Xcloud.id

BUMN: BRI

  • Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Pengusaha UMKM yang Punya Kredit Macet Bisa Langsung Minta Dihapus ke Bank – Page 3

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan penghapusan tagih kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diatur khusus untuk piutang macet pada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.

    Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyatakan bahwa penghapusan kredit macet bukan hal baru bagi BRI. Sebelumnya, BRI telah menerapkan kebijakan hapus tagih terhadap sejumlah debitur yang terdampak bencana alam besar.

    “Contohnya, setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia, kami menghapus tagih sebesar Rp 173 miliar. Begitu pula pada bencana seperti gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh. Jika sesuai dengan kriteria stakeholder, kami menghapus piutang yang terdampak,” ungkap Supari di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Supari menambahkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan hapus tagih di masa lalu, ia tidak mengingat total nominalnya. “Angkanya saya lupa. Namun, kebijakan hapus tagih BRI umumnya dilaksanakan pada kondisi bencana alam,” tambahnya.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi. 

    “Ini disebut kolaborasi Pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 

    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Selama ini kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.

    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.

    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.

  • Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Tanam Padi Jaga Alam – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (15/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), mengangkat headline tentang Sustainable Rice Platform (SRP) perlu diterapkan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan penanaman padi secara produktif seraya memastikan kelestarian lingkungan.

    Diberitakan Solopos hari ini, hal itu dibahas dalam Workshop Implementasi Dam­pak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn pada Kamis (14/11/2024) siang. Kegiatan ini digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama lembaga swadaya masyarakat asal Belgia, Rikolto.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Melalui workshop tersebut, UNS dan Rikolto mencoba memaparkan hasil dari pe­nelitian yang telah dila­kukan selama Juli hingga Septem­ber 2024 di dua kabu­paten, yakni Boyolali dan Kla­ten.

    Dalam penelitian itu, me­­reka menggandeng tiga ko­perasi beras yang ada di dua kabupaten tersebut yaitu, Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik (APOB) yang ada di Boyolali dan Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) yang ada di Klaten.

    Programne Manager Rikol­to Indonesia, Nana Suhartana menyampaikan tujuan dari pe­nelitian ini di antaranya adalah menganalisis bagaimana sekiranya SRP diterapkan di Indonesia, karena saat ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya.

    KUD Pengepul Susu Didorong Jadi Pengolah Susu

    BOYOLALI—KUD pengepul susu perlu naik kelas menjadi usaha mengolahan susu. Tujuan mendorong koperasi mengolah susu sendiri yaitu untuk meningkatkan volume produksi nasional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat beraudiensi bersama peternak sapi perah, pengurus KUD Mojosongo, dan KUD di sekitar Boyolali, di KUD Mojosongo, Boyolali, Kamis (14/11/2024). Ferry berharap koperasi memiliki andil dalam produksi susu nasional dan tak hanya menjadi pengumpul susu segar.

    Fery menjelaskan pasar yang sebagian sudah diisi oleh industri pengolahan susu (IPS) bisa terus berjalan. Sedangkan target dari koperasi yang berkembang mengolah susu bisa diarahkan ke pasar program makan bergizi. Ia berharap pasar tersebut diisi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah tanpa mengganggu pasar IPS. Ferry menilai koperasi yang naik kelas menjadi industri pengolahan susu bisa menjadi kekuatan pasar baru.

    Nasib Restrukturisasi Mesin

    JAKARTA–Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau turun 34% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Minimnya anggaran ini secara otomatis memengaruhi sejumlah kegiatan, salah satunya program restruksturisasi mesin industri dari 422 perusahaan menjadi 73 perusahaan.

    Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Espos, Kamis (14/11/2024), dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan anggaran memang merupakan hal yang sangat penting dan juga kunci, namun bukan segala-galanya.

    “Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi membina, membangun, dan menumbuhkembangkan industri manufaktur di Indonesia, Kemenperin memandang ada intrumen-instrumen lain yang bisa digunakan oleh legislatif dan eksekutif bagi penumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.

    8,8 Juta Warga Terlibat Judol di 2024

    JAKARTA–Sedikitnya ada 8,8 juta warga yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online sepanjang tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 ada sebanyak 8,8 juta pemain.

    “Di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak anak muda,” kata Budi saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Temuan tersebut pun menjadi perhatian khusus Budi Gunawan sehingga pihaknya berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online dengan membentuk Desk Judi Online. Desk Judi Online tersebut merupakan salah satu dari tujuh desk yang dibentuk untuk mempercepat program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerja.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (15/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Begini Cara Penyelesaian Kredit Macet Bank BRI

    Begini Cara Penyelesaian Kredit Macet Bank BRI

    Jakarta: Kredit macet memang jadi masalah serius bagi bank, termasuk bagi bank BUMN, BRI. Namun, bank biasanya punya langkah-langkah khusus untuk menyelesaikan masalah ini.
     
    Kalau kamu kesulitan membayar angsuran atau kredit di BRI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari apa yang terjadi jika telat bayar hingga bagaimana bank mengatasi kredit macet.
     
    Merangkum artikel dari laman BRI dan Capital Financia, simak penjelasan lebih lanjut tentang dampak keterlambatan pembayaran, cara penyelesaian kredit macet, dan contoh surat permohonan keringanan kredit yang bisa membantu kamu.
     

    Apa yang terjadi jika telat bayar angsuran BRI

    Skor Kredit Menurun

    Jika telat bayar, skor kreditmu bisa turun, dan ini bisa bikin susah saat kamu mau ajukan pinjaman lagi nanti.

    Peringatan dari Bank

    BRI akan menghubungimu lewat telepon, surat, atau bahkan datang langsung untuk menagih pembayaran, yang tentu bisa bikin kamu stres.

    Masalah hukum

    Kalau telat bayar terus tanpa ada upaya menyelesaikan, BRI bisa melapor ke pihak berwajib, dan ini bisa berujung pada masalah hukum.

    Cara penyelesaian kredit macet BRI

    1.Penyelesaian secara sukarela

    Jika kesulitan bayar, nasabah bisa mengajukan restrukturisasi atau perpanjangan waktu kredit dengan melampirkan dokumen seperti surat penghasilan. Bank BRI akan menilai permohonan ini, dan jika disetujui, nasabah harus mengikuti kesepakatan baru.

    2. Penyelesaian secara paksa

    Jika tidak ada penyelesaian sukarela, Bank BRI bisa mengambil tindakan tegas, seperti menyita jaminan atau melelang aset yang dijaminkan. Ini bisa sangat merugikan nasabah.

    3. Penyelesaian melalui BPSK

    Nasabah yang tidak puas dengan solusi Bank BRI bisa mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di sini, proses mediasi akan dilakukan dan keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.

    4. Penyelesaian melalui pengadilan

    Jika cara lain tidak berhasil, Bank BRI dapat membawa masalah ini ke pengadilan. Nasabah masih bisa membayar sebelum atau selama proses persidangan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
     

    Contoh surat permohonan keringanan kredit
    SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN KARTU KREDIT
    Jakarta, 10 November 2024
     
    Kepada Yth,
    Pimpinan PT. Bank BRI
    Bagian Collection & Recovery
     
    Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Kartu Kredit
     
    Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
    Nama: [Nama Lengkap]
    Alamat: [Alamat Lengkap]
    No. Telepon: [Nomor Telepon]
    No. Kartu Kredit: [Nomor Kartu Kredit]
     
    Dengan ini, saya mengajukan permohonan keringanan pembayaran kartu kredit saya, karena saat ini saya sedang mengalami kesulitan finansial akibat [sebutkan alasan, misalnya penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau situasi lain yang relevan]. Saya memohon agar Bank BRI dapat mengatur pembayaran dengan cicilan tetap dalam jangka waktu [sebutkan jangka waktu] bulan agar saya dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara lebih terjangkau.
     
    Sebagai bahan pertimbangan, saya siap melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat keterangan penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan.
     
    Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya berharap Bank BRI dapat memberikan kebijakan yang baik mengenai permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.
     
    Hormat saya,
    [Tanda Tangan]
    [Nama Lengkap]
     
    Itulah beberapa penjelasan mengenai kredit macet. Jika kamu menghadapi masalah ini di BRI, ada beberapa solusi yang bisa dicoba, seperti restrukturisasi angsuran atau perpanjangan waktu pembayaran.
     
    Jika langkah tersebut belum cukup, BRI dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti menyita jaminan atau membawa masalah ini ke pengadilan. Jangan ragu untuk mengajukan permohonan keringanan agar pembayaran bisa lebih terjangkau. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rikolto-UNS Solo Teliti Penerapan Pertanian Berkelanjutan di Klaten dan Boyolali – Espos.id

    Rikolto-UNS Solo Teliti Penerapan Pertanian Berkelanjutan di Klaten dan Boyolali – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tim peneliti dari Rikolto dan Fakultas Pertanian UNS Solo berfoto dalam acara workshop terkait penelitian pertanian berkelanjutan di UNS Inn Solo, Kamis (14/11/2024). (Solopos/Ahmad Kurnia Sidik)

    Esposin, SOLO — Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bersama Rikolto menggelar Workshop Implementasi Dampak dan Efektivitas Praktik Sustainable Rice Platform (SRP) Bersama Koperasi Beras di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Demplot di UNS Inn, Kamis (14/11/2024) siang.

    Dalam workshop tersebut, UNS dan Rikolto memaparkan hasil penelitian tentang pertanian berkelanjutan yang dilakukan selama Juli hingga September 2024 di dua kabupaten, yakni Boyolali dan Klaten. Dalam penelitian itu, mereka menggandeng tiga koperasi beras di dua kabupaten tersebut.

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    Tiga koperasi beras itu masing-masing Koperasi Pemasaran Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (Appoli) dan Koperasi Produksi Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APOB), serta Koperasi Kelompok Tani Pangan Lestasi (KTPL) Klaten.

    Wakil Dekan I Fakultas Pertanian UNS, Gusti Fauza, menyampaikan kebanggaannya serta rasa terima kasih karena FP UNS telah diajak berkolaborasi untuk memajukan pertanian di Indonesia.

    Gusti pun menyampaikan harapannya agar kerja sama yang baik semacam itu bisa terus dilakukan mengingat FP UNS sebagai lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama memajukan pertanian di Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan bagi kaum tani.

    “Saya juga berharap kerja sama ini bukan yang akhir, akan tetapi yang awal. Karena kalau awal atau yang pertama pasti nantinya akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Programne Manager Rikolto Indonesia, Nana Suhartana, menyampaikan Rikolto adalah LSM yang berpusat di Belgia. Sementara di Indonesia pusat kesekretariatannya di Denpasar, Bali. “Di Solo ada cabang kantor kami yaitu di Jajar, Laweyan, Solo,” kata dia.

    Tak Merusak Alam

    Nana menjelaskan saat ini petani di Indonesia perlu untuk mulai menerapkan SRP. Tingginya penggunaan bahan kimia untuk mendongkrak hasil panen serta perhatian berbagai pihak yang berfokus kepada manufaktur membuatnya tergelitik untuk melakukan penelitian dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

    Menurut dia, pertanian berkelanjutan tidak kalah penting dengan manufaktur. Nana menjelaskan SRP adalah sistem yang sedang dikembangkan di berbagai belahan bumi untuk mencari formula agar pertanian dan bumi tetap terjaga serta menghasilkan produksi yang diharapkan, tanpa merusak alam lebih jauh lagi.

    Di Indonesia, lanjut Nana, SRP sering disebut sebagai Beras Berkelanjutan atau Pangan Organik. Lebih lanjut, Nana menjelaskan tujuan penelitian tersebut di antaranya menganalisis bagaimana jika SRP diterapkan di Indonesia.

    Saat ini, kata Nana, belum ada satu daerah pun di Indonesia yang menggunakan standar SRP untuk pertaniannya. Selain itu juga untuk menganalisis tingkat produktivitas tenaga kerja dan hasil panen dari praktik SRP di lokasi yang berbeda.

    “[Tujuan] Terakhir untuk memberi rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan oleh petani agar praktik SRP ini bisa berjalan optimal,” kata dia.

    Untuk melihat apakah daerah tersebut mampu menjalankan SRP, daerah pertanian tersebut harus memenuhi sedikitnya 41 indikator dengan nilai minimal 90. Indikator dimaksud di antaranya manajemen sawah, persiapan tanam, manajemen air, manajemen nutrisi, pengendalian hama terpadu, panen dan pascapanen, kesehatan dan keselamatan.

    Indikator Penilaian

    Masing-masing indikator memiliki turunan penilaian yang jumlah totalnya 41 indikator. Sementara itu, salah satu anggota tim riset dari UNS, Emi Widiyanti, menyampaikan hasil riset selama penelitian rata-rata hasil panen padi di tiga lokasi (demplot) ialah 7,64 ton per hektare.

    Jumlah itu, menurut dia, relatif lebih tinggi dibanding hasil panen nasional yang rata-rata 6 ton per hektare. “Sementara itu, hasil secara keseluruhan dari penelitian tingkat penerapan SRP di tiga lokasi tersebut menunjukkan skor di atas 33 dan mendekati 90, tepatnya 85. Artinya masih butuh sedikit lagi perbaikan dalam budi daya yang perlu dilakukan untuk mencapai SRP ini,” kata dia.

    Ada beberapa rekomendasi agar SRP di tiga lokasi itu tercapai, yakni peran koperasi, di mana koperasi perlu menginisiasi kelembagaan agar terjadi efisiensi dalam manajemen air dan tenaga kerja. Selain itu perlu penyediaan pupuk organik dan pestisida organik karena SRP adalah salah satu dukungan bagi keberlanjutan alam.

    Perlu juga untuk penyediaan teknologi yang mumpuni baik sebelum dan sesudah panen serta standardisasi harga hasil panen. Dilihat dari sisi petani, rekomendasi yang perlu disampaikan ialah perbaikan manajemen waktu dan tenaga kerja.

    Selain itu direkomendasikan perlunya memupuk kesadaran petani agar mau menggunakan pupuk dan pestisida organik. Juga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan produk hasil panen yang tepat.

    “Kami berharap jika nantinya rekomendasi ini dijalankan mampu membentuk kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait,” kata Emi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menuju Satu Dekade Memberi Manfaat, Pemerintah Terus Dorong KUR untuk Usaha Produktif

    Menuju Satu Dekade Memberi Manfaat, Pemerintah Terus Dorong KUR untuk Usaha Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Semangat pemerintahan baru berkomitmen memprioritaskan beberapa sektor antara lain ketahanan pangan, makan bergizi gratis, perumahan, hilirisasi dan industrilisasi berbasiskan SDA, dan swasembada energi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki program akses pembiayaan bagi usaha produktif yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat mendorong komitmen tersebut. Selama hampir 10 tahun berjalan, KUR terus bertransformasi sesuai kebutuhan sektor–sektor produktif dan menjadi program yang sahabat bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha produktif lainnya dalam meningkatkan kapasitas usaha di berbagai tantangan yang dihadapi.

    “Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang disalurkan itu sebagian besar ke sektor pertanian. Dalam konteks peningkatan produksi dan infrastruktur tanah, ini bisa digunakan juga fitur-fitur reguler  yang ada di KUR,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan dalam acara KUR Meets The Press yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (13/11/2024).

    Sejak tahun 2015 sampai dengan 31 Oktober 2024, KUR sebesar Rp 1.827,2 triliun telah disalurkan kepada 47,9 juta debitur dengan realisasi subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp 172,2 triliun. Pada tahun 2024 sendiri, per 31 Oktober 2024 KUR telah disalurkan sebanyak Rp 246,58 triliun atau 88,06% dari target tahun 2024 sebesar Rp 280 triliun yang diberikan kepada 4,27 juta debitur.

    Deputi Ferry dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa kontribusi pemerintah berupa subsidi bunga terbukti memiliki daya pengungkit yang cukup besar hingga 10,6 kali, yang artinya setiap Rp 1 subsidi pemerintah dapat memberikan leverage 10,6 kali dalam bentuk penyaluran KUR ke masyarakat. Selain itu, tingkat non-performing loan (NPL) KUR juga dapat dijaga pada level 2,19% atau lebih rendah dibandingkan tingkat NPL kredit UMKM yaitu sebesar 4,06%.

    Kegiatan KUR Meets The Press tersebut digelar sebagai ajang konsolidasi nasional seluruh stakeholders KUR, termasuk para awak media yang selama ini turut menyampaikan informasi terkait kebijakan KUR kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga digelar sesi mini talkshow dengan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.

    Memperhatikan kemudahan aksesnya, KUR juga menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan kredit UMKM nasional. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia periode Agustus 2024, KUR berkontribusi sebesar 33,2% terhadap kredit UMKM dan sebesar 6,5% terhadap kredit perbankan nasional. Kehadiran KUR sebagai program kredit bersuku bunga rendah juga terbukti telah mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.

    Pada tahun 2023, proporsi penyaluran KUR terhadap PDB Nominal sebesar 1,24%. Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Menurut hasil riset BRIN, setiap 1 debitur KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru. Sehingga total tenaga kerja yang berhasil terserap dari penerima KUR selama tahun 2023 adalah sebanyak 9,3 juta tenaga kerja.

    “Betapa fleksibelnya KUR masuk ke dalam hampir seluruh kebijakan yang ada di dalam pemerintah.  Jadi, setiap kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan UMKM, itu pasti bisa dimasuki oleh KUR,” kata Asdep Gede.

    Keberhasilan program KUR tak lepas dari sinergi yang solid antara pemerintah dengan berbagai stakeholder yakni Kementerian/Lembaga yang terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Daerah, para perusahaan penjamin pembiayaan, dan para penyalur dari perbankan. Diharapkan penyalur KUR dapat terus memastikan penyaluran KUR dilakukan berkualitas dengan NPL terjaga dibawah 5%, serta optimalisasi akses KUR ke sektor– sektor produktif khususnya yang mendukung ketahanan pangan.

    Di sisi lain, dukungan penjamin KUR dalam ekosistem KUR juga sangatlah penting. Pemerintah mendorong penjamin KUR untuk terus melaksanakan penjaminan KUR sesuai dengan ketentuan dengan terus meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang sesuai dengan good governance.

    “Kami sebagai bagian dari ekosistem KUR, sebagai penyalur, rasanya bangga dalam satu dekade KUR ini impact-nya sungguh luar biasa terhadap para pelaku UMKM dan juga perekonomian negara ini. Saya yakin, KUR ke depan akan memberikan impact yang semakin positif kepada ekosistem UMKM dan akan semakin memiliki kontribusi yang lebih besar pada perekonomian negeri ini,” pungkas Supari.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, perwakilan Kementerian UKM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, para perwakilan direksi perusahaan penyalur dan penjamin KUR.

  • Sarankan Ubah Pola Subsidi LPG, Stranas PK: Konsumen Diberi Uang Saja – Espos.id

    Sarankan Ubah Pola Subsidi LPG, Stranas PK: Konsumen Diberi Uang Saja – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi LPG 3 Kilogram. (Solopos Dok).

    Esposin, JAKARTA — Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, menyarankan agar pemerintah mengubah pola subsidi gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari subsidi produsen menjadi subsidi konsumen untuk mencegah terjadinya subsidi salah sasaran.

    Pahala mengatakan subsidi yang berjalan saat ini adalah subsidi produsen sehingga ada dua harga gas di pasar, harga subsidi dan non-subsidi. Dia kemudian menyarankan agar hanya ada satu harga gas di pasar dan masyarakat yang menjadi target subsidi menerima subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    “Nah, orang-orang yang mau dituju ini kasih uang saja, ini bedanya subsidi produsen sama subsidi konsumen. Kalau konsumen itu orangnya sudah kita tuju, kita kasih uang uang supaya dia mampu membeli dengan harga pasar,” kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024). 

    Pahala menilai pola subsidi dengan mendata dan membatasi siapa saja yang bisa membeli LPG dengan harga subsidi kurang efektif, karena tidak ada pengawasan saat proses jual beli dengan masyarakat konsumen gas subsidi.

    Lebih lanjut dia mengatakan pada tahun 2019 ada kajian soal pendataan pembeli gas LPG bersubsidi. Saat itu produsen diminta mencatat siapa saja pembeli gas LPG bersubsidi untuk memastikan pembelinya adalah memang konsumen yang dituju, yakni masyarakat miskin.

    Namun muncul sejumlah temuan soal data pembeli gas bersubsidi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

    “Dicatatlah ini, padahal fiktif catatannya. Jadi persyaratan administrasi saja yang bilang si ini sama ini sudah menerima. ‘Oh dia orang miskin nih, oke sudah’. Padahal kita cek di lapangan enggak, itu nama diisi saja, toh juga enggak ada yang cek juga. Jadi namanya dikumpulkan seakan subsidi sudah ke sekian orang,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sebelumnya, Stranas PK mengungkapkan telah menemukan 10,6 juta penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per bulan.

    “Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp1,2 triliun per bulan,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Pahala mengatakan Stranas PK telah mempersiapkan solusi untuk mengatasi subsidi listrik yang salah sasaran tersebut antara lain optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan penyaluran subsidi listrik.

    Kemudian, mengoptimalkan penggunaan DTKS berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal serupa telah digunakan dalam skema Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

    Dia juga merekomendasikan untuk mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

    Tujuannya adalah agar hanya ada satu harga listrik di pasar, sehingga masyarakat miskin bisa membeli listrik dengan harga pasar dan subsidi untuk pembelian listrik tersebut sudah diterima secara tunai.

    “Nah yang orang-orang yang mau dituju ini kasih uang saja. Itu bedanya subsidi produsen dengan subsidi konsumen. Kalau konsumen itu orangnya sudah kita tunjuk, kita beri uang supaya dia mampu membeli dengan harga pasar,” ujarnya.

    Pahala menjelaskan saat ini ada 33 juta penerima subsidi listrik, yang terbagi dalam dua kategori yakni pengguna daya 450 Va dan 900 Va. Kemudian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hanya 16,6 juta orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin.

    Saat ditelusuri lebih lanjut, untuk kategori 450 Va ada 8,7 penerima subsidi listrik yang tidak masuk dalam DTKS dan ada lebih dari 1 juta penerima subsidi yang memiliki lebih dari satu saluran listrik.

    Sementara itu, untuk subsidi listrik kategori 900 Va tercatat ada 866.000 penerima yang sudah meninggal sampai memiliki saluran listrik lebih dari satu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sapa Warga Pabuaran Cibinong, Cabup Rudy Susmanto Beri Bantuan 400 Sak Semen dan 2 Truk Molen Beton

    Sapa Warga Pabuaran Cibinong, Cabup Rudy Susmanto Beri Bantuan 400 Sak Semen dan 2 Truk Molen Beton

    JABAR EKSPRES – Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto kembali melakukan kunjungannya untuk menyapa masyarakat di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/).

    Rudy Susmanto yang berpasangan dengan Ade Ruhandi atau Jaro Ade itu, datang dengan memberikan bantuan semen 400 sak untuk dua wilayah dengan masing-masing sebanyak 200 sak untuk pembangunan jalan dan masjid Sabilil Ma’rifat di wilayah tersebut.

    “Pemberian semen 200 sak, karena sebelum kami datang melihat infrastruktur perbaikan jalan dan kita memberikan semen 200 sak juga untuk merenovasi Masjid,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan.

    Selain ratusan sak semen, karena ada keluhan dari warga terkait salah satu jalan yang rusak, Rudy Susmanto juga memberikan bantuan Beton sebanyak 2 Truk Molen yang dihadiahi untuk almarhum ayahnya yakni Dada Hadiana.

    BACA JUGA: Inilah 5 Keuntungan Eksklusif Menjadi Nasabah Prioritas BRI, Akses Privilege Menarik dan Layanan Istimewa

    “Saya juga memberikan 2 truk molen, tapi bukan atas nama saya, itu atas nama almarhum ayah saya,” jelasnya.

    Dengan kunjungannya yang disambut hangat oleh masyarakat Pabuaran, Rudy memiliki target partisipasi pemilih diatas 75 persen.

    “Kebetulan Pabuaran adalah salah satu Kelurahan dengan jumlah pemilih terbanyak nomor satu di Kabupaten Bogor, tentunya target saya cukup tinggi karena melihat partisipasi pemilih kita 75 persen,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rudy berharap bantuan seperti ini kedepannya bisa berkelanjutan saat dia menjadi Bupati Bogor.

    BACA JUGA: Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Capai Rp764,8 Triliun

    “Harapan masyarakat tentunya terkait infrastruktur jalan butuh beberapa sentuhan perbaikan dan pada saat kemarin hujan lebat ada beberapa titik lokasi banjir yang perlu normalisasi drainase saluran air,” tutupnya.

  • Inilah 5 Keuntungan Eksklusif Menjadi Nasabah Prioritas BRI, Akses Privilege Menarik dan Layanan Istimewa

    Inilah 5 Keuntungan Eksklusif Menjadi Nasabah Prioritas BRI, Akses Privilege Menarik dan Layanan Istimewa

    JABAR EKSPRES – Bank Rakyat Indonesia (BRI) tak hanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menawarkan pengalaman perbankan berkelas melalui layanan BRI Prioritas.

    Menjadi nasabah prioritas BRI bukan sekadar memiliki tabungan, tetapi membuka akses ke berbagai keuntungan eksklusif yang jarang didapat di bank lainnya.

    Bagi Anda yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, bergabung menjadi nasabah prioritas BRI bisa menjadi langkah yang menguntungkan.

    BACA JUGA: Keuntungan Menjadi Nasabah BRI di Musi Rawas

    Dengan BRI Prioritas, nasabah akan mendapatkan serangkaian privilege yang tak hanya mencakup layanan perbankan, tetapi juga konsultasi finansial hingga asuransi, yang dapat mendukung tujuan investasi maupun perencanaan masa depan.

    Berikut 5 keuntungan istimewa yang akan Anda peroleh jika bergabung sebagai nasabah prioritas BRI:

    1. Hadiah Ulang Tahun Khusus Tiap Tahun

    Nasabah prioritas BRI akan mendapatkan hadiah spesial setiap kali merayakan ulang tahun. Hadiah ini dirancang sebagai apresiasi atas loyalitas Anda, sehingga setiap tahun menjadi momen yang berkesan dan eksklusif.

    BACA JUGA: Happy Transaksi Pakai Promo BRI 

    2. Akses Eksekutif Lounge & Private Jet

    Bagi Anda yang sering bepergian, BRI Prioritas menawarkan akses gratis ke executive lounge di berbagai bandara di Indonesia.

    Tak hanya itu, Anda juga berkesempatan menikmati penyewaan private jet untuk perjalanan yang lebih nyaman dan eksklusif. Privilege ini menjadikan perjalanan bisnis atau liburan semakin berkelas.

    3. Konsultasi Perencanaan Studi Luar Negeri

    Bagi nasabah yang memiliki rencana pendidikan tinggi untuk diri sendiri atau keluarga di luar negeri, BRI Prioritas menyediakan layanan konsultasi pendidikan internasional.

    BACA JUGA: Jaringan BRI Luas, Pilihan Menabung di BRI

    Anda akan mendapatkan akses ke informasi yang komprehensif untuk merencanakan studi ke luar negeri, baik dari segi biaya maupun perencanaan keuangan.

    4. Diskon Khusus di Restoran dan Hotel Ternama

    Nasabah prioritas berhak mendapatkan diskon spesial di berbagai restoran dan hotel mewah. Privilege ini memberikan keuntungan lebih ketika Anda ingin menikmati kuliner eksklusif atau berlibur dengan fasilitas yang lebih terjangkau.

  • Keuntungan Menjadi Nasabah BRI di Musi Rawas

    Keuntungan Menjadi Nasabah BRI di Musi Rawas

    JABAR EKSPRES – Menjadi nasabah Bank BRI di Kabupaten Musi Rawas menghadirkan banyak keuntungan bagi masyarakat lokal.

    Dengan jaringan layanan yang luas, termasuk kantor cabang dan agen BRILink yang tersebar hingga ke pelosok desa, BRI memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus bepergian jauh.

    Salah satu nasabah BRI di Musi Rawas, Siti, Senin (28/10) menyatakan, “Dengan adanya BRILink di desa saya, semua transaksi jadi lebih mudah. Mulai dari transfer uang hingga pembayaran tagihan, semua bisa dilakukan tanpa harus ke bank.” katanya.

    BACA JUGA: Happy Transaksi Pakai Promo BRI 

    Tak hanya itu, BRI juga menawarkan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan modal dengan bunga ringan. Program ini memberikan dampak besar pada perkembangan usaha kecil di daerah Musi Rawas.

    Layanan digital BRImo juga menjadi daya tarik, memungkinkan nasabah melakukan transaksi dari mana saja. Dengan kemudahan ini, BRI tak hanya menjadi bank penyimpanan uang, tetapi juga mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat di Musi Rawas.

    Menjadi nasabah BRI memberikan banyak manfaat bagi petani di Kabupaten Musi Rawas. Salah satunya adalah akses mudah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang membantu petani mendapatkan modal dengan bunga rendah untuk mengembangkan usaha tani mereka.

    BACA JUGA: Driver Ojol Dibegal Pria Bersajam di Bandung Barat, Pelaku Pura-pura jadi Penumpang

    Fasilitas ini memungkinkan petani untuk membeli peralatan modern, bibit unggul, atau pupuk, sehingga meningkatkan produktivitas lahan mereka.

    Selain itu, BRI menawarkan layanan digital seperti BRImo, yang memudahkan petani dalam melakukan transaksi tanpa harus meninggalkan ladang, menghemat waktu dan tenaga.(zul)