BUMN: BNI

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.

  • KAI: Perjalanan Harian LRT Jabodebek Ditambah untuk Dukung Mobilitas

    KAI: Perjalanan Harian LRT Jabodebek Ditambah untuk Dukung Mobilitas

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menambah jumlah perjalanan harian kereta LRT Jabodebek untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan setiap hari Senin-Jumat akan dioperasionalkan sebanyak 24 rangkaian LRT Jabodebek. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya sebanyak 22 rangkaian.

    “Dengan penambahan operasional ini menjadikan jumlah perjalanan harian juga meningkat dari 366 menjadi 398 perjalanan pada hari kerja,” kata Anne di Jakarta, Kamis.

    KAI Group melalui layanan LRT Jabodebek mencatat rekor baru pada Senin (1/7/2025) yang mencapai 118.114 pengguna per hari.

    Angka tersebut berhasil mencetak rekor okupansi baru, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 114.000 pengguna per hari yang dicatatkan pada 28 Mei 2025.

    Anne menjelaskan pemecahan rekor okupansi penumpang harian itu bertepatan dengan mulai diberlakukannya penambahan jumlah perjalanan dan operasional rangkaian LRT Jabodebek pada hari kerja (Senin-Jumat) terhitung 1 Juli 2025.

    “Itu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

    Menurutnya, penumpang LRT Jabodebek menunjukkan tren yang positif, hal itu yang mendorong ditambahnya perjalanan untuk semakin memperpendek headway (jarak antar-KA) sehingga semakin memudahkan mobilitas masyarakat.

    Dia menyebutkan pada periode 1 Maret hingga 30 Juni 2025, operasional harian pada hari kerja sebanyak 366 perjalanan, rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek mencapai 95.586 pengguna.

    Angka itu tumbuh 10 persen dibandingkan periode 1 November 2024 hingga 28 Februari 2025 yang mencatat rata-rata 86.784 pengguna pada hari kerja.

    “Dengan penambahan jumlah perjalanan ini, headway atau waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk juga semakin singkat,” ucap Anne.

    Untuk relasi Jatimulya/Harjamukti-Cawang (PP), headway kini menjadi 9 menit 25 detik. Sementara untuk lintas Cawang-Dukuh Atas BNI, waktu tunggu antar kereta berkurang menjadi 4 menit 12,5 detik.

    Selain penambahan pada hari kerja, pada Sabtu, jumlah rangkaian yang dioperasikan juga ditambah menjadi 20 rangkaian, dari sebelumnya 18 rangkaian. Ini turut meningkatkan jumlah perjalanan dari 270 menjadi 326 perjalanan.

    Sementara itu, pada hari Minggu, jumlah perjalanan tetap 270, dan jadwal pada hari libur nasional atau cuti bersama mengikuti jadwal hari Minggu.

    Menurutnya, penambahan operasional LRT Jabodebek sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Dengan akses transportasi publik yang lebih baik, KAI mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan polusi, serta mendorong peluang ekonomi dan sosial yang lebih merata.

    “LRT Jabodebek bukan hanya alat transportasi, melainkan fondasi untuk kota yang lebih maju dan inklusif,” kata Anne.

  • KAI: Perjalanan harian LRT Jabodebek ditambah guna dukung mobilitas

    KAI: Perjalanan harian LRT Jabodebek ditambah guna dukung mobilitas

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menambah jumlah perjalanan harian kereta LRT Jabodebek untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan setiap hari Senin-Jumat akan dioperasionalkan sebanyak 24 rangkaian LRT Jabodebek.

    Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya sebanyak 22 rangkaian.

    “Dengan penambahan operasional ini menjadikan jumlah perjalanan harian juga meningkat dari 366 menjadi 398 perjalanan pada hari kerja,” kata Anne di Jakarta, Kamis.

    KAI Group melalui layanan LRT Jabodebek mencatat rekor baru pada Senin (1/7/2025) yang mencapai 118.114 pengguna per hari.

    Angka tersebut berhasil mencetak rekor okupansi baru, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 114.000 pengguna per hari yang dicatatkan pada 28 Mei 2025.

    Anne menjelaskan pemecahan rekor okupansi penumpang harian itu bertepatan dengan mulai diberlakukannya penambahan jumlah perjalanan dan operasional rangkaian LRT Jabodebek pada hari kerja (Senin-Jumat) terhitung 1 Juli 2025.

    “Itu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

    Menurutnya, penumpang LRT Jabodebek menunjukkan tren yang positif, hal itu yang mendorong ditambahnya perjalanan untuk semakin memperpendek headway (jarak antar-KA) sehingga semakin memudahkan mobilitas masyarakat.

    Dia menyebutkan pada periode 1 Maret hingga 30 Juni 2025, operasional harian pada hari kerja sebanyak 366 perjalanan, rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek mencapai 95.586 pengguna.

    Angka itu tumbuh 10 persen dibandingkan periode 1 November 2024 hingga 28 Februari 2025 yang mencatat rata-rata 86.784 pengguna pada hari kerja.

    “Dengan penambahan jumlah perjalanan ini, headway atau waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk juga semakin singkat,” ucap Anne.

    Untuk relasi Jatimulya/Harjamukti-Cawang (PP), headway kini menjadi 9 menit 25 detik. Sementara untuk lintas Cawang-Dukuh Atas BNI, waktu tunggu antar kereta berkurang menjadi 4 menit 12,5 detik.

    Selain penambahan pada hari kerja, pada Sabtu, jumlah rangkaian yang dioperasikan juga ditambah menjadi 20 rangkaian, dari sebelumnya 18 rangkaian. Ini turut meningkatkan jumlah perjalanan dari 270 menjadi 326 perjalanan.

    Sementara itu, pada hari Minggu, jumlah perjalanan tetap 270, dan jadwal pada hari libur nasional atau cuti bersama mengikuti jadwal hari Minggu.

    Menurutnya, penambahan operasional LRT Jabodebek sejalan dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Dengan akses transportasi publik yang lebih baik, KAI mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan polusi, serta mendorong peluang ekonomi dan sosial yang lebih merata.

    “LRT Jabodebek bukan hanya alat transportasi, melainkan fondasi untuk kota yang lebih maju dan inklusif,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Menteri Ara Pastikan Regulasi Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pihaknya bakal segera merumuskan aturan turunan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. 

    Usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Ara memastikan bahwa penggodokan regulasi KUR perumahan bakal dikebut rampung bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Lebih lanjut, Maruarar juga menegaskan pihaknya bakal menunjuk koordinator yang bakal mengatur jalannya penyaluran KUR perumahan ini.

    Saat dikonfirmasi nantinya KUR itu akan disalurkan kepada konsumen atau berbentuk modal kerja kepada pengembang, Ara belum dapat memastikan. Dia mengaku, masih melakukan kalkulasi mengenai hal itu.

    “Nanti kita sampaikan ya [bentuknya seperti apa]. Kita sampaikan detail jadi supaya nanti jelas. Saya sekarang mau siapkan dulu semua aturannya,” tandasnya.

    Di samping itu, dia juga masih enggan merinci berapa kucuran KUR yang bakal digulirkan untuk sektor perumahan tersebut. 

    Meski demikian, sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan Danantara berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut.

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). 

     “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara. Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung bisa capai Rp130 triliun,” jelasnya.

     Sejalan dengan hal itu, Rosan meminta agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait untuk dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga.

    “Kita akan full support tapi harapannya, tentu karena ini perbankan juga punya kriteria-kriteria yang harus dijalankan, mohon supaya ini juga bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

     

  • LRT Jabodebek Angkut 2,3 Juta Penumpang pada Juni 2025 – Page 3

    LRT Jabodebek Angkut 2,3 Juta Penumpang pada Juni 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Moda transportasi LRT Jabodebek tercatat mengangkut sebanyak 2.312.605, atau sekitar 2,3 juta pengguna selama Juni 2025. Naik dibandingkan jumlah penumpang pada Mei 2025 sebanyak 2.293.124 pengguna.

    Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat yang terus berkembang. 

    “Kami bersyukur melihat semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum, termasuk LRT Jabodebek. Kami akan terus mendengarkan masukan pengguna dan menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keandalan layanan,” ujarnya, Kamis (3/7/2025).

    Kenaikan jumlah pengguna juga tercermin pada aktivitas harian. Rata-rata pengguna harian pada hari kerja mencapai 99.310 pengguna, sementara pada akhir pekan tercatat 43.752 pengguna per hari. 

    Adapun tiga stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi selama bulan Juni 2025, antara lain:

    • Stasiun Dukuh Atas BNI: 364.704 pengguna tap in dan 333.578 pengguna tap out

    • Stasiun Harjamukti: 268.356 pengguna tap in dan 272.408 pengguna tap out

    • Stasiun Kuningan: 209.687 pengguna tap in dan 199.621 pengguna tap out

    Selama Juni 2025, LRT Jabodebek mengoperasikan 10.188 perjalanan. Tingkat ketepatan waktu (On Time Performance) juga tercatat sangat tinggi, yakni 99,88 persen. 

    Sebagai bagian dari peningkatan layanan, LRT Jabodebek mulai menguji coba layanan penitipan barang di Stasiun Halim. Fasilitas ini ditujukan untuk memudahkan pengguna yang membutuhkan fleksibilitas lebih selama beraktivitas, khususnya di stasiun yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya.

    Selain itu, pada Juni juga dilakukan uji coba endurance terhadap Trainset 20, sebagai bagian dari proses pengujian teknis untuk mendukung kesiapan operasional armada tambahan ke depan.

     

     

  • BNI kantongi 2 penghargaan di GovMedia Awards 2025

    BNI kantongi 2 penghargaan di GovMedia Awards 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengantongi dua penghargaan dalam ajang GovMedia Conference & Awards 2025 yang digelar di Marina Bay Sands, Singapura.

    Penghargaan yang diraih meliputi kategori Indonesia Digital Transformation of the Year – Finance atas dukungan BNI terhadap agenda digitalisasi pemerintah melalui proyek-proyek Govtech, serta Indonesia Public Sector Initiative of the Year – Finance berkat inovasi BNI Smart Ecosystem.

    Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan apresiasi ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan instansi pemerintah, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital.

    “Kami meyakini sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong percepatan transformasi layanan publik di Indonesia,” ujarnya.

    GovMedia Awards merupakan ajang prestisius yang memberikan penghargaan atas inisiatif-inisiatif inovatif dari, untuk, dan bersama instansi pemerintah di kawasan Asia Pasifik. Penjurian dilakukan oleh panel independen dari firma akuntansi global ternama seperti KPMG, PwC Singapore, dan EY Consulting.

    Salah satu inovasi utama BNI yang mendapatkan pengakuan dalam ajang GovMedia Awards adalah BNI Smart Ecosystem, sebuah solusi digital terintegrasi untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan kawasan.

    Solusi tersebut menggabungkan layanan keuangan, teknologi informasi, dan sistem manajemen berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi layanan publik

    Agung menambahkan capaian positif BNI dalam aspek digitalisasi melalui layanan BNIdirect. Pada kuartal I-2025, nilai transaksi melalui BNIdirect melonjak 33,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp2.374 triliun.

    Jumlah transaksi meningkat 16,4 persen (yoy) menjadi 337 juta transaksi, dengan pertumbuhan jumlah pengguna mencapai 188.000 akun.

    “Dengan pencapaian ini, BNI kian mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku utama dalam pembangunan infrastruktur keuangan digital yang inklusif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik,” tutur Agung.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Perta Life Insurance (PertaLife) Hanindio W. Hadi menuturkan inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengonsolidasikan bisnis BUMN asuransi telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

    PertaLife merupakan bagian dari ekosistem BUMN karena berada di bawah Pertamina Group yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Pemerintah Indonesia melalui Danantara. RUPS terakhir PertaLife tercatat diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

    “Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS,” ujar Hanindio W. Hadi di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan hingga saat ini belum ada instruksi mengenai inisiatif konsolidasi bisnis tersebut dari para pemegang saham, yakni Dana Pensiun Pertamina dan PT Timah Tbk.

    “Sepanjang belum ada arahan, ya kami business as usual (menjalankan bisnis seperti biasa) saja,” katanya.

    Terkait bisnis perseroan, Hanindio menuturkan bahwa kinerja pihaknya semakin membaik dari tahun ke tahun, tercermin dari pencapaian laba bersih pada 2024 menjadi rekor tertinggi sejak perusahaan berdiri, yakni sebesar Rp97,18 miliar.

    Pendapatan premi bruto perusahaan pun tumbuh 123 persen dalam 5 tahun terakhir dari Rp561 miliar pada 2019 menjadi Rp1,25 triliun pada 2024.

    Proporsi portofolio bisnis PertaLife juga membaik dari 80 persen captive market ekosistem Pertamina Group berbanding 20 persen ritel pada 2020 menjadi 50 persen di masing-masing pasar saat ini.

    Di tengah inflasi medis yang terus meningkat, PertaLife juga dapat menjaga klaim rasio asuransi kesehatan sekitar 50 persen hingga 60 persen.

    Menurut laporan keuangan per 31 Mei 2025 yang diakses dari laman resmi perseroan, PertaLife mencatatkan pendapatan premi Rp383,27 miliar, hasil investasi Rp74,35 miliar, jumlah beban klaim dan manfaat Rp318,43 miliar, serta total laba komprehensif Rp37,92 miliar.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di sektor logistik dan asuransi.

    Ia mengatakan lini usaha asuransi yang dijalankan oleh beberapa BUMN memiliki kapasitas bisnis yang kecil dan tidak kompetitif.

    “Jasa Raharja (yang juga merupakan bagian dari holding IFG) punya insurance (asuransi) juga, kemudian Pertamina punya Tugu Insurance, BRI punya insurance, BNI punya insurance. Tapi tidak cukup size (cakupannya)-nya, tidak kompetitif,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama bekas Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, terseret di pusaran korupsi. Penyidik telah memeriksanya berulang-ulang kali. Terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyita uang senilai Rp2 miliar dari tangannya.

    Iwan Kurniawan Lukminto bersama Iwan Setiawan Lukminto adalah penerus trah bisnis keluarga Lukminto. Dia pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur utama di emiten tekstil berkode SRIL. Iwan Kurniawan juga tercatat sebagai petinggi di sejumlah perusahaan milik Grup Sritex, raksasa tekstil asal Jawa Tengah, yang kini pamornya perlahan mulai redup.

    Soal kasus Sritex, Iwan telah membantah klaim penyidik tentang penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025) lalu.

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex  Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya waktu itu.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” tegas Iwan.

    Di sisi lain, Iwan Kurniawan Lukminto pernah mengklaim karyawan Sritex tidak begitu merespons terkait dengan penegakan hukum kasus dugaan korupsi pemberian kredit.

    Sejauh ini, Iwan menekankan, proses hukum rasuah pemberian kredit itu belum berdampak pada hubungan antara dirinya dengan karyawan Sritex. “Selama ini tidak ada respons ya dari mereka dan kami menganggap karyawan-karyawan kami adalah keluarga besar kami,” ujar Iwan, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, hubungan dirinya dengan karyawan Sritex masih baik-baik saja lantaran kasus pemberian kredit ini masih belum memperoleh putusan inkrah apakah merupakan perkara korupsi atau tidak. “Jadi ini kan masih belum bisa disimpulkan sebagai ada tidak pidana korupsi. Dari mereka pun tetap mendukung kita sebagai keluarga besar Sritex,” ujar Iwan.

    Geledah dan Sita Uang 

    Adapun penyidik Kejagung telah menyita uang tunai senilai Rp2 miliar di kediaman bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penyitaan itu dilakukan di rumah Iwan Kurniawan yang berlokasi di Surakarta pada Senin (30/6/2025).

    “Tim Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jawa Tengah, di antaranya rumah saudara IKL di Surakarta,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, uang dua miliar itu dipisahkan dalam dua kantong plastik bening dengan pecahan Rp100.000 senilai Rp1 miliar. Dari dua kemasan itu juga terdapat tulisan PT Bank Central Asia (BCA) cabang Solo tertanggal 20 Maret 2025 dan 13 Mei 2024.

    “Pack plastik bening berisi uang pecahan Rp100.000 senilai Rp1.000.000.000 tertuliskan PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo,” tutur Harli.

    Selain itu, Kejagung juga turut menggeledah sejumlah tempat mulai dari rumah eks Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS yang berlokasi di Sukoharjo. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di kediaman Staf Keuangan Sritex berinisial CKN yang berlokasi di Surakarta. Namun, dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana.

    Penggeledahan juga turut dilakukan di sejumlah perusahaan mulai dari PT Sari Warna Asli Textile Industry; PT Multi Internasional Logistic; dan PT Senang Kharisma Textile.

    “Terhadap barang tersebut, dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat,” imbuhnya.

    2 Komisaris Bank Daerah 

    Sementara itu, Kejagung juga telah memeriksa dua belas saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan dua dari 12 saksi yang diperiksa itu adalah Komisaris Bank Jawa Tengah (Jateng).

    “SP dan FXS selaku Komisaris Bank Jateng telah diperiksa sebagai saksi,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025).

    Selain itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI juga telah memeriksa istri dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Megawati selaku Dirut PT Griya Asri Sejahtera.

    Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengungkap bahwa belasan saksi itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atas tersangka Iwan Setiawan Lukminto Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Berikut ini saksi kasus Sritex yang telah diperiksa Kejagung pada Kamis (26/6/2025) :

    1. IST selaku Staf Accounting PT Sritex.

    2. BU dari Direktur Utama PT Utama Bintang Erkonpersada.

    3. CKN selaku Staf Keuangan PT Sritex.

    4. HW selaku Pembuat Feasibility Study. PT Rayon Utama Makmur tahun 2009.

    5. SP selaku Komisaris Bank Jateng.

    6. FXS selaku Komisaris Bank Jateng.

    7. MIL selaku Direktur PT Wismatama Indah Makmur.

    8. RS selaku General Manager Sindikasi BNI tahun 2014.

    9. CAS selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB.

    10. HPY selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB Divisi Corporate Secretary.

    11. MR selaku General Manager Operasional Kredit Bank BJB.

    12. MGW selaku Istri Tersangka ISL dan Direktur Utama PT Griya Asri Sejahtera.

  • Ketika Kejaksaan Agung Menyita Uang Hasil Korupsi Rp477 Miliar

    Ketika Kejaksaan Agung Menyita Uang Hasil Korupsi Rp477 Miliar

    JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mengeksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp477.359.539.000 dari terpidana kasus korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim (Direktur PT Tansri Madjid Energi). Eksekusi ini merupakan putusan Mahkamah Agung nomor Nomor: 3318K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019. 

    Dalam amar putusannya disebutkan, Kokos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara serta denda sebesar Rp.200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

    Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477 miliar yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Uang pengganti tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi PNBP online dengan kode billing 820191113923508.

    1. Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan eksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), Jumat (15/11/19). pic.twitter.com/K6gpcpgwFj

    — Kejaksaan RI (@KejaksaanRI) November 15, 2019

    Putusan ini sudah inkrah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print: 1303/M.1.14/Fu.1/11/2019 tanggal 08 November 2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) tanggal 11 November 2019. Kokos dieksekusi juga ke Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur. 

    Dalam kasus ini, Kokos selaku Direktur Utama PT TME bersama-sama dengan Direktur Utama PT PLN Batu Bara Khairil Wahyuni telah menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum dengan cara diketahui mengatur dan mengarahkan tender batu bara supaya PT TME yang mengerjakan proyek tersebut.

    Perbuatan tersebut telah menguntungkan/memperkaya PT. TME sebesar Rp477 miliar. Atas perbuatan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

    Serta, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

  • Sudah Lolos Tahap Verifikasi, Kenapa BSU 2025 Belum Cair?

    Sudah Lolos Tahap Verifikasi, Kenapa BSU 2025 Belum Cair?


    PIKIRAN RAKYAT
    – Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria.

    Namun, sampai 1 Juli 2025 ternyata masih banyak pekerja yang menerima bantuan BSU. Banyak pekerja yang masih bertanya-tanya soal penyaluran BSU meskipun sudah melakukan pengkinian data di website BPJS Ketenagakerjaan aplikasi aplikasi JMO.

    Lantas, kapan BSU 2025 dicairkan? Bagaimana cara melihat status pencairannya?

    Jadwal Penyaluran BSU 2025 dari BPJS Ketenagakerjaan

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah mengumumkan jadwal pencairan BSU mulai pada bulan Juni 2025. Para pekerja yang belum menerima pencarian diharapkan terus memantau informasi pencairan BSU di aplikasi JMO atau website Kemnaker.

    Perlu diketahui untuk para pekerja dan buruh bahwa jadwal pencairan bantuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi.

    Cek Penerima BSU

    – Buka website https://bsu.kemnaker.go.id
    – Daftar atau login ke akun Kemnaker
    – Segera lakukan pengkinian data seperti data NIK, alamat, dan nomor kontak
    – Klik menu “Cek Bantuan” untuk mengetahui status penerimaan
    Hasil akan menampilkan apakah bantuan BSU akan diterima beserta detail rekening bank penyalur
    – Jika belum terdaftar, sistem akan memberikan notifikasi untuk pembaruan data.

    Kenapa BSU 2025 Belum Cair?

    Ada beberapa penyebab BSU 2025 belum diterima pekerja, meskipun sudah mendapatkan notifikasi telah lolos verifikasi.

    Perlu diketahui bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap atau tidak serentak. Hal ini bertujuan untuk memantau penyaluran bantuan di tiap wilayah.

    Meskipun Anda telah lolos verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan bukan jaminan telah menerima BSU sebesar Rp600.000. Penyaluran BSU dilakukan terhadap Bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Oleh karena itu Anda sebaiknya melakukan pengkinian data rekening.

    Kemnaker sebelumnya menyatakan bahwa BSU 2025 akan dicairkan dalam Waktu dekat, menyusul selesainya sebagian besar tahapan finalisasi.

    Pada target awal pencairan ditetapkan pada pekan kedua Juni, adanya kendala teknis membuat sebagian dana baru akan cair hingga akhir Juni atau awal Juli 2025.

    Pencairan dilakukan bertahap, sehingga waktu penerimaan bisa berbeda antar-pekerja tergantung pada batch pencairan dan kesiapan data rekening.***