Xcloud.id

BUMN: BSI

  • BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak banjir di Aceh, sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam memberikan perlindungan dan keringanan kepada nasabah di tengah kondisi force majeure.

    Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk membantu meringankan beban nasabah agar dapat bangkit melanjutkan hidup, keberlangsungan usaha, dan mendukung pemulihan ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.

    “BSI berkomitmen selalu hadir mendampingi nasabah, khususnya di saat-saat sulit. Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggoro.

    Program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi penanganan restrukturisasi pembiayaan masyarakat Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) yang terdampak bencana alam hidrometeorologi.

    Pada fase pertama, dilaksanakan restrukturisasi kolektif pemberian masa tenggang (grace period) sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Artinya nasabah yang masuk kriteria diberikan kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan.

    Fase berikutnya terkait relaksasi dalam bentuk restrukturisasi melalui program penjadwalan ulang (rescheduling).

    Restrukturisasi dilakukan secara selektif kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), lalu ritel dan konsumer dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kemampuan bayar nasabah, sesuai dengan ketentuan regulator.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    PIP Desember 2025: Cek Penerima, Syarat, hingga Jadwal Pencairannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pada Desember 2025 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata.

    Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

    Mekanisme penyaluran bantuan PIP dilakukan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun anggaran, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Melansir laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id, Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah terjadinya putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan wajib belajar hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    Syarat Penerima PIP

    Tidak semua peserta didik secara otomatis menerima bantuan PIP. Kemendikdasmen menetapkan sejumlah kriteria agar bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Adapun syarat penerima Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi:

    Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan/atau memiliki pertimbangan khusus.
    Peserta didik dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    Peserta didik berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, atau panti asuhan.
    Peserta didik yang terdampak bencana alam.
    Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
    Peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau menjadi korban musibah.
    Peserta didik dari keluarga dengan orang tua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Peserta didik yang tinggal di daerah konflik.
    Peserta didik dari keluarga terpidana atau berada di lembaga pemasyarakatan.
    Peserta didik yang memiliki lebih dari tiga saudara kandung yang tinggal serumah.
    Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Cara Cek Penerima PIP

    Status penerima PIP dapat dicek secara online melalui ponsel (HP) dengan mengakses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Ini merupakan situs resmi yang dikelola pemerintah untuk memudahkan orang tua, siswa, dan pihak sekolah mengecek apakah seorang siswa terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Adapun langkah-langkah pengecekan status PIP adalah sebagai berikut:

    Buka situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
    Masukkan data pada kolom “Cari Penerima PIP”, data tersebut berupa NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
    Sistem akan menampilkan status penerima PIP, termasuk nama siswa, sekolah, dan informasi status pencairan dana.

    Pastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan data yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

    Aktivasi Rekening sebagai Syarat Pencairan

    Perlu diketahui, terdaftar sebagai penerima PIP belum otomatis membuat dana bantuan dapat dicairkan. Setiap penerima wajib memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah. Rekening SimPel berfungsi sebagai sarana pencairan dana bantuan agar penyaluran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

    Prosedur Aktivasi Rekening PIP

    Bagi peserta didik yang baru pertama kali ditetapkan sebagai penerima PIP dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Nominasi, aktivasi rekening SimPel menjadi tahapan wajib. Proses aktivasi umumnya difasilitasi oleh pihak sekolah bekerja sama dengan bank penyalur.

    Orang tua atau wali siswa perlu hadir dengan membawa dokumen pendukung seperti:

    Identitas diri orang tua/wali
    Kartu Keluarga
    Buku tabungan SimPel atau surat keterangan dari sekolah

    Bank Penyalur Dana PIP

    Mengutip ketentuan Kemendikdasmen, penyaluran dana PIP dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah, antara lain:

    Bank BRI
    Bank BNI
    Bank Mandiri
    Bank Syariah Indonesia (BSI)

    Pemilihan bank penyalur disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan wilayah domisili peserta didik.

    Besaran Bantuan PIP 

    Berdasarkan ketentuan pencairan dana PIP yang berlaku pada 2025, besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Rinciannya adalah sebagai berikut:

    SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
    Khusus siswa baru atau kelas 6: Rp225.000 saja.
    SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 9): Rp375.000.
    SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun
    Khusus kelas akhir (kelas 12): Rp900.000

    Nominal ini diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, maupun biaya transportasi.

    Jadwal Pencairan Desember 2025

    Penyaluran dana PIP pada 2025 dilakukan secara bertahap dalam tiga termin, dan termin ketiga mencakup periode Oktober hingga Desember 2025. Pada tahap ini, pencairan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025, meskipun waktu pastinya dapat berbeda antardaerah tergantung proses aktivasi rekening dan validasi data penerima.

  • Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik

    Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

    Perseroan turut berpartisipasi dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang – Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan yang tinggi.

    Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dengan dukungan dari bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.

    Di saat wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, kehadiran proyek ini memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.

    Flyover dengan panjang 2,774 kilometer tersebut memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.

  • BSI dan BSI Maslahat Telah Salurkan 78,7 Ton Bantuan untuk Penyintas Bencana di Sumatera

    BSI dan BSI Maslahat Telah Salurkan 78,7 Ton Bantuan untuk Penyintas Bencana di Sumatera

    Aceh, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BSI Maslahat telah menyalurkan bantuan total sebesar 78,7 ton senilai Rp 12 miliar untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Sebagian besar alokasi bantuan didistribusikan ke Provinsi Aceh. 

    BSI telah aktif mendistribusikan bantuan sejak awal musibah bencana hidrometeorologi yang menimpa provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain mengirimkan bantuan berupa logistik, BSI melalui BSI Maslahat juga mengirimkan relawan yang aktif membantu distribusi bantuan serta pendampingan penyintas bencana. 

    Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengungkap bantuan dikirimkan berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, pakaian serta pendukung berupa perahu karet dan alat bantu komunikasi berupa Starlink dan telepon satelit yang diperuntukkan mensupport kegiatan pemerintah daerah setempat di dalam mengatasi bencana ini.  

    Selain mendistribusikan logistik, BSI dan BSI Maslahat serta warga setempat juga menyediakan dapur umum di Langsa dan Bireuen serta posko kesehatan di Kuala Simpang. Setiap hari dua ribu paket makanan didistribusikan untuk membantu mensupport kegiatan masyarakat di masa tanggap darurat. 

    Dapur umum, kata Wisnu, mulai aktif 6 Desember 2025 hasil kolaborasi BSI bersama BSI Maslahat mendirikan dapur umum di Kawasan Langsa karena wilayah ini relatif siap dengan ketersediaan air bersih dan sarana pendukung lainnya. 

    Dapur umum ini akan mendistribusikan 2 ribu paket makanan dengan wilayah distribusi Tamiang, Langsa, dan Kuala Simpang. 

    Selain membantu logistik, BSI juga terus meningkatkan aksesibilitas nasabah pada layanan bank. Dari 23 wilayah kabupaten di Provinsi Aceh, terdapat 13 wilayah yang terdampak bencana. Terhitung sejak Senin, 8 Desember 2025, BSI sudah bisa menghadirkan coverage operasional di 13 wilayah tersebut termasuk di wilayah Kuala Simpang, Tamiang, meskipun belum 100 persen cabang beroperasi. 

    Hingga 11 Desember 2025, dari total 145 kantor BSI di Region Aceh, sebanyak 136 kantor telah kembali beroperasi, sehingga tersisa 9 kantor yang masih menunggu kesiapan hingga kondisi memungkinkan. Layanan di daerah bencana dioperasikan menggunakan genset dan starlink.

    Pada saat yang sama, 497 dari 920 unit ATM telah berstatus in service dengan availability sebesar 54%. 

    Di Region Medan, seluruh cabang kini telah beroperasi 100%, dan 450 dari 488 unit ATM kembali berjalan sehingga mencatatkan availability sebesar 92%.

    Di wilayah Sumatera Barat, seluruh kantor layanan dan ATM BSI sudah normal 100%. Khusus untuk wilayah dengan dampak relatif berat seperti Langsa, BSI sudah menyala di KCP Gampong Jawa, KCP Langsa Kota, sementara untuk wilayah Kuala Simpang di KC Seumadam dan KCP Sungai Liput. Untuk mensupport kebutuhan uang tunai BSI juga mengirimkan mobil kas keliling ke wilayah Tamiang untuk membantu masyarakat sementara mesin ATM masih dalam tahap perbaikan. 

    Sepanjang pekan kemarin BSI melakukan pembersihan dan penyiapan operasional agar outlet bisa segera beroperasi melayani nasabah dan ATM juga dapat digunakan. 

    “Alhamdulillah tersisa 9 kantor yang menunggu kesiapan operasi dan sedang diupayakan maksimal pembersihan dan alternatif agar cabang dan ATM segera dapat beroperasi,” kata Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar.

    Kantor BSI saat ini juga dijadikan salah satu pusat kegiatan warga yang membutuhkan akses wifi dari Starlink yang beroperasi di Cabang serta mengisi daya battery mobile phone yang digunakan warga berkomunikasi dengan kerabatnya di luar wilayah.

    Untuk mensupport operasional di Kabupaten terdampak bencana, BSI juga mengirimkan bantuan tenaga operasional bank untuk meringankan pegawai yang juga masih dalam proses pemulihan tempat tinggal yang juga terdampak bencana.

  • Ini alasan BSI pilih “naming rights” di Stasiun MRT Lebak Bulus

    Ini alasan BSI pilih “naming rights” di Stasiun MRT Lebak Bulus

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membeberkan alasannya memilih hak penamaan (naming rights) di Stasiun MRT Lebak Bulus, yaitu sebagai upaya strategi agar lebih dikenal masyarakat.

    “Kita melihat bahwa Stasiun Lebak Bulus itu selalu disebut di setiap stasiun. Harapannya, dengan selalu disebut Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, masyarakat semakin perhatian tentang Bank Syariah Indonesia. Ini bagian dari strategi branding kita,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam peresmian Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan dengan seringnya melihat dan mendengar langsung nama BSI, maka diharapkan pengguna MRT tertarik menjadi nasabah.

    Terkait rentang waktu kontrak, dia menjelaskan itu dapat berjalan selama tiga tahun atau lebih, seiring evaluasi yang dijalankan bersama dengan pihak MRT Jakarta.

    “Kerja sama ini tentu akan kita selalu melihat kembali (review) apakah ada peningkatan manfaatnya. Tapi paling tidak, kerja sama ini akan berjangka panjang,” ucap Anggoro.

    Acara peresmian hak penamaan (naming rights) Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Lebih lanjut, BSI mengungkapkan tujuannya berkolaborasi dengan MRT Jakarta melalui naming rights, yakni demi meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah.

    Kemudian, mendukung keberlanjutan dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik demi mengurangi emisi.

    Dalam promosinya bagi pengguna MRT, BSI menawarkan pengembalian uang (cashback) Rp100 ribu untuk 1.000 nasabah.

    Selain itu, ada pula 50 persen diskon bagi tenant yang menggunakan aplikasi BYOND, serta fasilitas cuci emas dan layanan perbankan syariah lainnya.

    Sementara itu, duta (brand ambassador) BSI pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengharapkan kolaborasi BSI dengan MRT Jakarta berdampak positif bagi pengguna transportasi publik.

    “Semoga kolaborasi MRT dan Bank Syariah banyak manfaatnya untuk masyarakat,” ucap Atta.

    Berdasarkan data MRT Jakarta, Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun dengan jumlah pelanggan terbanyak ke-3, yakni 431.536 pelanggan.

    Sepanjang November 2025, MRT Jakarta mencatat 4.173.621 pelanggan menggunakan layanan MRT Jakarta. Dari total tersebut, sekitar 139.121 pelanggan per hari naik MRT Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Layanan Perbankan BSI di 23 Kabupaten-Kota Aceh Mulai Pulih

    Layanan Perbankan BSI di 23 Kabupaten-Kota Aceh Mulai Pulih

    Jakarta –

    Layanan perbankan milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh kembali pulih setelah sebelumnya terdampak bencana. Dari 145 kantor cabang di Aceh, kini hanya tinggal 10 yang belum beroperasi imbas bencana tersebut.

    Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan akses layanan perbankan untuk masyarakat kembali berfungsi penuh. Namun, terdapat beberapa lokasi yang masih terdampak sehingga unit cabang yang beroperasi masih terbatas seperti di Aceh Tamiang.

    “Dari 145 cabang, tadinya kan yang bener-bener nggak bisa 60 (kantor cabang), hari ini tinggal 10,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    “Di Aceh Tamiang yang paling sulit, itu ada 2 cabang on. Di sana ada 10 cabang, tapi 2 sudah on,” tambahnya.

    Sementara layanan mesin ATM, Anggoro menjelaskan, ada sebanyak 500 unit yang sudah kembali beroperasi. Adapun total BSI memiliki unit ATM sebanyak 920 di provinsi Aceh.

    “Kalau ATM, dari 920 ATM, itu 500 sudah on. Artinya di semua kabupaten kota sudah on, semua. Tapi beberapa yang belum on, ya karena situasinya ya. Jadi intinya, pelayanan pada masyarakat, sudah fully di semua kabupaten-kota, walaupun belum di semua spot cabang,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, muncul kekhawatiran masyarakat Aceh karena tidak dapat menarik uang di ATM beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi imbas pemadaman listrik dan gangguan jaringan internet di sejumlah titik bencana di Provinsi Aceh.

    Tonton juga Video: BSI untuk Aceh: Bantuan yang Bergerak Cepat

    (kil/kil)

  • MRT Jakarta resmikan Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia

    MRT Jakarta resmikan Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT. MRT Jakarta (Perseroda) meresmikan nama Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia sebagai bagian dari bisnis perusahaan dalam bidang penjualan hak penamaan (naming rights).

    “Semoga kolaborasi antara MRT Jakarta dan BSI (Bank Syariah Indonesia) dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi publik,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam peresmian Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan pihaknya mendapatkan tiga mandat dari pemerintah, yakni membangun infrastruktur, mengoperasikan dan memelihara kereta, jalur, stasiun, dan seluruh fasilitas yang ada, serta membangun kawasan transit di setiap stasiun.

    Ketiga mandat tersebut sejalan dengan pembangunan proyek MRT Jakarta yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menambahkan kehadiran mereka yang kini menjadi bagian dari MRT Jakarta itu diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat urban.

    “Dengan hadirnya BSI di Lebak Bulus, tentu saja bagian dari kita menjadi lebih dekat dengan masyarakat, hadir di ruang publik, sehingga masyarakat bisa lebih melihat apa itu produk-produk perbankan syariah,” tutur Anggoro.

    Dia menyebutkan BSI memiliki dua tujuan, yakni literasi perbankan syariah Indonesia yang mencapai 4,3 persen, namun dari segi inklusifnya baru mencapai 13 persen.

    Kemudian, tujuan selanjutnya, yakni prinsip keberlanjutan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

    “Jadi, dua poin penting inilah yang mendasari kami untuk BSI bekerja sama dengan PT MRT. Satu, literasi. Kedua, memang kita sama-sama mendorong masyarakat untuk ayo naik MRT sebagai transportasi publik,” ucap Anggoro.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya ingin mendekatkan bank syariah kepada masyarakat melalui produk-produk terbaru, di antaranya zakat, infaq, dan sedekah.

    “Insya Allah, semakin berkah, tidak hanya buat BSI, tapi juga buat PT MRT. Karena setiap tahun, dari keuntungan Bank Syariah, ada bagian zakat yang kita bayarkan,” ungkap Anggoro.

    Sejauh ini, tercatat sembilan stasiun MRT Jakarta yang telah mendapatkan hak penamaan, yaitu Bundaran HI Bank DKI, Stasiun Fatmawati Indomaret, Cipete Raya TUKU, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

    Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

    “Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

    “Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

    Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

    “Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

    “Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

    Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

    Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

    (kil/kil)

  • BSI Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia

    BSI Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI resmi membeli hak atas penamaan atau naming rights salah satu stasiun milik PT MRT Jakarta (Persoda). Adapun hak nama yang dibeli adalah Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia.

    Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pembelian hak penamaan stasiun ini menjadi upaya memperluas literasi keuangan syariah. Selain itu, kehadiran BSI di Stasiun MRT Lebak Bulus ini upaya perseroan mendorong transisi ke transportasi publik.

    “Kehadiran kami, ini wujud dari Bank Syariah Indonesia, adalah bank syariah yang modern, inklusif, dan dekat dengan masyarakat urban Jakarta. Kita ingin memastikan bentuk syariah yang modern adalah seperti ini, Inklusif, semua bisa ikut. Dan kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai transparansi, pelayanan yang baik, yang selama ini di lakukan MRT, juga menjadi nilai-nilai BSI,” ungkap Anggoro dalam acara peluncuran naming rights Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Anggoro menjelaskan, posisi literasi perbankan syariah di Indonesia saat ini baru mencapai 43% dengan persentase inklusi di angka 13%. Melalui naming rights ini, ia berharap dapat menambah tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah.

    “Dengan hadirnya BSI di Lebak Bulus, tentu saja bagian dari kita ingin lebih dekat dengan masyarakat, hadir di ruang publik, sehingga masyarakat bisa lebih terlihat apa itu produk-produk perbankan syariah. Bahkan kalau nanti mereka mau buka, bisa juga, mereka mencoba beyond, bagian dari experience juga bisa,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah dan pendapatan perseroan melalui naming rights ini. Ia pun terbuka evaluasi naming rights tersebut secara jangka panjang.

    “Tadi saya bicara sama Pak Anggoro, “Pak, pada kita bekerja sama awal sekarang, coba Bapak cek besarnya nasabah dan revenue. Nanti Bapak evaluasi begitu satu, dua, tiga tahun berikutnya. Kira-kira seperti apa? Itu kira-kira evaluasi yang mungkin keuntungan yang akan kita dapatkan,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Layanan MRT Hari Ini Hanya Lebak Bulus-Blok M

    (ahi/kil)

  • OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini sebagai upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kegiatan EPIKS menjadi wadah pembelajaran yang berkelanjutan bagi santri, pengurus pesantren, hingga UMKM di sekitar pesantren untuk memahami produk keuangan syariah.

    “Kami di sini hadir, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) , dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan edukasi literasi tentang keuangan, plus inklusinya,” ujar Frederica atau yang akrab disapa Kiki.

    Ia menambahkan, EPIKS sebelumnya dikenal sebagai ekosistem pondok pesantren inklusi syariah, dan kini dikembangkan menjadi pusat literasi, inklusi, serta penguatan ekonomi berbasis syariah bagi pesantren dan komunitas sekitarnya.

    Selain itu, OJK bersama BEI dan BSI juga meresmikan Galeri Investasi Syariah di lingkungan pondok pesantren Minhaajurrosyidiin yang merupakan pertama di wilayah Jabodebek. Kiki menyebut, ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan akses pasar modal syariah kepada pesantren.

    “Jadi EPIKS ini suatu proposal yang luar biasa, di mana kita melihat pondok pesantren juga sangat terbuka untuk belajar tentang literasi inklusi keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, maupun investasi syariah dan juga produk-produk keuangan lainnya,” imbuhnya.

    Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Chailrul Baihaqi, mengapresiasi penyelenggaraan EPIKS yang disebutnya membawa perubahan besar. Kini pesantren telah beralih dari manual menuju layanan keuangan digital seperti penggunaan smart card bagi santri.

    “Terima kasih untuk OJK, kemudian BSI, dan juga dari Bursa Efek Indonesia, untuk menghadiri pondok pesantren. Semoga ini menjadi satu gerakan yang masif untuk menjadikan pondok pesantren modern,” tutur Chairul.

    Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, menambahkan bahwa pembukaan galeri investasi syariah di pesantren merupakan bagian dari komitmen BEI meningkatkan inklusi pasar modal syariah.

    Dari sisi BEI, saat ini terdapat 980 galeri investasi di Indonesia, 147 di antaranya merupakan galeri syariah. Dan galeri di ponpes Minhaajurrosyidiin merupakan galeri syariah pertama di Jabodebek yang berada di pesantren.

    “Kita akan sama-sama meningkatkan kesejahteraan dari santri, guru, dan masyarakat sekitar untuk menikmati pertumbuhan pasar modal syariah,” sebut Jeffrey.

    Acara tersebut turut dihadiri Ketua OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, Wadirut Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta, serta berbagai santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Jabodebek.

    OJK mencatat bahwa angka literasi keuangan berada pada angka 66,46% dan inklusi 80%. Sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 43%, naik signifikan dari 9% sebelumnya, namun tingkat inklusinya masih rendah di angka 13%.

    Oleh karena itu, OJK menilai kegiatan seperti EPIKS dan pembukaan galeri investasi syariah di pesantren penting untuk memperluas pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat.