Xcloud.id

BUMN: BSI

  • Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder

    Usai KopDes Merah Putih, Pemerintah Siapkan Koperasi Sekunder

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membentuk koperasi sekunder pasca pembentukan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pihaknya akan menyiapkan proses konsolidasi KopDes/Kel Merah Putih ke depan. Dalam hal ini, Kemenkop akan mendorong pembentukan koperasi sekunder di level kabupaten di Indonesia.

    “Jadi nanti ke depan setelah berjalan, 80.000 koperasi [KopDes/Kel Merah Putih] ini akan kita dorong pembentukan sekunder-sekunder koperasi di kabupatennya,” kata Panel saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.

    Panel menjelaskan, KopDes/Kel Merah Putih membutuhkan penghubung (hub) di level kabupaten untuk menjalankan usahanya.

    “Karena nggak mungkin ini mereka jalan sendiri-sendiri. Harus ada hub-nya di level kabupaten. Nah, konsep semacam itu juga secara paralel kita siapkan,” ujarnya.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa status 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan koperasi primer, sehingga membutuhkan koperasi sekunder.

    “Jadi, KopDes/Kel ini kan dia primer statusnya di masing-masing desa. Nanti harus ada koperasi sekunder di level kabupaten, semacam hub-nya,” ungkapnya

    Dengan begitu, ke depan, Kemenkop akan mendorong agar operasional usaha KopDes berjalan efektif dan efisien, sehingga diperlukan koperasi sekunder di level kabupaten.

    “Kami akan dorong nanti ke depan untuk efektif dan efisiensi daripada operasional usaha KopDes itu harus ada [koperasi] sekunder di level kabupaten. Nanti konsepnya juga kita kasih tahu kok,” terangnya.

    Berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. 

    Perinciannya, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Di sisi lain, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, serta bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

  • 83.762 KopDes Bakal Kantongi Legalitas Jelang Peluncuran 21 Juli

    83.762 KopDes Bakal Kantongi Legalitas Jelang Peluncuran 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Desa Merah Putih alias 83.762 unit akan mengantongi badan hukum.

    Adapun saat ini, sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, Papua Pegunungan menjadi provinsi yang mencatatkan badan hukum KopDes/Kel Merah Putih terendah.

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025.

    “Kan total desa seluruh Indonesia ada 83.762 desa/kelurahan. Artinya, kalau baru bicara sekarang 80.068 desa/kelurahan yang sudah SK [surat keputusan], artinya masih ada seribu sekian yang belum tercatatkan. Dan mayoritas berada di 6 provinsi Papua itu,” kata Widodo saat ditemui di Kantor AHU, Jumat (18/7/2025).

    Terlebih, Widodo menyatakan proses pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan melalui sistem layanan AHU, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id yang terus beroperasi nonstop alias 7 hari 24 jam.

    “SK itu jalan terus, keluar terus. Sampai dengan selesai 100% seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terbentuk sesuai dengan Peraturan Mendagri ada 83.762 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    Widodo menjelaskan bahwa Kepala Negara RI juga meminta agar seluruh KopDes/Kel Merah Putih harus sudah beroperasi paling lambat 28 Oktober 2025.

    “Puncaknya itu di Oktober, Presiden akan mencanangkan kembali seluruh koperasi yang sudah berbadan hukum harus sudah running memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sekarang baru SK badan hukumnya, nanti ada peresmiannya, gerai, dan mock-up,” ujarnya.

    Selama Juli—Oktober 2025, sambung dia, akan dilakukan manajemen SDM hingga pembiayaan untuk mempercepat operasional KopDes/Kel Merah Putih guna memotong rantai pasok distributor, baik dari pertanian, gas, sembako, hingga perikanan.

    Adapun, dari total 80.068 KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi badan hukum, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.

    Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    “Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 pondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” terangnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dengan kata lain, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Sementara itu, payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

  • Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) sudah memasuki tahap 4 yang disalurkan mulai 14 Juli 2025.

    Pada batch keempat ini, penyaluran BSU akan dilakukan dengan tiga cara yakni langsung melalui rekening Bank Himbara (BRI; BNI; Mandiri; BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kantor Pos.

    Bagi yang belum mendapatkan, penyaluran tetap akan dilanjutkan hingga batch 5 dalam waktu yang belum ditentukan.

    Batas Waktu Pencairan BSU

    Pencairan BSU tahap 4 melalui Bank Himbara dan BSI masih akan dilakukan, mengingat banyaknya pekerja yang belum mendapat bantuan.

    Hingga kini belum ada pengumuman mengenai pembatasan pencairan BSU yang disalurkan langsung ke rekening pekerja.

    Sedangkan pencairan BSU melalui Kantor Pos dilakukan paling lambat hingga 31 Juli 2025.

    Total Pekerja yang Mendapat BSU

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran BSU telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis (17/7) dikutip dari Antaranews.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Daftar Penerima BSU Tahap 4 2025

  • Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja di seluruh tanah air. Pencairan BSU Tahap 4 secara resmi telah dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025, menandai kelanjutan program bantuan yang sangat dinantikan oleh jutaan pekerja. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pekerja di tengah berbagai tantangan.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan kabar terbaru pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia tengah mengusahakan pencairan BSU dilakukan lebih cepat.

    “Kita usahakan (BSU cair lebih cepat), susah nanti kalau saya sampaikan nanti ditagih lagi,” kata Yassierli ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Berikut rincian progres distribusinya:

    Tahap 1: 22,8%
    Tahap 2: 13,99%
    Tahap 3: 30,33%
    Tahap 4: 15,49%.

    Program BSU ini memberikan alokasi dana sebesar Rp600.000 per orang, yang mencakup periode dua bulan, yakni Juni dan Juli. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap melalui berbagai kanal resmi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Pekerja yang memenuhi kriteria dapat segera mengecek status pencairan mereka.

    Mekanisme penyaluran BSU Tahap 4 melibatkan beberapa bank milik negara, termasuk Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus melayani pekerja di Provinsi Aceh, sementara PT Pos Indonesia menjadi alternatif bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank tersebut atau rekeningnya tidak aktif.

  • Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mengganggu bisnis ritel di Tanah Indonesia.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengaku tidak merasa terancam dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih yang bakal meluncur pada 21 Juli 2025.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025.

    “Kami tidak merasa ada ancaman terhadap hal itu [keberadaan 80.000 KopDes Merah Putih],” kata Solihin saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Menurutnya, justru kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih membuat masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. “Nggak apa-apa, kan semakin banyak semakin bagus. Indonesia potensinya besar,” ujarnya.

    Adapun nantinya, kata dia, Kepala Negara RI akan menyampaikan fokus utama dari pendirian KopDes/Kel Merah Putih agar semakin terarah.

    “Kan KopDes ini kan nanti pasti setelah peresmian dengan Pak Presiden [Prabowo Subianto] minggu depan nanti akan disampaikan konsentrasi ke mana, ke mana konsentrasinya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Sampai dengan pertengahan Juli 2025, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus (musdesus) telah dilakukan, dengan 78.271 unit KopDes/Kel Merah Putih atau setara 96,45% telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Ferry juga memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudha bsia mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Nantinya, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Dia juga menyatakan payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Lebih lanjut, pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry juga memastikan sebanyak 103 percontohan (mockup) KopDes/Kel Merah Putih telah siap, baik secara ekosistem bisnis maupun dari skema pembiayaan.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tutupnya.

  • BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima – Page 3

    BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima – Page 3

    Pencairan BSU Batch 4 yang telah dimulai sejak 14 Juli 2025 menandai dimulainya distribusi bantuan kepada pekerja yang memenuhi syarat. Proses ini dirancang secara bertahap untuk mengakomodasi jumlah penerima yang masif, mencapai puluhan juta orang. Oleh karena itu, kesabaran dan pemantauan berkala sangat disarankan bagi para calon penerima.

    Penyaluran dana BSU Batch 4 dilakukan melalui beberapa kanal resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri menjadi garda terdepan dalam proses ini. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut serta sebagai salah satu bank penyalur, memperluas jangkauan distribusi.

    Tidak hanya melalui perbankan, Kantor Pos Indonesia juga berperan penting dalam menyalurkan BSU, khususnya bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank tersebut atau memiliki kendala akses perbankan. Hal ini memastikan bahwa bantuan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja yang berhak. Meskipun pencairan sudah berjalan, proses ini masih terus berlangsung dan belum merata di seluruh daerah, mengingat skala program yang besar.

  • Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa mulai digulirkan setelah peluncuran secara resmi pada 21 Juli mendatang.

    Sekadar informasi, Kopdes Merah Putih memasuki tahapan akhir persiapan peluncuran. Rencananya, peluncuran akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025, dan terpusat di Klaten, Jawa Tengah.

    Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga mengatakan pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    “InsyaAllah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 15 Juli.

    Ferry memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes/Kel ini, Ferry menjelaskan bahwa nantinya akan melibatkan kerja sama tiga pihak yaitu koperasi itu sendiri, distributor atau supplier, dan bank penyalur.

    Nantinya, kata Ferry, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Kemudian terkait dengan 103 percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Kopdes harus mengantongi perencanaan yang matang. Setelah itu, Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon Rp3 miliar.

    “Nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara. Pinjaman, plafon pinjaman. Tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 7 Juli.

    Zulhas sapaan akrabnya bilang Kopdes Merah Putih harus memiliki lini bisnis yang jelas terlebih dahulu. Sehingga ketika permodalan masuk, nantinya dapat mendukung koperasi tumbuh dan berkembang.

    “Kopdes ini kita bentuk dengan cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada, baru pembiayanya (masuk) nanti Rp3 miliar pinjaman,” jelasnya.

  • Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mencatat saat ini konsensus pasar terbagi antara ekspektasi suku bunga acuan (BI-Rate) tetap 5,50 persen atau turun, jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Rabu (16/7) besok.

    Reny mengatakan, Bank Mandiri memperkirakan BI-Rate dipangkas sebesar 25 basis point (bps) pada RDG BI periode Juli 2025.

    “Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini,” kata Reny saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Untuk menetapkan BI-Rate, BI akan mempertimbangkan sejumlah faktor. Reny menjelaskan, jika bank sentral menilai tekanan eksternal mulai mereda dan fundamental domestik tetap terkendali, maka ruang untuk menurunkan BI-Rate akan terbuka.

    Sejumlah indikator yang menjadi perhatian BI, antara lain perlambatan ekonomi, inflasi yang tetap sesuai target, stabilitas nilai tukar rupiah, kecukupan likuiditas perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta ekspektasi pelaku usaha. Faktor-faktor inilah yang dapat mendukung keputusan penurunan BI-Rate.

    Berbeda dengan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI) memproyeksikan BI-Rate bertahan pada level 5,50 persen pada bulan ini seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi serta arus modal asing keluar (capital outflow) yang masih menekan rupiah.

    Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menilai, momentum yang tepat untuk penurunan BI-Rate yakni pada September mendatang ketika belanja pemerintah mulai mengalir dan mendorong perekonomian.

    “Saat pelaku usaha mulai bergairah lagi menangkap peluang, demand ke depan muncul dari kebutuhan pembiayaan modal kerja,” kata Banjaran.

    Senada dengan Banjaran, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuannya.

    Meskipun terdapat ruang untuk penurunan BI-Rate seiring dengan tren apresiasi rupiah belakangan ini, bank sentral diperkirakan lebih berhati-hati menyusul meningkatnya tensi perang dagang, terutama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan putaran terbaru tarif resiprokal terhadap mitra dagang utama.

    “Langkah tersebut kembali memicu sentimen risk-off di pasar keuangan global, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek,” ujar Faisal.

    PermataBank melihat potensi satu kali lagi penurunan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, yang kemungkinan akan terjadi pada September 2025.

    Proyeksi ini sejalan dengan meningkatnya kejelasan arah kebijakan perdagangan AS serta potensi tercapainya kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia sebelum tenggat waktu 1 Agustus 2025.

    Selain itu, The Fed juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sudah mulai disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke sejumlah pekerja sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga saat ini, Kemnaker sudah menyalurkan BSU 2025 kepada sekitar 8,3 juta pekerja di Indonesia tercatat telah menerima pencairan dana sebesar Rp 600.000.
    Penyaluran BSU 2025 dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan verifikasi dan validasi data penerima oleh Kemnaker.
    Bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Khusus wilayah Aceh, penyaluran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Namun, untuk penerima yang tidak memiliki rekening aktif, bantuan akan disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia, dengan mekanisme pencairan tunai.
    Proses pencairan BSU 2025 lewat kantor Pos ini memerlukan
    barcode
    atau
    QR code
    dari aplikasi resmi
    Pospay
    .
    Berikut langkah-langkah membuat
    barcode
    BSU melalui aplikasi Pospay untuk pencairan BSU di kantor Pos:
    Agar proses pencairan BSU 2025 berjalan lancar, siapkan dokumen berikut:
    Setelah semua dokumen lengkap, ikuti alur pencairan BSU 2025 berikut di kantor pos terdekat:
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengaku sebagai layanan BSU.
    Hanya situs resmi
    https://bsu.kemnaker.go.id
     dan aplikasi Pospay yang digunakan dalam proses informasi dan pencairan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya
    Penulis
    KOMPAS.com —
    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga memasuki pekan kelima program, sekitar 8,3 juta pekerja di seluruh Indonesia telah menerima pencairan dana BSU 2025.
    Program BSU 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja formal yang terdampak tekanan ekonomi.
    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan proses verifikasi dan validasi data penerima.
    Penerima
    BSU batch 4
    akan menerima dana langsung ke rekening bank mereka di jaringan Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Sementara pekerja di Provinsi Aceh mendapatkan BSU melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening aktif di bank tersebut, penyaluran akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.
    Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran tidak dilakukan serentak. Bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan pada batch 4, data mereka akan dilanjutkan ke batch 5 yang dijadwalkan pada pekan berikutnya.
    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU batch 4, berikut langkah pengecekannya melalui situs resmi:
    Jika Anda lolos sebagai penerima BSU batch 4, akan muncul notifikasi:
    “
    Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU pada batch 4. Silakan tunggu proses penyaluran melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia
    .”
    Untuk penerima yang salurannya lewat Kantor Pos, cek status pencairan melalui aplikasi Pospay:
    Jika Anda terdaftar, proses dapat dilanjutkan dengan pembuatan barcode untuk pencairan di Kantor Pos.
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu tautan mencurigakan yang mengatasnamakan BSU. Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menegaskan bahwa situs seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com adalah palsu dan terindikasi phishing.
    “Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu
    bsu
    .kemnaker.go.id. Di luar itu berarti palsu atau penipuan,” tegas Sunardi, Selasa (15/7/2025).
    Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan otoritasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.