Xcloud.id

BUMN: BNI

  • Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto geram dengan kelakuan serakah para pengusaha. Menurutnya, belakangan ini banyak sekali perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha, bahkan tak jarang pengusaha mengakali peraturan untuk mendapatkan keuntungan.

    Dia bilang sudah muncul mazhab ekonomi baru di Indonesia, yaitu Serakahnomics, di mana pengusaha tak puas mencari keuntungan tanpa mau berbagi dengan pihak lainnya, khususnya masyarakat kecil.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya ini bukan ini lain ini saya beri nama serakahnomics ini adalah serakahnomics,” beber Prabowo dalam Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak sekali pengusaha serakah yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, tak jarang mengakali aturan yang berlaku. Orang nomor satu di Indonesia itu menilai pengusaha semacam ini sebagai vampir-vampir ekonomi penghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, kok masih ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat? Itu namanya adalah mengisap darah rakyat, itu adalah menurut saya parasit penghisap darah. Itu adalah vampir-vampir ekonomi,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Dia mengatakan golongan pengusaha semacam ini akan ditindak tegas oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, sudah sekian bulan pihaknya memperingatkan agar pengusaha ini lebih patuh pada aturan yang ada.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan patuhi undang-undang,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (hal/rrd)

  • Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Jakarta –

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konsep koperasi seperti ini sudah dibangun semenjak puluhan dan ratusan tahun di dunia, namun tak semuanya berhasil.

    Konsep koperasi semacam ini menurutnya menjadi gerakan yang tidak disukai para kapitalis besar. Para pemodal menurutnya sangat takut tersaingi usahanya dengan munculnya koperasi di tengah masyarakat.

    “Gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar, pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian, mereka itu, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap (gerakan koperasi) bisa jadi saingan,” tegas Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak juga negara-negara besar di dunia yang memiliki sistem ekonomi liberal tidak berkenan dengan pendirian sebuah gerakan koperasi besar di suatu negara. Menurutnya, banyak negara besar yang tidak sudi melihat negara lainnya bangkit.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ada negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopilitik, masalah hegemoni, masalah bangsa-bangsa sudah ribuan tahun, secara alamiah hasarat dorongannya adalah untuk hegemoni, berkuasa untuk berkuasa secara mutlak, ini sejarah manusiawi,” beber Prabowo.

    Menurutnya, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat digunakan sebagai alat oleh pihak yang lemah. Koperasi akan mengubah kelemahan jadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat. Khususnya di Indonesia yang notabenenya masih sering ditemui masyarakat yang kelaparan dan berada dalam jurang kemiskinan.

    “Koperasi selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian saya ingatkan kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan Merah Putih, ada DPR, MPR, dan sebagainya kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi,” sebut Prabowo.

    “Kita punya semua tapi rakyat kita ada yang masih lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih ada yang miskin, kita belum merdeka,” tegasnya menekankan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan negara yang merdeka adalah yang bisa memberi makan rakyatnya, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan itu semua.

    “Karena itu pendiri bangsa kita, perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan kita dari awal perjuangan kemerdekaan mereka bentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah, dari serikat dagang,” pungkas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo Sapa Bambang Pacul di Peluncuran Kopdes: Korea Bukan?” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar manajemen Koperasi Desa Merah Putih bisa bekerja lebih baik dan bersih. Dia mengingatkan agar pengawasan pengurus koperasi bisa dijalankan dengan baik usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Prabowo bercerita dulu ketika gerakan Koperasi Unit Desa (KUD) digalakkan di era orde baru, seringkali terdengar cerita penyelewengan oleh manajemen koperasi. Bahkan istilah KUD sampai dipelesetkan jadi ‘Ketua Untung Duluan.’

    “Dulu orde baru ada KUD. Cuma akhinya diplesetin, KUD itu jadi singkatan ‘Ketua Untung Duluan,’ ini tak boleh terjadi lagi,” sebut Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan d KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurut pengalamannya, khususnya saat masih jadi tentara, memang seringkali koperasi dijadikan obyek bancakan oleh manajemen. Dana yang dikumpulkan untuk anggota justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pengelola.

    Dia bercerita saat dirinya masih jadi tentara, dia sempat bertugas untuk memimpin di Batalyon Infanteri 328. Suatu hari, Prabowo sempat meminta laporan koperasi yang ada di tempat itu. Dirinya pun memanggil Ketua Koperasi tersebut, untuk dimintai laporan. Namun, anehnya pengelola koperasi itu justru takut bertemu Prabowo, bahkan sampai gemetaran ketika membawa dokumen laporan tersebut.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ini kejadian tak boleh dicontoh, saya pernah jadi Komandan Batalion Cilodong Kostrad, sudah sekian bulan saya belum pernah dapat laporan Ketua Koperasi, niatnya baik, gimana kondisi koperasi kita, tolong panggil ketua koperasi, ketuanya seorang kapten,” kisah Prabowo.

    “Tok, tok, tok… Masuk dia masuk dia bawa map. Lho kok dia gemetaran? Kertasnya bergetar. Pasti ada sesuatu yang dia takutin kan,” katanya melanjutkan sambil memperagarkan gerakan bawahannya yang membawa dokumen sambil gemetaran.

    Melihat ada yang tidak beres, akhirnya Prabowo pun langsung meminta Intel untuk mengaudit apa yang terjadi di koperasi tersebut. Dia khawatir ada penyelewengan yang dilakukan oleh bawahannya karena untuk melapor saja sampai harus ketakutan.

    “Kasih intel periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa, niatnya mau dapat laporan, tapi dia sendiri (gemeteran),” lanjut Prabowo.

    Namun dia meyakini peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memberikan warna baru bagi perkoperasian di Indonesia. Koperasi Merah Putih disebut Prabowo akan menjadi milik masyarakat luas bukan cuma segelintir pengelola seperti praktik buruk zaman dahulu.

    Dia berpesan kepada Menteri dan Wakil Menteri Koperasi agar pengawasan pada tiap koperasi diperketat. Kalau perlu, semua kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan pengawasan. Dan untuk kesekian kalinya dia kembali menegaskan jangan sampai lagi anggapan koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ muncul lagi.

    “Semua ada sistemnya, aliran uang masuk keluar semua pakai teknologi. Kata-kata ‘Ketua Untung Duluan,’ jangan berlaku lagi di era sekarang. Kepala Desa juga harus sanggup, Kepala Desa mengawasi? Ketua Koperasi harus diawasi semua,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Sentilan Prabowo ke Orang Kaya Ogah Buat Koperasi: Maunya PT” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar kerugian yang dialami negara akibat kasus beras oplosan Rp 100 triliun itu dikembalikan ke negara. Apabila hal itu tidak dilakukan, Prabowo akan menyita penggiling-penggiling padi.

    Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan puluhan bupati, gubernur, hingga ribuan kepala desa yang hadir dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten hari ini. Menurut Prabowo, banyak pengusaha yang bermain curang sehingga dinilai berkhianat kepada bangsa dan negara.

    Prabowo menilai upaya itu dapat membuat Indonesia lemah dan miskin. Untuk itu, Prabowo tidak terima. Ia pun meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut serta menindak.

    “Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Prabowo pun meminta para pengusaha yang nakal itu untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 100 triliun. Apabila tidak, Prabowo memerintahkan untuk menyita penggilingan padi yang nakal itu.

    “Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” terang Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (rea/kil)

  • Dankodiklat TNI Apresiasi Hoegeng Awards 2025: Bisa Inspirasi Institusi Lain

    Dankodiklat TNI Apresiasi Hoegeng Awards 2025: Bisa Inspirasi Institusi Lain

    Jakarta –

    Kemeriahan malam penganugerahan Hoegeng Awards 2025 dirasakan semua pihak. Tak terkecuali Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI, Letjen TNI Bobby Rinal Makmun.

    Letjen Bobby menyebut malam penganugerahan Hoegeng Awards 2025 sangat menarik. Dia mengatakan ajang Hoegeng Awards ini diyakini dapat menjadi inspirasi bagi setiap prajurit setiap institusi, bukan hanya kepolisian.

    “Untuk acara bagus, menarik. Tentunya acara ini bisa menginspirasi, bukan hanya untuk institusi kepolisian tapi juga institusi yang lain,” kata Letjen Bobby usai menghadiri acara Hoegeng Award 2025 di Auditorium Mutiara PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

    Hoegeng Awards merupakan program kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    Lima kategori dalam Hoegeng Awards 2025, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Acara ini didukung oleh BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.

    (knv/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pencairan Dana PIP 2025: Cek Jadwal, Cara, dan Besaran Bantuan – Page 3

    Pencairan Dana PIP 2025: Cek Jadwal, Cara, dan Besaran Bantuan – Page 3

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima dana PIP dan memantau saldo yang masuk, ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan. Ini penting agar siswa dan orang tua dapat memantau status bantuan secara mandiri.

    Pertama, Anda bisa mengecek status penerima secara online melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kunjungi pip.kemendikdasmen.go.id atau pip.dikdasmen.go.id, lalu masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir, dan nama ibu kandung untuk melihat rincian pencairan.

    Kedua, untuk mengecek saldo rekening, Anda dapat memanfaatkan aplikasi mobile banking seperti BRImo untuk nasabah BRI atau BNI Mobile untuk nasabah BNI. Melalui aplikasi ini, Anda bisa melihat saldo dan riwayat transaksi pada rekening SimPel. Alternatif lain adalah dengan langsung mengunjungi cabang bank penyalur terdekat untuk melakukan pengecekan saldo.

    Ketiga, jika masih ada keraguan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi pihak sekolah. Sekolah biasanya memiliki data terbaru mengenai status pencairan dana PIP untuk siswa-siswi mereka dan dapat memberikan panduan lebih lanjut.

  • Kapan KUR 2025 Dibuka Lagi? Ini Jadwal Resmi Penyalurannya

    Kapan KUR 2025 Dibuka Lagi? Ini Jadwal Resmi Penyalurannya

    Jakarta –

    Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun kapan penyaluran KUR 2025 dibuka?

    Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian UMKM menyampaikan dua target yang perlu dicapai dalam penyaluran KUR pada 2025 ini, yaitu target kuantitas dan target kualitas.

    Secara kuantitas, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun. Dana ini ditargetkan menyasar 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi.

    Sedangkan secara kualitas, pemerintah menetapkan fokus utama dalam penyaluran KUR adalah mendorong sektor produksi seperti perikanan, pertanian, perkebunan, perburuan, serta industri pengolahan. Di mana sebesar 60% dari total penyaluran KUR diarahkan ke sektor tersebut, naik dari 57,8% pada tahun sebelumnya.

    Jadwal Resmi Penyaluran KUR 2025

    Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) 2025, khususnya yang diselenggarakan oleh bank milik negara (himbara), biasanya akan dibuka pada triwulan pertama tahun 2025, yaitu antara bulan Januari hingga Maret.

    Perihal ini merujuk dari pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pembukaan KUR biasanya dilakukan pada periode tersebut. Meskipun hal ini akan sangat bergantung pada masing-masing ban penyalur KUR 2025 mengenai tanggal pastinya.

    KUR disalurkan melalui beberapa bank mitra pemerintah seperti BRI, BNI, Mandiri, dan bank lainnya. Program KUR terbagi dalam beberapa jenis pinjaman, yang masing-masing memiliki batasan nominal dan persyaratan yang berbeda.

    Namun secara umum bank-bank pemberi KUR membagi jenis kredit usaha menjadi KUR Mikro dan KUR Kecil. Dalam hal ini KUR Mikro biasanya dapat memberikan kredit dengan nominal hingga Rp 50 juta, yang diberikan tanpa memerlukan jaminan.

    Sementara untuk KUR Kecil biasanya perbankan dapat memberikan pinjaman dengan nominal antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, meskipun pada beberapa kondisi pinjaman jenis ini mungkin membutuhkan jaminan tambahan.

    Strategi Agar Pengajuan KUR Diterima

    Mengajukan KUR bukan hanya soal mengisi formulir pinjaman, tetapi memerlukan persiapan matang. Untuk itu calon debitur disarankan untuk:

    – Memastikan dokumen lengkap dan sesuai.
    – Memahami alur pengajuan KUR yang sudah ditetapkan perbankan dengan baik.
    – Melakukan simulasi keuangan usaha sebelum mengajukan.
    – Berkonsultasi dengan petugas bank untuk mendapatkan arahan yang jelas dan tepat.

    Dengan perencanaan yang matang dan kelengkapan persyaratan, peluang Anda untuk mendapatkan KUR akan jauh lebih besar. Jangan menyerah, terus berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang diminta.

    Penyaluran KUR Tahun Sebelumnya

    Penyaluran KUR tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp 280,28 triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024.

    Angka ini tumbuh 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    (igo/fdl)

  • Kopdes Merah Putih yang Kantongi SK Bisa Mendapat Pembiayaan dari Bank Pelat Merah

    Kopdes Merah Putih yang Kantongi SK Bisa Mendapat Pembiayaan dari Bank Pelat Merah

    Kopdes Merah Putih yang Kantongi SK Bisa Mendapat Pembiayaan dari Bank Pelat Merah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Koperasi Desa Merah Putih
    (Kopdes) yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Badan Hukum dapat mengakses pembiayaan dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara), seperti BRI, BNI, hingga Mandiri.
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyebutkan bahwa
    legalitas badan hukum
    menjadi syarat utama bagi koperasi untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari sektor perbankan.
    “Makanya SK AHU itu yang jadi pegangan utama. Kementerian BUMN melalui bank-bank Himbara menyampaikan, kalau tidak ada SK, mereka tidak bisa memberikan pinjaman,” ujar Widodo di kantornya, Jumat (18/7/2025).
    “Takutnya nanti ada yang mengaku-ngaku koperasi Merah Putih,” lanjut Widodo.
    Dia mengatakan, dengan dukungan dokumen legal yang lengkap, koperasi-koperasi ini tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga akan memperoleh dukungan branding dan
    perlindungan hukum
    dari negara.
    “Kita sudah daftarkan logonya, hak ciptanya juga ada. Bahkan akan kita proses hingga merek kolektif dan hak paten, agar produk-produk yang dihasilkan koperasi bisa mendapat perlindungan hukum,” jelas Widodo.
    Menurut Widodo, pendaftaran merek kolektif juga akan menjadi langkah penting bagi koperasi untuk melindungi produk lokal agar tidak diklaim pihak luar.
    “Daripada produksi sendiri-sendiri, lebih baik dikoordinir koperasi. Misalnya jadi merek kolektif, Emping Banten – Produksi Koperasi Desa Merah Putih. Ini bentuk nyata perlindungan hukum untuk UMKM dan koperasi,” tambahnya.
    Dirjen AHU juga terus mendorong agar koperasi-koperasi ini bisa tumbuh sebagai entitas usaha yang berdaya saing, terlindungi, dan berkelanjutan.
    Selain itu, proses legalisasi juga memastikan akuntabilitas dan kepercayaan dari mitra usaha, termasuk perbankan.
    “Nah ini kan menjadi salah satu gerakan untuk perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, menengah, khususnya Kopdes ini,” ungkap dia.
    “Sehingga mereka ke depan terus bisa berdaya dan kita dari Kementerian Hukum mempunyai tugas memberikan perlindungan,” pungkas Widodo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) sudah memasuki tahap 4 yang disalurkan mulai 14 Juli 2025.

    Pada batch keempat ini, penyaluran BSU akan dilakukan dengan tiga cara yakni langsung melalui rekening Bank Himbara (BRI; BNI; Mandiri; BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kantor Pos.

    Bagi yang belum mendapatkan, penyaluran tetap akan dilanjutkan hingga batch 5 dalam waktu yang belum ditentukan.

    Batas Waktu Pencairan BSU

    Pencairan BSU tahap 4 melalui Bank Himbara dan BSI masih akan dilakukan, mengingat banyaknya pekerja yang belum mendapat bantuan.

    Hingga kini belum ada pengumuman mengenai pembatasan pencairan BSU yang disalurkan langsung ke rekening pekerja.

    Sedangkan pencairan BSU melalui Kantor Pos dilakukan paling lambat hingga 31 Juli 2025.

    Total Pekerja yang Mendapat BSU

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran BSU telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis (17/7) dikutip dari Antaranews.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Daftar Penerima BSU Tahap 4 2025

  • Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja di seluruh tanah air. Pencairan BSU Tahap 4 secara resmi telah dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025, menandai kelanjutan program bantuan yang sangat dinantikan oleh jutaan pekerja. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pekerja di tengah berbagai tantangan.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan kabar terbaru pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia tengah mengusahakan pencairan BSU dilakukan lebih cepat.

    “Kita usahakan (BSU cair lebih cepat), susah nanti kalau saya sampaikan nanti ditagih lagi,” kata Yassierli ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Berikut rincian progres distribusinya:

    Tahap 1: 22,8%
    Tahap 2: 13,99%
    Tahap 3: 30,33%
    Tahap 4: 15,49%.

    Program BSU ini memberikan alokasi dana sebesar Rp600.000 per orang, yang mencakup periode dua bulan, yakni Juni dan Juli. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap melalui berbagai kanal resmi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Pekerja yang memenuhi kriteria dapat segera mengecek status pencairan mereka.

    Mekanisme penyaluran BSU Tahap 4 melibatkan beberapa bank milik negara, termasuk Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus melayani pekerja di Provinsi Aceh, sementara PT Pos Indonesia menjadi alternatif bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank tersebut atau rekeningnya tidak aktif.