Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Mahasiswa UNG Tewas Saat Diksar Mapala, Tim Investigasi Beberkan Hasil Temuan

    Mahasiswa UNG Tewas Saat Diksar Mapala, Tim Investigasi Beberkan Hasil Temuan

     

    Liputan6.com, Gorontaloo – Seorang mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bernama M Jeksen tewas saat melaksanakan kegiatan pendidikan dasar (Diksar) mahasiswa pencinta alam Butaiyo Nusa. Tim investigasi telah melakukan penelusuran untuk mengungkap adanya faktor kelalaian sehingga menyebabkan nyawa orang melayang. 

    Ketua Tim Investigasi Joni Apriyanto, Jumat (27/9/2025) mengatakan, pihaknya telah melakukan penelurusan dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap perlu dimintai keterangan, dan memberikan rekomendasi atas hasil pencarian fakta atas kejadian tersebut.

    Joni mengatakan Tim Investigasi telah melakukan penelusuran mendalam terkait dengan Kepanitiaan Pendidikan Dasar Mahasiswa Pecinta Alam Butaiyo Nusa (BTN) Fakultas Ilmu Sosial UNG.

    Tim melakukan wawancara, klarifikasi kepada peserta diksar Mapala, panitia, pengurus dan pejabat terkait di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNG, melakukan analisis data melalui penyusunan hasil kronologi kejadian, identifikasi faktor penyebab, hingga konfrontir silang kepada semua unsur yang diperiksa,

    “Adapun hasil dari investigasi yaitu mulai dari aspek administratif, surat izin kegiatan tidak ada, dan tidak mencantumkan rencana mitigasi risiko,” katanya.

    Selanjutnya Fakultas mengeluarkan surat keputusan pembentukan kepanitiaan diksar yang ditandatangani oleh Dekan FIS, sebagai dasar pemberian bantuan/dana kepada panitia. 

    “Fakultas tidak mengeluarkan surat izin apapun pada kegiatan yang dilaksanakan di luar Kampus,” kata Joni.

    Hasil temuan lainnya yaitu aspek manajerial dan pengawasan, di mana tidak ada proses pengawasan dari pihak Fakultas, karena kegiatan luar ruangan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Fakultas.

    “Selanjutnya tim menemukan jika standar operasional Mapala tidak dijalankan secara disiplin,” ujar Joni.

    Untuk itu, Tim Investigasi merekomendasikan, penataan dan penguatan kembali regulasi mengenai standar keselamatan pada kegiatan mahasiswa di lingkungan UNG, penonaktifan/pembekuan kegiatan Mapala Butaiyo Nusa dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

    Selanjutnya memberikan sanksi tegas kepada Ketua Mapala Butaiyo Nusa dan panitia pelaksana diksar Mapala Butaiyo Nusa, yakni skorsing dua semester. Jika terbukti ada tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan pemecatan.

    “Tim juga memberikan sanksi keras sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pimpinan fakultas, sebagai bentuk pertanggungjawaban moril atas insiden tersebut serta mendukung penuh proses hukum yang sementara dilakukan oleh pihak Kepolisian dan membantu pihak Kepolisian jika diperlukan hal-hal terkait dengan proses penyelidikan,” katanya.

  • Video: Wamen PKP Soroti Peran Tapera dan Perumnas di Sektor Perumahan

    Video: Wamen PKP Soroti Peran Tapera dan Perumnas di Sektor Perumahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan kunci solusi backlog perumahan ada pada dua hal utama: pembiayaan jangka panjang dan lembaga penyedia rumah.

    Menurut Fahri, Tapera memiliki peran penting sebagai lembaga pembiayaan karena dibentuk melalui undang-undang sehingga tidak bisa dibubarkan maupun bangkrut. Tapera akan menjadi pusat sistem antrean masyarakat untuk rumah subsidi. Sementara itu, Perumnas berfungsi sebagai lembaga penyedia atau “bulog perumahan” yang memastikan suplai rumah stabil. Dalam ekosistem ini, perbankan seperti BTN juga bisa diberdayakan sebagai mitra pembayaran cicilan, meski di beberapa negara modelnya langsung melalui lembaga penyedia rumah.

    Fahri menjelaskan, kolaborasi Tapera, perbankan, dan Perumnas akan menciptakan ekosistem perumahan sosial yang tidak hanya menyediakan rumah murah dan sehat, tetapi juga memberi fleksibilitas. Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (24/09/2025).

  • Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Jakarta (ANTARA) – Sebesar 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum serta jasa-jasa lainnya termasuk kesenian dan rekreasi.

    “Sektor jasa semakin berperan penting bagi Jakarta,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono di Jakarta, Selasa.

    Sebagai motor perekonomian Jakarta, pangsa sektor jasa mencapai 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta.

    Dia dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” menyampaikan adapun sebagian besar lapangan usaha tersebut tercakup dalam dua sektor utama.

    Yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif yang apabila keduanya digerakkan akan memunculkan “multiplier effect” (efek berganda) yang besar.

    Sakti mencontohkan kegiatan pada Juni lalu, yakni “BTN Jakarta International Marathon” (JAKIM) memberikan nilai tambah ekonomi dengan kisaran sebesar Rp55,72 miliar dan melibatkan kurang lebih 1.081 tenaga kerja.

    “Mungkin kalau kita dalami efek multiplier itu lebih besar jadi sifatnya masih assessment (penilaian) yang belum terlalu mendalam,” kata Sakti.

    Dia mengatakan, potensi Jakarta secara khusus di bidang pariwisata antara lain ditopang budaya Betawi yang berakulturasi dengan kemajemukan masyarakat Jakarta. Kemudian keindahan alam baik di daratan maupun di Kepulauan Seribu.

    Selain itu, adapula serta kekayaan bangunan warisan (heritage) yang beragam berpadu infrastruktur modern yang terus berkembang.

    Sementara dari sisi industri kreatif, seperti film, musik dan fesyen menjadikan Jakarta berpotensi setara dengan negara tetangga. Misalnya Singapura sebagai pusat lahirnya tren baru di kawasan.

    Tak kalah pentingnya, Jakarta berada di garda terdepan untuk implementasi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia.

    “Penerapan yang kami coba terus hadirkan dengan QRIS dan BI Fast dapat terintegrasi di berbagai merchant dalam rangka meningkatkan kenyamanan para wisatawan,” ujar Sakti.

    Dia menambahkan, ekosistem kreatif juga ditopang oleh perkembangan “start-up” digital, platform “e-commerce” serta promosi pariwisata berbasis media sosial yang semakin masif.

    Menurut dia, faktor-faktor tersebut diyakini dapat menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya.

    Namun demikian, Sakti mengakui masih banyak area yang perlu didorong untuk diperbaiki sehingga kontribusinya ke depan akan semakin besar bagi perekonomian Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mempengaruhi pergerakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

    “Barangkali ini bisa mempengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan, karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi,” ujar Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS di Jakarta, Senin.

    Selain itu, Didik mengatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke Himbara akan mampu memperkuat likuiditas perbankan.

    “Kami tentu saja mendukung langkah dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan atau menempatkan dananya pada perbankan untuk memperkuat likuiditas perbankan,” ujar Didik.

    Seiring adanya penempatan dana dari Kementerian Keuangan, menurutnya, bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank diperkirakan dapat berkurang.

    Dari sisi sektor riil, Ia mengatakan pekerjaan dari perbankan adalah untuk menemukan sektor-sektor mana yang layak dibiayai.

    “Bagaimana pun kan dia harus melempar ke dalam penyaluran kredit,” ujar Didik.

    Seiring adanya biaya pada dana yang ditempatkan itu, lanjutnya, perbankan akan menyalurkan dana tersebut pada penyaluran kredit untuk mendapatkan surplus dari bunga.

    “Kami sih tetap berharap pemberian kredit itu tetap berdasarkan asas-asas yang sehat, sehingga ke depan tidak menjadi NPL yang memberatkan kondisi keuangan bank,” ujar Didik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan detail pengalihan dana senilai Rp200 triliun untuk Himbara, yang disalurkan ke sebanyak lima bank, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI.

    Dari kelima bank itu, Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan porsi paling besar, yakni masing-masing senilai Rp55 triliun.

    Kemudian, diikuti oleh BTN yang mendapat injeksi senilai Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memastikan dokumen petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan telah rampung dibentuk.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menuturkan dokumen tersebut baru saja selesai dibuat dan siap untuk disosialisasikan kepada seluruh bank penyalur KUR perumahan nantinya.

    “Ada juknis-juknis yang juga kita sudah jadi. Kita juga bersama dari Kementerian Keuangan sudah konsinyering untuk SIKP-nya [Sistem Informasi Kredit Program],” jelasnya saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (21/9/2025).

    Sri menjelaskan, Juknis penyaluran KUR Rp130 triliun itu mengatur mengenai sejumlah regulasi yang belum termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan KUR.

    Salah satunya, mengatur secara lebih rigid mengenai kategori penerima manfaat yang akan menerima kucuran Kredit. Hal itu dilakukan guna memastikan kredit yang disalurkan tetap dalam kondisi sehat.

    “Jadi ada lah, mulai dari masalah pengajuannya, terus yang disebut dengan mendukung usaha itu apa aja, gitu kan diatur dalam juknis,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu mengungkap pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor Perumahan. 

    Padahal, pemerintah sebelumnya menyebut hendak menyalurkan KUR perumahan pada akhir bulan September 2025. Di mana, dokumen petunjuk teknis itu semestinya diterbitkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Yang namanya penyaluran KUR ada dua yang perlu jadi perhatian. Pertama, kementerian teknis bikin juknis dalam hal ini PKP, nah itu kita tunggu. Jangan sampe saya biayain tapi dengan juknisnya nggak cocok,” kata Nixon saat ditemui di Kampung Bandan, Rabu (17/9/2025). 

    Selain itu, Nixon juga menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat instruksi kapan KUR tersebut perlu dilakukan. Terlebih, hingga saat ini Peratuan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR Perumahan juga belum resmi diundangkan.

    “Kedua [masih menunggu] Permen Keuangan penggunaan anggarannya, tata cara subsidi. Ya memang sudah ada KUR, tapi kan ini apakah sama dengan KUR yang lain, itu kan kita nunggu itu ya. Jadi Permenko-nya sudah ada, tapi dua instrumennya itu kita. Mudah-mudahan dalam waktu segera keluar,” jelasnya.

  • Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak berbagai informasi tentang BSU Rp600.000 bulan September 2025 di bawah ini terkait cara daftar, syarat, dan cek status.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Jika berkaca pada skema BSU sebelumnya, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU Rp600.000.

    Sebab salah satu syarat utama mendapatkan BSU Rp600.000 adalah sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Umum Penerima BSU:

    Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

    – Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

    – Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    – Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

    – Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Cara Daftar BSU Rp600.000 September 2025 ada di halaman selanjutnya…

  • Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berencana menambah dua jaringan kantor di Provinsi Aceh, sejalan kesiapan arah transformasi bisnis menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan BTN Syariah telah memiliki total 110 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

    Dua jaringan baru di Aceh tersebut terletak di Meulaboh dan Langsa.

    “Kami akan menambah 2 jaringan kantor BTN Syariah di Aceh. Saat ini kami sudah punya di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan akan tambah di Meulaboh dan Langsa. Dan, kami akan perbanyak outlet digital store juga,” tutur Hirwandi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan usai menjadi bank umum syariah, BSN juga akan berinovasi di tengah era disrupsi digital dengan meluncurkan mobile banking Bale Syariah.

    Layanan ini diharapkan akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan beragam transaksi keuangan dengan prinsip syariah yang berkah dan amanah.

    Selain Bale Syariah, UUS BTN atau BSN juga akan mengembangkan bisnisnya ke lini pembiayaan emas, tabungan emas, tabungan wakaf, tabungan infak, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, serta pembiayaan multimanfaat dan multijasa.

    “BTN Syariah pada akhir tahun ini akan bertransformasi menjadi bank umum syariah bernama BSN, sehingga akan bisa berkembang jauh lebih cepat. Selain tetap menjalankan core business di bidang pembiayaan perumahan, kami juga akan mengembangkan beragam produk dan layanan perbankan syariah termasuk membiayai sektor-sektor yang bisnisnya sedang tumbuh,” jelas Hirwandi.

    Pada Sabtu (20/9), aplikasi MyUSK diluncurkan yang mana BTN Syariah bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu channel pembayaran untuk setiap transaksi di aplikasi tersebut.

    Selain mendukung USK melalui layanan perbankan syariah yang mumpuni, Hirwandi juga memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa kampus terbesar di Aceh tersebut agar adaptif di tengah disrupsi digital.

    Sementara itu, hingga Juni 2025, BTN Syariah mencatatkan aset senilai Rp65,56 triliun atau naik 18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Per Juni 2025, BTN Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp48,46 triliun atau naik 17 persen yoy dan menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp55,23 triliun atau tumbuh 19,8 persen.

    Dengan kinerja tersebut, UUS BTN ini meraih laba bersih sebanyak Rp401 miliar atau tumbuh 8,3 persen yoy pada Juni 2025.

    Adapun, hingga kini proses spin-off BTN Syariah ditargetkan akan rampung pada akhir 2025. Usai spin-off, BTN Syariah akan bergabung dengan BSN dan berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa penyaluran dana pemerintah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus menyasar sektor usaha-usaha produktif menengah ke bawah atau UMKM.

    Sebab jika dana tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh sektor korporasi, menurut dia, tidak akan menimbulkan dampak ekonomi ke bawah secara signifikan. Maka dari itu, dia meminta agar Menteri Keuangan juga menerbitkan panduan atas kebijakan itu.

    “Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa kebijakan Purbaya tersebut tidak ada masalah dari sisi peraturan perundang-undangan. Sebab, kata dia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang-Undang (UU) APBN tahun 2025.

    Dalam UU tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk disimpan selain di Bank Indonesia. Dalam hal ini, dana SAL bisa dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan badan hukum yang memiliki penugasan.

    “Sehingga penempatan Rp200 triliun itu bagi DPR no issue. Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencairkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (12/9).

    Kelima bank itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai dana masing-masing sebesar Rp55 triliun.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp10 triliun.

    Purbaya menjelaskan dana yang disalurkan ke BSI lebih kecil dibandingkan empat bank lainnya mengingat ukuran bank yang juga relatif lebih kecil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.