BUMN: BTN

  • Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program magang untuk lulusan baru alias fresh graduate perguruan tinggi. Pemerintah juga telah menentukan timeline alias lini masa tahap pertama program magang fresh graduate itu.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan, dimulai pada 15 Oktober 2025 dan berakhir pada Maret 2026. Nantinya, pendaftaran bisa dilakukan melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).

    Dia menjelaskan lini masa program magang fresh graduate terdiri dari dua tahapan. Pertama pada 1—7 Oktober 2025, perusahaan yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) mengunggah kebutuhan magangnya dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah.

    “[Persyaratannya] bahwa perusahaan harus menyiapkan mentornya, perusahaan kemudian harus spesifik nanti bagaimana yang ditawarkan itu adalah memang memberikan kesempatan untuk kemudian mengembangkan kompetensi, dan ada sertifikat magang sesudah dilaksanakan,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Rabu (1/10/2025).

    Kedua, 7—13 Oktober 2025 menjadi kesempatan calon peserta magang untuk melakukan pendaftaran dengan memilih posisi-posisi mana yang tersedia. Yassierli menjelaskan tidak ada persyaratannya karena data di SIAPkerja sudah terintegrasi dengan Kemendiktisaintek.

    “Jadi kami sudah punya data satu tahun terakhir lulusan siapa saja, sehingga cukup mencocokkan nanti ketika mereka register akun SIAPkerja,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan kuota untuk tahap pertama sebanyak 20.000 peserta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kuotanya akan terus ditambah menjadi 100.000 peserta.

    Pemerintah, sambung Yassierli, akan berusaha untuk membaginya proporsional peserta magang untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut.

    Sebelumnya, Airlangga sempat menyebutkan bahwa peserta magang bisa mendapatkan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Hanya saja ketika dikonfirmasi lagi, Yassierli memastikan bahwa peserta akan mendapatkan gajinya sesuai upah minimum kota/kabupaten di tempat mereka magang.

    Sementara dalam Pasal 11 ayat (3) Permenaker No. 8/2025 hanya dijelaskan bahwa besaran uang saku peserta magang itu akan ditentukan oleh menteri. Sementara Pasal 13 menjelaskan bahwa uang saku akan disalurkan melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BSI.

    Dalam Permenaker 8/2025 juga ditegaskan peserta magang akan didaftarkan pada jaminan sosial ketenagakerjaan (kecelakaan kerja & kematian). Perusahaan juga wajib melakukan evaluasi bulanan dan memberi sertifikat setelah selesai, sementara itu peserta wajib melaporkan aktivitas harian melalui SIAPkerja.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

  • Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan perusahaan BUMN dan swasta terdaftar menjadi penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang diinisiasikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.  

    Merujuk informasi dari situs maganghub.kemnaker.go.id, Minggu (5/10/2025) pukul 10.50 WIB, setidaknya terdapat 544 perusahaan BUMN dan swasta yang telah masuk dalam daftar penyelenggara program magang tersebut. 

    Sejumlah BUMN yang membuka lowongan magang bagi fresh graduate pada program tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, PT INKA, PT KAI, Jasamarga dan lainnya. 

    Sementara itu, perusahaan swasta yang ikut menyelenggarakan lowongan magang ini yaitu BTPN, Toyota, Sanken, Mustika Ratu, Garuda Food, Amaris Hotel, Nadesico Nickel Industry, PT Homeware International Tbk., PT Nutrifood dan lainnya. 

    Untuk diketahui, program ini merupakan bagian dari delapan paket akselerasi ekonomi yang dirilis pemerintah pada kuartal III/2025 ini. Adapun, program ini ditargetkan untuk fresh graduate diploma dan sarjana guna memiliki pengalaman kerja hingga menciptakan lapangan pekerjaan. 

    Jadwal Pendaftaran Magang Fresh Graduate

    Dalam situs tersebut diumumkan bahwa pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan akan berakhir pada 7 Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran peserta pemagangan fresh graduate mulai 7-12 Oktober 2025. 

    Selanjutnya, seleksi hingga pengumuman peserta pemagangan akan dimulai pada 13 Oktober-14 Oktober 2025. Adapun, pelaksanaan magang akan dimulai pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. 

    Cara Daftar Program Magang

    Untuk mengikuti program tersebut, peserta harus mendaftarkan diri lewat platform SIAPkerja. Calon pelamar diminta membuka akun dengan memberikan informasi berupa NIK dan nama lengkap, serta kelengkapan informasi data diri. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah melakukan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas program magang fresh graduate tersebut pada Senin (30/9/2025) lalu. 

    “Program magang itu disiapkan di [platform] SIAPkerja, dan SIAPkerja itu tadi features-nya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa launching tanggal 15 Oktober,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (30/9/2025). 

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan. Diharapkan, masing-masing perusahaan bisa memaparkan jumlah lowongan kerja yang diperlukan untuk diisi oleh para fresh graduate.

    Pemerintah akan terus menambah kuota peserta program magang fresh graduate hingga 100.000 orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari yang angka awal yang diumumkan pemerintah. 

    Dalam pengumuman awal pada 15 September lalu, Airlangga mengungkapkan penerima manfaat program magang fresh graduate itu hanya 20.000 orang. 

    Hanya saja, pemerintah menyiapkan opsi perluasan jumlah peserta apabila minat dari lulusan maupun kebutuhan dunia usaha meningkat. 

    “Ini per batch 20.000 [penerima manfaat] sampai dengan Maret [2026]. Namun apabila demand-nya meningkat, pemerintah akan terus dorong lagi sampai dengan 100.000,” kata Airlangga ketika memberi sambutan di Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

  • Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp600.000 dari pemerintah hingga kini belum diketahui apakah akan dicairkan pada Oktober 2025 ini.

    Namun, calon penerima yang berhak bisa mengeceknya secara berkala.

    Penerima yang berkhal adalah pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

    Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

    Syarat Penerima BSU 2025

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Langkah Pengecekan 

    Kemnaker

    1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
    2. Cek NIK Penerima

    Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Aplikasi BPJSTK Mobile

    Peserta harus mengunduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
    Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.
    Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
    Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
    Kemudian pilih di “Kartu Digital”.
    Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).

    BPJS Ketenagakerjaan

    Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:

    Masuk ke
    Pilih menu registrasi
    Isi formulir sesuai dengan data.
    Nomor KPJ Aktif
    Nama
    Tanggal lahir
    Nomor e-KTP
    Nama ibu kandung
    Nomor ponsel dan email.
    Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.
    PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.

    Cara Mencairkan BSU Rp600 ribu

    Cek Saldo BPJS via SMS 2757 **

    Ketik pada layar HP berupa:
    Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) , kemudian kirim SMS ke 2757

    Setelah itu, akan menerima balasan SMS dari BPJS yang berisi ucapan terima kasih dan nomor ID
    Setelah mendapatkan ID, cek saldo JHT dengan membalas sms tersebut dengan format SALDO(spasi)NOMOR PESERTA, kirim ke 2757.
    Tunggu sebentar, dan langsung menerima balasan berisi saldo JHT

    Cara mencairkan dana BSU Rp600 ribu di aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Buka aplikasi dan klik ikon huruf “i” (oranye) di pojok kanan bawah
    Pilih menu “Bantuan Sosial”
    Pada kolom Jenis Bantuan, pilih “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”
    Masukkan NIK KTP, lalu klik “Cek Status Penerima”
    Jika terdaftar, unggah foto e-KTP
    Lengkapi data pribadi sesuai KTP
    Klik “Lanjutkan” dan simpan QR Code yang muncul
    QR Code ini adalah bukti resmi untuk mencairkan BSU di kantor pos

    Cara Mencairkan Dana BSU Rp600 Ribu di Kantor Pos

    Datang langsung ke kantor pos sesuai domisili (tidak boleh diwakilkan)
    Ambil nomor antrean khusus BSU
    Serahkan dokumen: KTP, KK, QR Code, dan nomor HP aktif
    Petugas akan melakukan verifikasi data
    Jika lolos verifikasi, kamu akan menerima uang tunai Rp600.000 langsung di tempat

    Cara Mencairkan BSU di Bank Himbara

    Dana BSU otomatis masuk ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) yang terdaftar.
    Cek saldo melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.
    Jika dana sudah masuk, penerima bisa langsung menarik tunai melalui ATM atau teller.

  • 500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 500 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, termasuk pengusaha material dan penyedia jasa konstruksi, mengikuti sosialisasi Kredit Program Perumahan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tomy Fudihartono, mengatakan sosialisasi ini ditujukan para pelaku usaha agar dapat mengajukan kredit perumahan melalui fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) Perumahan.

    “Sosialisasi ini untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengakses kredit perumahan dengan memanfaatkan KUR Perumahan,” ujar Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia itu diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini KUR hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan usaha, misalnya memperluas tempat usaha,” tambahnya.

    Menurut Tomy, terdapat empat bank pendukung dalam program tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI. Keempat bank itu mendapat subsidi bunga dari pemerintah pusat sekitar 1–5% untuk mendukung kebijakan kredit program perumahan (KPP).

    Dia berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga hasil usahanya lebih optimal. “Contohnya, yang tadinya tempat masak terbatas, dengan adanya KUR ini otomatis bisa lebih luas dan berkembang,” ucap Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyebutkan program KUR khusus sektor perumahan ini merupakan yang pertama kalinya digelar. Dalam sosialisasi tersebut, peserta yang berminat akan didata lebih lanjut agar dapat mengajukan kredit.

    “Jadi, bila bapak ibu pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usaha, atau membeli rumah lagi, bisa menggunakan kredit program perumahan ini dengan bunga hanya 6%,” jelas Sri.

  • Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan pengusaha material serta penyedia jasa konstruksi mengikuti Sosialiasasi Kredit Program Perumahan.

    “Sosialisasi ini adalah untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengajukan kredit perumahan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini, KUR itu hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa menjadi sarana dan prasarana permodalan, seperti meningkatkan tempat usahanya dan lain-lain,” ujar Tomy.

    Menurut dia, terdapat empat bank pendukung dalam program kredit tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI dan BSI. Keempat bank itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat sekitar 1-5 persen terhadap kebijakan peningkatan KUR atau Kredit Program Perumahan (KPP) itu sendiri.

    Dia pun berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana mereka sehingga hasil usahanya lebih baik lagi.

    “Contohnya, yang tadinya tempat masaknya terbatas, dengan adanya atau mengikuti KUR ini otomatis bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan program KUR khusus sektor perumahan itu baru pertama kali diadakan.

    Dalam sosialisasi program tersebut, dia menuturkan jika ada peserta yang tertarik, maka akan dilakukan pendataan sehingga dapat mengambil kredit tersebut.

    “Jadi, bila bapak ibu para pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usahanya, mau beli rumah lagi, itu bisa dengan kredit program perumahan ini dengan bunga 6 persen saja,” ungkap Sri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dunia kerja Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun di tengah pemulihan industri global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, sehingga penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi perlu terus diperluas.

    “Ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan hanya bisa terwujud bila dibangun atas dasar saling percaya dan kolaborasi,” ucap Yassierli dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

    Hal itu disampaikan pada saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja BTN di Jakarta, Kamis (2/10).

    Ia juga menekankan pentingnya dunia kerja yang inklusif. Baginya, penyandang disabilitas harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi nyata dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

    Selain kompetensi dan inklusi, dinamika hubungan industrial juga menjadi isu penting. Yassierli menilai persoalan upah minimum, PHK, hingga diskriminasi di tempat kerja hanya bisa diselesaikan melalui hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan transformatif.

    Ia mengingatkan, strategi menghadapi masa depan tidak cukup meniru praktik negara lain. Indonesia harus membangun future practice berbasis kearifan lokal seperti gotong royong dan hubungan industrial Pancasila.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengapresiasi langkah BTN yang berhasil merampungkan PKB bersama serikat pekerja.

    “Serikat pekerja jangan hanya dikenal karena aksi demonstrasi, tapi juga harus menjadi champion produktivitas dan K3. Sinergi semacam ini akan mempercepat pergerakan roda ketenagakerjaan nasional,” ungkapnya.

    “BTN tidak hanya bicara pembiayaan rumah, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu yang menjadi nilai tambah perusahaan di masa depan,” ujar Nixon.

    Adapun Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Rizky Novriady, menyampaikan bahwa perundingan PKB berlangsung harmonis dan penuh kekeluargaan.

    “Transformasi BTN dalam lima tahun terakhir telah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Transformasi Human Capital kini juga menyentuh aspek sosial demi terciptanya dunia kerja yang adil dan produktif,” tutur Rizky.

    (ega/ega)

  • Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kapan pencairan terbaru bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

    Sebelumnya pada September lalu, BSU diperkirakan akan kembali digulirkan oleh pemerintah untuk para pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/9), dikutip dari Antaranews.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Terakhir, penyaluran BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan BSU akan kembali dicairkan.

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan Oktober 2025 dicairkan oleh pemerintah.

    Oleh sebab itu, hingga saat ini pencairan BSU masih menunggu pengumuman dan informasi resmi dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Pekerja diimbau rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun pada aplikasi tersebut
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mengurangi backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 9,9 juta. Selain menggeber program rumah subsidi, pemerintah juga akan menambah jumlah perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

    RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Ciri dari RLTH adalah rumah tidak memiliki konstruksi bangunan yang laik, hingga luas rumah tidak sesuai standar perorangan.

    Tinggal di hunian terkategori RLTH tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa membahayakan kesehatan dan keamanan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Bapak Presiden ada backlog 9,9 juta caranya rumah subsidi. Bapak naikkan 220 ribu per tahun belum 1 tahun presiden sudah naik 350 ribu. RTLH 26 juta, kami terima kasih ke DPR, kami ada 50 ribu untuk renovasi (tahun ini). Tahun depan 400 ribu RTLH akan kami renovasi. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di acara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan agenda pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

    “Terima kasih atas semuanya. Kepada Gubernur BI. Terima kasih Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Jaksa Agung,” ucapnya.

    Sementara itu soal rumah subsidi, Ara mengungkapkan kalau Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima manfaat paling banyak. Ini disebabkan karena Jabar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “Kami laporkan Jabar paling besar nomer 1. Kabupaten terbesar Bekasi dan Bogor. Bank BTN paling banyak,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Bisnis.com, SURABAYA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Proyek pabrik pupuk ini disebut sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk nasional.

    Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pada 2023 lalu, 8 Bank telah menyatakan komitmennya berupa kredit sindikasi senilai Rp9,32 triliun. Delapan bank yang terlibat saat itu antara lain BNI, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank Sumsel Babel (BSB). 

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (26/9/2025).

    Rahmad menjelaskan, pembangunan Pusri IIIB merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Strategi revitalisasi dilakukan melalui modernisasi fasilitas produksi yang sudah beroperasi sejak 1970-an dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi.

    Dengan kapasitas produksi dirancang sekitar 907.000 ton urea dan 660.000 ton amonia per tahun, Pusri IIIB diharapkan dapat menggantikan kontribusi pabrik lama yang sudah menurun kinerjanya akibat faktor usia. Modernisasi ini juga penting untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan dan mengamankan pasokan pupuk nasional dalam jangka panjang.

    “Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.

    Menurut Rahmad, dari total 15 pabrik urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menyebabkan rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global yang berkisar 24–25 MMBTU. Bahkan, pada delapan pabrik tertua, konsumsi gas bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton urea.

    “Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” ujarnya.

    Karena itu, revitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pabrik tua yang tidak efisien. Melalui proyek Pusri IIIB dan modernisasi lainnya, konsumsi gas di seluruh grup Pupuk Indonesia ditargetkan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Penurunan ini akan menghemat biaya produksi secara signifikan, memperbaiki margin keuntungan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    “Pak Prabowo menempatkan bahwa ketahanan pangan sebagai sebuah fundamental utama dan kami sangat bersemangat untuk bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan permintaan pupuk yang terus meningkat—mencapai lebih dari 9 juta ton per tahun untuk kebutuhan pertanian dalam negeri. Kehadiran Pusri IIIB diyakini dapat menjadi salah satu penopang utama kebijakan tersebut.

    Pupuk Indonesia sendiri saat ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pupuk nasional dengan total kapasitas produksi urea mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun.