuan dalam bentuk uang.

    Bantuan ini disalurkan menjadi empat tahap. Tahap 1 telah rampung pada bulan Januari, Februari, dan Maret.

    Selanjutnya, tahap 2 dimulai sejak April, Mei, dan Juni. Lalu tahap 3 baru akan dimulai pada bulan Juli hingga September.

    Sementara tahap 4 cair pada bulan Oktober hingga Desember. Melalui BPNT ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

    (dem/dem)

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Bekasi

    Pemerintah menambah jumlah rumah subsidi untuk pekerja industri media dari semula 1.000 unit kini menjadi 3.000 unit.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Gran Harmoni, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Meutya mengatakan kepastian penambahan rumah ini usai ia berbicara dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Menteri Perumahan tadi bisik-bisik, ibu menteri saja yang mengumumkan bahwa jatah yang tadi 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan, hari ini ini dinaikkan menjadi 3.000 rumah,” ujar Meutya, Selasa (6/5/2025).

    Meutya memaparkan jumlah wartawan yang tersebar di seluruh di Indonesia sebanyak 100 ribu orang. Untuk itu, ia mengharapkan kalau program rumah subsidi ini bisa bertambah lagi.

    “Jurnalis itu di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya. Jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu atau 70%, Pak Ara, belum memiliki rumah yang layak. Jadi, ini tepat sekali kita atau negara hadir atas arahan Presiden,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP bekerja sama dengan Komdigi, BPS, BP Tapera, dan BTN untuk menyalurkan rumah subsidi untuk wartawan.

    Pemerintah menerapkan akselerasi kepemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja media. Adapun, program tersebut telah dirilis pada awal April 2025.

    (fay/fay)

  • BPNT 2025 Cair! Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan, Ini Syarat dan Cara Ceknya! – Page 3

    BPNT 2025 Cair! Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan, Ini Syarat dan Cara Ceknya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan. Pencairan tahap ketiga pada Mei 2025 ini dilaporkan mencapai Rp 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mencakup tiga bulan sekaligus.

    Program ini menjangkau seluruh Indonesia, membantu jutaan keluarga melalui penyaluran dana elektronik lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Siapa yang berhak menerima BPNT?

    Program ini menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi sejumlah kriteria. Kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas pemerintah.

    Masyarakat tidak perlu mendaftar secara khusus karena penentuan penerima BPNT berdasarkan data DTKS.

    KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai 25 persen penduduk termiskin berhak mendapatkan bantuan ini.

    Syaratnya, penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penting untuk diingat bahwa ASN, TNI, dan Polri tidak termasuk dalam kategori penerima BPNT.

    Bagaimana cara pencairan dana BPNT? Dana BPNT disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk, seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. KPM dapat mengecek status pencairan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

  • Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah link untuk cek penerima bansos pada bulan Mei 2025. 

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang siap cair pada Mei 2025.

    Tiga di antaranya adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    PKH dan BPNT menyasar keluarga yang rentan dan miskin. Sementara PIP diberikan untuk siswa yang datang dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025

    Link untuk cek daftar penerima bansos bulan Mei 2025, PKH dan BPNT adalah https://cekbansos.kemensos.go.id/.

    Masyarakat hanya perlu memasukkan sejumlah data seperti nama dan alamat di situs Cek Bansos Kemensos.

    Kabar baiknya, situs Cek Bansos Kemensos bisa diakses untuk umum melalui HP, tablet, atau komputer.

    Nantinya, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan hasil pencarian daftar penerima berdasarkan nama dan alamat.

    Berikut cara cek penerima bansos bulan Mei 2025 yaitu PKH dan BPNT 2025 di situs Cek Bansos Kemensos:

    Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai KTP;
    Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
    Klik tombol CARI DATA;
    Lihat hasil pencarian.

    Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, namanya akan muncul pada halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

    Lalu pada kolom PKH dan BPNT terdapat tulisan “YA” pada bagian Status dan kode “APR – JUN 2025” pada kolom periode.

    Jika hasil pencarian di Cek Bansos Kemensos menampilkan  “Tidak Terdapat Peserta / PM”, maka nama yang dicek bukan penerima PKH dan BPNT bulan Mei 2025.

    Sementara itu, pengecekan daftar penerima bansos PIP 2025 dapat dilakukan melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

    Orang tua atau wali murid hanya perlu membutuhkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik anak.

    Inilah cara cek siswa penerima PIP 2025 di situs pip.kemendikdasmen.go.id:

    Kunjungi laman SIPINTAR dengan alamat https://pip.dikdasmen.go.id/home_v1
    Gulir untuk menemukan kolom “Cari Penerima PIP”
    Masukkan NISN dan NIK siswa.
    Masukkan hasil penjumlahan yang muncul di layar untuk memverifikasi identitas.
    Klik ‘Cek Penerima PIP’.

    Halaman akan memunculkan informasi yang menyatakan apakah data yang dimasukkan merupakan penerima PIP atau tidak.

    Jika muncul hasil “SK pemberian”, maka Anda dapat segera melakukan pengecekan nomor rekening untuk memastikan apakah PIP sudah disalurkan atau belum.

    Tentang Bansos Bulan Mei 2025

    Bansos PKH cair per tiga bulan sekali dan pada Mei 2025, penyaluran bansos PKH memasuki tahap ke-2 dengan periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

    Besaran bantuan PKH yang disalurkan bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tiga bulan.

    Berikut rincian besaran bansos PKH 2025:

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 225 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 375 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 500 ribu per tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 600 ribuper tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 600 ribu per tiga bulan
    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 750 ribu per tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 750 ribu per tiga bulan

    Bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    Penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    BPNT sering disebut sebagai bansos sembako.

    Berbeda dengan PKH yang cair per tiga bulan sekali, BPNT disalurkan per satu bulan.

    Meski dalam beberapa waktu terakhir, pencairan BPNT dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekaligus.

    Besaran bansos BPNT pada Mei 2025 adalah Rp 200.000.

    Sama seperti PKH, bansos BPNT juga disalurkan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    PIP adalah salah satu bansos yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

    Penyaluran PIP bulan Mei 2025 memasuki termin ke-2 pada tahun ini hingga bulan September.

    Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP bulan Mei 2025, akan mendapatkan bantuan dengan besaran berbeda-beda.

    Berikut Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    – Siswa SD:

    Rp 450.000 per tahun, dengan Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMP:

    Rp 750.000 per tahun, dengan Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMA:

    Rp 1.800.000 per tahun, dengan Rp 500.000 hingga Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Kode Promo Grab, GrabBike, GrabCar, dan GrabFood Mei 2025

    Kode Promo Grab, GrabBike, GrabCar, dan GrabFood Mei 2025

    JABAR EKSPRES – Kami telah menyiapkan sejumlah kode promo Grab, GrabBike, GrabCar, dan GrabFood hari ini terhari pada Mei 2025.

    Kode-kode ini dapat kamu gunakan untuk memesan layanan transportasi maupun membayar tagihan secara praktis. Pastikan kamu segera mengklaim kupon yang dibutuhkan sebelum masa berlakunya berakhir.

    Grab terus menghadirkan berbagai penawaran menarik yang bisa dimanfaatkan langsung melalui aplikasinya untuk mendapatkan potongan harga.

    Kode Promo Grab GrabBike, GrabCar, GrabFood Mei 2025

    Berikut kumpulan 33 kode promo Grab, GrabBike, GrabCar, dan GrabFood hari ini Mei 2025 yang sudah kami rangkum.

    Kode Promo: GOCENG

    Promo Grab Bike untuk mendapatkan tarif termurah hanya Rp 5.000 saja

    Tanggal kadaluwarsa: 1 Januari 2026

    Kode Promo: TAMBAHANGAJIAN

    Dapatkan diskon 50% dengan kode Grab Mart promo Gajian belanja produk rumah lebih murah

    Tanggal kadaluwarsa: 3 Mei 2025

    Kode Promo: YUKGRABHEMAT

    Nikmati promo Grab Bike gratis ke mana saja pakai kode diskon ini

    Tanggal kadaluwarsa: 30 Juni 2025

    Kode Promo: BSIGM25

    Belanja dengan kode diskon GrabMart lebih murah Rp 20.000 pakai kartu BSI Hasanah

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Desember 2025

    Kode Promo: BSIGB25

    Diskon ekstra Rp 5.000 dengan kode Grab Bike x BSI Hanasah untuk bepergian lebih murah

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Mei 2025

    Kode Promo: VISAGC

    Dapatkan potongan harga ekstra Rp 25.000 untuk bepergian pakai promo Grab Car x VISA

    Tanggal kadaluwarsa: 30 Juni 2025

    Kode Promo: BSIGC25

    Diskon ekstra Rp 10.000 dengan kode diskon Grab Car x BSI untuk bepergian hemat hari ini

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Mei 2025

    Kode Promo: GRABKAMPUS

    Diskon ekstra Rp 15.000 dengan promosi Grab Bike bepergian ke kampus

    Tanggal kadaluwarsa: 1 Juli 2025

    Kode Promo: BALEBTNCAR

    Gunakan kartu debit BTN dan promo Grab Car untuk menikmati diskon ekstra Rp 5.000

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Agustus 2025

    Kode Promo: YUKGRAB

    Bepergian dengan Promo Grab Car lebih murah hingga 95% untuk transaksi pertama

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Juli 2025

    Kode Promo: GOCENG

    Berangkat sekolah lebih murah Rp 5.000 pakai voucher Grab Bike

    Tanggal kadaluwarsa: 8 Mei 2025

    Kode Promo: NEWWORLDBNI

    Kode promo Grab untuk diskon booking GrabCar Rp 20.000 khusus untuk pengguna kartu kredit BNI

    Tanggal kadaluwarsa: 31 Mei 2025

    Kode Promo: JASTIPKUDUS

  • Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkap nasib 1 juta debitur UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku Himbara tetapi belum mendapatkan fasilitas penghapusan piutang. Padahal, kebijakan penghapusan piutang macet akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 1.097.155 debitur yang berpotensi dihapus tagih piutangnya dengan total nilai piutang sekitar Rp14,8 triliun. 

    Kendati begitu, berdasarkan syarat yang diatur dalam pasal 250 ayat (3) Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hanya 67.668 debitur yang memenuhi syarat hapus tagih piutang macet. Itu artinya, masih ada 1.029.487 debitur yang belum mendapat fasilitas penghapusan piutang.

    “Per hari ini, kita belum bisa mencapai angka 1 juta karena kompleksitas situasi, peraturan, yang memang harus kita amankan dan kita jaga untuk antisipasi agar kedepan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Maman mengatakan, dengan adanya Undang-undang No.1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19/2003 tentang BUMN, pemerintah berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk menyelesaikan penghapusan piutang 1.029.487 debitur.

    Maman menuturkan, melalui Pasal 62DUU BUMN yang baru, BUMN memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. Lalu, merujuk Pasal 62E, BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero. 

    Kemudian, dalam Pasal 62H disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN dan hapus tagih serta tata cara pelaporan ditetapkan dalam peraturan menteri.

    “Hari ini saya laporkan, dengan adanya UU BUMN artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta yang macet itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui dalam hal ini Danantara,” kata Maman.

    Maman menuturkan, sejak pekan lalu Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM yang masa berlakunya akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri usai PP yang mengatur soal penghapusan piutang macet pada UMKM tak lagi berlaku.

    “Kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini,” ujarnya.

    Adapun, dari total 67.668 debitur, hapus tagih piutang UMKM per 11 April 2025 baru terealisasi sebanyak 19.375 debitur dengan nilai mencapai Rp486,10 miliar.

    Secara terperinci, BRI telah menghapus tagih piutang macet 12.176 debitur dengan nilai piutang mencapai Rp380,4 miliar, Bank Mandiri 7.176 debitur dengan nilai Rp101 miliar, BNI sebanyak 19 debitur dengan nilai piutang Rp4,51 miliar, dan BTN 4 debitur dengan nilai Rp67,7 juta. 

  • Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Mama Paskalina Kudiai dan putrinya Agustina Magai. ANTARA/Evarianus Supar

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Keberadaan Mama Paskalina Kudiai yang berjualan menempati lapak di kawasan depan kompleks Pasar Sentral Timika, Papua Tengah, cukup menyita perhatian.

    Perempuan paruh baya berusia 54 tahun asal Paniai itu merupakan satu-satunya pedagang asli Papua di lokasi itu. Ia tidak pernah merasa minder bersaing dengan puluhan pedagang sayur, bumbu dapur dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang merupakan warga non-Papua.

    Mama Paskalina sudah hampir 20 tahun berjualan di lokasi itu.

    “Saya berjualan di sini sejak pasar ini dibuka (sekitar tahun 2008). Dulu saya berjualan di pasar lama (eks Pasar Swadaya Timika),” tutur Mama Paskalina saat ditemui ANTARA di Pasar Sentral, Jalan Hasanuddin Timika baru-baru ini.

    Karena tekadnya yang kuat untuk bisa berjualan demi menghidupi keluarga, sejak awal Pasar Sentral Timika dibuka, Mama Paskalina mendaftar ke Disperindag Mimika untuk mendapatkan los atau lapak jualan.

    Ia menempati dua lapak jualan berukuran sekitar 4 meter x 3 meter.

    Aneka sayur-mayur, rempah-rempah atau bumbu dapur, aneka barang kios dan rambut palsu dijajakan setiap hari di tempat itu kepada para pelanggan atau konsumen setianya.

    Setiap hari ia harus bangun pagi. Pukul 05.00 WIT ia sudah bergegas menuju ke pasar dan baru pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Busiri Ujung Timika sekitar pukul 20.00 WIT.

    Selama seharian penuh ia rela berdiri menjaga jualannya sekaligus melayani para pembeli.

    “Harus begitu to, kalau mau cari uang,” tuturnya dengan dialek kental Papua.

    Dulu, los yang disediakan oleh Disperindag Mimika yang kini ditempati berjualan oleh Mama Paskalina, diprioritaskan untuk para pedagang asli Papua.

    Namun sebagian besar dari mereka sudah menjual losnya kepada pedagang lain (pedagang non-Papua).

    Beberapa tahun lalu, Pemkab Mimika membangun sebuah pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’ yang berjualan sayur-mayur, sagu dan aneka hasil alam lainnya di bagian tengah Pasar Sentral Timika.

    Namun, Mama Paskalina tidak tertarik berpindah jualan di pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’.

    “Saya lebih senang berjualan di sini, pembelinya lebih banyak. Langganan saya juga sudah tahu tempat ini. Di sini kami semua bersaing,” tutur isteri dari David Magai, yang berprofesi sebagai peternak ayam.

     

    Modal sendiri

    Sejak awal merintis usahanya, ibu dari empat orang anak ini mengaku tidak pernah menyandarkan bantuan modal dari orang lain. Ia mengandalkan modalnya sendiri untuk membeli berbagai barang jualan, lalu dijual kembali dengan mendapatkan sedikit keuntungan bersih.

    “Tidak pernah terima bantuan dari mana-mana,” tuturnya.

    Meski hanya bermodal pas-pasan, Mama Paskalina terus bertekun dengan usahanya.

    Keuntungan dari hasil jualan dikelola kembali untuk menambah barang jualannya.

    “Kalau kita belanja dengan modal sekitar Rp3 juta, keuntungan bersih bisa dapat sampai Rp500 ribu. Itu yang kita putar terus untuk belanja barang lagi,” ujar Mama Paskalina yang mengaku tidak pernah bersekolah saat mengisahkan kiat-kiatnya menekuni bisnis jualan sayur-mayur.

    Adapun aneka sayur-mayur dibeli dari petani langganannya. Para petani langganannya langsung mengantarkan sayur ke pasar.
    Sementara bumbu dapur dan rempah-rempah dibeli dari para pedagang besar (distributor).

    Hasil dagangannya cukup laris, terutama pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari raya besar keagamaan, semisal Natal-Tahun Baru, Idul Fitri dan lainnya.

    Sehari-hari, Mama Paskalina dibantu oleh empat putrinya untuk melayani para pembeli. Dari keempat putrinya, putri sulungnya, Ance Magai dan yang selalu setia mendampingi Sang Mama berjualan.

    Kerja keras Mama Paskalina berpeluh keringat menahan terik matahari dan terkadang basah kuyup diterpa hujan kini tidak sia-sia.

    Dari usaha yang dirintisnya itu, Mama Paskalina berhasil menyekolahkan tiga putrinya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

    Anak keduanya yaitu Agustina Magai beberapa tahun lalu menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan Poltekes Timika. Kini Agiustina tercatat sebagai PNS bekerja di Puskesmas Pasar Sentral Timika.

    Anak ketiganya yaitu Yolanda Magai menyelesaikan pendidikan guru pada Kolose Pendidikan Guru (KPG) Timika dan kini sudah mengajar sebuah SD. Sedangkan si bungsu, Yuli Magai kini tengah menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika.

    Tidak itu saja, sebagian uang hasil dari usahanya digunakan untuk membangun rumah permanen, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari serta membantu keluarganya di kampung di daerah Paniai, Papua Tengah.

    Bagi Mama Paskalina, sekolah merupakan jaminan untuk masa depan putri-putrinya.

    “Mama tidak sekolah, tidak tahu membaca, menulis dan menghitung. Tapi anak-anak harus sekolah, biar mereka bisa hidup mandiri,” kata Mama Paskalina yang kini dikaruniai 9 orang cucu.

    Meski sudah memasuki usia paruh baya, Mama Paskalina belum mau berhenti berjualan.

    “Nanti kita lihat, kalau masih sehat tetap berjualan,” tuturnya.

    Berharap ada perhatian

    Mama Paskalina berharap ada pihak-pihak yang tergerak hati untuk membantu permodalan agar usahanya bisa lebih besar. Bahkan ia memimpikan memiliki sebuah rumah toko (ruko) sendiri untuk berjualan.

    Putrinya, Agustina Magai mengatakan ibundanya tidak bisa terus berbisnis dengan pola tradisional seperti sekarang.

    “Mama tidak bisa berdiri terus setiap hari di pasar untuk menjaga jualan dan melayani pembeli. Kita punya harapan pemerintah atau siapa saja bisa bantu modal usaha, bisa bantu kami buat ruko atau tempat jualan yang layak. Kita juga ingin maju, kenapa orang lain bisa, lalu kita tidak bisa,” tutur Agustina.

    Agustina merasakan betul perjuangan ibundanya mencari uang untuk menghidupi keluarga, membesarkan ia dengan kakak dan adik-adiknya, serta membiayai sekolah hingga berhasil.

    “Mama saya luar biasa hebat. Mama saya berjuang sendiri, tanpa kenal lelah, tanpa malu, tidak ingat makan untuk cari uang buat hidupi dan sekolahkan kami anak-anaknya,” tutur Agustina sembari mengusap air matanya.

    Agustina bersuamikan seorang prajurit TNI yang kini bertugas di Brigade Infanteri XX Ima Jaya Keramo (IJK) Timika.

    Sebagai bukti kasih sayangnya terhadap Mama Paskalina, Agustina menyerahkan semua gajinya sebagai perawat di Puskesmas Pasar Sentral Timika untuk membantu modal usaha.

    “Saya punya harapan mama saya bisa punya ruko sendiri. Kerena mama sudah dikenal banyak orang dan langganannya juga banyak,” ujar Agustina berharap.

    Dukungan YPMAK

    Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka sangat mengapresiasi perjuangan Mama Paskalina.

    Bagi Leonardus, Mama Paskalina Kudiai merupakan contoh atau suri tauladan bagi ‘Mama-mama Papua’ dan generasi muda Papua lainnya soal bagaimana bisa berwirausaha dan bersaing dengan orang lain tanpa merasa takut dan minder.

    “Luar biasa Mama Paskalina itu. Saya benar-benar salut. Beliau menjadi contoh dan panutan yang baik bagi orang Papua bagaimana membangun usaha mulai dari nol, ditekuni terus-menerus, akhirnya bisa menjadi besar,” kata Leonardus.

    YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima kekerabatan suku Papua yaitu Moni, Mee/Ekagi, Damal, Dani dan Nduga juga memiliki komitmen yang besar untuk melahirkan para wirausahawan lokal melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.

    Program pemberdayaan di bidang ekonomi YPMAK direalisasikan melalui bantuan permodalan untuk kelompok kerja (pokja) kampung (desa), pelatihan-pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bekerja sama dengan pihak perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan berbagai program riil lainnya.

    “Kami tidak menjanjikan sesuatu, tapi yang pasti kami akan perhatian Mama Paskalina. Orang-orang seperti ini yang memang pantas untuk diberikan dukungan sehingga usaha mereka bisa lebih berkembang dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat Papua lainnya,” tutur Leonardus, Doktor Pertama Suku Kamoro yang menyelesaikan studi strata tiga (S3) pada pada University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015.

    Mulai tahun ini, YPMAK sendiri menargetkan bisa melatih dan mencetak 20 orang pelaku wirausaha dari Suku Amungme dan Kamoro.

    Guna merealisasikan program itu, YPMAK menggandeng BTN untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para wirausahawan baru.

    Diharapkan melalui program itu, pada lima tahun ke depan, YPMAK bisa melahirkan sedikitnya 100 orang wirausahawan baru di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Leonardus menyebut bumi Mimika tidak hanya kaya dengan sumber daya mineralnya, tapi juga kaya akan hasil alam lainnya seperti di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan lainnya.

    Berbagai hasil kekayaan alam itu bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi warga asli Papua di Mimika jika pandai mengelolanya, serta tidak takut bersaing dengan orang lain dari beragam suku bangsa.

    “Persaingan itu sebuah keniscayaan dalam era modern saat ini. Kalau mau maju dan berhasil, kita harus bisa bersaing dengan orang lain secara sehat. Niscaya pasti kita akan berhasil,” tutur Leonardus.

    Sumber : Antara