Xcloud.id

BUMN: BSI

  • Perkuat Ketahanan Operasional, Pegadaian Raih Sertifikat ISO 22301:2019

    Perkuat Ketahanan Operasional, Pegadaian Raih Sertifikat ISO 22301:2019

    Jakarta –

    PT Pegadaian kembali membuktikan komitmennya terhadap standar operasional global. Pegadaian pun sukses meraih kembali sertifikat ISO 22301:2019 yaitu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management System / BCMS).

    Pengakuan bergengsi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi independen global, British Standard Institution (BSI). Pencapaian ini menegaskan Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tidak hanya tangguh dan handal, tetapi juga mampu menghadapi berbagai gangguan operasional.

    Melalui sertifikasi ini, Pegadaian memastikan layanan gadai sebagai bisnis inti perusahaan dapat terus berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi, menjaga kepercayaan public, dan aset nasabah.

    Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasi & Korporasi Pegadaian, Ari Agung Nugraha menjelaskan bahwa audit rutin ISO 22301:2019 BCMS adalah langkah strategis perusahaan.

    “Audit rutin ini adalah bentuk pengakuan dari lembaga independen global bahwa Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tangguh dan handal. Sertifikasi ini memastikan bahwa kami mampu menghadapi berbagai gangguan untuk menjamin layanan gadai di Pegadaian dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi,” kata Ari Agung Nugraha dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    ISO 22301:2019 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan operasional. Bagi Pegadaian, penerapan BCMS ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses bisnis, memitigasi risiko, dan yang terpenting, menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan.

    Keseriusan terhadap keberlangsungan layanan ini bukanlah hal baru bagi Pegadaian. Sejak berdiri pada tahun 1901, Pegadaian telah melewati berbagai tantangan sejarah, mulai dari krisis moneter hingga pandemi global, namun tetap setia melayani masyarakat yang membutuhkan layanan gadai.

    Ari Agung Nugraha pun berbagi kisah tentang ketahanan perusahaan di masa sulit.

    “Saat terjadi krismon dan pandemi, outlet Pegadaian tetap buka. Bahkan, saat terjadi peristiwa bencana besar di Aceh dan Palu, Pegadaian setia mendampingi masyarakat yang terdampak. Yang terpenting, barang jaminan masyarakat yang dititipkan di Pegadaian tetap utuh dan terjaga dengan baik,” kenangnya.

    Jaminan keamanan aset masyarakat yang dititipkan di Pegadaian, bahkan dalam situasi krisis atau bencana, merupakan inti dari kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari satu abad.

    Diraihnya kembali sertifikasi ISO 22301:2019 ini, Pegadaian menegaskan kepada seluruh nasabah bahwa keamanan aset dan keberlangsungan layanan merupakan prioritas tertinggi, menjamin perusahaan memiliki sistem ketahanan yang teruji dan akuntabel.

    (anl/ega)

  • BSI catat pembiayaan konsumer naik 16,2 persen berkat bisnis emas

    BSI catat pembiayaan konsumer naik 16,2 persen berkat bisnis emas

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengatakan pembiayaan emas menopang kinerja positif perseroan pada kuartal II 2025, salah satunya kredit konsumer yang naik 16,20 persen dengan oustanding Rp162,19 triliun.

    Ia mengatakan pembiayaan bisnis emas perseroan melonjak 88,25 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp16,88 triliun, terdiri atas produk Cicil Emas senilai Rp9,09 triliun, tumbuh 155,41 persen yoy, dan produk Gadai Emas sebesar Rp7,79 triliun, meningkat 44,08 persen yoy.

    “Hal ini membuktikan bahwa investasi emas secara umum aman, mudah, namun memberikan investasi yang tinggi kepada nasabah,” kata Anton Sukarna di Jakarta, Selasa.

    Meskipun pembiayaan melonjak, ia mengatakan kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan Non-Performing Financing (NPF/pembiayaan macet) Gross sebesar 1,87 persen.

    Angka tersebut membaik dari periode sebelumnya dan lebih baik dari posisi industri yang berada pada level 2,22 persen.

    Anton mengatakan harga emas tercatat meningkat 100 persen dalam 3 tahun terakhir, sehingga komoditas tersebut menjadi instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat.

    Selain itu, ia mengatakan sifat intrinsik emas yang tahan karat dan korosi, tidak mudah ternodai, memiliki warna yang berkilau, serta inert atau tidak mudah bereaksi dengan unsur lain membuat tren harganya terus meningkat.

    Melihat potensi pembiayaan emas tersebut, BSI terus mengembangkan produk bulion yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya kepemilikan BSI Gold, emas batangan eksklusif berlogo BSI, dengan cara mencicil melalui produk BSI Cicil Emas.

    “BSI juga terus mengedukasi masyarakat memiliki emas tanpa memberatkan tiap bulan sesuai cashflow (arus kas) pendapatan,” ujar Anton.

    Dalam Online Press Conference Kinerja BSI Triwulan II Tahun 2025 di Jakarta, Senin (22/9), Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan cicil emas dan gadai emas masing-masing telah dimanfaatkan oleh 162,8 ribu nasabah dan 407 ribu nasabah.

    Sementara produk BSI Emas atau BSI Gold membukukan capaian 152 ribu nasabah dengan outstanding 934 kilogram emas, atau melonjak 110 persen year-to-date (ytd/sejak awal tahun).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mempengaruhi pergerakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

    “Barangkali ini bisa mempengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan, karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi,” ujar Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS di Jakarta, Senin.

    Selain itu, Didik mengatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke Himbara akan mampu memperkuat likuiditas perbankan.

    “Kami tentu saja mendukung langkah dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan atau menempatkan dananya pada perbankan untuk memperkuat likuiditas perbankan,” ujar Didik.

    Seiring adanya penempatan dana dari Kementerian Keuangan, menurutnya, bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank diperkirakan dapat berkurang.

    Dari sisi sektor riil, Ia mengatakan pekerjaan dari perbankan adalah untuk menemukan sektor-sektor mana yang layak dibiayai.

    “Bagaimana pun kan dia harus melempar ke dalam penyaluran kredit,” ujar Didik.

    Seiring adanya biaya pada dana yang ditempatkan itu, lanjutnya, perbankan akan menyalurkan dana tersebut pada penyaluran kredit untuk mendapatkan surplus dari bunga.

    “Kami sih tetap berharap pemberian kredit itu tetap berdasarkan asas-asas yang sehat, sehingga ke depan tidak menjadi NPL yang memberatkan kondisi keuangan bank,” ujar Didik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan detail pengalihan dana senilai Rp200 triliun untuk Himbara, yang disalurkan ke sebanyak lima bank, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI.

    Dari kelima bank itu, Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan porsi paling besar, yakni masing-masing senilai Rp55 triliun.

    Kemudian, diikuti oleh BTN yang mendapat injeksi senilai Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laba BSI Tumbuh 10,21% Jadi Rp3,74 Triliun di Semester I-2025

    Laba BSI Tumbuh 10,21% Jadi Rp3,74 Triliun di Semester I-2025

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Senin, 22 Sep 2025 19:15 WIB

    Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp3,74 triliun pada semester I-2025, naik 10,21% YoY, ditopang pertumbuhan aset dan layanan digital.

  • BSI sebut pembiayaan tumbuh jadi Rp293,24 triliun pada kuartal II 2025

    BSI sebut pembiayaan tumbuh jadi Rp293,24 triliun pada kuartal II 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 13,93 persen year-on-year (yoy/secara tahunan) dengan outstanding sebesar Rp293,24 triliun per kuartal II 2025.

    Ia mengatakan pencapaian tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan pada industri perbankan nasional maupun syariah, dalam periode yang sama.

    “Pembiayaan Bank Syariah Indonesia tumbuh di 13,93 persen, (sementara) industri perbankan syariah 8,37 persen dan industri perbankan (nasional) di angka 7,77 persen,” ucap Anggoro di Jakarta, Senin.

    Ia menuturkan mayoritas pembiayaan disalurkan ke segmen ritel dan konsumer, termasuk emas sebesar Rp211,78 triliun, atau 72,22 persen dari total portofolio, serta segmen wholesale dengan porsi 27,78 persen.

    Penyaluran pembiayaan yang mencapai double digit tersebut turut berkontribusi pada peningkatan laba perseroan audited yang tumbuh solid angka 10,21 persen yoy menjadi Rp3,74 triliun per Juni 2025.

    Meskipun tumbuh double digit, ia mengatakan kualitas pembiayaan perseroan tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF/pembiayaan macet) gross 1,87 persen, membaik dari periode sebelumnya dan lebih baik dari posisi industri yang berada pada level 2,22 persen.

    Anggoro menyampaikan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu dari tiga aspek kinerja perseroan yang tumbuh di atas rata-rata pencapaian industri perbankan nasional maupun syariah.

    Ia menyatakan aspek lainnya yang juga tumbuh di atas rata-rata nasional adalah aset perseroan yang naik 10,97 persen yoy menjadi Rp401 triliun pada kuartal II 2025.

    Sementara itu, ia menyebutkan bahwa aset perbankan syariah meningkat 7,83 persen yoy dan aset perbankan nasional naik 6,43 persen yoy.

    Ia menuturkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola BSI juga meningkat menjadi Rp323 triliun, atau 8,83 persen yoy, yang berkontribusi menjadi komposisi Dana Murah (Current Account Savings Account/CASA) di level 61,78 persen atau Rp199,48 triliun.

    Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian industri perbankan syariah sebesar 6,91 persen dan perbankan nasional senilai 6,96 persen.

    “Jadi, di tiga indikator ini Bank Syariah Indonesia tumbuh di atas industri perbankan nasional dan juga perbankan syariah,” ujar Anggoro.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyanyi yang juga berprofesi sebagai dokter, Teuku Adifitrian alias Tompi, ikut merespons penempatan dana jumbo Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Tompi menyemprot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai meski dana besar sudah dikucurkan, bunga pinjaman di bank justru masih belum mengalami perubahan berarti.

    “Udah diguyur Rp200 T, tapi bunga pinjaman masih tinggi aja. Nyaris gak gerak dari bunga lama,” ujar Tompi di X @dr_tompi (20/9/2025).

    Tompi juga menyinggung Menteri Keuangan, seraya mengingatkan bahwa tujuan penempatan dana itu adalah untuk mendorong roda perekonomian, bukan sekadar tersimpan di bank tanpa manfaat.

    “Gimana nih pak Menkeu? Kalau masih tinggi begini, dana itu akan ngendap aja ntar di bank,” Tompi menuturkan.

    “Bukankah niatnya menggerakkan ekonomi?” tandasnya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

  • DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM

    Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa penyaluran dana pemerintah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus menyasar sektor usaha-usaha produktif menengah ke bawah atau UMKM.

    Sebab jika dana tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh sektor korporasi, menurut dia, tidak akan menimbulkan dampak ekonomi ke bawah secara signifikan. Maka dari itu, dia meminta agar Menteri Keuangan juga menerbitkan panduan atas kebijakan itu.

    “Seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa kebijakan Purbaya tersebut tidak ada masalah dari sisi peraturan perundang-undangan. Sebab, kata dia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang-Undang (UU) APBN tahun 2025.

    Dalam UU tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk mengelola dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk disimpan selain di Bank Indonesia. Dalam hal ini, dana SAL bisa dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan badan hukum yang memiliki penugasan.

    “Sehingga penempatan Rp200 triliun itu bagi DPR no issue. Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencairkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (12/9).

    Kelima bank itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai dana masing-masing sebesar Rp55 triliun.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp10 triliun.

    Purbaya menjelaskan dana yang disalurkan ke BSI lebih kecil dibandingkan empat bank lainnya mengingat ukuran bank yang juga relatif lebih kecil.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk direspons Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, kebijakan tersebut tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berpotensi menabrak aturan hukum yang mendasar.

    “Yang dilakukan Menteri baru ini menyalahi aturan yang fundamental,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (17/9/2025).

    Heru menilai, secara ekonomi langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan karena kondisi perbankan saat ini justru sedang kelebihan likuiditas.

    Bank, kata dia, sudah memiliki dana besar yang dihimpun dari masyarakat maupun surat berharga.

    “Karenanya kucuran dana yang dilakukan Menkeu ini sia-sia dan hanya menambah beban terhadap ekosistem perbankan itu sendiri, terutama bank nasional,” sebutnya.

    Sementara itu, kondisi masyarakat dan dunia usaha menurutnya sedang porak-poranda. Banyak pelaku usaha tidak lagi layak dibiayai secara perbankan.

    “Terjadi paradoks, bank-bank diharuskan membiayai pelaku usaha untuk membangkitkan ekonomi, tapi di lain pihak pengusaha pada kenyataannya sudah rusak,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Heru menyebut kebijakan Purbaya sebagai langkah tergesa-gesa tanpa urgensi yang jelas. Ia bahkan menuding ada “penumpang gelap” di balik keputusan tersebut.

    “Dua kondisi ini memungkinkan bahwa apa yang dilakukan Purbaya adalah pekerjaan yang sama sekali dianggap buta mata. Inilah yang membuat langkah Menkeu ini betul-betul tergesa-gesa,” Heru menuturkan.