Xcloud.id

BUMN: BTN

  • 9 BSU 2025 Segera Cair, Ini Bocoran dari Kemnaker Megapolitan

    9 BSU 2025 Segera Cair, Ini Bocoran dari Kemnaker Megapolitan

    BSU 2025 Segera Cair, Ini Bocoran dari Kemnaker
    Penulis

    KOMPAS.com – 
    Dana program
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 dipastikan segera cair dalam waktu dekat.
    Kabar ini disampaikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan (
    Kemnaker
    ) sebagai respons atas antusiasme para pekerja yang menanti pencairan bantuan tersebut.
    “Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Sabtu (21/6/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Meski demikian, untuk jadwal dana
    BSU 2025
    kapan cair, Kemnaker tidak memberikan keterangan rincian tanggalnya.
    BSU 2025 sebelumnya direncanakan dapat mulai disalurkan pada pekan kedua Juni 2025. Namun, hingga pekan ketiga, dana bantuan belum dapat disalurkan.
    Menurut Sunardi, keterlambatan pencairan BSU 2025 terjadi karena adanya proses pemadanan dan validasi data yang cukup kompleks.
    Namun, seluruh proses tersebut kini telah rampung dan bantuan siap memasuki tahap finalisasi dan pencairan.
    BSU 2025 menyasar 17,3 juta penerima, yang terdiri dari pekerja swasta, buruh, serta guru honorer termasuk guru PAUD.
    Penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan sekaligus dua bulan (Juni–Juli 2025) sebesar Rp600 ribu.
    Data penerima BSU 2025 untuk pekerja dan buruh diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.
    Sedangkan, untuk guru honorer dan PAUD, data dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    “Data yang sudah masuk dan diverifikasi saat ini sekitar 4 juta orang. Itu dari peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Sunardi.
    Kriteria penerima BSU mengacu pada Permenaker No. 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Permenaker No. 10 Tahun 2022.
    Adapun persyaratan utama penerima BSU 2025, yakni sebagai berikut:
    BSU 2025 merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk penyaluran bantuan ini.
    Tujuan pemberian BSU 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi selama periode pertumbuhan kuartal tengah tahun.
    Penerima BSU 2025 diminta segera memverifikasi data rekening melalui laman resmi
    bsu
    .bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO, agar pencairan tidak tertunda.
    Jika Anda termasuk dalam kategori penerima, siapkan rekening aktif di bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau BSI) dan pastikan data Anda sudah valid dan terbaru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    Wamen PKP Dorong Solusi Perumahan Inovatif untuk Pekerja di Kawasan Industri: Pakai Bata Interlock

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mendorong pengembangan perumahan pekerja yang berbasis inovasi dan kolaborasi di sekitar area industri.

    Fahri menyoroti masalah umum di mana banyak pekerja harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, yang menurutnya “tidak ideal.” Oleh karena itu, inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang lebih baik.

    Fahri menekankan pentingnya skema perumahan baru yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan, tetapi juga pada kekuatan material dan kelayakan huni.

    Tak hanya itu, dia juga bahwa salah satu inovasi yang diusulkannya adalah penggunaan bata interlock. Material ini dipilih, lantaran dinilai lebih kuat dan efisien dibandingkan bata merah konvensional.

    “Perumahan pekerja sering dianggap seadanya. Padahal, kita bisa menghadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya yang tetap terjangkau,” kata Fahri, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu, 22 Juni 2025.

    “Produk interlock ini adalah salah satu solusi lokal yang berpotensi menjadi andalan nasional,” lanjutnya.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah mendorong sinergi antara berbagai pihak. Ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. 

    Tak hanya itu, lahan milik masyarakat yang berlokasi dekat dengan kawasan industri akan dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan.

    Fahri juga menekankan bahwa solusi perumahan pekerja harus disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk pendapatan minimum dan biaya hidup di masing-masing wilayah.

    Ia lalu menyoroti pentingnya skema pembiayaan khusus daerah yang tidak harus bergantung pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Target dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Pekerja

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada para pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Ara menyatakan target kementeriannya adalah membangun 20.000 rumah subsidi untuk pekerja.

    Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas, terjangkau dalam harga dan cicilan KPR FLPP, diharapkan para pekerja akan lebih termotivasi dan kesejahteraan mereka meningkat.

    Ara menuturkan bahwa program penyediaan rumah bagi pekerja ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang didukung penuh oleh Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Ara juga yakin bahwa Program 3 Juta Rumah dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Ara menekankan pentingnya berbagai terobosan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong untuk membangun dan merenovasi rumah rakyat.***

  • Cara Perbarui Rekening BSU 2025 Rp600.000 agar Cair di BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

    Cara Perbarui Rekening BSU 2025 Rp600.000 agar Cair di BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

    PIKIRAN RAKYAT – Kegagalan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 cair, salah satu faktornya adalah nomor rekening bank penyalur tidak valid. Lantas, bagaimana cara mengatasi hal ini?

    Diketahui, pemerintah menunjuk Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) sebagai mitra penyalur BSU 2025. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, data rekening penerima harus valid, aktif, dan sesuai identitas. Hal ini guna memastikan proses penyaluran BSU akurat, terbuka, dan meminimalkan kendala teknis di lapangan.

    Adapun cara perbarui nomor rekening dapat dilakukan melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Aplikasi JMO.

    Berikut ini merupakan cara perbarui rekening BSU 2025 agar dana bantuan Rp600.000 bisa cair.

    Cara Perbarui Rekening BSU 2025

    1. Perbarui nomor rekening melalui situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, langkah-langkah memperbarui rekening BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka browser, lalu akses website resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan melalui link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Isi data diri secara lengkap, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP yang masih aktif, dan alamat email. Setelah menginput data, cek status penerima BSU.

    2. Periksa status penerima BSU

    Setelah data dimasukkan, sistem akan menunjukkan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU. Jika termasuk, masukkan nomor rekening yang masih aktif, baik itu BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BSI. Calon penerima harus memastikan penginputan nama bank dan nama pemilik rekening sesuai dengan data di buku tabungan agar tidak terjadi kendala saat pencairan BSU 2025. Konfirmasi dan simpan bukti pembaruan nomor rekening. Usai mengisi data diri, muncul notifikasi bahwa proses pembaruan rekening berhasil. Selanjutnya, data akan diproses dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

    3. Perbarui nomor rekening melalui aplikasi JMO

    Dalam Aplikasi JMO, pembaruan nomor rekening dapat melalui fitur “update rekening”. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

    Dilansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini cara perbarui nomor rekening BSU 2025 melalui Aplikasi JMO.

    Buka aplikasi JMO, lalu login ke akun Anda. Pilih menu “Profil Saya” atau “Pengkinian Data”. Setelah itu, akan muncul instruksi memperbarui informasi pribadi, termasuk data rekening, nomor ponsel, dan alamat email. Ikuti langkah-langkah tersebut dengan memastikan seluruh informasi yang diinput benar, aktif, dan sesuai identitas dalam buku tabungan.

    Bagi peserta yang belum melakukan pembaruan nomor rekening, disarankan segera mengikuti prosedur ini sebelum tenggat waktu, agar tidak ada kendala administrasi selama penyaluran BSU 2025.***

  • Serbu! Masih Ada 500 Ribu Tiket Kapal Pelni Diskon 50%

    Serbu! Masih Ada 500 Ribu Tiket Kapal Pelni Diskon 50%

    Jakarta –

    PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) arau Pelni menghadirkan diskon tiket 50% (diskon dari tarif dasar) untuk kapal penumpang. Promo ini berlaku untuk keberangkatan mulai tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025.

    Program diskon merupakan bagian stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui Pelni. Di mana Pelni diberikan anggaran sebesar Rp 134 miliar.

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan bahwa dari anggaran tersebut pihaknya memproyeksikan sebanyak 810 ribu tiket. Hingga hari ini, tiket yang terjual sebanyak 310 ribu atau setara dengan Rp 54 miliar.

    Artinya, masih tersisa sekitar 500 ribu tiket diskon yang bisa dimanfaatkan masyarakat hingga akhir program pada 31 Juli 2025.

    “Dari anggaran Rp 134 miliar ini sudah terserap sebesar Rp 54 miliar dalam bentuk tiket yang laku terjual sebanyak 310 ribu tiket,” kata Tri di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Tri atau biasa disapa Anda menjelaskan bahwa meskipun program diskon ini baru berjalan 15 hari, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin pada jumlah tiket yang terjual pada periode yang sama tahun lalu.

    Ia mengatakan, pada periode 5 Juni hingga 20 Juni 2024 jumlah tiket yang terjual hanya 208 ribu tiket sedangkan periode tahun ini sudah 310 ribu tiket. Anda mengatakan angka ini meningkat 48%.

    “Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya transportasi laut ini sangat efektif. Jadi kalau kami menyampaikan ini libur sekolah rasa mudik lebaran,” katanya.

    Sebagai informasi, diskon ini hanya berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Untuk pembelian sebelum tanggal 5 Juni harga tetap normal.

    Kebijakan stimulus diskon tiket kapal PELNI ini berlaku di seluruh channel pembelian tiket kapal PELNI, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay,easybook.com,via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    Untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.

    Syarat Diskon Tiket Kapal:

    Periode diskon berlaku untuk pembelian tiket dan keberangkatan mulai 5 Juni 2025 sampai dengan keberangkatan 31 Juli 20252.

    Pembelian tiket sebelum 5 Juni 2025 dengan tarif normal tidak dapat dilakukan pengembalian selisih dana.

    Diskon tidak berlaku untuk keberangkatan setelah 31 Juli 20254.

    Diskon berlaku untuk pembelian tiket kelas dan tiket ekonomi pada seluruh trayek Kapal Penumpang.

    Diskon berlaku sebesar 50% dari tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan pass masuk Pelabuhan.

    Diskon berlaku di semua channel pembelian tiket resmi PT PELNI (Persero)

    Penumpang yang melakukan perjalanan wajib sesuai dengan identitas yang tertera pada tiket.

    Jika kuota tiket diskon telah habis sebelum tanggal 31 Juli 2025, maka pembelian tiket selanjutnya akan dikenakan tarif normal

    (ara/ara)

  • Saya di Sini Mewakili Gajah yang Rumahnya Diganggu

    Saya di Sini Mewakili Gajah yang Rumahnya Diganggu

    Pekanbaru –

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan dirinya akan berdiri untuk memberikan keadilan terhadap gajah-gajah dan hewan-hewan lain yang ada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Herry Heryawan meminta masyarakat yang mengklaim lahan di TN Tesso Nilo agar tidak mengganggu gajah dan hewan lain yang hidup di dalamnya.

    Hal itu disampaikan oleh Irjen Herry Heryawan saat memfasilitasi pertemuan massa pendemo dengan Gubernur Abdul Wahid di kantor gubernur, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (18/6). Pernyataan Herry Heryawan ini viral dan diunggah oleh akun Instagram @btn_tessonilo.

    “Kadang-kadang rekan-rekan (pendemo) datang ke sini minta keadilan. Tadi (massa) sampaikan merasa kita (seolah-olah) membuat masyarakat tidak adil, membuat masyarakat merasa terpojok, masyarakat terzolimi, masyarakat kehilangan hak hidupnya,” kata Herry Heryawan, dalam video tersebut, dilihat detikcom, Jumat (20/6/2025).

    Namun kemudian Herry Heryawan juga meminta hak yang sama atas gajah terhadap massa tersebut. Karena menurut Herry Heryawan, gajah dan hewan lain yang hidup di Tesso Nilo juga punya hak yang sama atas hutan yang menjadi rumah mereka.

    “Saya berdiri di sini perwakilan dari gajah. Gajah-gajah ini kan nggak bisa ngomong, yang ada di sana, lingkungan hidup yang ada di sana kan nggak bisa ngomong padahal mereka makhluk hidup sama dengan kita,” katanya.

    Herry Heryawan menegaskan bahwa TNTN merupakan rumah bagi gajah dan hewan-hewan lain yang mulai terancam punah. Meski

    TNTN ini kan untuk ekosistem, terutama gajah yang hidup di dalam ekosistem di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

    “Jadi kalau rekan-rekan meminta keadilan, boleh nggak saya juga minta keadilan untuk gajah-gajah yang ada di sana?” tambahnya.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Indonesia pada ajang United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI) Regional Roundtable on Sustainable Finance Asia Pacific di Suzhou, China.

    Dalam forum keuangan berkelanjutan dunia tersebut, KPR Subsidi di Indonesia disampaikan sebagai solusi yang menciptakan manfaat yang luas sambil tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

    Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau sesuai dengan program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga tetap memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Dari sekitar 70 persen kredit konsumer di BTN, sebesar 90 persen merupakan kredit KPR yang diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “KPR Subsidi BTN di Indonesia tidak hanya menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyakarat berpenghasilan rendah. Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis. Ini membuktikan bahwa nilai sosial dan profitabilitas dapat berjalan beriringan,” ujar Setiyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Setiyo pada UNEP FI Regional Roundtable on Sustainable Finance di Suzhou, Kamis (19/6).

    Setiyo menuturkan KPR Subsidi yang disalurkan BTN memiliki dampak sosial antara lain, produk tersebut menjadi sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

    Selain itu, dari total KPR BTN secara keseluruhan, sebanyak 61 persen diakses oleh debitur yang tinggal di pinggiran dan luar kota. Lalu, sekitar 68 persen debitur KPR BTN merupakan kelompok usia produktif 30-60 tahun.

    Kemudian, sebanyak 31 persen debitur KPR BTN merupakan perempuan yang menunjukkan upaya perseroan mendorong pembiayaan inklusif di mana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan rumah.

    Menurut dia, pengelolaan portofolio secara cermat merupakan kunci untuk menjawab tantangan ganda antara profit dan dampak. BTN pun terus mengembangkan praktik manajemen risiko yang adaptif seiring dengan meningkatnya risiko iklim seperti banjir dan kebakaran.

    “Kami terus mengoptimalkan portofolio agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial dan meminimalkan risiko iklim. Profit dan impact harus berjalan beriringan,” ujarnya.

    Sementara itu, transformasi BTN dalam keuangan berkelanjutan telah dimulai sejak 2023. Tahapannya dimulai dengan mengimplementasikan Impact Analysis berdasarkan UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB) serta membangun kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang komprehensif. Tujuannya, agar bisnis BTN beriringan antara laba dan prinsip ramah lingkungan serta sosial.

    Dengan langkah strategis tersebut, BTN juga menjadi bank BUMN pertama di Indonesia yang menandatangani UNEP FI PRB dan melaporkan progres tanggung jawab perbankan secara terbuka. Melalui kerangka ini, BTN pun mulai mengembangkan program Rumah Rendah Emisi. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkecil jejak karbon dari sisi infrastruktur.

    “Melalui Rumah Rendah Emisi, BTN berupaya memberikan jawaban untuk mengurangi krisis iklim, memenuhi mandat sosial, sambil tetap menghasilkan laba positif,” kata Setiyo.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjadi salah satu mitra yang mendukung terwujudnya program rumah layak huni bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian PKP dan BTN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen untuk mendukung program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu.

    “Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.

    Ia menyampaikan, BTN telah memiliki ekosistemnya sendiri, begitu juga dengan BP Tapera ataupun instansi lainnya.

    Oleh karena itu, Ara meminta proyek pembangunan 3 juta rumah dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak agar tujuan akhir untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud.

    “Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan BTN telah menargetkan dapat membangun 100 ribu rumah pada akhir Juni, dan 220 ribu rumah di akhir Desember.

    Meski hal tersebut tidak mudah, lanjut Nixon, BTN terus berupaya untuk memenuhi komitmen ini.

    “Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan mengenai luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi. Aturan tersebut mencakup besaran cicilan rumah subsidi tersebut.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, cicilan rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp 1 juta-an per bulan. Nilainya diharapkan bisa ditekan hingga Rp 600 ribu per bulan.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan kita sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang nanti lebih murah, ternyata itu cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah bisa 600 sampai 700 ribu sebulan,” ujarnya di Lobby Nobu Bank, dikutip dari Detikcom, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Sri, pihaknya masih mendiskusikan terkait harga rumah subsidi dengan para pengembang dan juga perbankan. Namun, pada prinsipnya, dia berharap cicilan untuk rumah subsidi dengan ukuran yang lebih kecil dari umumnya bisa menjadi lebih murah.

    “Jadi hitung-hitungannya kita sedang eksplor ya. Kita simulasikan gitu. Tapi harapannya untuk bisa lebih turun dibanding harga cicilan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sekarang,” tegasnya.

    Adapun, besaran cicilan Rp 600 ribu per bulan sebenarnya telah dicetuskan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

    Saat itu, Hashim mengatakan skema cicilan ini ditujukan bagi program 3 juta rumah Presiden Prabowo. Dia menjelaskan skema cicilan antara 2 juta unit rumah di desa dan 1 juta rumah di kota bakal berbeda, yakni rumah di kota bakal bekerja sama dengan bank Himbara seperti BTN. Sedangkan untuk rumah di desa bakal mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

    “Untuk rumah di pedesaaan dalam bentuk cicilan ada dijamin oleh pemerintah, itu beda dengan rumah di kota,” kata Hashim.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) kembali diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2025 sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

    BSU ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah, guna membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Total bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi persyaratan, melalui bank-bank milik negara dan Bank Syariah Indonesia.

    Kapan BSU Rp 600.000 Cair di Tahun 2025?

    Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan, pencairan BSU tahun 2025 dimulai pada bulan Juni. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan, dibayarkan sekaligus dua bulan, sehingga total yang diterima penerima manfaat adalah Rp 600.000.

    “Perihal pencairan bantuan subsidi upah tahun 2025, sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025, silakan melakukan pengecekan secara berkala,” tulis pihak BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dana dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

    Bank Negara Indonesia (BNI)Bank Rakyat Indonesia (BRI)Bank Tabungan Negara (BTN)Bank MandiriBank Syariah Indonesia (BSI)

    Calon penerima diimbau melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.

    Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

    Pengecekan status penerima BSU 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa saluran resmi berikut:

    1. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Scroll ke bagian “Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU?”Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan emailKlik “Lanjutkan” dan ikuti instruksi hingga selesai

    2. Lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

    Unduh dan buka aplikasi JMOScroll ke menu “Cek eligibilitas bantuan subsidi upah”Masukkan data pribadi yang dimintaKlik “Lanjutkan” dan tunggu hasil verifikasi

    3. Lewat website Kemenaker

    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/Login menggunakan akun terdaftar, atau daftar jika belum memiliki akunSetelah masuk, sistem akan menampilkan status: Terdaftar, ditetapkan, atau tersalurkan

    4. Lewat aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App StoreDaftar akun dan loginCek notifikasi BSU untuk mengetahui status penerimaApa Saja Syarat untuk Mendapatkan BSU Rp 600.000?

    Penerima BSU tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun syarat lengkapnya sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jika lebih, maka disesuaikan dengan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Selain pekerja/buruh di sektor umum, BSU juga akan disalurkan kepada guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Dengan kemudahan pengecekan status dan informasi resmi yang tersedia, pekerja kini bisa lebih mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima BSU 2025. Pastikan memenuhi syarat dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan pencairannya!