Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

    Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

    daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan angsuran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat terjangkau.

    “Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP. Selain angsuran KPR yang selisihnya tidak beda jauh dengan mengontrak atau sewa rumah, masyarakat juga mendapat keuntungan karena rumah subsidi akan menjadi hak milik dan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga.

    Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait penyediaan rumah subsidi FLPP untuk karyawan Injourney Group di Jakarta.

    Ara menjelaskan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akses KPR FLPP untuk menyediakan rumah subsidi bagi para pekerja di sektor pariwisata di bawah naungan Injourney Group.

    Selain itu juga dalam Rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data Dan/ Atau Informasi Statistik Karyawan Group PT Aviasi Pariwisata (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Karyawan PT Aviasi Pariwisata (Persero) sekaligus mendukung Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pada kesempatan itu, Ara juga berdiskusi langsung dengan para pegawai Injourney Group yang menerima kunci rumah subsidi.

    Mereka ada yang bekerja sebagai cleaning servis, petugas keamanan bandara hingga pegawai kantoran.

    “Ini bukti nyata Program KPR FLPP bisa membantu mereka memiliki rumah subsidi dengan DP hanya 1 persen, angsuran terjangkau dan masa tenor KPR yang panjang,” katanya.

    Lewat program rumah subsidi KPR FLPP, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.

    Semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan seperti Injourney, BPS, BTN dan BP Tapera ternyata bisa membantu MBR memiliki rumah layak huni.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono menjelaskan Injourney merupakan BUMN holding pariwisata di Indonesia.

    Pihaknya juga telah melakukan polling kepada karyawannya dan ternyata minat mereka untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi.

    “Kami ingin lewat kerjasama ini sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa diketahui oleh pegawai mulai dari aksesnya dan keuntungannya. Pegawai merupakan aset Injourney Group dan kami harap dengan memiliki rumah sendiri mereka lebih bersemangat dalam bekerja,” kata Maya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    YOGYAKARTA – Pemberian bantuan sosial atau bansos kini diberikan melalui transfer bank, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH). Bank-bank yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ini yaitu bank Himbara yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Lantas apakah penerima bansos wajib punya mobile-banking?

    Apakah Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking?

    Jawabannya tidak. Namun, agar penerima tidak merasa kesulitan melakukan pengecekan apakah bantuan sudah masuk atau belum, pembuatan m-banking sangat disarankan.

    Dengan mempunyai m-banking, Anda tidak harus datang ke bank untuk memeriksa transfer PKH. Pengelolaan keuangan pun akan lebih sederhana dengan menggunakan m-banking. Saat ini lembaga-lembaga perbankan pun langsung mengharuskan nasabahnya mempunyai m-banking ketika pertama kali membuka rekening. Hal ini dilakukan agar mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi, sekaligus menyampaikan informasi atau pembaruan dari bank.

    Seperti yang dikabarkan, Bansos PKH Tahap III 2025 cair mulai Agustus 2025. Meskipun demikian, belum keluar informasi resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal pencairan bansos ini. Data penerima PKH dapat Anda periksa melalui website resmi Kementerian Sosial di bawah ini beserta langkah-langkahnya.

    Masuk ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/Lengkapi data wilayah sesuai KTP, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.Masukkan data nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.Lengkapi 4 huruf kode captcha pada kolom yang tersedia.Selanjutnya, klik ‘Cari Data’ untuk mengetahui hasilnya.

    Jika data Anda tersedia dalam laman tersebut, maka dapat dipastikan Anda akan menerima bantuan sosial. Sementara itu, rincian besaran PKH yang berhak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut.

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Anak usia dini/balita: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Lansia: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Anak sekolah SMA: Rp500.000/tahap atau Rp2 juta per tahun.Anak sekolah SMP: Rp375.000/tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

    Sebagai informasi yang perlu diketahui, Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai diterapkan sebagai basis penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai kuartal II tahun 2025. Bagi siapa pun penerima bansos, data biasanya akan muncul secara otomatis di DTSEN. Namun, jika terjadi eror, cara penanganan data tidak muncul di DTSEN juga tidak sulit.

    Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN juga dapat Anda cek melalui situs cek bansos. Jika nama tidak muncul, padahal seharusnya Anda berhak mendapatkan bansos, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pastikan semua data yang Anda gunakan untuk login sudah benar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa mencoba di lain waktu, khususnya di saat jaringan internet lancar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa menghubungi call center Kementerian Sosial (Kemensos) di nomor 171 serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Demikianlah ulasan apakah penerima bansos wajib punya mobile banking. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya

  • Biaya Admin Bank Pelat Merah Naik per Agustus, Netizen: Isap Rakyat Terus

    Biaya Admin Bank Pelat Merah Naik per Agustus, Netizen: Isap Rakyat Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Biaya admin bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) naik. Berlaku per 3 Agustus 2025.

    Sejumlah bank BUMN itu diantaranya BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Kenaikan biaya tersebut membuat warga resah. Salah satunya Alda,nasabah BRI dan BNI itu menyebut pemerintah tak hentinya memungut rupiah dari warganya.

    “Saya baru tahu, naik lagi (biaya admin). Seakan-akan kita ini (rakyat) diisap terus,” kata Alda kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025).

    Meski sejumlah kalangan menganggap kenaikannya tak signifikan. Tapi menurutnya itu lumayan.

    “Apalagi kan kita ini punya beberapa rekening (bank BUMN),” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit sejumlah pungutan lain yang dikenakan negara. Misalnya cukai minuman manis hingga pemblokiran rekening nganggur.

    “Kan baru-baru ini ramai yang blokir rekening itu toh,” pungkasnya.

    Adapun biaya admin bank BUMN terbaru sebagai berikut:

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    Biaya admin: Rp12.000/bulan (Tabungan BritAma)
    Biaya kartu: Rp6.500
    Saldo minimum: Rp50.000
    Penutupan rekening: Rp50.000
    Fitur: e-banking dan sistem real-time online

    Bank Mandiri
    Biaya admin: Rp12.500/bulan (Tabungan Rupiah)
    Saldo minimum: Rp100.000
    Jika saldo kurang dari minimum atau rekening pasif: Rp5.000
    Penutupan rekening: Rp50.000
    Alternatif bebas biaya: TabunganKu

    Bank Negara Indonesia (BNI)
    Biaya admin: Rp11.000/bulan
    Saldo minimum: Rp150.000
    Denda saldo kurang: Rp5.000
    Penutupan rekening: Rp10.000

    Bank Tabungan Negara (BTN)
    Biaya admin bervariasi:
    BTN Batara & eBataraPos: Rp12.500
    BTN Juara: Rp20.000
    (Arya/Fajar)

  • Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

    Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah kini viral di media, karena beredar kabar terjadi penggeledahan rumah dinasnya.

    Siapakah Jampidsus Febrie Adriansyah? Nama Febrie cukup terkenal di dunia hukum, karena dia sering sekali menangani kasus korupsi besar di Indonesia. Antara lain, kasus korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asabri, kasus kredit di PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN), dan kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar hingga Rp271 triliun.

    Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah yang digeledah masuk dalam Google Trend hari ini, Selasa (5/8/2025). Dia dikenal sebagai seorang jaksa muda yang sedang berjuang melawan korupsi di Indonesia. Dia mulai menjabat posisi ini sejak 10 Januari 2022 dan dikenal sangat profesional dan berintegritas dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Ketika dikonfirmasi terkait informasi rumah Jampidsus Febrie digeledah, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar penggeledahan di kediaman Jampidsus Febrie .

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan bahwa pihaknya sejauh hingga saat ini, ini belum mendapatkan informasi terkait dengan hal penggeledahan rumah Febrie. Sebab, rumah dinas Febrie Adriansyah hanya dijaga ketat oleh aparat TNI.

    “Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas! Sampai saat ini, tidak ada,” ujar Anang di Kejagung, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025). Penggeledahan itu diduga dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    Namun, belum diketahui kasus yang tengah diusut tersebut, termasuk kaitannya dengan Jampidsus Kejagung RI. Berdasarkan sumber Bisnis di internal Kejaksaan, Febrie menolak kediamannya digeledah lantaran kasus tersebut dinilai dibuat-buat.

    Pernah Dikuntit oleh Densus 88 dan Dilaporkan ke KPK

    Pada Mei 2024, Febrie Adriansyah juga sempat menjadi perhatian dunia hukum, karena dia diduga dikuntit anggota Detasemen Khusus Anti-teror Polri atau Densus 88.

    Terduga pelaku itu disebut tengah membuntuti Jampidsus ke sebuah restoran makanan Prancis di Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/5/2024) pekan lalu.

    Dalam catatan Bisnis, pimpinan tinggi Kejagung yang menangani sejumlah rasuah di Korps Adhyaksa itu dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) terkait dengan lelang aset rampasan negara pada kasus Jiwasraya, berupa saham perusahaan tambang. 

    Saat itu, kuasa hukum pelapor, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa laporan tersebut diserahkan dan sudah diterima oleh Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan lelang saham perusahaan tambang bernama PT Gunung Bara Utama (GBU). 

    Selain itu, Jampidsus Febrie Adriansyah juga pernah dilaporkan atas dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total empat laporan dugaan pencucian uang yang ditudingkan kepada Febrie.

    Adapun laporan-laporan dugaan pencucian uang Febrie Adriansyah datang dari Indonesian Police Watch (IPW), Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) serta Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pada Selasa (11/3/2025). 

    Ronald Loblobly, Koordinator KSST, menyebut empat laporan yang disampaikan hari ini bukan seluruhnya laporan baru. Salah satu laporan sebelumnya pernah disampaikan pada Mei 2024 lalu, terkait dengan dugaan korupsi lelang aset rampasan negara pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

  • Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan model baru pembinaan debitur melalui Business Process Improvement (BPI) Monoline Collection yang berada langsung di bawah kantor pusat perseroan. Langkah ini menjadi upaya efisiensi penagihan dan eksekusi kredit bermasalah.

    BTN menetapkan beberapa wilayah sebagai pilot project BPI Monoline Collection, yakni Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Kanwil Jabalnusra). Selain itu, peluncuran BPI ini menjadi bentuk pembenahan tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan masuk dalam poin penting strategi perseroan di tahun 2025, yakni optimalisasi strategi collection and recovery. Dengan adanya langkah penyempurnaan ini, ia berharap dapat mencapai target rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 3,04% pada akhir tahun ini.

    “Masih ada sisa lima bulan, jadi setelah inisiatif ini roll out secara massal, harapannya dapat mendorong pencapaian target,” kata Nixon dalam dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Nixon menjelaskan, risiko kredit bermasalah saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti kondisi makro ekonomi global dan domestik. Ia mencontohkan, dinamika perekonomian pasca Covid-19, ketegangan geopolitik serta ketidakpastian berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, inflasi, serta perang dagang, memperdalam risiko kredit bermasalah.

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak terhadap bisnis bank terutama kenaikan rasio kredit bermasalah. BTN melihat kebutuhan untuk melakukan transformasi proses bisnis secara menyeluruh untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Saat ini biaya collection and recovery masih tinggi karena biaya transportasi dan lain-lain yang semakin mahal, serta tumpang-tindih di kantor cabang untuk proses penagihan. Dengan penyempurnaan sistem collection dan strategi recovery, kita berharap dapat memperkuat risk underwriting dan menjaga cost of credit di bawah 1,2%,” ujarnya.

    Peluncuran BPI ini juga sejalan dengan upaya penguatan holistic banking propositions atau penawaran layanan perbankan yang menyeluruh serta kapabilitas untuk melayani dengan skala yang lebih besar.

    “Kita bukan lagi hanya sekadar bank yang berjualan KPR (kredit pemilikan rumah), tetapi menawarkan package produk yang holistik, sehingga operasional kantor cabang pun kita transformasi menjadi lebih terfokus, baik itu ke portofolio (pembiayaan) maupun ke transaksi. Sebelum mencapai ke sana, kita bereskan dahulu collection-nya,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai transformasi penagihan kredit saat ini menjadi momentum yang tepat mengingat kondisi makroekonomi dan kinerja bisnis perseroan yang relatif terjaga dengan baik.

    Tahun ini, terang Setyo, tekanan suku bunga sudah turun dan biaya dana mulai melandai. Tujuan akhir BTN sendiri untuk mengurangi biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

    “Karena setiap tahun kita keluar biaya cukup besar untuk itu. Kalau itu bisa diperbaiki, kita bisa gunakan biayanya untuk meng-generate revenue dan meningkatkan profitabilitas,” jelas Setiyo.

    Setiyo menambahkan, BTN memiliki 2.000 staf dan tenaga collection di seluruh Indonesia. Ia juga memastikan, perseroan berkomitmen untuk melakukan improvement pada proses bisnis collection dengan benchmarking bank-bank top internasional.

    Salah satu yang menonjol dari best practice di tingkat global adalah penerapan teknologi otomasi untuk berbagai bidang, termasuk collection. Dalam hal ini, perseroan menggunakan chatbot untuk proses penagihan kepada debitur.

    “Hampir semua bank yang sudah maju, collection-nya banyak diotomasi dan menggunakan analytics. Kita juga akan mengubah dari sistem terdistribusi menjadi regionalisasi atau cluster-based,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk menghadirkan paket lengkap kredit perumahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki dan merenovasi hunian melalui Program Merdeka yang dapat diakses masyarakat mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Program ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN ingin menjadikan momen kemerdekaan dapat bermakna bagi masyarakat lewat kebebasan dari beban biaya dan bunga tinggi saat ingin memiliki atau memperbaiki tempat tinggal.

    “Kami memahami bahwa kemerdekaan sejati tak hanya ditandai oleh bebasnya sebuah bangsa, tapi juga oleh kemandirian warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya memiliki rumah yang layak dan menjadi milik sendiri. Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi,” kata Hirwandi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan, BTN juga percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan yang layak diperjuangkan, tempat pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia.

    Menurutnya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga aset yang nilainya terus meningkat dan menjadi investasi untuk masa depan.

    “Dengan Program Merdeka, BTN berupaya hadir sebagai solusi konkret dan nyata di tengah kebutuhan masyarakat karena memiliki rumah bukan lagi mimpi yang jauh, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini juga,” kata dia.

    “Program Merdeka” juga sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BTN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Adapun Program Merdeka dari BTN menawarkan tiga layanan, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Merdeka, Kredit Agunan Rumah (KAR) Merdeka, dan KPR Take Over Merdeka.

    Melalui KPR Merdeka, masyarakat bisa menikmati bunga super rendah mulai dari 2,65 persen fixed selama tiga tahun, lengkap dengan diskon biaya provisi dan administrasi hingga 80 persen.

    Promo ini dapat diakses melalui seluruh kantor cabang BTN maupun Call Center BTN 1500286.

    Tidak hanya untuk kepemilikan rumah baru, BTN juga menghadirkan KAR Merdeka. Program ini merupakan solusi pembiayaan agunan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk merenovasi hunian, membiayai pendidikan anak, atau bahkan liburan keluarga.

    Dalam program ini, BTN membebaskan biaya provisi dan administrasi. Kemudian, khusus untuk nasabah eksisting, pengajuannya cukup dengan slip gaji tiga bulan terakhir.

    Selain itu, BTN juga menggelar program spesial bernama KPR Take Over Merdeka yang menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memindahkan cicilan ke BTN untuk menikmati bunga yang jauh lebih ringan.

    Dengan suku bunga mulai dari 3,5 persen fixed tiga tahun atau 4,5 persen fixed lima tahun, bebas biaya provisi dan administrasi, serta cashback biaya appraisal, program ini menjadi daya tarik besar bagi mereka yang ingin mengatur ulang cicilan secara lebih sehat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    Sebelum ada penyesuaian kuota, alokasi nasional FLPP 2025 adalah 220.000 unit, dengan BTN mendapat porsi 158.301 unit (122.834 unit konvensional dan 35.467 unit syariah). Namun sejak 23 Juli 2025, kuota nasional dinaikkan menjadi 350.000 unit, dan BTN kini ditargetkan menyalurkan 220.000 unit secara total.

    Dalam forum yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan bahwa OJK mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang mempermudah penilaian kualitas aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi.

    “OJK mendukung program pembiayaan perumahan nasional, tapi tetap mendorong prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tegas Yan.

    BTN juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar. Hirwandi menegaskan, FLPP juga berlaku untuk rumah susun dan apartemen, namun masyarakat perlu didorong agar terbiasa dengan konsep hunian vertikal seperti yang lazim di negara lain.

    “Kalau semua ingin rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu hadir untuk edukasi publik dan dorong konsep rumah susun,” ujarnya.

     

  • Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menuturkan perbankan juga memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar utang, termasuk layanan paylater, dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian rumah bersubsidi.

    Ia mengatakan kelayakan calon penerima KPR subsidi tidak hanya dinilai dari dari sisi administrasi dan penghasilan, tapi juga kemampuan finansial mereka untuk membayar cicilan.

    “Tentu kami harus lihat biaya-biaya yang dikeluarkan (nasabah), kemudian juga kewajiban-kewajiban yang sudah muncul,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    “Terkait ini kan juga ada kredit-kredit sebelumnya, baik itu paylater atau BNPL (Buy Now, Pay Later), maupun utang ke koperasi, nah itu akan dihitung,” lanjutnya.

    Hirwandi menyatakan bahwa berbagai pengeluaran dan kewajiban calon nasabah penerima KPR subsidi tersebut kemudian akan dihitung untuk menentukan apakah mereka masih memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan pembelian rumah nantinya.

    Ia menyampaikan bahwa biasanya nominal angsuran maksimal untuk para nasabah KPR subsidi adalah sepertiga dari total penghasilan.

    Oleh karena itu, terdapat minimal jumlah penghasilan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah yang nominalnya bisa berbeda per wilayah.

    “Misalnya di daerah Sumatera, kalau (minimal) penghasilan pekerja single atau belum nikah itu adalah Rp8,5 juta, kemudian yang sudah menikah itu sekitar Rp10 juta,” tuturnya.

    “Dan Jabodetabek (minimal penghasilan) untuk yang single Rp12 juta, kemudian yang menikah itu sekitar Rp14 juta,” tambahnya.

    Untuk menghindari adanya rekayasa data, Hirwandi mengatakan bahwa perbankan juga melakukan verifikasi ke tempat kerja maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan jumlah penghasilan yang dilaporkan sesuai.

    Ia menuturkan bahwa calon nasabah juga harus memenuhi syarat belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

    Calon nasabah juga wajib terdaftar di aplikasi SiKasep milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan KPR secara online dan memantau status pengajuan secara real-time.

    “Jadi, (upaya-upaya) yang dilakukan bank seperti itu supaya tidak muncul nanti kredit yang bermasalah,” imbuh Hirwandi Gafar.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan program pembiayaan rumah subsidi dengan skema syariah bagi Da’i, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Ormas Islam di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen perseroan mendukung program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto.

    “Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati,” ujar Nixon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Adapun peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

    Melalui kerja sama tersebut, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

    Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

    “Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI,” jelas Nixon.

     

  • Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Setelah memahami syarat, langkah selanjutnya adalah mengecek status penerimaan bantuan subsidi upah BSU Anda. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa kanal resmi yang dapat diakses secara mandiri oleh para pekerja. Ini memudahkan proses verifikasi dan memastikan transparansi penyaluran bantuan.

    Anda dapat mengecek status penerimaan BSU melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Cukup masukkan NIK dan kode verifikasi, lalu klik “Cek Status” untuk melihat informasi kelayakan. Alternatif lain adalah melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain situs web, aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dan aplikasi Pospay juga dapat digunakan untuk memeriksa status.

    Pencairan dana BSU dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau rekeningnya bermasalah, pencairan dapat dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia. Saat mencairkan di Kantor Pos, pastikan Anda membawa e-KTP asli, kode QR dari aplikasi Pospay atau notifikasi resmi, nomor handphone aktif, dan Kartu Keluarga (KK) asli jika diperlukan.

    Apabila Anda merasa telah memenuhi semua syarat namun bantuan subsidi upah BSU belum cair, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan oleh data pribadi atau rekening yang tidak valid, rekening yang tidak aktif atau bermasalah, sudah menerima bantuan sosial lain, proses verifikasi yang masih berlangsung, atau tidak memenuhi syarat sesuai Permenaker. Penting untuk memastikan semua data Anda akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.