Xcloud.id

BUMN: BRI

  • DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada.

    Esposin, PALU — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, akan menjadi prestasi awal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Pilkada dikawal dengan baik, karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan Pilkada serentak,” katanya di Palu, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Diberdayakan BRI, Bisnis Klaster Petani Salak di Kabupaten Karo Melejit

    Lanjut dia, Pilkada serentak juga menjadi sorotan dunia internasional, karena pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sehingga, semua pihak berharap pelaksanaan berjalan tertib, aman dan lancar.

    “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Dia mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu dan semua pengambil kebijakan, tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Penegasan itu disampaikan Bahtra dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

    Kunjungan itu dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi ada di tangan anda sekalian,” pesannya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pengendara motor melintas keluar dari halaman Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Lembah Gunung Madu, Simo, Boyolali, Sabtu (17/8/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus mengayomi pondok pesantren,” kata Nasaruddin, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    Sebagai informasi, saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung penuh pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Ditjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Ditjen,” katanya, Jumat (15/11/2024).

    Muhaimin menekankan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujarnya.

    Tak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

    Menurutnya, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” ujarnya.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pekerja memeriksa dan merawat rel kereta api di kawasan Stasiun Solo Balapan, Solo, Senin (18/12/2023). Perawatan dan pengecekan yang antara lain mencakup pemeriksaan pergeseran bantalan dan baut pada rel kereta api tersebut dilakukan secara rutin guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pembangunan infrastruktur transportasi termasuk perkeretaapian menjadi salah satu wujud investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar  aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Penyidik  memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran dana itu kepada sejumlah pihak.

    Promosi
    Program Pemberdayaan BRI Dorong Klaster Usaha Manggis di Bali Perluas Pemasaran

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso.

    Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Kamis (4/11/2024) bertempat di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan terhadap saksi adalah bagian dari penyidikan dugaan korupsi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat yang kemudian berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Bandung,

    Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Jawa Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Penyidikan perkara itu terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Istana: Lapor Mas Wapres Bukan Program Pribadi Gibran – Espos.id

    Istana: Lapor Mas Wapres Bukan Program Pribadi Gibran – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) memberikan bingkisan mainan kepada anak-anak pengungsi di posko pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (14/11/2024). (Antara/Aditya Pradana Putra)

    Esposin, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Prita Laura, menegaskan layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres merupakan program yang digagas oleh pemerintah yang tentunya diketahui Presiden Prabowo Subianto.

    Prita menjelaskan bahwa program yang pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut bukan merupakan program pribadi dari Gibran.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah, yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian/lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak,” kata Prita saat memberikan keterangan pers di Gedung Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2024). 

    Meski layanan “Lapor Mas Wapres” diumumkan ke publik lewat instagram pribadi Gibran @gibran_rakabuming, program tersebut dijalankan oleh pemerintah dan melibatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

    Prita mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program “Lapor Mas Wapres” begitu besar karena program ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy”.

    Artinya, layanan ini menjamin agar pelaporan yang diajukan masyarakat pasti didengarkan dan ditindaklanjuti lewat satu jalur yang pasti.

    Layanan “Lapor Mas Wapres” dibentuk agar pemerintah dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana dan terkoordinasi dengan baik antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Selain memberikan akses bagi masyarakat agar didengarkan langsung terkait permasalahannya, layanan aduan ini juga menjadi input bagi pemerintah mengambil kebijakan strategis.

    “Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal pengaduan ini, masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik,” kata Prita sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun layanan “Lapor Mas Wapres” di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Istana Wapres, Jakarta terus dibuka dengan jadwal Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota per hari 50-60 aduan.

    Selain lewat jalur tatap muka atau secara langsung, masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan dapat menghubungi via WhatsApp di nomor 081117042207.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sambutan di KTT APEC, Presiden Prabowo: RI Terbuka untuk Banyak Bisnis – Espos.id

    Sambutan di KTT APEC, Presiden Prabowo: RI Terbuka untuk Banyak Bisnis – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan bertekad melindungi semua investasi. Hal itu disampaikannya dalam sambutan kunci di acara APEC CEO Summit di Peru, Kamis (14/11/2024) waktu setempat.

    “Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis. Kami bertekad melindungi semua investasi, memberikan kondisi ekonomi yang mendukung dan aktif terlibat dalam organisasi ekonomi utama dunia, serta bekerja sama dengan Anda semua untuk menciptakan kesejahteraan bersama,” kata Prabowo sebagaimana disaksikan melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Prabowo menekankan peran penting sektor swasta dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sebagai seseorang yang berpengalaman di dunia bisnis sebelum memasuki pemerintahan, Prabowo menilai kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dunia bisnis swasta.

    Presiden mengatakan sektor bisnis swasta membutuhkan iklim ekonomi yang menguntungkan, stabilitas politik dan keamanan, serta kondisi yang baik dengan insentif yang mendukung.

    “Kami sedang menangani hal ini. Kami telah meliberalisasi undang-undang kami,” ucap Prabowo sebagaimana dilansir Antara. 

    Kepala Negara menyatakan Indonesia telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan, rumah sakit, maupun universitas asing untuk beroperasi di dalam negeri. 

    Indonesia, juga telah dan akan menciptakan lebih banyak kawasan ekonomi khusus untuk mengundang teknologi maju dan modern masuk ke dalam negeri.

    “Sebagai contoh, kami sangat optimis pada industri maritim dan perikanan kami. Sekitar tiga perempat wilayah nasional kami adalah perairan. Kami memiliki potensi besar untuk, misalnya, program perikanan yang direncanakan dengan baik, akuakultur, dan banyak industri pengolahan,” kata Prabowo.

    Presiden menilai bahwa KTT APEC ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dan mengundang kolaborasi dengan para pemimpin bisnis internasional. Dia berharap agar kegiatan ini sukses dan menjadi ajang yang bermanfaat untuk semua pihak.

    “Perdamaian berasal dari pemahaman. Pemahaman berasal dari keterlibatan dan negosiasi. Oleh karena itu, saya sangat senang menghadiri KTT APEC ini untuk memperbarui hubungan, memperkenalkan diri, memperkenalkan negara saya, dan mengundang kerja sama dengan Anda semua,” kata Prabowo.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Tenang Lur! Ini Daftar Bansos yang Tetap Cair saat Pilkada 2024 – Espos.id

    Tenang Lur! Ini Daftar Bansos yang Tetap Cair saat Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Bantuan Sosial (Solopos/Whisnupaksa)

    Esposin, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengalami penundaan jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menegaskan penundaan penyaluran bansos untuk mengantisipasi politisasi jelang pilkada 2024 tersebut hanya berlaku untuk bansos yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Nggak, nggak ditunda. Kalau untuk yang APBD ditunda. Kalau APBN, boleh. Saya sudah koordinasi, yang penting harus diukur lah ya, memang harus efektif,” kata Gus Ipul usai penandatanganan nota kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Ia menerangkan pemberian bansos dari pihaknya tidak bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat, melainkan melalui metode transfer dengan menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) ataupun PT. Pos Indonesia sehingga dipastikan bebas politisasi.

    Gus Ipul juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika nantinya tetap menemukan ada pihak yang menyalahgunakan pemberian bansos dari Kemensos.

    Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat bansos agar memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut sebagaimana mestinya.

    Yakni untuk membeli asupan makanan bergizi, kebutuhan pendidikan anak sekolah hingga pemenuhan gizi ibu hamil, dan bukan sebaliknya untuk hal lain, seperti judi online atau pinjaman online.

    Sebelumnya pada Rabu (13/11/2024), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Jadi, perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Bima saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Erupsi Lewotobi, 29.323 Penumpang di Soetta Menuju Bali dan Lombok Gagal Terbang – Espos.id

    Erupsi Lewotobi, 29.323 Penumpang di Soetta Menuju Bali dan Lombok Gagal Terbang – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pengungsi menyaksikan lava pijar keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki di lokasi pengungsian swadaya di perbukitan Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin (11/11/2024) malam. (Antara/Aditya Pradana Putra)

    Esposin, TANGERANG — Sebanyak 29.323 penumpang di Bandara itu tertunda dan batal terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Hal tersebut disampaikan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui Asst Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi di Tangerang, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Dari total ribuan penumpang yang terdampak itu dengan dua penerbangan domestik yakni, menuju Ngurah Rai, Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Penerbangannya kedua tujuan, Denpasar dan Lombok. Berdasarkan periode dari tanggal 4 sampai 14 November 2924. Dimana Bandara Soetta terdampak erupsi Gunung Lewatobi Laki-laki sekitar 201 penerbangan dan 29.323 penumpang,” terangnya.

    Ia menyebutkan untuk penumpang yang tertunda sebanyak 159 penerbangan atau sekitar 22.964 penumpang. Sementara yang mengalami pembatalan ada 42 penerbangan atau 6.359 penumpang.

    “Jumlah total yang terdampak 201 penerbangan yang terdiri dari 159 delay dan 42 pembatalan. Hal ini dilakukan demi keamanan dan keselamatan penerbangan,” ungkapnya.

    Adapun beberapa maskapai yang melayani rute domestik menuju Denpasar dan Lombok itu adalah maskapai My Indo, Transnusa, Garuda Indonesia, Batik Air, Super Air Jet, Nam Air, Lion Air, Citilink dan Air Asia.

    Holik berharap erupsi Gunung Lewotobi yang masih berlangsung semoga mereda. Sehingga penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Denpasar dan Lombok bisa kembali normal.

    “Tentu kami bersama maskapai terus berkoordinasi sehingga penumpang bisa mengetahui situasi terkini. Dan memang terganggu setidaknya dengan informasi bisa mengantisipasi tumpukan di bandara,” kata dia.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • BNPT: Kedaulatan Digital Lawan Radikalisasi Online – Espos.id

    BNPT: Kedaulatan Digital Lawan Radikalisasi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi hacker atau peretas. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan kedaulatan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di dunia digital akan melawan radikalisasi secara daring (online).

    Pasalnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan media sosial dan gawai yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari merupakan alat kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    “Handphone kita atau gadget kita kan borderless, tanpa batas. Media sosial dan lain sebagainya itu merupakan perangkat yang sangat potensial dan selama ini digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk meradikalisasi umat atau masyarakat,” kata Ahmad dalam sebuah talkshow di Jakarta, Kamis (14/11/2024), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, BNPT terus memperkuat strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama untuk menangkal penyebaran narasi kebencian di dunia maya.

    Menurut dia, strategi tersebut penting karena kelompok radikal menggunakan saluran digital sebagai sarana infiltrasi ideologi yang dapat membahayakan keamanan nasional.

    Dalam konteks radikalisme kanan, sambung Ahmad, yang menunggangi agama ini merupakan para penceramah agama. Dia berpendapat penceramah berpotensi menjadi pintu masuk serta pintu keluar ideologi radikalisme.

    “Kalau penceramahnya moderat, menyejukkan, melembutkan, dan mempersatukan, maka ini menjadi pintu keluar dari infiltrasi ideologi-ideologi radikal itu,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Untuk itu, BNPT, dengan dukungan berbagai pihak, terus mengupayakan penanggulangan radikalisasi di dunia maya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat, BNPT berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian Indonesia, baik di dunia fisik maupun digital.

    Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

    “Ormas-ormas Islam juga harus menjaga kedaulatan digital. Ini penting karena nilai-nilai dan narasi kebencian itu efektif untuk di-infiltrasi melalui kanal-kanal digital,” kata Gus Imam.

    Dia menambahkan bahwa radikalisasi daring, yang sering menyebar melalui pesan kebencian, berpotensi menimbulkan dampak besar meskipun ledakan-nya kecil. Karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman tersebut menjadi hal yang sangat krusial.

    Apabila ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan, kata dia, maka otomatis hal itu akan menjadi faktor penghancur utama, yang disebut sebagai low explosive and high impact.

    “Artinya ledakan-nya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang wajib diwaspadai,” tuturnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Hendak Gelar Wisuda, Kampus Unpar Bandung Diteror Ancaman Bom, Polisi Selidiki – Espos.id

    Hendak Gelar Wisuda, Kampus Unpar Bandung Diteror Ancaman Bom, Polisi Selidiki – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kampus Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kota Bandung. (Istimewa/Unpar Bandung)

    Esposin, BANDUNG — Polda Jabar tengah menyelidiki ancaman bom yang ditujukan pada kegiatan wisuda di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kota Bandung.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ancaman tersebut beredar dalam bentuk selebaran surat teror yang diterima oleh pihak kampus menjelang acara wisuda yang berlangsung pada 15 hingga 17 November 2024.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    “Penyelidikan masih berjalan. Tentunya kami juga akan mencoba menggali, masih akan melakukan pendalaman sejauh mana siapa yang menyebarkan teror ini. Itu akan kami dalami,” kata Jules di Bandung, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Jules mengungkapkan saat ini Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda Jabar telah melakukan upaya sterilisasi untuk memastikan keamanan lingkungan kampus menjelang kegiatan wisuda.

    “Dari surat tersebut tentu kami melakukan upaya-upaya pengamanan dan bentuk upaya lain yang kami lakukan adalah sterilisasi,” kata dia.

    Dari hasil pemeriksaan dan sterilisasi hingga saat ini, kata dia, pihak kepolisian belum menemukan adanya tanda-tanda yang mendukung kebenaran ancaman bom tersebut.

    “Saat ini kami belum menemukan. Artinya surat ancaman tersebut tentu bisa disikapi dengan bijak juga baik oleh kalangan kampus maupun seluruh masyarakat Kota Bandung,” kata Jules.

    Jules mengatakan meski belum ditemukan bukti yang mendukung terhadap ancaman tersebut, kepolisian tetap meningkatkan pengamanan dengan mengerahkan 100 personel selama berlangsungnya acara wisuda di Unpar.

    “Mulai pagi hari ini juga tetap dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 100 personel yang kami libatkan untuk pengamanan pelaksanaan wisuda,” katanya.

    Lebih lanjut, Polda Jabar berkomitmen untuk mengungkap pihak di balik teror ini dan menindak tegas pelaku yang berusaha menimbulkan ketakutan di kalangan kampus dan masyarakat khususnya di Kota Bandung.

    “Secepatnya kita bisa mengungkap siapa pelaku yang berusaha menimbulkan kekhawatiran di masyarakat atau terlebih kepada pihak kampus dengan menyebarkan teror dan berita-berita yang tidak benar,” kata dia.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • JSI: Jamsosnaker Perlu Diperbaiki untuk Atasi PHK – Espos.id

    JSI: Jamsosnaker Perlu Diperbaiki untuk Atasi PHK – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi PHK. (Dok. Solopos.com)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Jaminan Sosial Institute (JSI), Andy William Sinaga, mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker) perlu diperbaiki untuk mengatasi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif dan diprediksi akan terjadi hingga akhir 2024.

    “Kami mencatat bahwa fenomena PHK medio Oktober 2024 ini hampir menyentuh 60.000 pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan. Fenomena PHK tersebut akan berdampak pada tergerusnya keberadaan jamsosnaker, dalam hal ini jaminan hari tua (JHT), karena sudah tentu para pekerja yang terkena PHK akan mengambil JHT-nya,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Andy menyebutkan sektor yang terkena dampak paling parah menurut catatan JSI adalah sektor manufaktur, yakni tekstil, garmen, dan alas kaki.

    Menurut dia, penyebab PHK tersebut salah satunya akibat situasi nasional yang belum stabil pascatransisi pergantian pemerintahan, yang belum menunjukkan adanya perubahan signifikan, terutama dalam perbaikan dan perubahan tata kelola ketenagakerjaan.

    “Selain itu, tata kelola yang juga belum siap dalam menerapkan kebijakan PHK yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021. Dalam PP tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan menerima tiga manfaat, yaitu uang tunai, pelatihan, dan akses pasar kerja,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Namun, kata dia, hingga saat ini, dalam hal penerimaan manfaat JKP, mayoritas yang dapat diikuti dan bermanfaat bagi para pekerja hanya manfaat uang tunai 45% dari upah sebelumnya pada tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

    “Akan tetapi, manfaat pelatihan dan akses kepada pekerjaan baru belum secara maksimal terpenuhi,” ucap Andy.

    Untuk itu, JSI menilai perlu ada akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa revitalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker) yang terintegrasi dengan pelatihan tenaga kerja dengan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang ada.

    Selain itu, BLK baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) maupun yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga perlu segera direvitalisasi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini.

    “JKP adalah hak pekerja yang terkena PHK, sehingga eksistensinya perlu dinamis mengikuti kebutuhan pasar kerja saat ini yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tingkat tinggi (high skill) dan keterampilan non-teknis (soft skill) yang mumpuni,” demikian Andy William Sinaga.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.