Xcloud.id

BUMN: BTN

  • Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang gagal disalurkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bank yang serapannya masih rendah adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Purbaya mengatakan BTN mendapatkan jatah Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Melihat kondisi terkini, serapannya kemungkinan hanya Rp 10 triliun dan Rp 15 triliun sisanya akan didistribusikan ke bank lain.

    “Kita perkirakan dengan keadaan sekarang, dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 (triliun). Mungkin Rp 15 (triliun) saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa setiap juga,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Padahal, kata Purbaya, BTN menjadi bank yang paling optimistis untuk menyerap penempatan dana, namun kenyataannya berbeda.

    “Seingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari Rp 25 triliun itu kurang, sebentar lagi akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Purbaya masih menanti hasil pertemuan dengan pimpinan BTN untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

    “Saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 (triliun) kan terlalu kecil. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti ya seperti apa kondisinya,” jelas Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan rapor sementara terkait penempatan dana pemerintah di lima bank yang dilakukan sejak 12 September 2025. Per 9 Oktober 2025, BTN memiliki serapan paling rendah yakni 19% dari penempatan dana Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun.

    Kemudian realisasi BNI 50% dari dana Rp 55 triliun, BSI 55% dari dana Rp 10 triliun, BRI 62% dari Rp 55 triliun, serta Bank Mandiri 74% dari Rp 55 triliun.

    Simak juga Video ‘Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang’:

    (aid/ara)

  • Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang ada di lima bank milik negara, jika dana tersebut tidak terserap. Rencananya, dana itu akan dialihkan ke beberapa bank daerah.

    “Kalau saya datang ke satu bank, ada berapa kasih Rp 25 triliun nggak bisa abisin kan. Saya akan pindah ke bank yang lain aja,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Centre, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya mengungkapkan dua bank yang disasar yakni Bank Jatim, Bank BPD DKI dan Bank Jakarta. Alasannya, kedua bank tersebut memiliki dukungan yang kuat. “Mungkin itu realitas saya utama, kenapa? Karena backing mereka kuat, jadi nggak akan ada apa-apa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum akan menyalurkan likuiditas ke perbankan swasta. Saat ini perbankan milik pemerintah akan menjadi fokus utama.

    Menurutnya, dana pemerintah yang ditempatkan di bank pemerintah nantinya akan otomatis menyebar secara tidak langsung ke bank swasta dan sistem perekonomian.

    “Kan saya lihat sekarang di kursus sistem perekonomian bertambah dan bunga pasar secara keseluruhan menurun kan. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan. Menurunkan, menambah liquid di pasaran, menurunkan bunga, dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” jelas Febrio.

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.

     

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapat Rp 55 T dari Pemerintah, Bank Mandiri Salurkan 63% ke Sektor Padat Karya

    Dapat Rp 55 T dari Pemerintah, Bank Mandiri Salurkan 63% ke Sektor Padat Karya

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan realisasi penempatan dana pemerintah senilai Rp 55 triliun. Sampai akhir September 2025, tercatat 63% atau sebesar Rp 34,5 triliun telah berhasil disalurkan.

    Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan dana itu difokuskan untuk memperkuat industri padat karya yang berorientasi ekspor, sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, serta menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah termasuk UMKM.

    “Melalui pembiayaan ini, Bank Mandiri berkomitmen membantu jutaan pelaku usaha agar terus tumbuh, naik kelas, dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh,” kata Novita dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, realisasi itu mencerminkan kepercayaan pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir di tengah pelaku usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

    “Bank Mandiri optimis dapat menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100% pada akhir tahun ini dengan prioritas pada sektor dan industri padat karya, serta UMKM yang terbukti mampu menjadi penopang kehidupan ekonomi keluarga di berbagai wilayah Indonesia,” tutur Novita.

    Lebih lanjut, Novita menambahkan bahwa pihaknya turut menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis lainnya seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.

    Fokus pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi, serta penguatan industri nasional berbasis nilai tambah domestik.

    “Dengan tambahan penempatan dana Kementerian Keuangan sebesar Rp 55 triliun, kapasitas pembiayaan Bank Mandiri semakin solid sehingga mampu mengakselerasi sektor-sektor prioritas,” tambahnya.

    Bank berkode emiten BMRI ini memastikan pembiayaan akan tersalurkan tepat sasaran. “Dengan akselerasi, sinergi dan komitmen yang konsisten, kami meyakini langkah ini menjadi bukti nyata peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan yang tidak hanya mendukung korporasi besar, tapi juga memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pertumbuhan nasional,” pungkas Novita.

    Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana senilai Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Selain Bank Mandiri, ke BNI dan BRI diberikan Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    Lihat juga Video: Prabowo Perintahkan Agar Perizinan Sektor Padat Karya Dipermudah

    (aid/ara)

  • Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Jakarta –

    Program magang yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera dimulai. Dalam program ini, pemerintah memastikan memberikan kompensasi yang layak kepada para peserta magang yang lolos seleksi. Lantas bagaimana skema pemberiannya?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan anggaran pemberian uang saku peserta magang diberikan langsung oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    “Untuk anggarannya sendiri diberikan oleh pemerintah dengan tata cara tercantum pada Permenaker Nomor 8 tahun 2025,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Shinta menjelaskan pasal 13 dalam beleid tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan menyalurkan upah dalam program tersebut melalui bank penyalur. Adapun bank penyalurnya merupakan bank Himbara, seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, hingga BSI.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang anggaran untuk pemberiannya disediakan oleh pemerintah dengan rata-rata uang saku Rp 3,3 juta. Selain itu, Sarman menyebut pemerintah juga menyediakan jaminan sosial sebesar Rp 16.800 selama enam bulan.

    “Adapun teknis pembayaran uang saku tersebut tentu akan kami serahkan ke kebijakan pemerintah. Seyogyanya agar tidak memerlukan birokrasi lebih baik uang saku tersebut langsung dibayarkan oleh pemerintah ke rekening masing-masing peserta magang, tidak perlu melalui perusahaan tempat magang,” ujar Sarman kepada detikcom

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Agung Nur Rohmad menerangkan upah dalam program tersebut langsung ditransfer dari KPPN melalui Himbara.

    “Iya (dari pemerintah langsung ke peserta magang) dari KPPN melalui bank himbara ke peserta magang,” ujar Agung kepada detikcom.

    Dalam beleid Permenaker 8/2025 pasal 13, proses penyaluran upah dalam program magang oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dana dari bank penyalur kepada rekening peserta.

    “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyalurkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Peserta Pemagangan melalui Bank Penyalur,” tulis pasal 13 ayat 1.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peserta magang menerima upah dikirim lewat Himbara. Untuk itu, ia mendorong agar peserta magang mempunyai rekening bank Himbara.

    “Jadi nanti sesudah mereka mendaftar, diterima, nanti diumumkan kerja, nanti honornya dikirim ke rekening masing-masing. Dan diusulkan mereka mempunyai bank Himbara, akun di bank Himbara,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    (rea/rrd)

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program magang untuk lulusan baru alias fresh graduate perguruan tinggi. Pemerintah juga telah menentukan timeline alias lini masa tahap pertama program magang fresh graduate itu.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan, dimulai pada 15 Oktober 2025 dan berakhir pada Maret 2026. Nantinya, pendaftaran bisa dilakukan melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).

    Dia menjelaskan lini masa program magang fresh graduate terdiri dari dua tahapan. Pertama pada 1—7 Oktober 2025, perusahaan yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) mengunggah kebutuhan magangnya dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah.

    “[Persyaratannya] bahwa perusahaan harus menyiapkan mentornya, perusahaan kemudian harus spesifik nanti bagaimana yang ditawarkan itu adalah memang memberikan kesempatan untuk kemudian mengembangkan kompetensi, dan ada sertifikat magang sesudah dilaksanakan,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Rabu (1/10/2025).

    Kedua, 7—13 Oktober 2025 menjadi kesempatan calon peserta magang untuk melakukan pendaftaran dengan memilih posisi-posisi mana yang tersedia. Yassierli menjelaskan tidak ada persyaratannya karena data di SIAPkerja sudah terintegrasi dengan Kemendiktisaintek.

    “Jadi kami sudah punya data satu tahun terakhir lulusan siapa saja, sehingga cukup mencocokkan nanti ketika mereka register akun SIAPkerja,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan kuota untuk tahap pertama sebanyak 20.000 peserta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kuotanya akan terus ditambah menjadi 100.000 peserta.

    Pemerintah, sambung Yassierli, akan berusaha untuk membaginya proporsional peserta magang untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut.

    Sebelumnya, Airlangga sempat menyebutkan bahwa peserta magang bisa mendapatkan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Hanya saja ketika dikonfirmasi lagi, Yassierli memastikan bahwa peserta akan mendapatkan gajinya sesuai upah minimum kota/kabupaten di tempat mereka magang.

    Sementara dalam Pasal 11 ayat (3) Permenaker No. 8/2025 hanya dijelaskan bahwa besaran uang saku peserta magang itu akan ditentukan oleh menteri. Sementara Pasal 13 menjelaskan bahwa uang saku akan disalurkan melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BSI.

    Dalam Permenaker 8/2025 juga ditegaskan peserta magang akan didaftarkan pada jaminan sosial ketenagakerjaan (kecelakaan kerja & kematian). Perusahaan juga wajib melakukan evaluasi bulanan dan memberi sertifikat setelah selesai, sementara itu peserta wajib melaporkan aktivitas harian melalui SIAPkerja.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

  • Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan perusahaan BUMN dan swasta terdaftar menjadi penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang diinisiasikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.  

    Merujuk informasi dari situs maganghub.kemnaker.go.id, Minggu (5/10/2025) pukul 10.50 WIB, setidaknya terdapat 544 perusahaan BUMN dan swasta yang telah masuk dalam daftar penyelenggara program magang tersebut. 

    Sejumlah BUMN yang membuka lowongan magang bagi fresh graduate pada program tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, PT INKA, PT KAI, Jasamarga dan lainnya. 

    Sementara itu, perusahaan swasta yang ikut menyelenggarakan lowongan magang ini yaitu BTPN, Toyota, Sanken, Mustika Ratu, Garuda Food, Amaris Hotel, Nadesico Nickel Industry, PT Homeware International Tbk., PT Nutrifood dan lainnya. 

    Untuk diketahui, program ini merupakan bagian dari delapan paket akselerasi ekonomi yang dirilis pemerintah pada kuartal III/2025 ini. Adapun, program ini ditargetkan untuk fresh graduate diploma dan sarjana guna memiliki pengalaman kerja hingga menciptakan lapangan pekerjaan. 

    Jadwal Pendaftaran Magang Fresh Graduate

    Dalam situs tersebut diumumkan bahwa pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan akan berakhir pada 7 Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran peserta pemagangan fresh graduate mulai 7-12 Oktober 2025. 

    Selanjutnya, seleksi hingga pengumuman peserta pemagangan akan dimulai pada 13 Oktober-14 Oktober 2025. Adapun, pelaksanaan magang akan dimulai pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. 

    Cara Daftar Program Magang

    Untuk mengikuti program tersebut, peserta harus mendaftarkan diri lewat platform SIAPkerja. Calon pelamar diminta membuka akun dengan memberikan informasi berupa NIK dan nama lengkap, serta kelengkapan informasi data diri. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah melakukan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas program magang fresh graduate tersebut pada Senin (30/9/2025) lalu. 

    “Program magang itu disiapkan di [platform] SIAPkerja, dan SIAPkerja itu tadi features-nya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa launching tanggal 15 Oktober,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (30/9/2025). 

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan. Diharapkan, masing-masing perusahaan bisa memaparkan jumlah lowongan kerja yang diperlukan untuk diisi oleh para fresh graduate.

    Pemerintah akan terus menambah kuota peserta program magang fresh graduate hingga 100.000 orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari yang angka awal yang diumumkan pemerintah. 

    Dalam pengumuman awal pada 15 September lalu, Airlangga mengungkapkan penerima manfaat program magang fresh graduate itu hanya 20.000 orang. 

    Hanya saja, pemerintah menyiapkan opsi perluasan jumlah peserta apabila minat dari lulusan maupun kebutuhan dunia usaha meningkat. 

    “Ini per batch 20.000 [penerima manfaat] sampai dengan Maret [2026]. Namun apabila demand-nya meningkat, pemerintah akan terus dorong lagi sampai dengan 100.000,” kata Airlangga ketika memberi sambutan di Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

  • Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Link Daftar, Syarat dan Cara Mencairkan BSU Rp600 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah atau BSU Rp600.000 dari pemerintah hingga kini belum diketahui apakah akan dicairkan pada Oktober 2025 ini.

    Namun, calon penerima yang berhak bisa mengeceknya secara berkala.

    Penerima yang berkhal adalah pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

    Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

    Syarat Penerima BSU 2025

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Langkah Pengecekan 

    Kemnaker

    1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
    2. Cek NIK Penerima

    Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Aplikasi BPJSTK Mobile

    Peserta harus mengunduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
    Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.
    Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
    Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
    Kemudian pilih di “Kartu Digital”.
    Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).

    BPJS Ketenagakerjaan

    Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:

    Masuk ke
    Pilih menu registrasi
    Isi formulir sesuai dengan data.
    Nomor KPJ Aktif
    Nama
    Tanggal lahir
    Nomor e-KTP
    Nama ibu kandung
    Nomor ponsel dan email.
    Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN.
    PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.

    Cara Mencairkan BSU Rp600 ribu

    Cek Saldo BPJS via SMS 2757 **

    Ketik pada layar HP berupa:
    Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) , kemudian kirim SMS ke 2757

    Setelah itu, akan menerima balasan SMS dari BPJS yang berisi ucapan terima kasih dan nomor ID
    Setelah mendapatkan ID, cek saldo JHT dengan membalas sms tersebut dengan format SALDO(spasi)NOMOR PESERTA, kirim ke 2757.
    Tunggu sebentar, dan langsung menerima balasan berisi saldo JHT

    Cara mencairkan dana BSU Rp600 ribu di aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Buka aplikasi dan klik ikon huruf “i” (oranye) di pojok kanan bawah
    Pilih menu “Bantuan Sosial”
    Pada kolom Jenis Bantuan, pilih “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025”
    Masukkan NIK KTP, lalu klik “Cek Status Penerima”
    Jika terdaftar, unggah foto e-KTP
    Lengkapi data pribadi sesuai KTP
    Klik “Lanjutkan” dan simpan QR Code yang muncul
    QR Code ini adalah bukti resmi untuk mencairkan BSU di kantor pos

    Cara Mencairkan Dana BSU Rp600 Ribu di Kantor Pos

    Datang langsung ke kantor pos sesuai domisili (tidak boleh diwakilkan)
    Ambil nomor antrean khusus BSU
    Serahkan dokumen: KTP, KK, QR Code, dan nomor HP aktif
    Petugas akan melakukan verifikasi data
    Jika lolos verifikasi, kamu akan menerima uang tunai Rp600.000 langsung di tempat

    Cara Mencairkan BSU di Bank Himbara

    Dana BSU otomatis masuk ke rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) yang terdaftar.
    Cek saldo melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.
    Jika dana sudah masuk, penerima bisa langsung menarik tunai melalui ATM atau teller.