Xcloud.id

BUMN: BRI

  • Rahasia Korea Selatan Jadi Negara Maju, RI Bisa Copy Paste!

    Rahasia Korea Selatan Jadi Negara Maju, RI Bisa Copy Paste!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan menjadi salah satu negara maju yang paling muda di dunia. Statusnya sebagai negara maju disetujui oleh 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 Juli 2021.

    Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar US$ 35 ribu pada 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu US$ 38,8 ribu untuk 2022.

    Korea Selatan bisa menjadi negara maju berkat kegigihannya mengembangkan sektor industri, teknologi dan budaya. Namun di balik kesuksesan ini, ternyata UMKM menjadi motor pertumbuhan negara tersebut.

    Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Candra menuturkan Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara ini terbilang maju dalam hal pembiayaan UMKM.

    “Pertanyaannya adalah bagaimana seperti mereka? Ketika kita menyusun rencana jangka panjang kita belajar dengan kasus Korea. Tahun 1940, Korea posisinya sama dengan Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa mereka pendapatan perkapitanya sudah menjadi negara maju. Nah, salah satunya peran UMKM termasuk R & D,” papar Eka dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

    Terbukti dengan kemajuan Research and Development (R&D), Korea Selatan bisa menjadi maju. Buktinya, merek Samsung kini mendunia melalui produk smartphone-nya. Berkaca pada hal tersebut, Bappenas pun menempatkan R & D sebagai target high priority atau prioritas tinggi dalam rencana pembangunan Indonesia, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, pemerintah memang menempatkan penguatan UMKM sebagai prioritas tinggi. Dari data RPJP tersebut, jumlah kekuatan usaha kecil dan menengah ditarget meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045. Kemudian, rasio kewirausahaan juga ditarget naik dari 3% menjadi 8% pada 2045.

    (haa/haa)

  • Dear UMKM, Mau Usaha Berkembang? Ini Syaratnya

    Dear UMKM, Mau Usaha Berkembang? Ini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues menuturkan bahwa untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkembang tidak mudah. Apalagi di tengah kondisi saat ini.

    Ia melihat di era perkembangan teknologi, UMKM saat ini perlu berbenah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satunya dengan bekal pemanfaatan teknologi digital.

    “Banyak yang beralih ke digital, khususnya bagi mereka yang benar-benar memahami dan tidak hanya, sekadar tahu, apa produknya, tetapi yakin pada sistem (digital). Begitu kepercayaan itu ada, itu akan terus berlanjut,” ujar Harsha Rodrigues dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

    Selain pemanfaatan teknologi digital, Ia mengatakan pemahaman tentang keuangan juga sangat dibutuhkan UMKM. Hal ini diperlukan karena UMKM sangat butuh dukungan lembaga keuangan dalam hal pendanaan. Dengan pembiayaan yang kuat, bisnis UMKM bisa semakin berkembang.

    Apalagi untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Butuh data-data keuangan yang akurat dan jelas agar proses pembiayaan dari perbankan bisa dengan mudah dan cepat didapat.

    “Saya pikir kemampuan digital dan keuangan sangat penting bagi UMKM,” jelasnya.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Economics Asian Development Bank, Albert Francis Park. Ia mengatakan pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk mendorong UMKM. Menurutnya UMKM bisa dengan mudah menjangkau pelanggan lebih banyak, bahkan hingga ke luar negeri.

    “UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, baik di dalam negeri, dan jika terhubung dengan baik, bahkan internasional atau memasuki pasar ekspor. Jadi platform digital adalah kunci,” ujar Albert.

    (dpu/dpu)

  • Video:Bikin UMKM Naik Kelas Demi Target Prabowo Jadikan RI Negara Maju

    Video:Bikin UMKM Naik Kelas Demi Target Prabowo Jadikan RI Negara Maju

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 Pada Kamis, 30 Januari 2025 dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” sebagai bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

    Dalam dialog BRI Microfinance Outlook 2025, Deputi Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana menyampaikan strategi memajukan peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029 sebagai implementasi Visi Misi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dimana transformasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi difokuskan pada transformasi sosial (kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial), transformasi ekonomi termasuk bidang UMKM dan transformasi digital.

    Sementara Chief Economist of Asian Development Bank, Albert Francis Park menyebutkan pentingnya memperkuat infrastruktur dan ekosistem UMKM termasuk dalam hal inklusi keuangan sektor UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah juga diperlukan dalam penguatan digital ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan UMKM.

    Di sisi lain, Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues mengatakan dalam mendorong ekonomi Indonesia, maka penting untuk mendorong perluasan akses pembiayaan termasuk ke pelaku UMKM Perempuan selain itu juga diperlukan meningkatkan daya tahan keuangan para pelaku UMKM Perempuan.

    Seperti apa upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM sebagai penopang ekonomi RI guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah? Selengkapnya simak dialog Valerina Daniel dengan Deputi Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana serta Chief Economist of Asian Development Bank, Albert Francis Park dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues dalam BRI Microfinance Outlook 2025,CNBCIndonesia (Kamis, 30/01/2025)

  • RI Mau Ekonomi Tumbuh 8%, Peraih Nobel Bocorkan Cara Jitu ala China

    RI Mau Ekonomi Tumbuh 8%, Peraih Nobel Bocorkan Cara Jitu ala China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peraih Nobel sekaligus pakar ekonomi dan dosen di New York University Paul M. Romer menegaskan mimpi Indonesia untuk tumbuh 8% dan menjadi negara maju membutuhkan komitmen dan kerja ekstra dari pemerintah.

    Namun, hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Indonesia. Hal ini dipaparkan Romer dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

    “Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan dalam cepat sebesar 8%, Indonesia harus berpikir hati-hati terkait dengan kesempatan – kesempatan yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

    Dia pun mengungkapkan cara China mencapai posisi sebagai negara maju. Menurutnya, China meniru cara negara maju lainnya. Indonesia, kata Romer, bisa meniru cara ini.

    “Apa yang China lakukan adalah meng-copy hal-hal sukses dan sudah dipahami di separuh dunia,” ujarnya.

    Cara ini, lanjut Romer, seperti ibaratnya aturan dalam Air Traffic Controler (ATC) atau pengawas navigasi udara. Aturan di balik training dan prosedur ATC sangat rumit dan rigid. Namun, hal ini bisa ditiru dan dibagikan kepada semua pihak.

    Sebelumnya, dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya hal ini membutuhkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi.

    “Presiden Prabowo mencanangkan 8% itu membutuhkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang penting berbagai kebijakan seperti SDA apakah pendidikan termasuk gizi dan institusi birokrasi dan simplifikasi atau hilirisasi lebih tinggi lebih efisien,” kata Sri Mulyani.

    Untuk meraih target ini, Sri Mulyani menuturkan pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung target tersebut.

    “Strategi fiskal sustainable terdiri dari berbagai pilar yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui berbagai instrumen APBN,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 13:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menkeu mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.

    Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.

    Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

    Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

    “Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung terkena pada masyarakat,” ujar dia.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar lembaga keuangan memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program makan bergiz gratis.

    Sri Mulyani ingin program makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sukses terselenggara. Menurutnya, program MBG akan memberi dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama untuk memberdayakan usaha kecil menengah di desa-desa.

    Oleh sebab itu sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani mengaku sudah memberi arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar lembaga-lembaga keuangan terlibat aktif mendukung dan menyukseskan MBG lewat program kredit dan pembiayaan.

    “Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order [pesanan] untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Tak hanya lembaga keuangan, bahkan bendahara negara itu meminta kementerian/lembaga menyesuaikan berbagai programnya agar bisa mendukung program MBG. Secara spesifik, dia menekankan penting kontribusi dari Kementerian UMKM, Kementerian Desa PDT, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Sri Mulyani pun akan menambahkan anggaran program MBG, yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun, untuk tahun anggaran 2025. Tujuannya, agar penerima manfaat MBG bisa diperluas sesuai arahan Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‘hanya’ mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, simulasi penerima manfaatnya menjadi 40 juta (target moderat) hingga 82,9 juta (target optimis) siswa ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif. Oleh karena itu, saya berharap ini akan menjadi salah satu hal yang akan terus menjadi fokus dari seluruh kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlihat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

  • Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

    Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

    Sumber Tambahan Anggaran MBG

    Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

    Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

    “Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani.

    Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

  • BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. telah menghapus tagih kredit bagi 71.000 nasabah dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

    Penghapusan piutang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.

    Sebelumnya, bank-bank BUMN hanya dapat melakukan hapus buku tanpa bisa menghapus tagih kredit macet UMKM. PP ini sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Sebanyak 71.000 nasabah UMKM telah dihapus tagih utangnya oleh BRI. Ini adalah capaian yang menunjukkan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97% tenaga kerja.

    Oleh karena itu, selain hapus tagih utang UMKM, pemerintah juga memberikan kredit investasi bagi UMKM di sektor padat karya yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, seperti sektor tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, serta furnitur. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit tersebut sebesar 5%.

    “Ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi dan kapasitas guna mendorong ekspor,” tambah Airlangga.

    Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

    Saat ini, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 88,7% dan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

    “Target inklusi keuangan saat ini telah mencapai 88,7% dan akan terus menjadi prioritas dalam RPJPN 2025-2045,” tutup Airlangga saat menanggapi program hapus tagih utang UMKM.

  • Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Menkeu menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga.

    Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Sebaliknya, sejumlah pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai kegiatan seremonial.

    “Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani sebelumnya mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Persentase pemangkasan anggaran bervariasi antara 10% hingga 90%. Para menteri dan pimpinan lembaga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

    Apabila hingga batas waktu tersebut laporan revisi belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan perubahan anggaran tersebut dalam halaman IV A DIPA secara mandiri.

  • INFO Angsuran Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI Kamis 30 Januari 2025

    INFO Angsuran Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI Kamis 30 Januari 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2025 bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran BRI NON KUR 2025 :

    1. tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

    tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

    Syarat pinjaman NON KUR BRI:

    -Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan (untuk pelaku usaha).

    -Tidak memiliki riwayat kredit macet di bank mana pun.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis yang membuktikan keberadaan usaha (untuk pinjaman usaha).

    *NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai nominal).

    *Rekening tabungan BRI aktif untuk pencairan dana.

    -Agunan/Jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya.

    Berikut tabel cicilan KUR BRI:

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

       .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

       .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Syarat KUR BRI 2025

    -Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen resmi lain seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

    *NPWP (untuk pengajuan lebih dari Rp 50 juta).

    *Paspor dan visa kerja (khusus KUR TKI).

     

    —

    4. Proses Pengajuan

    1. Kunjungi kantor BRI terdekat atau ajukan melalui aplikasi BRI online.

    2. Isi formulir pengajuan dan serahkan dokumen pendukung.

    3. Petugas BRI akan melakukan survei ke tempat usaha.

    4. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening BRI Anda.

     

    —

    5. Keunggulan KUR BRI

    Suku bunga rendah (saat ini sekitar 6 persen efektif per tahun).

    Tidak ada biaya administrasi atau provisi.

    Tenor pinjaman fleksibel hingga 5 tahun (tergantung jenis KUR).

    (*)