Xcloud.id

BUMN: BSI

  • Punya 7 Lini Usaha, Koperasi Merah Putih Bisa Monopoli Bisnis di Desa?

    Punya 7 Lini Usaha, Koperasi Merah Putih Bisa Monopoli Bisnis di Desa?

    Jakarta –

    Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di desa disebut dapat membuka peluang terjadinya monopoli pasar. Sebab, Kopdeskel Merah Putih dinilai akan menjadi distributor utama di desa.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan kehadiran Kopdeskel Merah Putih sama halnya dengan warung-warung di desa. Pria yang akrab disapa Zulhas ini juga memastikan masyarakat desa tidak perlu khawatir akan terjadinya monopoli.

    “Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,”‘ kata Zulhas dalam program detikSore, Senin (26/5/2025).

    Zulhas menerangkan, masyarakat bisa bebas memilih beli di mana saja. Bedanya, Kopdeskel Merah Putih ini menjual dengan harga yang lebih terjangkau lantaran memotong rantai distribusi yang panjang.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    “Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” terang Zulhas.

    Zulhas menerangkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program tersebut dapat menguntungkan. Untuk itu, Kopdeskel dirancang akan menjadi agen penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG 3 kg, serta sembako.

    “Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota. (Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” tambah Zulhas.

    Selain itu, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Zulhas menyebut pemerintah nanti akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjalankan rencana tersebut.

    Kemudian, Kopdeskel juga dapat menjadi koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga murah. Dalam hal ini, menurut Zulhas, dapat menekan rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal di desa.

    “Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, middle man, kemudian tengkulak-tengkulak,” imbuh Zulhas.

    Di sisi lain, Kopdeskel Merah Putih bisa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di desa apabila harganya sedang melejit. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih.

    (rea/eds)

  • Menelisik Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih

    Menelisik Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mengebut pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini diiringi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menginstruksikan peran kementerian/lembaga untuk mewujudkannya.

    Sejalan dengan itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Keppres tersebut mengatur tentang struktur satgas dari tingkat pusat hingga daerah, hingga sumber pendanaan kerja Satgas.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Satgas, didampingi empat wakil ketua terdiri dari Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Pembentukan Kopdes Merah Putih ini dinilai sebagai solusi yang menjawab permasalahan ekonomi di desa.

    Dalam kesempatan dengan detikSore, Zulhas buka-bukaan mengenai progres terkini Kopdeskel Merah Putih. Tidak hanya itu, Zulhas juga membeberkan terkait model bisnis yang akan dijalankan, pendanaan serta pengurusnya. Berikut cuplikan lengkap wawancaranya:

    Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih hari-hari ini mestinya semakin sibuk dengan menuju ke tanggal nanti di hari kooperasi akan diresmikan Koperasi Desa Merah Putih ya?

    Tanggal 12 (Juli).

    Kebetulan ini bertepatan banget sama hujan. Saya sebutkan wajahnya Pak Zulhas cerah banget sekarang ini. Apakah ini ada hubungannya juga dengan stok pangan kita yang semakin hari semakin aman?

    Iya saya barusan salat, jadi ada wudhu kan, biasa jadi fresh gitu ya. Selain tadi stok pangan cukup. Sampai tahun depan insyaallah cukup.

    Ini katanya juga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia?

    Sampai tahun depan mudah-mudahan kita nggak impor beras lagi. Tahun lalu kita 3,8 juta impor.

    Bertepatan dengan nuansa yang positif ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi salah satu sumber harapan di masa mendatang bisa meningkatkan target pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tempo hari Pak Zulhas juga sudah banyak ngobrol soal Koperasi Desa Merah Putih sebetulnya, tapi kita pengin tahu updatenya nih sekarang. Bapak kan dikasih tugas untuk bisa mempercepat pembentukan koperasi-koperasi Desa Merah Putih ini yang targetnya itu sekitar 70 ribu koperasi nanti di tanggal 12. Sampai hari ini boleh di-share ke kita progresnya seperti apa?

    Saya cerita dulu ya. Kita bahagianya bahwa Presiden ini (punya) konsep yang sudah matang. Jadi beliau itu visi, misi, konsepnya itu sudah terang, jelas gitu ya dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua.

    Dan itulah saya kira yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kebahagiaan kami. Oleh karena itu kami kerja tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ya.

    Kami bahagia karena apa yang menjadi pekerjaan ini sama dengan apa kita cita-citakan. Apa yang ada di hati kita dan apa yang dirasakan rakyat dan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa-bernegara.

    Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat. Makan dulu. Kalau makan kita enggak bisa, bagaimana yang lain?

    Jadi makan dulu. Alhamdulillah. Makan itu ada dua. Satu protein, satu karbohidrat.

    Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Stoknya tadi yang sampaikan sudah 3,9 juta (ton). Jadi sampai tahun depan insyaallah kita tidak impor beras lagi.

    Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup. Tinggal kita sekarang akan mengejar protein, ada ikan, nanti ada daging, telur, dan lain-lain. Itu kita akan kejar. Mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana.

    Secara paralel ya?

    Iya, secara paralel. Kalau ini sudah, maka cukup tidak? Nggak cukup. Yang harus dibangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa, agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, hebat gitu. Tapi kalau tidak, tentu nanti kalau dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit bansos, dikit-dikit nanti apa lagi. Jadi kita, ya itu oke, tapi untuk sementara boleh.

    Tapi kita harus mendidik, kalau kita ingin menjadi negara maju, rakyat kita ini harus kerja keras, harus kreatif, dan itu saya yakin bisa. Asal mereka dapat reward yang jelas.

    Seperti petani, dia nanam rajin sekali, tapi gabahnya dihargai Rp 4.500? Ya males dong. Tapi begitu kita hargai Rp 6.500, dia luar biasa. Kita berlebih gitu.

    Jadi aslinya rakyat kita ini rajin, mau kerja keras asal ada reward-nya. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dihargai dan dinilai.

    Nah setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi desa itu, ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih, atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, atau Desa Nelayan Merah Putih.

    Agar apa? Tadi itu Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota. Kadang-kadang jadi macam-macam gitu ya.

    Nah ini konsep dari Presiden langsung. Koperasi Desa ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Kalau dulu-dulu, itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam. Yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan disimpan pinjam semua, yang nyimpan enggak ada. Biasanya itu ada KUD kan – Ketua Untung Duluan. Ini biasanya 6 bulan, 1 tahun, tutup. Kita tidak ingin begitu.

    Jadi nggak ada lagi KUD (Ketua Untung Duluan) nanti ya?

    Kita ingin ini berhasil, kita ingin ini sukses, Pak Presiden perintahkan ini harus sukses, harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang. Karena itu kami di sini tidak pakai APBN, nggak.

    Jadi dana modal untuk koperasi ini tidak bersumber dari APBN?

    Tidak ada pemberian gratis, nggak ada atau pakai APBN, tidak ada. Ada APBD tapi waktu mendirikan notaris saja – Rp 2,5 juta. Hanya notaris Rp 2,5 juta itu saja.

    Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBN, enggak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian, nggak.

    Tidak ada bagi-bagi, nggak ada. Oleh karena itu, Kopdes ini, nanti gimana dong modalnya? Dari mana duitnya? Dari mana mereka bergerak? Kita pikirkan usahanya dulu.

    Kalau dibagi duit nggak ada usahanya, habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya, harus ada gedungnya, sekurang-kurangnya nanti 400 meter.

    Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Satu, setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk, pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk, pupuk subsidi.

    Kedua; ini langsung arahan dari Pak Presiden, koperasi ini nanti harus menjadi agen, karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon, LPG 3 kg ini harus ada.

    Ketiga, harus ada warung. Paling nggak warung sembako; beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya. Harus ada warungnya. Ini juga kan menguntungkan.

    Keempat, di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu puskesmas. Harus ada apotek sederhana.

    Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota, karena di desanya enggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan di desa, kalau masuk angin, salah makan. Kalau berat baru dia ke kota.

    Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya.

    Jadi itu kira-kira, dan nanti kerjasama dengan Pos (Indonesia). Pos (Indonesia) itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras, dan sebagainya, nanti cukup di-drop di Kopdes. Kodes yang mau bagi kepada masyarakat di desa itu, sehingga ada untungnya, ada pendapatannya.

    Satu lagi, harus ada lembaga keuangan. Karena selama ini di desa itu ada rentenir, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi.

    Maka satunya harus ada BRILink, atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan.

    Itu juga memotong akses yang jauh. Desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, kemudian tengkulak-tengkulak. Karena petani itu biasa menanam jagung, perlu pupuk, kan mesti beli dulu. Petani nggak ada duit, akhirnya ke tukang ijon, untung bagi dua, repot kita.

    Nah sekarang ada BRILink. Jadi, mendekatkan desa, akses perbankan.

    Tadi ada sembako memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa. Grosir-grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali. Ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu.

    Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik.

    Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu, pinjem bank. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, harga bagus, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam. Dan juga pemerintah yang jamin.

    Jadi ada plafon. Jadi bukan bagi-bagi duit, nggak. Orang bilang, ‘wah ini Pak Menkopangan, dapat koper, berkoper-koper, dapat duit.’ Nggak ada.

    Nanti pinjaman ini akan dijamin sama pemerintah?

    Dijamin oleh pemerintah. Karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa.

    Lewat apa, Pak, dijamin lembaganya?

    Yang membentuk pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa. Jadi, ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasih plafon. Plafon pinjaman Rp 3 miliar. Plafon pinjaman.

    Begitu datang sembakonya, dihitung. Saya mau minjam nih Rp 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orangnya di situ. Wah ini Rp 100 juta, ya boleh minjam Rp 100 juta. Terus dia, saya jadi agen pupuk, minjam Rp 500 juta.

    Eh, ini pupuknya dihitung berapa Pusri? Ke Pupuk Indonesia berapa? Dihitung Rp 50 juta, ya kasih bayarnya Rp 50 juta.

    Plafon Rp 3 miliar, bisa pakai lebih, bisa kurang.

    Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ ada usaha perikanan, atau usaha pertanian, atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh bagus untung layak, itu bisa diberi rekomendasi, pinjam ke bank yang ada di sini BRILINK, BNI LINK, atau dengan BSI tadi itu.

    Dengan begitu kita berharap ini bisa berkembang. Memang ini perlu capek. Memang kalau mau mudah kan ada uang bagi aja, selesai, tapi nggak berhasil.

    Kita memilih jalan yang sulit. Jalan yang panjang. Tapi harus dibina, dibantu, dimandori. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ.

    Buat apa tuh?

    Ya buat membantu.

    Jadi ada unsur pemerintah masuk dari P3K?

    P3K, ada juga BRILink ada orangnya kan? Jadi ada 3 orang. 3 orang yang bantu me-maintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya.

    Memang kita capek ini. Tapi kalau memudah ya bagi duit, tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit, kita mandori dulu koperasinya, kita jagain, kita bantu seperti bayi ya, kasih susu, dimandiin, pakaikan baju, sampai dia tumbuh, berkembang, sampai kuat, baru nanti dilepas.

    Dengan begini, walaupun kita capek, ada Satgas ya, Satgas Pusat, Satgas Provisi, Satgas Kabupaten, tapi dengan begitu ini saya, kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik.

    Mau tanya lebih detail sedikit soal permodalan yang datang dari bank tadi, sempat dimention ada BSI di situ, ada BNI?

    Bank Himbara, atau swasta juga kalau mau silakan.

    Tapi sejauh ini Himbara semuanya udah komitmen ya untuk bisa memberikan (kredit) itu?

    Ya

    Kalau itu semua bisa terjadi, wah kebayang sih bahwa desa itu akan kembali berdaulat gitu, nanti bisa berdikari. Orang-orang bahkan mungkin akan jadi balik ke desa semua?

    Diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja 2 juta. Kalau berkembang, ya bisa 2 juta tenaga kerja di desa itu bisa ditampung.

    Dan orang-orang yang mengurus juga mestinya butuh kualifikasi yang cukup baik dong?

    Ada standarnya dong nanti, jadi yang menjadi pengurus, memang karena didirikan oleh pemerintah desa, ex officio, kepala desa menjadi dewan pengawas, tapi pengurusnya yang profesional.

    Kondisi desa kita saat ini cukup untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih itu?

    Banyak anak-anak yang pintar, sarjana-sarjana hampir tiap desa ada. Itu nanti yang direkrut sarjana-sarjana itu untuk membantu mengurus koperasi. Banyak sarjana-sarjana kita, lulusan sekolah, hampir tiap desa itu mungkin nggak 1, 2, banyak. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada.

    Pemerintah optimistis dari sumber daya yang ada di desa saat ini berarti bisa untuk bisa menjalankan itu dengan baik?

    Kita nggak kurang SDM, cuma memang diperlukan keberpihakan. Jadi ini saya sudah, misalnya kemarin saya rapat dengan BUMN, ada BUMN Pupuk, ada BUMN Gas, Pertamina Patraniaga, ada Bulog, ada ID Food, ada Pos. Saya mengatakan kepada mereka, kita tidak minta, kita minta diperlakukan sama dengan yang lain-lain.

    Misalnya menjadi agen pupuk, kita nggak minta, kita bayar, ada duitnya. Kalau menjadi agen gas, kita bayar, tidak ada yang gratis, tidak ada bantuan, tidak ada free, nggak ada.

    Cuma kita minta, yuk permudah aja. Ini Kopdes menjadi agen, kasih dong gas melon, pangkalan. Kasih dong pangkalan pupuk, itu aja, dibayar.

    Itu nanti butuh payung hukum baru nggak untuk biar bisa semua kooperasi Desa Merah Putih menyalurkan LPG 3 kg?

    Oh iya tentu. Sekarang Koperasi itu kan dibentuk oleh Musdesus. Jadi Desa Musyawarah dibentuk terserah mereka. Nah setelah jadi, daftarkan KUM. Jadi itu koperasi, ada pengurusnya. Sudah langsung bisa.

    Maksudnya, semua kooperasi Desa Merah Putih bisa menjadi penyalur LPG 3 kg, apakah butuh payung hukum baru?

    Oh nggak usah lagi, sudah. Sudah bisa, ada payung hukumnya. Sudah itu, koperasi itu kan sudah badan usaha untuk apa saja.

    Katakanlah semuanya ini terlaksana dengan baik gitu ya, unit bisnis yang diharapkan bisa dijalankan itu berlangsung dengan baik gitu sama koperasi-koperasi kita. Kemudian ini kan juga ada di desa yang existing-existing. Itu gimana pemetaannya biar nggak bentrok?

    Jadi terserah kepada Musdesus masyarakat desa. Koperasi Merah Putih itu mau koperasi yang sudah ada dijadikan Kopdes monggo, terserah mereka.

    Mau bikin baru, silakan. Mau kooperasi yang sudah mati mau diaktifkan, silakan. Oh koperasinya ada 2-3 tapi kurang jalan digabung jadi 1, silakan.

    Oh mau masing-masing silakan. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Oh di situ ada koperasi maju semua 3, syukur alhamdulillah.

    Lebih banyak yang maju lebih bagus. Kerjasama jadi kopdes nanti semacam holding kan. Ini bisa kerjasama. Jadi saling mendukung.

    Jadi nggak ada yang saling makan tuh?

    Nggak ada. Nelayan khusus ikan, silahkan. Nanti bahkan ada lagi apa khusus peternak ayam, boleh. Malah semakin maju semakin bagus. Kalau nggak maju, nah baru pusing kita.

    Kan saya juga dengar kalau Pak Menkop, Budi Arie, sempat bilang bahwa ini nih bisnisnya dijamin menguntungkan gitu. Karena pendekatan bisnisnya adalah monopoli. Saya jadi khawatir monopoli ini apakah jadi sesuatu yang dikhawatirkan nanti di desa?

    Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli. Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung. Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat nggak diuntungin terlalu banyak.

    Rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silakan. Gas melon kan pangkalan banyak juga. Cuma kopdes sudah ada dimana-mana, gitu. Kopdes juga dikasih dong.

    Jadi intinya adalah ini seperti memutus rente gitu ya?

    Yang di desa yang selama ini ada. Desa itu kita mau putus namanya tengkulak, pinjol. Namanya Rentenir ini kita putus.

    Middleman, makelar kita putus. Dari jauh, dari pusat, rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi panjang dari pabrik, grosir-grosir, pengecer-pengecer kita potong.

    Ketiga, kita mendekatkan akses nih. Dari bank orang desa yang nggak pun bertimbang sekarang, BRI masuk di desa nih.

    Yang keempat dengan begini maka desa ini tenaga kerjanya banyak. Jadi orang nggak perlu nggak perlu ikut jadi apa jadi begal, atau jadi apa namanya itu preman.
    Ada kerjaan.

    Berarti ada sebuah jaminan juga bahwa harga-harga yang dijual nanti dari koperasi ini akan menjaga stabilitas harga di desa itu nanti, termasuk LPG?

    Sekaligus ini nanti kalau maju, maka inilah nanti saya kira akan ikut membantu stabilisasi harga. Misalnya tiba-tiba harga minyak melejit, maka pemerintah melakukan operasi pasar kan sudah ada kopdes. Jadi untuk menjaga stabilisasi harga-harga bahan pokok.

    Tiba-tiba harga mulai melejit, kita bisa operasi pasar. Sudah ada kakinya kan, ada kopdesnya.

    Bakal ada aturannya nggak pak nanti kaya koperasi nggak boleh menjual dari harga batas segini gitu?

    Nggak, ya kalau rugi kan dia gimana? Dia nggak boleh rugi.

    Jadi sesuai mekanisme pasar aja?

    Iya. Dia tahu untungnya kan, sudah. Kan kalau pupuk harga jualnya ada, harga belinya ada. Ada.

    Ini kan yang mau dibentuk cukup banyak, 70 ribu?

    80 ribu. 80 ribu, 10 ribunya nanti desa, koperasi desa nelayan. Selain nanti kita akan mengembangkan besar-besaran kampung nelayan.

    Berarti 10 ribunya kooperasi desa nelayan, 70 ribunya Koperasi Desa Merah Putih?

    Jadi kalau koperasi ini ya, tadi tidak ada dari APBN, tapi kalau kampung nelayan itu dari APBN. Kalau koperasi, enggak.

    Dari 70 ribu ini, sampai sekarang progresnya sudah berapa?

    Jadi sudah dibentuk satgas, saya punya dua, satu Inpres, satu Kepres.

    Inpres untuk memergasi 17 kementerian lembaga. Keppres itu Satgas. Satgas Pusat saya ketuanya, ketuanya Menko Pangan, itu Satgas Koperasi Pusat.

    Provinsi ketuanya gubernur dan aparatnya. Kabupaten, bupati, kemudian wali kota, di kota. Mereka harus laporan ke gubernur tiap minggu, gubernur laporan ke kami, Satgas Pusat tiap minggu. Saya laporan ke presiden satu kali ratas, satu kali apakah surat atau menghadap. Jadi, sebulan dua kali.

    Yang target kita Mei 31 ini akhir bulan ini, itu sudah musdesus semua.

    Berapa banyak?

    Semuanya harus sudah tanggal 31 (Mei). Kemudian 30 Juni harus terdaftar semua di KUM (Kementerian Hukum). Nah sekarang kita lihat, saya cek rapat terakhir hampir 40 ribu, hari ini diperkirakan lebih dari 50 ribu yang sudah musdesus. Lebih dari 50 ribu ya.

    Berarti akhir Juni itu sudah terdaftar di KUM semua ya?

    30 Juni kita targetkan 100% sudah terdaftar di KUM.

    Sudah terbentuk tuh semua Koperasi Desa Merah Putih?

    12 Juni sudah ada 80 contoh yang sudah jadi. 28 Oktober sudah jadi tuh koperasinya.

    Dalam prosesnya, kalau boleh curhat, apa yang ditemui kendala di lapangan? Apakah cuma kendala teknis biasa saja atau ada hal-hal yang butuh pendekatan khusus?

    Ya tentu kita namanya koordinasi dan satgas kita terus koordinasi karena kan untuk memberi pemahaman tuh ya nggak mudah. Sampai sekarang kan nggak semua orang juga paham.

    Wah ini bagi-bagi itu uang APBN? Nggak. Ini plafon pinjaman.

    Banyak yang bilang bagi-bagi gitu?

    Banyak. Ini plafon pinjaman. Ya kan? Wah nanti monopoli, nggak. Buka warung-warung dimana-mana aja.

    Ini memang program, konsep, program dari Pak Prabowo ingin ya membangun kemandirian ekonomi di pedesaan sehingga kesenjangan bisa berkurang. Kesetaraan, pemerataan bisa terbentuk. Dan tadi, satu memangkas pinjol, memangkas rentenir, memangkas tengkulak-tengkulak.

    Dua, memotong rantai pasok yang panjang. Tiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, memberikan akses perbankan yang cepat kepada pusat. Jadi sosialisasinya memang mesti terus menerus.

    Pak, ini harus saya tanyakan karena pembaca detik paling banyak nyari ini hari ini. Gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Ini soalnya pasti banyak masyarakat desa yang, ‘Wah saya juga mau jadi pengurus kalau gitu, karena ini jadi lapangan kerja baru’?

    Nanti itu akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Ya. Jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos, banyak apa namanya itu, video-video dicari tenaga kerja, nggak ada.

    Oke, itu hoax berarti?

    Itu hoax, tidak ada memungut uang apapun. Tolong siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih, minta uang, cari tenaga kerja yang pungut uang, nggak ada.

    Laporin ke polisi terdekat. Tidak ada. Menawarkan jasa, menawarkan A B C D, minta duit, lapor polisi terdekat tidak ada, pungut-memungut, tidak ada.

    Nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

    Itu berarti nanti ditunjuk sama pengurus sendiri?

    Pengurus, nanti pemerintah yang akan ngasih itu dari P3K.

    Jadi sudah ada pegawai, nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu. Iklan dicari, dicari, dicari itu hoax. Lapor polisi kalau minta duit.

    Jadi nggak ada open recruitment di pengurus Koperasi Desa Merah Putih?

    Nggak ada. Kecuali yang diputuskan oleh musdesus, anggotanya kan ada tokoh masyarakat, ada macam-macam silakan.

    Jadi nanti di 12 Juli ini akan diresmikan?

    12 Juli kita akan launching pembentukannya dengan beberapa contoh. 28 Oktober diharapkan nanti Bapak Presiden yang akan me-launching sudah terbentuk koperasi dan bangunannya, tokonya sudah jadi.

    Di mana rencana yang mau diluncarkan?

    Belum, lagi sedang direncanakan. Tapi memang kalau 12 Juli nampaknya Bapak Presiden belum, tapi syukur-syukur kalau beliau mau ya. Tapi 28 Oktober kita memang minta Bapak Presiden nanti yang me-launching-nya.

    Satu lagi, apalagi kendala tadi kan tanya, itu kendala tempat, gedungnya itu. Nah gedungnya itu satu bisa pakai, kalau ada koperasi yang lama ada gedung bisa dipakai, tinggal di-branding. Lalu, sekolah-sekolah banyak sekarang.

    SD itu kan dulu orang anak 10, sekarang anaknya 1, 2, ada yang jomblo. Jadi sekolah-sekolah banyak yang gabung sekarang. Sekolah ini bisa dipakai, sekolah SD kalau ada yang kosong.

    Tiga, aset pemerintah kalau ada yang kosong, bisa dipakai. Empat, biasanya itu ada kerjasama Pos. kalau ada gedung pos di desa-desa yang tidak terpakai bisa dipakai.

    Kelima, ada Balai Desa. Hampir setiap desa ada Bela Desa itu bisa dipakai, blending. Jadi kalau ada acara-acara bisa pakai tenda kalau ada koperasi ada kepala desa ada, tokonya. ramai kan bisa bikin warung kopi, bayar lagi, ada pendapatan, ngobrol cukup di situ kan. jadi hidup kampung itu.

  • Mau Berkurban Tanpa Repot? Begini Cara Mudah Kurban Online Lewat BAZNAS!

    Mau Berkurban Tanpa Repot? Begini Cara Mudah Kurban Online Lewat BAZNAS!

    Jakarta: Menjelang Iduladha, banyak dari kita ingin menjalankan ibadah kurban dengan cara yang mudah, aman, dan tepat sasaran. 
     
    Nah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menawarkan solusi kurban online yang praktis tanpa harus keluar rumah. 
     
    Mulai dari memilih hewan hingga distribusi ke pelosok, semua bisa dilakukan dalam satu genggaman.

    Berikut ini panduan lengkap berkurban lewat Kurban Berkah BAZNAS yang bisa kamu ikuti, seperti yang telah dirangkum dari laman BAZNAS!

    1. Pilih hewan kurban sesuai kebutuhan dan budget
    BAZNAS menyediakan berbagai pilihan hewan kurban. Mulai dari domba atau kambing dengan berat sekitar 27-29 kg seharga Rp3.000.000 per ekor, 1/7 sapi dengan berat 220-250 kg dengan harga Rp3.000.000, hingga 1 ekor sapi dengan berat 220-250 kg dengan harga Rp21.000.000
     
    Kamu bisa memilih hewan kurban dan langsung memasukkan nominalnya sesuai dengan pilihanmu.
     

    2. Lengkapi data diri dan lakukan pembayaran
    Setelah memilih hewan kurban, kamu cukup isi data pribadi seperti:
     
    – Nama lengkap
    – Nomor handphone
    – Email
     
    Kemudian, lanjutkan ke proses pembayaran yang bisa dilakukan secara online melalui berbagai metode berikut:
     
    Transfer ke Rekening BAZNAS:
     
    BSI: 100.078.2854
    BNI: 777.4040.408
    Mandiri: 122.001.771.7771
    BCA: 686.073.7777
    BRI: 0504.01.000.425.309
    BCA Syariah: 0011.7777.11
    a.n. Badan Amil Zakat Nasional
     
    Kalau kamu menggunakan QRIS atau transfer, jangan lupa konfirmasi pembayaran ke WhatsApp BAZNAS di 0811-8882-1818 ya!
    3. Proses penyembelihan sesuai syariat
    Setelah pembayaran selesai, hewan kurbanmu akan disembelih oleh tim BAZNAS sesuai syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Semua dilakukan dengan profesional dan transparan.

    4. Daging kurban disalurkan ke seluruh Indonesia
    Hebatnya, daging kurban dari BAZNAS tidak hanya dibagikan di kota besar, tapi juga disalurkan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Daging akan dibagikan dalam bentuk potong segar atau daging olahan kaleng kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

    5. Terima Sertifikat dan Laporan Kurban
    Sebagai bukti transparansi, kamu akan menerima sertifikat dan laporan penyembelihan yang dikirim langsung oleh BAZNAS. Jadi, kamu bisa tahu ke mana kurbanmu disalurkan dan kapan penyembelihannya dilakukan.
     
    Dengan layanan Kurban Berkah BAZNAS, kamu bisa menjalankan ibadah kurban dengan tenang dan aman. Semua proses mulai dari pemilihan hewan, pembayaran, penyembelihan, hingga distribusi dilakukan secara profesional dan transparan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan kembali sukuk berkelanjutan (sustainability sukuk) tahun ini, di mana bank mencatat minat yang tinggi selama proses bookbuilding.

    “Alhamdulillah permintaannya tinggi, tapi saya belum bisa konfirmasi jumlahnya berapa karena prosesnya masih terus berlangsung,” kata Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari saat ditemui dalam kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin.

    Rencana penerbitan itu merupakan lanjutan dari sustainability sukuk atau Sukuk Mudharabah sejak tahun lalu. BSI mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan dengan total Rp10 triliun dalam tiga tahun.

    Tahun lalu, BSI telah menerbitkan sukuk berkelanjutan senilai Rp3 triliun. Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan imbal hasil (yield) berkisar 6,40 persen hingga 7,20 persen untuk tenor 1, 2, dan 3 tahun.

    Sementara untuk tahun ini, BSI masih mengamati perkembangan permintaan pasar.

    “Tahun ini kami masih belum bisa mengonfirmasi totalnya berapa, tapi mungkin bisa jadi sama seperti tahun lalu,” tambahnya.

    Hasil dari penerbitan sukuk itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Skenario distribusi dana kurang lebih sama dengan tahun lalu, yakni 60 persen disalurkan kepada UMKM dan 40 persen untuk pembiayaan hijau.

    Dengan begitu, pembiayaan ESG BSI tahun ini diharapkan dapat terdongkrak sebesar 10 persen hingga 15 persen. Sebagai catatan, total pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan perseroan hingga posisi Maret 2025 mencapai Rp72,6 triliun atau 25,29 persen dari total portofolio pembiayaan BSI, terdiri dari green financing yang tercatat sebesar Rp14,6 triliun serta social financing sebesar Rp58 triliun.

    BSI juga menargetkan peningkatan jumlah investor ritel pada penerbitan sukuk berkelanjutan tahun ini. Sebelumnya, jumlah partisipan investor ritel pada penerbitan Sukuk Mudharabah tercatat sebanyak 9 persen.

    “Tahun ini harusnya lebih banyak lagi,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari tata kelola ESG dan pemenuhan regulasi terkait penerbitan ESG sukuk BSI tahap 1 tahun 2024, perseroan telah menyusun laporan dampak atau impact report yang disampaikan kepada OJK bersama dengan laporan tahanan BSI tahun buku 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5).

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global.

    Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yang melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini. “Jadi Kota Parfum ini enggak boleh, walaupun idenya luar biasa keren, enggak boleh identik hanya masa jabatan Ibu Illiza. Enggak bisa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter warga dalam mendukung citra kota.

    “Sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, supaya warga di sini nyambung dengan branding sebagai Kota Parfum,” ucap Bima.

    Bima juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh. Ia berharap acara ini dapat memperkuat citra Banda Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus Kota Parfum yang berkelas dunia.

    “Saya mendoakan semoga Bu Illiza diberikan Allah kekuatan bersama Wakil [Wali Kota] ya, Pak Ketua Dewan juga kasih pendukung semua supaya bisa membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk penguatan itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dessy Ruhati, Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah, Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)

  • Sandiaga Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat Produktif

    Sandiaga Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat Produktif

    Jakarta: Ketua Dewan Pembina Rumah SandiUno Indonesia (RSI) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang produktif. Menurutnya, pendidikan yang bagus harus diimbangi dengan fisik yang sehat.

    Hal itu diungkapkan Sandiaga saat acara RSI Fun Run 2025 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelari yang dimulai dari Patung Pemuda.

    Para pelari menempuh rute sejauh 5 kilometer, mulai dari Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, putar balik di simpang Melawai untuk kemudian kembali ke menuju Patung Pemuda.

    “Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga momentum untuk menyadarkan kita semua tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang produktif,” kata Sandiaga. 

    Dia berharap semakin banyak kolaborasi untuk membuat event sport tourism, karena event adalah salah satu penggerak untuk penciptaan lapangan kerja serta peluang usaha.

    Ketua Umum DPN RSI Sanny A. Irsan mengatakan, RSI Fun Run 2025 bisa digelar berkat kerja sama dengan sejumlha pihak. 

    “Kita tidak sendiri, tetapi ada dukungan Dishub DKI, PAM Jaya, BSI, RS Brawijaya dan lainnya. Ini event olahraga lari pertama yang diselenggarakan RSI, semoga ke depan semakin baik dan menjadi acara rutin yang bisa mengampanyekan gaya hidup sehat melalui olahraga,” kata Sanny.

    Jakarta: Ketua Dewan Pembina Rumah SandiUno Indonesia (RSI) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang produktif. Menurutnya, pendidikan yang bagus harus diimbangi dengan fisik yang sehat.
     
    Hal itu diungkapkan Sandiaga saat acara RSI Fun Run 2025 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelari yang dimulai dari Patung Pemuda.
     
    Para pelari menempuh rute sejauh 5 kilometer, mulai dari Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, putar balik di simpang Melawai untuk kemudian kembali ke menuju Patung Pemuda.

    “Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga momentum untuk menyadarkan kita semua tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang produktif,” kata Sandiaga. 
     
    Dia berharap semakin banyak kolaborasi untuk membuat event sport tourism, karena event adalah salah satu penggerak untuk penciptaan lapangan kerja serta peluang usaha.
     
    Ketua Umum DPN RSI Sanny A. Irsan mengatakan, RSI Fun Run 2025 bisa digelar berkat kerja sama dengan sejumlha pihak. 
     
    “Kita tidak sendiri, tetapi ada dukungan Dishub DKI, PAM Jaya, BSI, RS Brawijaya dan lainnya. Ini event olahraga lari pertama yang diselenggarakan RSI, semoga ke depan semakin baik dan menjadi acara rutin yang bisa mengampanyekan gaya hidup sehat melalui olahraga,” kata Sanny.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • BSI Kantongi 250 Kilogram Emas per Bulan, Erick Thohir: Emas di Bawah Bantal Sudah Mulai Keluar – Halaman all

    BSI Kantongi 250 Kilogram Emas per Bulan, Erick Thohir: Emas di Bawah Bantal Sudah Mulai Keluar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berpendapat, emas-emas yang dimiliki masyarakat sudah mulai dialihkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah resmi menjadi Bank Emas.

    Bahkan menurutnya, emas-emas yang selama ini ditaruh di bawah bantal sudah mulai tersalurkan ke tempat penyimpanan yang aman yakni Bank Emas.

    “Jadi emas-emas yang di bawah bantal sudah mulai keluar,” jelas Erick Thohir saat Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Senin (5/5/2025).

    Erick bilang, BSI sebagai salah satu pengelola Bank Emas mencatatkan kinerja yang positif. Hal itu tercermin dengan peningkatan jumlah penyimpanan emas mulai 25 kilogram menjadi 250 kilogram per bulan.

    “Peningkatannya luar biasa. Hadi waktu laporan sebelumnya kalau tidak salah itu kan awalnya masih 25 kilogram per bulan, sekarang sudah mencapai 250 jadi peningkatannya luar biasa,” ungkap dia.

    Adapun saat peresmian layanan Bullion Bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (26/2/2025) lalu, Erick Thohir bilang bahwa ada sekitar 1.800 ton emas yang dimiliki masyarakat dan mereka menyimpan emasnya itu di berbagai tempat yang dianggap aman.

    “Potensi lainnya di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas, ada yang di bawah bantal, ada yang di toilet di baliknya, ada batu bata dimasukin ke dalam situ. Itu realitas,” ucap Erick.

    Melihat realitas tersebut, Erick menyebut layanan bullion bank ini bisa menjadi sebuah sistem keuangan yang aman bagi masyarakat dalam menyimpan emas mereka.

    “Kita ingin mengundang mereka untuk percaya Bapak kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan menggedor mereka Pak bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka,” sambung dia.

  • BSI Catat Tabungan Emas Tembus 250 Kg Per Bulan

    BSI Catat Tabungan Emas Tembus 250 Kg Per Bulan

    Jakarta –

    Bisnis emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menunjukkan kinerja yang positif sejak mendapat izin menjalankan bullion bank services atau bank emas di Indonesia pada Februari 2025 lalu. Kini BSI mencatat tabungan emas per bulannya mencapai 250 kg.

    Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan angka tersebut pada awal peluncuran bullion bank tersebut hanya 25 kg per bulan.

    Bob mengatakan, peningkatan kinerja bisnis emas BSI lantaran adanya minat masyarakat yang cukup meningkat terhadap emas, baik untuk investasi maupun untuk tabungan. Hal ini juga sejalan dengan adanya tren harga emas yang terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu lalu.

    “Alhamdulillah selama 4 bulan terakhir ini pertumbuhan pembelian emas di BSI ini cukup meningkat sampai bulan April ini. Per bulan kira-kira sekitar 250-an kilo gram. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun bisa terbayang berapa ton,” kata Bob di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bob menjelaskan, BSI juga sudah mengelola beberapa aktivitas terkait dengan emas. Ia mengatakan secara keseluruhan pengelolaan emas saat ini mencapai 17 ton dan akan terus mengalami peningkatan.

    “Tetapi kita harus antisipasi untuk peningkatannya lebih besar lagi,” katanya.

    Bob menambahkan terobosan baru melalui konsep bank emas BSI yang mengedepankan pendekatan peer-to-peer (P2P) menjadi pendorong adanya peningkatan tersebut. Hal ini lantaran masyarakat kini dapat dengan mudah menabung, berinvestasi, bahkan memperdagangkan emas secara digital langsung melalui super app BSI, yaitu Byond.

    “Karena kita ketahui bahwa emas yang beredar di masyarakat ini yang belum kemudian bisa dimonetisasi itu sekitar 1.800 ton. Nah ini bisa di leverage untuk memberikan kemudahan ke masyarakat dan memberikan putaran ekonomi yang lebih baik,” katanya.

    (kil/kil)