Xcloud.id

BUMN: BRI

  • Resep Rahasia UMKM Ikan Asap Bulukumba Tembus Pasar Global

    Resep Rahasia UMKM Ikan Asap Bulukumba Tembus Pasar Global

    Jakarta –

    Pelaku UMKM dari komunitas pengusaha Ikan Asap di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ebi Sulastri mengapresiasi BRI yang memperhatikan pelaku usaha di daerah. Menurutnya, BRI selalu memberikan kemudahan UMKM mendapatkan modal usaha hingga tembus pasar global.

    “Saat kita sudah menjadi mitra, tidak ada lagi istilah dipersulit. Semua dipermudah, terutama dalam peminjaman modal usaha,” ungkap Ebi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (13/11/2024).

    Tidak hanya itu, BRI juga memberikan pelatihan yang membantu Ebi dalam memasarkan produknya di era digital. Dengan bimbingan BRI, ia mulai memanfaatkan media sosial bersama dengan komunitas ikan asap Bulukumba sebagai alat pemasaran utama, menjadikan produknya lebih dikenal hingga ke luar negeri.

    Ebi berharap kemitraannya dengan BRI akan terus berlanjut dan semakin memperkuat usahanya. Dengan dukungan yang terus diberikan oleh BRI, ia optimistis usahanya akan terus berkembang dan semakin dikenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional.

    Dalam menghadapi tantangan di masa depan, Ebi tetap berpegang teguh pada kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan konsumennya. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia yakin usaha ikan asap Bulukumba bersama dengan komunitasnya akan terus tumbuh dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro Supari menjelaskan BRI akan terus menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas.

    “Melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI berupaya memberikan one stop solution kepada pelaku usaha mikro, tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga non keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM,” jelasnya.

    Diketahui, Ebi Sulastri merupakan pengusaha Ikan Asap dari Bulukumba. Proses pengasapan tradisional yang diwariskan turun-temurun, menjadikan ikan asapnya bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga warisan budaya yang sarat makna.

    Didirikan sejak 1999, usaha ikan asapnya kini dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Ebi mengenang awal usahanya yang penuh tantangan bersama komunitas ikan asap lainnya, terutama dalam hal pengenalan produk.

    Pada mulanya, ia dan komunitas ikan asap lainnya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, melalui keluarga dan kerabat. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dunia modern, ia mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Berkat inovasi ini, produknya semakin dikenal luas dan diminati.

    (akd/akd)

  • Universitas Sugeng Hartono Sosialisasi Chatbot Stunting Care di Sukoharjo – Espos.id

    Universitas Sugeng Hartono Sosialisasi Chatbot Stunting Care di Sukoharjo – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Universitas Sugeng Hartono mengadakan sosialisasi aplikasi chatbot inovatif bernama “Stunting Care” bagi kader posyandu di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (12/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, SUKOHARJO – Universitas Sugeng Hartono mengadakan sosialisasi aplikasi chatbot inovatif bernama “Stunting Care” bagi kader posyandu di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah stunting di tingkat desa. 

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Madegondo, Bidan Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Grogol, Koordinator Kader Posyandu Melati Desa Madegondo, serta sekitar 65 kader dari kelompok posyandu Melati 1 hingga Melati 10. Para peserta antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa (12/11/2024). 

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan implementasi Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) yang didanai oleh Direktorat Riset dan Teknologi Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Kemendikbud RI Tahun Anggaran 2024. 

    Proyek ini bertujuan memperkuat kapasitas kader posyandu dalam teknik komunikasi antarpribadi dan media konseling berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai strategi pencegahan stunting. 

    Tim pelaksana terdiri dari Etik Sulistyorini, SST., M.Kes sebagai ketua, didukung oleh anggota tim Fitria Hayu Palupi, SST., M.Kes dan Mgr. Inz Nimas Ratnasari, S.Kom, serta dua mahasiswa Universitas Sugeng Hartono, yaitu Lefiyana dari Program Studi Gizi dan Maulana Ilham dari Program Studi Informatika.

    Aplikasi chatbot “Stunting Care” adalah hasil kolaborasi antara pakar kesehatan dan teknologi untuk memberikan informasi seputar kesehatan anak khususnya dalam upaya pencegahan stunting. Chatbot ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pertanyaan pengguna, memberikan jawaban yang relevan, dan terus beradaptasi untuk memperbaiki respons di masa mendatang. 

    Dengan integrasi AI dan teknologi mobile, chatbot ini tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi tetapi juga sebagai pendukung interaksi yang lebih personal bagi para pengguna, terutama kader posyandu, dalam memberikan informasi yang tepat dan komprehensif bagi masyarakat.

    Chatbot “Stunting Care” memiliki fitur-fitur yang dirancang untuk memudahkan kader posyandu dalam menyampaikan edukasi seputar gizi anak, pola makan yang sehat, dan pentingnya pencegahan stunting. Teknologi ini dirancang agar bisa digunakan melalui perangkat mobile berbasis Android maupun iOS, serta memiliki versi web untuk memaksimalkan aksesibilitas di berbagai kondisi. 

    Selain itu, aplikasi ini terhubung dengan sistem manajemen kesehatan sehingga data yang diperoleh bisa menjadi bahan analisis bagi lembaga kesehatan setempat dalam mengembangkan strategi pencegahan stunting berbasis data.

    Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Madegondo yang menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 

    Sambutan berikutnya disampaikan oleh ketua tim pengabdian, Etik Sulistyorini yang menjelaskan bahwa chatbot ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu kader posyandu memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta menjadi solusi inovatif dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

    Sesi selanjutnya adalah pengenalan fitur aplikasi “Stunting Care” yang disampaikan oleh Nimas Ratnasari sebagai anggota tim pengembang. Para kader mendapatkan penjelasan rinci mengenai fitur-fitur utama chatbot seperti cara melakukan input pertanyaan, memahami jawaban yang diberikan, dan bagaimana chatbot terus belajar untuk menghasilkan respons yang semakin akurat. 

    Tim juga menjelaskan cara aplikasi chatbot menyesuaikan jawaban berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan seperti informasi tentang pola makan anak, cara mendeteksi risiko stunting, dan panduan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh orang tua.

    Pada sesi demonstrasi, peserta mencoba langsung aplikasi chatbot dengan bimbingan dari tim pengembang. Setiap kader melakukan simulasi interaksi dengan chatbot melalui ponsel pintar yang telah diinstal aplikasi “Stunting Care”. 

    Kader mencoba bertanya seputar permasalahan kesehatan anak yang sering ditemui seperti cara meningkatkan berat badan anak, pola makan untuk bayi usia tertentu, hingga rekomendasi nutrisi harian. Chatbot merespons setiap pertanyaan dengan jawaban yang relevan dan informatif serta dilengkapi dengan anjuran tindakan preventif yang dapat dilakukan.

    Dalam Sesi praktik, para kader menyampaikan masukan dan pengalaman dalam menggunakan chatbot “Stunting Care.” Beberapa kader menyampaikan kekaguman terhadap aplikasi ini karena sangat memudahkan dalam memberikan informasi kesehatan secara cepat dan tepat kepada masyarakat. Kader posyandu mengakui bahwa aplikasi ini dapat menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat karena informasinya berbasis data dan diperbaharui secara berkala. 

    Selain itu, beberapa peserta memberikan saran agar chatbot ini dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti reminder jadwal pemberian makanan tambahan dan artikel singkat tentang gizi anak. Tim pengembang menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk terus mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan para kader di lapangan.

    Dengan adanya kegiatan ini, Universitas Sugeng Hartono berharap agar aplikasi “Stunting Care” dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat desa melalui penguatan kapasitas kader posyandu dalam memberikan konseling berbasis teknologi. 

    Kepala Desa Madegondo mengungkapkan harapannya bahwa aplikasi ini bisa menjadi model inovasi untuk desa-desa lain dalam mendukung program nasional penurunan angka stunting.

    Dia juga mengapresiasi Universitas Sugeng Hartono atas inisiatif dan kontribusinya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Sebagai langkah lanjutan, Universitas Sugeng Hartono berencana untuk melakukan evaluasi dan pendampingan kepada para kader dalam menggunakan aplikasi ini secara efektif serta mengadakan pelatihan lanjutan jika diperlukan. 

    Dengan begitu, kader posyandu akan semakin mahir dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu informasi kesehatan dan diharapkan menjadi mitra utama masyarakat dalam menciptakan generasi bebas stunting.

    Dengan adanya “Stunting Care” diharapkan desa-desa di Kabupaten Sukoharjo, khususnya Madegondo dapat menjadi pelopor dalam pengaplikasian teknologi kesehatan bagi masyarakat desa. Inovasi ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gizi anak, serta membantu mewujudkan generasi muda yang sehat, bebas dari stunting, dan siap bersaing di masa depan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • BRI nilai program makan bergizi gratis bisa turunkan kredit macet UMKM

    BRI nilai program makan bergizi gratis bisa turunkan kredit macet UMKM

    ANTARA – Dalam media briefing di Kantor Kemenko Ekonomi Jakarta, Rabu (13/11), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan program makan bergizi gratis, yang bakal melibatkan UMKM, dapat menurunkan tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM. Selanjutnya kredit UMKM akan disalurkan secara hati-hati berdasarkan risikonya. (Sanya Dinda Susanti/Suci Nurhaliza/Sandy Arizona/Farah Khadija)

  • BRI siapkan kebijakan agar penghapusan utang UMKM tepat sasaran

    BRI siapkan kebijakan agar penghapusan utang UMKM tepat sasaran

    KUR bukan objek hapus tagih, karena KUR adalah kredit yang masih berjalan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM agar naik kelasJakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan kebijakan internal Perusahaan sebelum menerapkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa pihaknya tengah mempelajari ketentuan yang ada dalam PP tersebut serta menggunakan parameter yang selektif guna memastikan implementasi yang tepat.

    “Iya, BRI akan segera merespon PP 47 itu, kita akan telaah, supaya enggak salah nanti kriteria nasabah yang menjadi target ini, karena di dalam PP 47 kan ada kriteria. Terus yang kedua, BRI menghitung ini berapa kira-kira nasabah yang nanti akan masuk dalam kategori kriteria hapus tagih ini,” kata Supari dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu.

    Supari menjelaskan bahwa Perseroan mendukung adanya penerapan PP tersebut. BRI sendiri telah memiliki pengalaman dalam mengelola kebijakan penghapusan utang, terutama dalam situasi bencana alam besar seperti gempa di Yogyakarta dan tsunami di Aceh. Dalam kasus tersebut, penghapusan utang dilakukan setelah proses restrukturisasi menyeluruh terhadap nasabah yang benar-benar kehilangan usaha.

    “Karena BRI sendiri sudah beberapa kali menghapus tagih, contohnya terkait dengan portfolio kami di Timor Leste pada saat Timor Leste memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu kami hapus tagih Rp173 miliar,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, BRI juga menegaskan bahwa penghapusan piutang UMKM tidak berlaku bagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut dikarenakan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2024, salah satu kriteria kredit macet UMKM yang bisa diputihkan ialah kredit komersial atau kredit program yang sudah selesai pelaksanaan programnya.

    “KUR bukan objek hapus tagih, karena KUR adalah kredit yang masih berjalan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM agar naik kelas,” jelas Supari.

    Selain itu, ia mengakui bahwa tren kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di segmen UMKM mengalami peningkatan. Ia menyebut faktor makroekonomi, seperti daya beli masyarakat, menjadi salah satu penyebab utama kenaikan NPL.

    Meskipun demikian, dirinya optimistis dengan perbaikan ekonomi ke depan, terutama melalui program-program pemerintah yang melibatkan UMKM.

    Sejalan dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah memberikan waktu enam bulan bagi perbankan untuk mempersiapkan implementasinya.

    Melalui penerapan kriteria yang ketat, Supari berharap kebijakan penghapusan utang ini dapat tepat sasaran dan tidak memicu moral hazard, dengan fokus utama pada nasabah UMKM yang terdampak secara signifikan.

    Baca juga: BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global
    Baca juga: BRI salurkan bantuan beasiswa bagi anak TNI dan Polri

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tersangka & Saksi Tutup Mulut soal Dalang Kasus Korupsi Timah – Espos.id

    Tersangka & Saksi Tutup Mulut soal Dalang Kasus Korupsi Timah – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi korupsi (Solopos-Whisnupaksa Kridhangkara)

    Esposin, JAKARTA — Para tersangka dan saksi kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun hingga saat ini masih tutup mulut dan enggan membuka siapa di balik kasus tersebut, kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    “Kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, C, B yang terlibat,” kata Jaksa Agung di Jakarta, Rabu (13/11/2024), saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Meskipun isu keterlibatan orang lain santer dibicarakan, para tersangka dan saksi pada kasus korupsi timah itu tidak ada yang mau buka mulut.

    Padahal, penyidik Kejagung mengharapkan mereka dapat menyebutkan nama-nama yang sudah santer diperbincangkan. Kendati demikian, Kejagung akan terus berupaya menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.

    “Saya tadinya mengharapkan tersangka bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi, mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut di media,” tuturnya sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Ia menambahkan, ke depan para tersangka dapat memberikan keterangan yang jelas dan diharapkan mereka tidak takut untuk mengungkapkan kebenarannya.

    “Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan dari para tersangka atau saksi, tetapi sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca, supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan,” katanya.

    Sebelumnya, Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan hasil audit BPKP mencapai Rp300,003 triliun.

    “Semula kita memperkirakan Rp271 triliun, ternyata setelah diaudit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp300,003 triliun,” kata Jaksa Agung, Rabu (29/5/2024).

    Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Ateh mengatakan BPKP melakukan penyidikan kerugian negara usai diminta oleh Kejaksaan Agung.

    Berdasarkan permohonan tersebut, BPKP melakukan prosedur-prosedur audit, penyidikan dan juga meminta keterangan para ahli.

    “Kami serahkan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tidak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, seperti disampaikan Jaksa Agung total kerugian sekitar Rp300,003 triliun,” kata Ateh.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bawaslu Telusuri Video Prabowo Endorse Luthfi-Yasin – Espos.id

    Bawaslu Telusuri Video Prabowo Endorse Luthfi-Yasin – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tangkapan layar video yang diungguh oleh calon gubernur Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi di akun instagramnya, @ahmadluthfi_official. (Dok @ahmadluthfi_official).

    Esposin, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menelusuri video Presiden Prabowo Subianto yang merekomendasikan warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers yang dihelat di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).  

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    “Bawaslu Republik Indonesia akan menelusuri peristiwa yang terjadi untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak,” terang Bagja.  

    Dia menjelaskan, dasar dari penelusuran Bawaslu ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang mengatakan bahwa Presiden dapat ikut berkampanye asal mengikuti ketentuan yang berlaku. 

    “Secara hukum pejabat negara termasuk Presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian harus mengikuti ketentuan,” jelasnya.  

    Untuk itu, pihaknya akan menelusuri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Bawaslu akan membahas permasalahan ini di dalam pleno dan pihaknya juga membuat tim penelusuran. 

    Lanjutnya, jika dari hasil penelusuran ditemukan ada dugaan pelanggaran, maka permasalahan ini akan diproses dalam penanganan pelanggaran baik temuan maupun laporan.  

    “Sebaliknya jika tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, maka penelusuran dihentikan dan dijadikan sebagai laporan hasil pengawasan,” jelasnya.  

    Bagja menambahkan, Bawaslu RI akan mengumumkan hasil penelusuran dalam waktu tujuh hari, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.  

    “Kami dalam melakukan proses informasi awal punya waktu tujuh hari semenjak tim ini dibentuk,” terang Bagja.  

    Adapun, dia juga mengatakan bahwa hasil tersebut dapat diumumkan pada pekan depan.  

    “Dimulai semenjak kita tentukan sebagai informasi awal. Senin atau Selasa sudah ada hasilnya,” pungkasnya. 

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Bawaslu Telusuri Pelanggaran Dalam Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pelajaran Coding dan AI akan Diajarkan Mulai Kelas IV – Espos.id

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pelajaran Coding dan AI akan Diajarkan Mulai Kelas IV – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sambutan dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, KULON PROGO — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan materi Coding dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan bakal masuk kurikulum pendidikan dasar dan akan diajarkan mulai kelas IV, V, dan VI SD dan sekolah menengah pertama (SMP).

    Namun, dua mata pelajaran tersebut akan menjadi pelajaran pilihan atau bersifat tidak wajib. Hal itu disampaikan Mu’ti saat menghadiri forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    “Coding dan AI ini kita mulai dari SD mungkin mulai kelas IV, V atau VI dan SMP dan itu pilihan, bukan wajib, karena sekolah kita kemampuannya berbeda-beda,” kata Mu’ti saat membuka acara.

    Menurut Mu’ti, pengenalan pelajaran coding dan AI bukanlah hal baru di Indonesia. Sudah ada beberapa sekolah yang melakukan hal tersebut. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2015-2027 tersebut menilai dua pelajaran itu penting untuk diajarkan di SD-SMP agar anak-anak siap dengan tantangan global atau era digital. 

    Di samping itu, coding dan AI juga memicu kreativitas anak dalam belajar. “Pak [Presiden] Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pendidikan tapi tidak sekadar itu. Coding dan AI menjadi bagian penting yang memungkinkan mereka [para siswa] lebih kreatif dalam belajar,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024) meminta ke Mendikdasmen Abdul Mu’ti menerapkan pelajaran coding dan AI di tingkat SD-SMP.

    “Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding,” jelasnya seperti dikutip Espos dari video di kanal YouTube Wakil Presiden RI.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut menilai coding dan AI penting untuk diajarkan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dia mengaku tidak ingin Indonesia kalah dengan India dalam hal tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Dukung Program Prioritas Prabowo, Pemerintah Siapkan Skema KUR – Espos.id

    Dukung Program Prioritas Prabowo, Pemerintah Siapkan Skema KUR – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi kredit usaha rakyat (KUR). (kur.ekon.go.id)

    Esposin, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, menyampaikan dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodir berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    “Sehingga, harapannya program KUR juga bisa membantu atau men-support program prioritas tersebut,” kata Ferry dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

    Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, menurutnya KUR, bisa gunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    “Untuk petani, peternak, nelayan maupun usaha produktif sektor pangan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah,” jelasnya seperti dikabarkan Antara. 

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan guna pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). 

    Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program ini.

    Kemudian untuk program prioritas di bidang perumahan, Ferry menyampaikan perluasan infrastruktur konektivitas dan dukungan pembangunan IKN oleh usaha produktif seperti penyediaan hunian tempat tinggal, kos-kosan, jasa travel menuju IKN dapat didukung juga dengan pembiayaan KUR.

    “Sehingga tadi ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan perumahan yang kalau kita lihat dari targetnya pemerintah itu sekitar 3 juta rumah,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, dapat memanfaatkan KUR melalui pembebasan akses KUR Mikro dan suku bunga tetap 6% kepada petani dengan luas lahan kurang dari 2 hektare.

    Terakhir, untuk program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah berencana menyediakan KUR khusus berbasiskan kelompok atau klaster dengan komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, klaster pariwisata atau komoditas produktivitas lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR.

    Pihaknya juga bakal mengembangkan skema KUR lainnya yang sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha produktif untuk diversifikasi sumber energi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Direktur BRI Dukung Cak Imin soal Tambahan Anggaran Bansos Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar agar anggaran bansos ditambah hingga Rp100 triliun pada 2025. 

    Supari menjelaskan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat sejak tahun lalu. Menurutnya, penurunan daya beli tersebut terjadi usai pemerintah menyetop bansos pandemi Covid-19.

    Dia berpendapat, selama 2020—2022 daya beli masyarakat cenderung terjaga karena dibantu penyaluran bansos pandemi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Supari mendukung apabila anggaran bansos bertambah.

    “Mungkin bansosnya perlu ditambah Rp100 triliun. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Menteri [Menko PMK] Muhaimin itu penting, Rp100 triliun, supaya daya beli masyarakat itu nanti tumbuh, naik, dan saya yakin impact-nya akan kembali ke perekonomian nasional,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Supari mengaku sudah berkeliling Indonesia, mulai dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga ke Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaku UMKM selalu mengeluh bahwa belakangan pendapatan mereka turun drastis.

    Dia berpendapat, penurunan daya beli masyarakat menjadi penyebab berkurangnya omzet pelaku UMKM. 

    “Seluruh pasar yang saya hampirin, mereka omzetnya turun 40%—60% sekarang. Suka tidak suka ini harus kita lihat dengan apa adanya. Begitu mereka [pelaku UMKM] sekarang kondisinya,” ujar Supari.

    Kendati demikian, Supari meyakini bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot kembali perekonomian nasional. Dia mencontohkan program makan bergizi gratis yang akan turun melibatkan UMKM sehingga akan meningkatkan omzet mereka. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap anggaran bansos dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran kementerian/lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

  • Pemerintah Beberkan Dampak Geber KUR ke UMKM

    Pemerintah Beberkan Dampak Geber KUR ke UMKM

    Jakarta –

    Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya mengatakan, kredit usaha rakyat (KUR) lebih fleksibel untuk masuk ke seluruh kebijakan yang ada di pemerintah. Edy bilang, setiap kebijakan pemerintah, terutama terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa disusupi oleh KUR.

    Selain itu, Edy menyampaikan bahwa kesenjangan pendanaan (financial gap) saat ini berada di angka Rp 1.605 triliun potensinya. Edy menyebut dengan angka financial gap yang masih besar, masih banyak potensi yang digarap.

    “Masyarakat yang belum menikmati akses pembiayaan juga masih besar sekali. Jadi kalau kita lihat besarnya Rp 1.605 triliun,” ujar Edy dalam paparannya di acara KUR Meets The Press, Rabu (13/11/2024).

    Selain itu, Edy menyampaikan bahwa sejauh ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara nasional telah menyalurkan KUR kurang lebih sebesar Rp 180 triliun.

    “Jadi, BRI ini menyalurkan kira-kira hampir Rp 1 triliun setiap hari. Bayangkan saja, Rp 1 triliun setiap hari. Itu angka yang cukup fantastis, hampir kira-kira 60.000-70.000 nasabah. Kalau tidak dilakukan dengan menggunakan sistem yang baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik,” ujar Edy.

    Hasil dari kebijakan ini, Edy merinci bahwa program KUR memberikan efek positif terhadap penerima KUR dengan peningkatan keuntungan sebesar 32% di setiap usaha.

    “Kemudian, juga mendapatkan peningkatan pendapatan. Dari ketika mereka sebelum dan sesudah, itu ternyata peningkatan pendapatan mereka itu 28,8%. Kemudian, kalau kita lihat dari hasil share on food expenditure, dari hasil sesuai dengan hukum Engel atau Engel Law, menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka porsi biaya belanjanya akan berkurang,” papar Edy.

    Menurutnya, saat debitur mendapatkan KUR maka angka porsi belanja mereka akan menurun sebesar 8,67%. Jika menilik dari sisi peningkatan tenaga kerja, Edy juga bilang ada kenaikan sebesar 0,37% dan peningkatan aset sebesar 0,25%.

    Lebih lanjut, Edy memaparkan hasil studi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRI, Universitas Diponegoro, World Bank, dan Bank Jateng mengungkapkan bahwa penerima KUR secara rata-rata mendapatkan peningkatan pendapatan.

    “Kalau studinya BRIN dan BRI, peningkatan (pendapatan)-nya di antara 32%-50%. Kemudian kalau studi dari Universitas Diponegoro dan Bank Jateng, itu peningkatannya sebesar 20%. Kemudian juga peningkatan keuntungan juga meningkat hingga 34% menurut studi dari BRIN dan BRI,” tandas Edy.

    Tonton juga Video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (acd/acd)