TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesepakatan utang dengan Tiongkok disebut sebagai jebakan oleh banyak negara.
Tak sedikit pula negara miskin atau yang tengah berkembang, terjerumus utang dengan Tiongkok. Dikutip dari Adily Asian Age, Rabu (5/2/2025), kesepakatan itu membuat negara-negara yang ingin memajukan kondisi ekonomi mereka, menjadi sasaran empuk eksploitasi strategis Tiongkok.
Media itu menulis bahwa Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya kerentanan negara-negara ini.
Salah satunya, Pakistan, yang bergulat dengan kekurangan listrik yang parah.
Negara itu telah menyerah pada jebakan utang Tiongkok, khususnya di tengah kebutuhan mendesak atas produksi listrik.
Sejumlah negara miskin atau yang tengah berkembang, terjerumus utang dengan Tiongkok.
Dikutip dari Adily Asian Age, Rabu (5/2/2025), kesepakatan itu membuat negara-negara yang ingin memajukan kondisi ekonomi mereka, menjadi sasaran eksploitasi strategis Tiongkok.
Media itu menulis bahwa Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya kerentanan negara-negara ini.
Salah satunya, Pakistan, yang bergulat dengan kekurangan listrik.
Negara itu terjerat utang Tiongkok, khususnya di tengah kebutuhan mendesak atas produksi listrik.
Pakistan, menjadi negara di Asia Selatan yang mengalami kekurangan listrik kronis.
Sejumlah kota besar seperti Karachi mengalami pemadaman listrik.
“Meskipun kapasitas produksi listriknya sebesar 42.131 MW, hampir dua kali lipat dari permintaan listriknya, terjadi juga kenaikan tarif yang tajam pada Mei 2024,” tulis laporan Adily Asian Age dikutip, Rabu.
Ketidaksesuaian ini telah memicu kritik publik terhadap Produsen Listrik Independen (IPP), khususnya IPP Tiongkok di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), dan seruan untuk negosiasi ulang dan reformasi.
Pada 2014, Tiongkok memasuki sektor energi Pakistan melalui Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), bagian dari Belt Road Initiative (BRI) atau kebijakan Tiongkok untuk membangun infrastruktur di berbagai negara.
Awalnya, investasi bernilai $48 miliar dan kemudian berkembang menjadi $62 miliar, CPEC dipuji sebagai “pengubah permainan” bagi ekonomi Pakistan.
Namun, sebagian besar investasi menargetkan sektor listrik, yang menimbulkan kekhawatiran.
Khususnya, tentang motif tersembunyi Tiongkok dan potensi Pakistan untuk terjerat dalam utang dan ketergantungan.
Dari $62 miliar, hampir $35 miliar mendanai 21 proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menambah 6.000 MW ke jaringan listrik Pakistan.
Akan tetapi, proyek-proyek ini telah membengkakkan utang nasional, dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 75 persen.
IPP Tiongkok dilaporkan mendapatkan pengembalian ekuitas yang sangat tinggi—27-34%—yang dijamin oleh pemerintah, jauh melebihi tingkat kebijakan tahun 1994 sebesar 15-18%.
Meskipun proyek-proyek CPEC telah mengatasi beberapa defisit energi, pemadaman listrik terus merajalela di kota-kota seperti Karachi.
Para kritikus menyatakan bahwa proyek-proyek listrik CPEC telah membebani Pakistan dengan utang yang tidak berkelanjutan dan biaya listrik yang sangat tinggi.
Utang Pakistan ke Tiongkok
Meski terjadi penambahan kapasitas yang signifikan, listrik yang terjangkau masih di luar jangkauan rumah tangga dan industri.
Masalah-masalah ini memberikan dampak merugikan dari keterlibatan Tiongkok di sektor energi Pakistan.
Selain itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang manfaat sebenarnya dari kesepakatan energi CPEC.
Meningkatnya permintaan energi Pakistan memfasilitasi masuknya Tiongkok ke sektor listrik Pakistan. Ditandatangani pada tahun 2014, CPEC memprioritaskan pembangkit listrik di samping jalan raya, rel kereta api, dan kawasan bisnis.
Sementara itu, Tiongkok berfokus pada proyek konektivitas, pemerintah Pakistan mengarahkan pembiayaan awal CPEC ke arah energi.
Pada tahun 2022, Pakistan yang kekurangan energi bermaksud untuk menambah 30.000 MW ke jaringan listrik, dengan 11 proyek menyediakan lebih dari 6.000 MW.
Selama dua dekade terakhir, Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan, menciptakan portofolio energi yang didanai Tiongkok terbesar di dunia.
AidData menemukan paparan utang Pakistan ke Beijing sebesar $67,2 miliar dari tahun 2000-2021.
CPEC telah menambahkan hampir $26 miliar ke utang pemerintah Pakistan. Investasi ini, terutama pinjaman, telah menyebabkan krisis neraca pembayaran, yang menyoroti praktik keuangan eksploitatif Tiongkok dan tekanan ekonomi yang parah pada Pakistan.
Sejak awal, pemerintah Pakistan yang kritis terhadap CPEC meminta bantuan dana talangan dari Beijing di tengah menyusutnya FDI. Penolakan Tiongkok memaksa Pakistan untuk beralih ke IMF dan mengamankan dana talangan sebesar $6 miliar. Hal ini menyoroti motif jahat Tiongkok, yang mengeksploitasi kesulitan keuangan Pakistan sambil menolak bantuan yang sebenarnya.
Di tengah perdebatan tentang CPEC dan keuangan Pakistan, IPP telah menjadi isu yang kontroversial. Perdebatan tentang IPP bukanlah hal baru, tetapi kritik meningkat seiring dengan melonjaknya harga energi. Tahun lalu, mantan menteri sementara menyerukan agar kontrak IPP dibatalkan dan menyalahkannya atas harga listrik Pakistan yang selangit.
Tarif Tinggi
Kontrak dengan IPP, termasuk pembayaran kapasitas dan jaminan pengembalian, memperburuk utang sirkuler Pakistan. Beberapa menteri menyoroti bahwa pembayaran kapasitas—pembayaran tetap kepada produsen listrik, terlepas dari penggunaan listrik—merugikan Pakistan sebesar 150 miliar rupee ($540 juta) setiap bulan.
Beberapa pembangkit, seperti Sahiwal dan Port Qasim, menggelembungkan biaya pemasangan, memanfaatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) yang memungkinkan penagihan sendiri. Pembayaran kapasitas ini merupakan kewajiban utang terbesar ketiga Pakistan, setelah utang pertahanan dan utang luar negeri, yang menggarisbawahi praktik keuangan eksploitatif Tiongkok.
Dalam wawancara dengan Voice of America, menteri energi Pakistan mengakui perlunya merevisi kontrak dengan produsen listrik Tiongkok.
Sebelum proyek CPEC, Pakistan membayar 384 miliar rupee dalam pembayaran kapasitas kepada IPP pada tahun 2015. Setelah IPP CPEC, tagihan ini melonjak menjadi 2124 miliar rupee setiap tahunnya.
Saat ini, Pakistan membayar lebih banyak kepada pembangkit listrik tenaga batu bara Sahiwal—yang dimiliki bersama oleh dua perusahaan milik negara Tiongkok—dibandingkan dengan semua IPP yang digabungkan pada tahun 2002. Kebijakan energi dan proyek listrik CPEC memang menyebabkan kelebihan kapasitas dalam pembangkitan listrik Pakistan.
Utang yang meningkat, khususnya dari Tiongkok, telah memaksa Pakistan membeli listrik dengan tarif tinggi, meskipun memiliki surplus.
Permohonan Islamabad yang berulang kali pada tahun 2024 untuk merestrukturisasi utang energinya sebesar $15 miliar telah diabaikan Beijing, yang menyoroti praktik keuangan eksploitatif Tiongkok dan kurangnya dukungan yang tulus.
SUMBER
