BUMN: BSI

  • Cara Update Rekening BSU BPJS Ketenagakerjaan Agar Cair Rp600.000 Juli 2025

    Cara Update Rekening BSU BPJS Ketenagakerjaan Agar Cair Rp600.000 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini acara cara update rekening BSU BPJS Ketenagakerjaan agar cair Rp600.000 Juli 2025.

    Sebagaimana diketahui, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 hanya dapat dilakukan jika penerima memastikan data rekening bank yang digunakan sudah benar dan masih aktif.

    Sayangnya, banyak kasus pencairan gagal terjadi karena nomor rekening tidak valid atau belum diperbarui.

    Agar dana bantuan bisa diterima tanpa hambatan, penerima BSU diwajibkan memperbarui atau mengonfirmasi ulang data rekening bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan atau lewat aplikasi JMO.

    Langkah ini sangat penting karena hanya rekening yang valid, aktif, dan sesuai identitas peserta yang akan diproses untuk pencairan.

    Cara-cara memperbarui rekening BSU 2025

    Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk memperbarui rekening penerima BSU 2025, yaitu melalui situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan dan lewat aplikasi JMO. 

    1. Memperbarui nomor rekening melalui situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan

    Akses website resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan
    Gunakan browser Anda untuk membuka laman resmi di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    Lengkapi informasi pribadi
    Setelah data dimasukkan, sistem akan menunjukkan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU. Jika termasuk, lanjutkan ke tahap selanjutnya.
    Masukkan informasi rekening
    Isi nomor rekening yang masih aktif dari bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) atau BSI. Pastikan nama bank dan nama pemilik rekening sesuai dengan data di buku tabungan Anda agar tidak terjadi kendala saat pencairan.
    Setelah semua data lengkap, lakukan konfirmasi. Akan muncul notifikasi bahwa proses pembaruan berhasil. Data Anda selanjutnya akan diproses dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    Dengan menyelesaikan seluruh tahapan di atas, Anda telah memastikan bahwa data rekening yang tercatat di sistem BPJS Ketenagakerjaan sudah diperbarui dan valid.

    2. Memperbarui nomor rekening melalui aplikasi JMO

    Selain lewat situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan, pembaruan nomor rekening juga dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi JMO dengan memanfaatkan fitur “update rekening”.

    Berikut langkah-langkah memperbarui data nomor rekening melalui aplikasi JMO:

    Buka aplikasi JMO dan login ke akun Anda
    Pilih menu “Profil Saya” atau “Pengkinian Data”
    Ikuti instruksi yang tersedia untuk memperbarui informasi pribadi, termasuk data rekening, nomor ponsel, dan alamat email
    Pastikan seluruh informasi yang Anda masukkan benar, aktif, dan sesuai identitas

  • Daftar Bank yang Disanksi dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Singapura

    Daftar Bank yang Disanksi dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapura mengenakan denda sebesar S$27,5 juta atau sekitar Rp350 miliar kepada sembilan perusahaan keuangan, termasuk beberapa bank terbesar di dunia atas kelalaian yang menjadikan negara itu tempat tujuan pencucian uang. Kasus ini sendiri sudah diungkapkan ke publik pada 2023 lalu. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/7/2025), beberapa bank yang dijatuhi yakni kantor cabang Credit Suisse Singapura yang dikenai denda tertinggi sebesar S$5,8 juta. Kantor cabang lokal UBS Group AG dan Citigroup Inc. juga dikenai denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

    Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang dikutip Bloomberg menyatakan sanksi ini menjadi tindakan regulasi terbesar yang pernah dilakukan oleh MAS sejauh ini sejak kasus 1MDB Malaysia pada 2016 lalu. Kala itu, MAS menetapkan sanksi kepada sejumlah bank dan menutup unit lokal BSI SA.

    Langkah terbaru ini menggarisbawahi upaya Singapura untuk memperbaiki reputasinya sebagai surga pencucian uang. Skandal ini terkait pencucian uang sebesar S$3 miliar atau sekitar Rp38,15 triliun. Para tersangka berasal dari China yang memanfaatkan kelemahan sistem keuangan negara itu. Uang hasil penipuan hingga judi online dari China kemudian dimasukkan ke Singapura melalui sejumlah transaksi seperti properti, mobil mewah, aset kripto, hingga surat berharga.

    MAS mengatakan langkah tersebut mengakhiri tinjauan pengawasan selama dua tahun terkait kasus pencucian uang yang terungkap ke publik pada Agustus 2023. Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar S$3 miliar.

    Terdapat sepuluh orang asal China, yang dijuluki geng Fujian, ditangkap dalam kasus ini. Sementara itu, dua mantan bankir didakwa pada tahun 2024 atas peran mereka dalam pemanfaatan sistem keuangan Singapura tersebut.

    MAS menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh implementasi yang buruk atau tidak konsisten terhadap pengendalian anti pencucian uang. Saat ini, bank yang terlibat disebut sedang memperbaiki kekurangan dan otoritas akan memantau kemajuan mereka dengan saksama. Selain sanksi keuangan, MAS juga mengeluarkan perintah larangan antara tiga dan enam tahun terhadap empat orang.

    United Overseas Bank Ltd., pemberi pinjaman terbesar ketiga di Singapura, dan manajer aset Blue Ocean mengatakan mereka telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

    Daya tarik Singapura sebagai pusat kekayaan global telah mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai bank, mulai dari DBS Group Holdings Ltd. hingga UBS. Aset yang dikelola oleh perusahaan keuangan di Singapura naik 10% menjadi S$5,41 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Skala kasus ini mengguncang negara kota yang kaya tersebut dan mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakannya terhadap pencucian uang. Singapura juga menjadi titik fokus penipuan di perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG.

  • Kasus Pencucian Uang Rp38 Triliun, Singapura Jatuhkan Denda ke Credit Suisse Hingga Citi

    Kasus Pencucian Uang Rp38 Triliun, Singapura Jatuhkan Denda ke Credit Suisse Hingga Citi

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapura mengenakan denda sebesar S$27,5 juta atau sekitar Rp350 miliar kepada sembilan perusahaan keuangan, termasuk beberapa bank terbesar di dunia atas kelalaian yang menjadikan negara itu tempat tujuan pencucian uang. Kasus ini sendiri sudah diungkapkan ke publik pada 2023 lalu. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/7/2025), beberapa bank yang dijatuhi yakni kantor cabang Credit Suisse Singapura yang dikenai denda tertinggi sebesar S$5,8 juta. Kantor cabang lokal UBS Group AG dan Citigroup Inc. juga dikenai denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

    Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang dikutip Bloomberg menyatakan sanksi ini menjadi tindakan regulasi terbesar yang pernah dilakukan oleh MAS sejauh ini sejak kasus 1MDB Malaysia pada 2016 lalu. Kala itu, MAS menetapkan sanksi kepada sejumlah bank dan menutup unit lokal BSI SA.

    Langkah terbaru ini menggarisbawahi upaya Singapura untuk memperbaiki reputasinya sebagai surga pencucian uang. Skandal ini terkait pencucian uang sebesar S$3 miliar atau sekitar Rp38,15 triliun. Para tersangka berasal dari China yang memanfaatkan kelemahan sistem keuangan negara itu. Uang hasil penipuan hingga judi online dari China kemudian dimasukkan ke Singapura melalui sejumlah transaksi seperti properti, mobil mewah, aset kripto, hingga surat berharga.

    MAS mengatakan langkah tersebut mengakhiri tinjauan pengawasan selama dua tahun terkait kasus pencucian uang yang terungkap ke publik pada Agustus 2023. Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar S$3 miliar.

    Terdapat sepuluh orang asal China, yang dijuluki geng Fujian, ditangkap dalam kasus ini. Sementara itu, dua mantan bankir didakwa pada tahun 2024 atas peran mereka dalam pemanfaatan sistem keuangan Singapura tersebut.

    MAS menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh implementasi yang buruk atau tidak konsisten terhadap pengendalian anti pencucian uang. Saat ini, bank yang terlibat disebut sedang memperbaiki kekurangan dan otoritas akan memantau kemajuan mereka dengan saksama. Selain sanksi keuangan, MAS juga mengeluarkan perintah larangan antara tiga dan enam tahun terhadap empat orang.

    United Overseas Bank Ltd., pemberi pinjaman terbesar ketiga di Singapura, dan manajer aset Blue Ocean mengatakan mereka telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

    Daya tarik Singapura sebagai pusat kekayaan global telah mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai bank, mulai dari DBS Group Holdings Ltd. hingga UBS. Aset yang dikelola oleh perusahaan keuangan di Singapura naik 10% menjadi S$5,41 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Skala kasus ini mengguncang negara kota yang kaya tersebut dan mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakannya terhadap pencucian uang. Singapura juga menjadi titik fokus penipuan di perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG.

  • Aturan Baru Penyaluran BSU 2025: Lolos Verifikasi hingga Cek Mandiri

    Aturan Baru Penyaluran BSU 2025: Lolos Verifikasi hingga Cek Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini, dengan fokus utama pada proses verifikasi data penerima dan penyaluran tepat sasaran. BSU diberikan dalam dua tahap, dengan penerima memperoleh total bantuan sebesar Rp 600.000.

    Aturan baru dan mekanisme pengecekan online memperjelas syarat kelayakan, jadwal pencairan, serta tata cara mengecek status mandiri. Berikut tujuh poin penting yang perlu diketahui masyarakat.

    Syarat Penerima BSU 2025

    BSU 2025 hanya diberikan kepada pekerja WNI yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Calon penerima juga tidak boleh menerima manfaat dari program keluarga harapan, serta bukan ASN, TNI, atau Polri.

    Kriteria ini tercantum dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Pekerja yang tidak memenuhi syarat namun tetap lolos verifikasi akan diwajibkan mengembalikan dana BSU, sesuai peraturan.

    Besaran dan Teknis Pencairan BSU

    Bantuan disalurkan sekaligus sebesar Rp 600.000, mewakili dua bulan (Juni-Juli), dengan nilai Rp 300.000 per bulan. Penyaluran dilakukan melalui rekening bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) serta BSI untuk wilayah Aceh. Bagi pekerja tanpa rekening, dana dapat dicairkan melalui kantor Pos Indonesia.

    Tahap pertama telah dilaksanakan pada 24 Juni 2025, mencakup 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang lolos verifikasi. Sisanya, yaitu 1.247.768 penerima yang telah memenuhi verifikasi per Mei, akan menerima BSU tahap kedua secara bertahap pada pekan pertama hingga kedua Juli 2025.

    Data calon penerima diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenaker sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Sebanyak sekitar 4,5 juta data masuk ke tahap ini.

    Pencairan tahap kedua hanya dilakukan jika seluruh rangkaian verifikasi selesai. Oleh karena itu, jadwal pasti pencairan tidak ditetapkan—penerima diarahkan untuk memantau secara berkala.

    Cara Cek Mandiri Status BSU

    Pekerja dapat memeriksa status BSU melalui situs resmi Kemenaker, berikut caranya:

    Masukkan NIK dan kode keamanan, lalu klik “Cek Status” untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau sudah cair.Pemberitahuan akan tersaji dalam bentuk “Dana telah disalurkan” atau “NIK memenuhi kriteria.Silakan cek berkala jika belum cair.Jika muncul pesan tidak memenuhi syarat, maka pekerja tidak berhak pada bantuan ini.BSU Dicairkan Tanpa Potongan Pajak

    Kemenaker memastikan dana BSU tidak dikenakan pajak penghasilan maupun potongan lainnya. Transfer akan masuk penuh ke rekening penerima.

    Dengan sistem ini, pihak berwenang mengingatkan agar penerima tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan percepatan pencairan dengan biaya tertentu.

    Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, bantuan Rp 600.000 ini dapat menjadi bantuan  kecil tetapi berarti bagi jutaan pekerja informal dan honorer. Pastikan Anda telah memenuhi syarat dan cek pendaftarannya agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.

  • Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2025, diminta untuk tidak khawatir.

    Pasalnya penyaluran BSU masih kurang sekitar 20% yang ditujukan kepada pekerja yang memenuhi syarat.

    Penyaluran program BSU 2025 saat ini hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU Tahap 2 2025:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

    Link Cek Penerima BSU Tahap 2 2025

    Berikut cara mengecek status penerima BSU Tahap 2:

    1. Melalui Website Kemnaker

    Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. 
    Penerima diharuskan untuk login ke akun yang sudah terdaftar.
    Apabila belum memiliki akun, pekerja dapat membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil secara menyeluruh.
    Setelah data lengkap, status penerimaan BSU akan ditampilkan pada dashboard akun masing-masing.

    2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

  • Menag Sebut Pangeran MBS Dukung  Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 

    “Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025). 

    Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi. 

    “Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag. 

    Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

    “Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” katanya. 

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi,” jelasnya. 

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.

  • Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pihaknya bakal segera merumuskan aturan turunan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. 

    Usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Ara memastikan bahwa penggodokan regulasi KUR perumahan bakal dikebut rampung bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Lebih lanjut, Maruarar juga menegaskan pihaknya bakal menunjuk koordinator yang bakal mengatur jalannya penyaluran KUR perumahan ini.

    Saat dikonfirmasi nantinya KUR itu akan disalurkan kepada konsumen atau berbentuk modal kerja kepada pengembang, Ara belum dapat memastikan. Dia mengaku, masih melakukan kalkulasi mengenai hal itu.

    “Nanti kita sampaikan ya [bentuknya seperti apa]. Kita sampaikan detail jadi supaya nanti jelas. Saya sekarang mau siapkan dulu semua aturannya,” tandasnya.

    Di samping itu, dia juga masih enggan merinci berapa kucuran KUR yang bakal digulirkan untuk sektor perumahan tersebut. 

    Meski demikian, sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan Danantara berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut.

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). 

     “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara. Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung bisa capai Rp130 triliun,” jelasnya.

     Sejalan dengan hal itu, Rosan meminta agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait untuk dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga.

    “Kita akan full support tapi harapannya, tentu karena ini perbankan juga punya kriteria-kriteria yang harus dijalankan, mohon supaya ini juga bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

     

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru

    Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) menguat seiring kekhawatiran investor terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Amerika Serikat (AS) yang baru.

    “Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS, dimana indeks dolar melemah ke level terendah sejak Februari 2022 oleh kekhawatiran RUU pajak Trump yang berpotensi membawa defisit 3.3 triliun dolar AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang. RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

    Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

    Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amandemen yang panjang di hari-hari mendatang. Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

    “Pajak korporasi yang lebih rendah menurunkan penerimaan negara. RUU ini dianggap investor menguntungkan rekan-rekan pendukung dia,” ujar Lukman.

    Selain itu, persoalan penundaan kesepakatan tarif yang akan berakhir pada 9 Juli semakin menekan dolar AS.

    “Tarif apabila tidak ditunda akan lebih membuat dolar anjlok, tidak ada informasi untuk itu. Selama penundaan 90 hari, AS hanya berhasil mencapai kesepakatan dengan Inggris, itu pun dianggap merugikan Inggris, belum ada satu negara pun yang mendekati kesepakatan karena permintaan AS yang cenderung tidak rasional,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.100-Rp16.200 per dolar AS. Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 56 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.182 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.238 per dolar AS.

    Sumber : Antara