BUMN: BTN

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi perumahan subsidi di Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungannya, dia juga berdialog seputar masalah kesehatan finansial dengan masyarakat sekitar.

    Adapun, kunjungan Ratu Maxima dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Ratu Maxima melakukan kunjungan ke kompleks perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon Napitupulu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi, juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, dalam kunjungannya, Ratu Maxima meninjau salah satu unit rumah contoh yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah di kompleks tersebut diketahui dikembangkan dengan memerhatikan faktor pengurangan polusi dan efisiensi energi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Kemudian, Ratu Maxima juga melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan warga di kompleks tersebut. Dalam dialog itu, Ratu Maxima menanyakan mengenai kondisi finansial mereka hingga upaya mereka dalam membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR).

    Adapun, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan pada dialog di lokasi itu diantaranya adalah terkait kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini, dana darurat, pembayaran cicilan KPR, utang yang kini dimiliki, penggunaan pinjaman atau pay later, hingga kekhawatiran finansial yang masih dihadapi.

    Perwakilan warga itu kemudian menyampaikan respons mereka terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut .

    Adapun, Ratu Maxima juga turut memberi nasihat kepada para perwakilan warga terkait cara mengelola keuangan dengan baik.

    Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak 24 November 2025 hingga Kamis (27/11/2025). Berdasarkan keterangan resmi dari Pusat Informasi PBB (UNIC) dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan berdiskusi dengan para pengguna layanan keuangan serta para perwakilan pemerintah, organisasi pembangunan, hingga lembaga keuangan. 

    Ratu Maxima juga akan berdialog dengan pelaku bisnis di sektor fintech dan sektor lainnya mengenai kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

    Ratu Máxima sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2018.

  • Tiket Kapal Laut Diskon 16-18%, Sudah Bisa Dipesan!

    Tiket Kapal Laut Diskon 16-18%, Sudah Bisa Dipesan!

    Jakarta

    Pembelian tiket kapal laut untuk liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan mendapatkan diskon. PT Pelni (Persero) akan memberikan diskon pembelian tiket kapal laut untuk kelas ekonomi sebesar 16-18%.

    Tiket sudah mulai dibeli sejak Jumat 21 November 2025 kemarin. Sekretaris Perusahaan PELNI Evan Eryanto mengatakan, penjualan tiket dengan potongan diskon akan berlaku untuk periode keberangkatan tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang menggunakan kelas ekonomi,” ujar Evan dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

    Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20% dari tarif dasar kapal laut. Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan. Bila ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan maka diskon riil yang bisa dinikmati penumpang sekitar 16-18%.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskonnya setara 16-18% dari tarif normal, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini diperkirakan dapat dinikmati langsung oleh sekitar 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket PELNI sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

    Sebagai contoh, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500, setelah dikenakan diskon 20% dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300 setelah ditambahan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp 27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp 47.500.

    Diskon tiket kapal PELNI ini berlaku di seluruh saluran pembelian tiket kapal PELNI. Seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, OVO, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    Sementara untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.

    (hal/hns)

  • BTN ajak mahasiswa USU buat inovasi hunian dukung Program 3 Juta Rumah

    BTN ajak mahasiswa USU buat inovasi hunian dukung Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar roadshow kompetisi BTN Housingpreneur 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mengajak mahasiswa mencari solusi hunian yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyatakan kunjungan pihaknya ke kampus tersebut untuk menjaring ide-ide segar dari generasi muda mengenai konsep hunian yang relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan bahwa dinamika gaya hidup masyarakat Indonesia yang terus berubah menuntut adanya evolusi dalam penyediaan hunian.

    “BTN Housingpreneur 2025 merupakan wujud komitmen BTN mendukung Program Tiga Juta Rumah agar lahir terobosan nyata dan relevan yang menjawab kebutuhan akan rumah layak huni serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

    Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera Noor Ridlo menekankan bahwa ajang ini tidak hanya kompetisi biasa, tetapi juga kolaborasi yang diharapkan menyatukan visi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, hingga perbankan.

    “Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, dan perbankan ini diharapkan dapat menciptakan solusi atas tantangan sektor perumahan di Indonesia,” ujarnya.

    Sekretaris USU Muhammad Fidel Ganis Siregar menyambut positif kolaborasi tersebut dan mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan kompetisi yang berlangsung.

    Ia meminta para mahasiswa agar tidak hanya berpikir tentang bangunan fisik, tetapi juga merancang kota-kota di Sumatera Utara agar lebih nyaman untuk ditinggali dan terjangkau.

    “USU memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya membangun perumahan secara fisik tapi juga menciptakan ekosistem kehidupan yang mampu menghadirkan inovasi, mampu diakses banyak orang, dan terjangkau,” katanya.

    BTN mengusung tema “Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive” pada gelaran Housingpreneur 2025 yang menuntut peserta untuk menghadirkan konsep hunian cerdas, ramah lingkungan, dan inklusif.

    Kompetisi tahunan yang terbuka untuk pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa, dan masyarakat umum tersebut kali ini menyiapkan total hadiah yang mencapai Rp1,5 miliar. Pendaftaran masih dibuka hingga 15 Desember 2025 melalui laman resmi www.btnhousingpreneur.com maupun akun Instagram @btnhousingpreneur.

    Sebelum berkunjung ke USU, BTN telah memulai rangkaian roadshow di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, dilanjutkan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur.

    Setelah USU, bank BUMN tersebut akan melanjutkan kunjungan ke sejumlah kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    Jakarta

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada pertengahan November 2025. Pencapaian tersebut sesuai dengan proyeksi BTN sebelumnya dan lebih cepat dari target pemerintah, yakni akhir Desember 2025.

    “Saat ini dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah seluruhnya selesai disalurkan pada bulan November ini sebesar Rp25 triliun. Jadi seluruhnya sudah habis kami serap menjadi kredit,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Nixon menjelaskan, penyaluran penempatan dana pemerintah tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perumahan, termasuk untuk developer dan KPR. Realisasi tersebut telah diselesaikan sesuai pipeline kredit yang tersedia di BTN dan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

    Seiring dengan tuntasnya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa BTN tertarik untuk mengajukan permohonan penambahan penempatan dana pemerintah. Pasalnya, BTN masih terus mendorong ekspansi kredit hingga akhir tahun 2025.

    “Tujuannya untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November-Desember ini,” tambah Nixon.

    Selain menyalurkan Rp 25 triliun ke BTN, pemerintah juga menempatkan dana Himbara, yakni Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI dari Rp 10 triliun.

    (rea/eds)

  • BTN Serap Habis Penempatan Dana Pemerintah Rp 25 Triliun

    BTN Serap Habis Penempatan Dana Pemerintah Rp 25 Triliun

    Sebelumnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan nasional dan daerah per 10 November 2025. Dana tersebut disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.

    Tambahan penempatan ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung percepatan penyaluran kredit menjelang akhir tahun.

    Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penyerapan dana penempatan berjalan sangat cepat.

    “Setelah ditempatkan, ini perbankannya sudah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari yang ditempatkan tersebut,” ujar Febrio dikutip Selasa (18/11/2025).

    Bank Mandiri dan BRI tercatat telah menyalurkan seluruh dana penempatan masing-masing sebesar Rp 55 triliun. Sementara BNI telah menyalurkan Rp 37,4 triliun atau 68 persen dari alokasinya.

    Penempatan dana pemerintah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan mendorong akses pembiayaan ke sektor produktif. Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap roda ekonomi bergerak lebih cepat pada kuartal terakhir 2025.

     

  • Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, memberi sejumlah catatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah capaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 mendatang.

    Harris menyebut salah satu tantangan utama bagi Purbaya ialah kebijakan fiskal yang bakal diterapkan tahun depan. Alasannya, kebijakan fiskal menjadi penopang utama perekonomian.

    “Kebijakan fiskal untuk tahun depan dengan total APBN Rp 3.800 triliun, di mana di dalamnya ada penerimaan pajak Rp 2.300 triliun. Ini angka yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat bahwa untuk tahun ini estimasi penerimaannya hanya Rp 2.050 triliun,” kata Harris.

    “Sehingga ini menjadi satu tantangan, dan fiskal akan digunakan sebagai salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4%,” imbuhnya.

    Dengan target tersebut, Harris meminta Purbaya memaksimalkan penerimaan pajak setidaknya sama dengan target tahun ini, yakni Rp 2.300 triliun. Hal itu dinilai krusial lantaran Purbaya belum memaksimalkan penerimaan pajak sejak dilantik dua bulan lalu.

    “Bahkan sampai bulan Oktober ini, dibandingkan tahun lalu, masih ada kurang sekitar 4,4% atau sekitar Rp 38 triliun. Ini menjadi PR besar bagi Pak Purbaya,” ujarnya.

    Selain itu, Harris juga menyoroti penerimaan cukai tahun 2026 yang diprediksi meningkat. Ia menilai pemerintah harus mengamankan capaian tersebut apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Ia menambahkan, Purbaya juga harus memastikan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, berjalan sesuai target untuk menambah likuiditas.

    “Dampaknya memang harus kita akui terjadi sedikit penurunan di suku bunga deposito. Tetapi persoalannya adalah belum tersalur ke suku bunga kredit,” katanya.

    “Harapannya, dengan likuiditas bertambah, penciptaan kredit-kredit baru seharusnya meningkat,” imbuhnya.

  • Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, realisasi penempatan dana Rp 200 triliun hingga akhir Oktober 2025 telah terserap Rp 188 triliun atau 94 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan dampak positif bagi perekonomian.

    “Hingga 31 Oktober 2025, penempatan Rp 200 triliun di bank Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, setelah penempatan dana tersebut, likuiditas domestik menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen serta pertumbuhan kredit yang solid sebesar 7,4 persen pada Oktober 2025.

    Purbaya mengatakan dampak penuh penambahan likuiditas belum sepenuhnya terlihat karena pergerakan tersebut biasanya membutuhkan waktu 2–3 bulan sejak injeksi dilakukan. Sebagai informasi, dana tersebut ditempatkan pada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI pada 12 September 2025.

    “Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari, teapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” tuturnya.

    Selain itu, Purbaya menyampaikan ujuan penempatan dana untuk menurunkan cost of fund (CoF) juga tercapai. Ia menunjukkan suku bunga deposito tenor 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September. Penurunan ini diharapkan berlanjut hingga memengaruhi suku bunga kredit.

    Pada Oktober 2025, data menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, menurun dari 9,12 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap menjadi indikasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam menurunkan biaya dana untuk mendorong aktivitas investasi dan konsumsi.

    Dengan dasar tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun pada 10 November 2025. Penempatan kali ini dilakukan di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.

    “Jadi kita lihat itu tadinya base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun, Rp 25 triliun di masing-masing bank BUMN dan Rp 1 triliun di Bank DKI,” tutup Purbaya.

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah pada perbankan nasional seharusnya diikuti dengan percepatan penurunan suku bunga kredit.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 November. 

    Sebagai informasi, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Penempatan dana kembali dilakukan pada 10 November 2025 dengan total Rp 76 triliun yaitu untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp25 triliun, dan Bank Jakarta menerima alokasi sebesar Rp1 triliun.

    Menurut Perry, penurunan suku bunga perbankan hingga kini masih berjalan lambat. 

    Meski BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 bps, suku bunga deposito tenor 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81 persen di awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Adapun suku bunga kredit menurun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025, menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank,” ungkapnya.