Xcloud.id

BUMN: BNI

  • 9 Rekeningnya Diblokir PPATK, Warga: Isinya Uang Hadiah Lomba dan Prestasi Anak Megapolitan

    9 Rekeningnya Diblokir PPATK, Warga: Isinya Uang Hadiah Lomba dan Prestasi Anak Megapolitan

    Rekeningnya Diblokir PPATK, Warga: Isinya Uang Hadiah Lomba dan Prestasi Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ahmad Lubis (37), warga Padang, mengaku rekening banknya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ).
    Padahak, rekening tersebut merupakan tabungan anak yang digunakan untuk menyimpan hadiah dari lomba dan prestasi akademik anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
    “(Rekening yang terblokir) Isi tabungan rekening anak saya hampir semuanya itu hadiah dari ikut lomba dan prestasi lainnya,” kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (30/7/2025).
    Ahmad pertama kali mengetahui rekeningnya diblokir saat mencoba menarik uang di ATM sekitar tiga pekan lalu. Dia kaget karena uangnya di dalam rekening tidak bisa ditarik.
    Akhirnya Ahmad memutuskan mendatangi kantor bank secara langsung pada 11 Juli 2025 untuk menanyakan permasalahannya.
    “Sekitar tiga minggu lalu mau ambil uang dari rekening anak lewat ATM, tapi tidak mau keluar, ada kendala. Tapi cek saldo bisa, terus tanggal 11 Juli saya ke bank, kata pihak bank diblokir PPATK,” ucap Ahmad.
    Menurut Ahmad, rekening tersebut memang tidak sering digunakan untuk transaksi harian karena difungsikan sebagai tabungan jangka panjang bagi anaknya.
    Ahmad masih rutin melakukan transfer ke rekening itu dari rekening pribadinya hingga April 2025.
    “Itu rekening khusus tabungan anak, tabungan Taplus BNI. Atas nama anakku sendiri, masih SD. Namanya tabungan anak tapi saya tetap ada transfer dari rekeningku ke rekening anak dari 2024–2025, terakhir bulan April akhir masih saya transfer kalau tidak salah dan masuk ke rekening anakku,” kata Ahmad.
    Ahmad menilai, kebijakan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan sangat merugikan masyarakat.
    Ia menganggap kebijakan tersebut tidak selektif dan cenderung menyasar nasabah yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
    “Aslinya PPATK kan mau membrantas kejahatan yang berkaitan dengan dana masuk keluar melalui bank, seperti judol dan pencucian uang. Seharusnya mereka pintar untuk memblokir yang tepat, bukan sembarangan blokir,” ujar Ahmad.
    Ia juga menyoroti banyaknya keluhan serupa dari masyarakat di media sosial resmi PPATK. 
    “Kalau baca keluhan orang-orang yang komen di IG PPATK, sangat miris sekali membacanya, banyak yang salah sasaran. Contohnya ada yang komen ortunya sakit, untuk uang berobat tidak ada karena rekeningnya diblokir PPATK, akhirnya ortunya meninggal kan kasihan sekali,” ucapnya.
    Sebelumnya, Mardiyah (48), warga Citayam, juga menyayangkan kebijakan pemblokiran rekening bank oleh PPATK.
    Mardiyah menilai, banyak dari warga yang tidak rutin menabung karena kondisi ekonomi pas-pasan seperti halnya dirinya.
    “Saya punya dua rekening, satu buat usaha, satu lagi yang dulu dipakai nerima bantuan. Sekarang katanya diblokir karena nggak aktif tiga bulan. Saya juga kaget, padahal itu rekening masih saya anggap penting,” ujar Mardiyah.
    Mardiyah mengatakan, sebagai pedagang kecil, rekening yang diblokir bukan rekening fiktif atau bodong, melainkan hanya jarang diisi karena penghasilannya tidak menentu.
    “Lah saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana kalau ada lebih. Kalau lagi sepi, ya kosong. Tapi bukan berarti itu rekening bodong, kan?” tutur Mardiyah.
    Diketahui, beberapa hari terakhir ramai keluhan masyarakat soal rekening bank diblokir PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di jejaring media sosial.
    Masyarakat yang memiliki rekening bank namun jarang digunakan patut waspada. Pasalnya, rekening yang nganggur selama tiga bulan berpotensi diblokir.
    Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @ppatk_indonesia, lembaga tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi banyak rekening dorman yang disalahgunakan.
    Rekening dormant
    yang dimaksud adalah rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi dalam kurun waktu tertentu, yang ternyata disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, mulai dari jual beli rekening, penampungan transaksi ilegal, hingga tindak pencucian uang.
    “Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dorman,” tulis PPATK di akun Instagram @ppatk_indonesia, dikutip pada Senin (28/7/2025).
    Durasi dormansi ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank, umumnya berkisar antara 3 hingga 12 bulan.
    Jenis rekening yang bisa menjadi dormant mencakup rekening tabungan (perorangan maupun badan usaha), rekening giro, serta rekening dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNI ungkap cara mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK

    BNI ungkap cara mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BNI ungkap cara mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengungkapkan cara mengaktifkan kembali rekening yang dihentikan sementara atau diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Seperti diketahui, PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap sejumlah rekening yang masuk kategori dormant (tidak aktif) guna mencegah penyalahgunaan rekening perbankan untuk aktivitas ilegal.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan dana dan data nasabah tetap tersimpan dengan aman meski PPATK melakukan pemblokiran rekening.

    Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk arahan dari regulator seperti PPATK.

    “Nasabah tidak perlu khawatir karena kebijakan ini tidak memengaruhi dana maupun data yang tersimpan. BNI menjamin seluruh dana dan data nasabah tetap aman,” ujar Okki.

    Adapun rekening nasabah yang terkena penghentian sementara, lanjut Okki, pembukaan kembali rekening hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PPATK.

    Proses pembukaan blokir dapat dilakukan melalui PPATK, kantor cabang BNI, atau kantor pusat BNI.

    Setelah blokir dibuka, nasabah dapat mengaktifkan kembali rekening dormant tersebut dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat, membawa identitas diri (KTP), dan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp100.000.

    BNI juga mendorong nasabah untuk rutin melakukan transaksi agar rekening tetap aktif.

    Aktivitas sederhana seperti penyetoran dana, transfer, atau pembayaran melalui kanal digital sudah cukup untuk menghindari status dormant.

    Selain itu, BNI mengimbau nasabah untuk secara berkala memperbarui data kontak seperti nomor ponsel dan alamat email. Hal ini penting agar nasabah tetap menerima notifikasi penting dari bank, termasuk informasi mengenai status rekening dan layanan lainnya.

    “Melalui langkah ini, kami berharap nasabah semakin menyadari pentingnya menjaga keaktifan rekening serta bersama-sama mendukung penguatan sistem keuangan nasional yang aman dan sehat,” tutur Okki. 

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana di empat bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dalam menyalurkan pinjaman berbunga rendah kepada Koperasi Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita serta Instruksi Presiden Nomor 9/2025. 

    Nantinya, Menteri Keuangan melalui APBN menempatkan dana di BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia, termasuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) di Bank Indonesia, yang disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan.

    “Sehingga keempat bank ini memungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%,” ujar Sri Mulyani, Senin (28/7/2025).

    Skema ini dirancang agar likuiditas perbankan tetap terjaga dan tidak terjadi crowding out atas kredit sektor produktif lainnya. Menurutnya, penempatan dana pemerintah dilakukan dengan biaya dana (cost of fund) yang relatif murah, sehingga bank bisa menyalurkan kredit tanpa menaikkan risiko keuangan secara signifikan.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan kepada koperasi tidak serta-merta bersifat jatah. Dia menekankan bahwa setiap permohonan pinjaman harus tetap melalui proses due diligence secara proper oleh bank, termasuk analisis kelayakan usaha.

    Dalam desain skema pinjaman, pemerintah bersama Himbara dan Kementerian BUMN menetapkan beberapa parameter, yaitu: suku bunga tetap 6%, tenor pinjaman hingga 6 tahun, dan grace period atau masa tenggang antara 6—8 bulan yang tergantung kapasitas usaha koperasi.

    Dukungan fiskal, sambung Sri Mulyani, juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta skema penjaminan simpanan dan kredit.

    Untuk memberikan kepastian hukum, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 yang mengatur tata cara pinjaman daerah untuk mendanai koperasi desa dan kelurahan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan regulasi mengenai persetujuan dan penggunaan DAU-DBH oleh bupati, walikota, dan kepala desa untuk mendukung skema pembiayaan ini.

    Adapun, dari sisi kelembagaan, seluruh kepala desa atau lurah akan bertindak sebagai pengawas koperasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola koperasi.

    Bendahara negara mengklaim asas risiko tetap dikelola dengan baik, bank tetap menjalankan tugas meski pemerintah memberikan afirmasi.

    “Jadi ini semuanya untuk memberikan seluruh kerangka struktur agar tujuan baik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui pemihakan kebijakan pemerintah tetap berjalan proper,” katanya.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, hanya ingin memberikan suatu kepastian kepada pasar karena ekonomi dirasa tidak akan berjalan di tengah besarnya ketidakpastian dan risiko.

  • BNI wondrX 2025 Suguhkan Pengalaman Perbankan Inovatif dan Gaya Hidup dalam Satu Expo – Page 3

    BNI wondrX 2025 Suguhkan Pengalaman Perbankan Inovatif dan Gaya Hidup dalam Satu Expo – Page 3

    Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa penyelenggaraan BNI wondrX merupakan bagian dari strategi jangka panjang BNI untuk memperkuat posisinya sebagai bank transaksional dengan solusi keuangan yang komprehensif.

    “BNI wondrX bukan hanya pameran, tapi platform strategis yang memperlihatkan bagaimana BNI menyatu dalam kehidupan nasabah, mulai dari kebutuhan transaksi, gaya hidup, hingga perencanaan masa depan,” ujar Corina dalam keterangan tertulis.

    Tahun ini, expo BNI wondrX akan menghadirkan lebih dari 314 tenant, yang mencakup anak perusahaan BNI, mitra strategis di sektor otomotif, properti, ritel, serta pelaku UMKM. Komunitas internal seperti Kerukunan Keluarga BNI (KKB) juga turut berpartisipasi.

    Salah satu zona favorit pengunjung adalah area otomotif, yang menghadirkan 25 merek mobil dan 5 merek motor. Pengunjung pun dapat mencoba fasilitas test drive langsung di lokasi. Tidak hanya itu, berbagai penawaran spesial tersedia, termasuk promo bunga pembiayaan mulai dari 1,79% per tahun untuk kendaraan dan properti.

  • Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Laba BUMN yang Dikelola Danantara Buat Apa?

    Oleh: Defiyan Cori*

    IDE dan gagasan hadirnya sebuah organisasi yang konsolidatif mewadahi berbagai BUMN sebenarnya telah lama ada. Konsep ini dikenal dengan istilah super holding muncul pasca Kementerian Badan Usaha Milik Negara lahir di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan Menteri pertamanya, Tanri Abeng. 

    Alasannya saat itu, memang BUMN terlalu banyak bahkan bergerak dalam cabang produksi atau sektor industri yang tidak ada urusannya dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, terlalu gemuknya BUMN mengakibatkan manajemen tidak efektif dan efisien ditambah tata kelolanya masih birokratis, tidak transparan dan akuntabilitasnya rendah.

    Atas dasar inilah, Indonesia membutuhkan sebuah perusahaan negara yang lebih fleksibel beroperasi memenuhi cita-cita dan kehadiran BUMN sejak pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, revisi “super cepat” Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disahkan tanpa proses uji publik secara transparan dan bertanggung jawab (accountable) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) dilakukan oleh DPR RI. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola (good corporate governance), efektivitas dan efisiensi serta daya saing BUMN di percaturan bisnis dunia (global).

    Namun, pertanyaannya apakah struktur organisasi, koordinasi dan model pengelolaan atau pengumpulan laba BUMN satu atap yang saat ini diperankan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah mewakili konsep super holding BUMN yang tepat dan konstitusional?

    Forum Strategis RUPS

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Kehadiran alas hukum BPI Danantara (meskipun proses formil dan materiilnya dipertanyakan) telah mengubah rekonstruksi hukum pengelolaan BUMN atau perusahaan negara. Beleid ini secara umum mengatur tata kelola Danantara, mulai dari wewenang hingga struktur organisasi, termasuk personalia yang didominasi para pengusaha swasta (istilah kolega di BUMN = anak kos), serta aksi korporasinya.

    Maka, pasca terbitnya PP 10/2025 muncullah isu yang beredar dipublik mengenai aksi korporasi Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Hal ini didahului oleh adanya informasi rencana merger dengan Grab, menjadi topik “bola liar” yang panas. Walaupun belum ada konfirmasi dari pihak manajemen Danantara atas isu aksi korporasi pembelian saham perusahaan swasta itu, tetap harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Tentu saja karena Danantara memiliki kewenangan mengumpulkan laba-laba BUMN utama, seperti Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, MIND. ID, dan yang lainnya.

    Yang jadi permasalahan, adalah untuk kepentingan aksi korporasi apa dan siapakah pemanfaatan laba BUMN yang terkumpul tersebut. Apalagi, pada Pasal 2 PP 10/2025 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan, dalam hal ini Danantara. Badan ini atau Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Lalu, dimanakah posisi forum strategis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kewenangannya terdapat didalam Pasal 14 UU 19/2003 sebelum direvisi dan kuasa Menteri BUMN? Bukankah ini tumpang tindih kewenangan dan berpotensi korupsi atas berbagai keputusan aksi korporasi Danantara yang tidak sejalan dengan bisnis inti (core business) BUMN yang telah lebih dahulu ada?

    Benarkah posisi Menteri BUMN yang merangkap sebagai Dewan Pengawas Danantara dapat menjadi substitusi kuasa dalam posisinya sebagai pemegang mandat RUPS? Apalagi, terkait penempatan personalia (SDM) jajaran pimpinan manajemen masing-masing BUMN yang ada. Siapakah yang memiliki kewenangan, Rosan Roeslani sebagai Kepala Eksekutif/CEO BPI Danantara ataukah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN? 

    Selanjutnya, dari laba yang dikumpulkan dan terkumpul dari berbagai BUMN pada tahun 2024 yang mencapai Rp304 triliun (turun sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun 2023) bagaimanakah alokasi pemanfaatannya? Jangan sampai kedua orang ini atas nama Presiden RI Prabowo Subianto kongkalikong menggunakannya sesuka hati (at will) dan tidak ada porsi yang dibagi kepada BUMN sebagai kontributornya? Dan, banyak lagi pertanyaan penting serta krusial lainnya jika forum strategis RUPS BUMN yang sah secara hukum konstitusi dikooptasi hanya oleh Peraturan Pemerintah. 

    *(Penulis adalah Ekonom Konstitusi)

  • Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan hadiah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni berupa gratis cicilan kredit usaha selama setahun.

    Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro.

    Kegiatan festival tersebut berlangsung di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (25/7/2025).

    Adapun penerima hadiah cicilan kredit usaha yakni Kristo Sinaga, Monalisa Hutasoit, Makmur Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

    “Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis,” ucap Bobby Nasution.

    Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3% yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7% pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19% pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4% sudah mengakses pasar digital.

    “Ini angka yang menjadi pembelajaran bagi kami Sumut. Karena kita ketahui, Presiden menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% tingkat nasional. Sebagai provinsi terbesar keempat, Sumut juga harus memberikan dukungan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%,” ucapnya.

    Bobby juga menyebutkan kegiatan usaha dan investasi per tahun harus mencapai Rp56 triliun dalam satu tahun. “Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang sektor luar biasa,” katanya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan acara tersebut menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. “Maka Kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan,” katanya.

    Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. “Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian,” katanya.

    Hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perangkat daerah Sumut dan Taput.

    Festival tersebut juga diramaikan dengan kehadiran 1.200 pelaku UMKM dari Tapanuli Utara, yang dimeriahkan dengan sejumlah pameran produk stan milik pelaku usaha, hingga promosi layanan unggulan setiap BUMN seperti Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, BNI, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

  • Tampang 2 Emak-emak Otak Penipuan Kontrakan Fiktif di Bekasi, Korbannya 77 Orang Kerugian 7,5 Miliar

    Tampang 2 Emak-emak Otak Penipuan Kontrakan Fiktif di Bekasi, Korbannya 77 Orang Kerugian 7,5 Miliar

    GELORA.CO  – Dua perempuan penipu ulung modus jual beli kontrakan fiktif di kawasan RW 11 Kranji, Bekasi berhasil ditangkap.

    Keduanya inisial K (48) dan Y (54) ditangkap Polres Metro Bekasi Kota di dua lokasi berbeda usai kabur dari kejaran polisi.

    Mereka menipu 77 orang dengan total kerugian Rp 7,5 miliar.

    “Pelaku K ditangkap Sabtu (19/7/2025) di Jalan Ir.H.Juanda No.18 Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Y ditangkap Kamis (24/7/2025),” kata Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro saat press conference di Mapolres Metro Bekasi Kota, Kecamatan Medan Satria, Jumat (25/7/2025).

    Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yakni ponsel genggam (Hp), kartu ATM, dua unit sepeda motor, 27 tabung gas 3 kilogram keadaan kosong, satu lembar Foto Copy (FC) Girik, lalu dua lembar asli surat perjanjian jual beli rumah.

    Polisi juga menyita uang tunai Rp.42.500.000, 18 lembar kwitansi pembayaran pembelian kontrakan yang di tanda tangani oleh K, dan satu buah buku tabungan bank BNI atas nama K.

     

    Modus Penipuan Kontrakan Fiktif

    Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menuturkan para pelaku beraksi melakukan penipuan jual beli kontrakan fiktif sejak Juni 2023 hingga Juni 2025.

    K bertugas menawarkan empat unit rumah kontrakan dan sebidang tanah di lokasi kejadian dengan tenaga pemasaran antara lain Y.

    Kemudian K ketika ada calon konsumen langsung menunjukan tempat kontrakannya.

    “Kemudian K juga ada girik leter C yang disampaikan, dan juga masing-masing kontrakan rumah ini dijual Rp 75 juta, dan apabila ada korban datang dan tertarik membeli lalu ada tawar menawar harga, ini ada juga yang dilepas dengan harga Rp 60 juta rupiah,” tuturnya.

    Kusumo menyampaikan setelah transaksi, para pelaku menyampaikan ke konsumen untuk mohon bersabar menunggu karena rumah kontrakan masih ada penghuninya. 

    Dikarenakan tak kunjung mendapat hak usai membeli unit dengan dalih masih ada penghuni, ditambah para korban dikejutkan melihat kondisi bangunan justru dihancurkan oleh kakak dari K yakni T, laporan langsung dibuat ke Polres Metro Bekasi Kota.

    “Terkait perkara itu kemudian untuk pasal yang dilanggar pasal 378 dan pasal 372 kuhp dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun penjara,” ucapnya.

     

    Banyak Korban yang Belum Lapor Polisi

    Kusumo menuturkan pihaknya mencatat total korban berdasarkan data yang diterima pihaknya mencapai 77 orang. 

    Namun baru beberapa dari 77 orang itu yang melaporkan kepada pihaknya.

    “Untuk yang sudah membuat laporan polisi sebanyak 28 orang dan total kerugian yang sementara terdata sebesar Rp 4,15 miliar,” tuturkan.

     

    Ketua RW 11, Kerugian Penipuan Jual Beli Kontrakan Fiktif Rp 7,5 miliar

    Sementara sebelumnya, Ketua RW 11, Fikri Ardiansyah membenarkan kalau korban mencapai puluhan orang dengan kerugian miliaran rupiah.

    Hal itu dipastikan karena para korban juga melaporkan kepada dirinya.

    “Total sampai hari ini ada 77 orang yang mengaku menjadi korban, setelah kami kalkulasi total kerugiannya Rp 7,5 miliar sampai hari ini,” kata Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025).

    Fikri menjelaskan puluhan orang yang mengaku korban itu tengah melaporkan kejadian satu persatu ke Polres Metro Bekasi Kota.

    Mereka semua berniat melaporkan diduga pelaku utama yakni pemilik kontrakan berinisial K.

    “Mereka melaporkan kejadaian keluhannya sama, intinya pelaporannya terkait penipuan atas nama ibu K itu, untuk keterlibatan ibu K itu jadi fokusnya teman-teman untuk dijadikan laporan,” jelasnya.

    Fikri menuturkan harapan para pihak yang mengaku menjadi korban untuk pelaku dapat mengembalikan uang yang sudah diberikan untuk membeli kontrakan.

    Jika pelaku kelak tidak sanggung mengembalikan, para terduga korban  berharap dipidanakan.

    “Inginnya korban tujuan awalnya mau duitnya kembali, tetapi setelah dilihat kerugiannya, kalau pelaku tidak bisa membalikan ya proses hukum,” tuturnya

  • Konsistensi Jaga Likuiditas dan Aset Berkualitas Dorong Kinerja Solid BNI di Paruh Pertama 2025 – Page 3

    Konsistensi Jaga Likuiditas dan Aset Berkualitas Dorong Kinerja Solid BNI di Paruh Pertama 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menutup semester I 2025 dengan kinerja yang tetap solid berkat strategi berkelanjutan dalam menjaga likuiditas serta pengelolaan kualitas aset. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), yang diperkuat oleh akselerasi transformasi digital, menjadi penopang utama dalam memperluas kapasitas penyaluran kredit dan pertumbuhan bisnis yang sehat.

    Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa penguatan fundamental yang dilakukan perseroan menjadi kunci menghadapi dinamika makro ekonomi dan transisi pemerintahan yang berlangsung baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulisnya.

    Sepanjang enam bulan pertama 2025, BNI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 7,1% YoY menjadi Rp778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4% YoY mencapai Rp435,8 triliun, yang didorong oleh peningkatan penyaluran ke sektor swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit ke sektor swasta dan institusi tumbuh 11,1% YoY menjadi Rp314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN meningkat 8,7% YoY menjadi Rp121,2 triliun.

    Di segmen konsumer, pertumbuhan tercatat sebesar 10,7% YoY menjadi Rp147,0 triliun, terutama didorong oleh kenaikan pada produk personal loan sebesar 11,7% YoY menjadi Rp60,1 triliun, serta KPR yang tumbuh 9,9% YoYmenjadi Rp68,4 triliun. Kredit kepada pelaku UMKM non-KUR turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 9,2% YoY menjadi Rp44,4 triliun, sementara kredit segmen komersial mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 5,5%.

    Kontribusi dari anak perusahaan juga signifikan, dengan pertumbuhan kredit usaha sebesar 27,1% YoY menjadi Rp17,2 triliun. Secara khusus, hibank sebagai entitas anak yang fokus pada pembiayaan digital di segmen komersial dan SME, mencatat pertumbuhan kredit 31% YoY dengan rasio NPL tetap stabil di bawah 1%.

    Perbaikan kualitas portofolio tercermin dari penurunan Non-Performing Loan (NPL) ke level 1,9%, serta Loan at Risk (LAR) yang membaik menjadi 11,0%. Hal ini turut menjaga Cost of Credit (CoC) pada tingkat yang sehat, yakni 1%.

    Dengan fundamental yang semakin kokoh, BNI berhasil meraih laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini menjadi bukti ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang berkelanjutan sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan jangka panjang.

  • Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kinerja yang tetap terjaga sepanjang semester I 2025 melalui strategi penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas aset secara berkesinambungan. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), diperkuat oleh konsistensi transformasi digital, menjadi fondasi dalam memperbesar kapasitas ekspansi kredit dan pertumbuhan bisnis perseroan.

    Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar menyampaikan perseroan berhasil memperkuat posisi fundamental di tengah stabilitas ekonomi makro dan transisi pemerintahan yang berjalan baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Diketahui, hingga akhir semester I tahun 2025, penyaluran kredit BNI tumbuh 7,1% secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp 778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4% YoY menjadi Rp 435,8 triliun, terutama berasal dari korporasi swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit kepada sektor swasta dan institusi naik 11,1% YoY menjadi Rp 314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7% YoY menjadi Rp 121,2 triliun.

    Di sisi lain, segmen konsumer mencatat pertumbuhan 10,7% YoY menjadi Rp 147,0 triliun, didorong oleh personal loan yang naik 11,7% YoY menjadi Rp 60,1 triliun dan KPR yang meningkat 9,9% YoY menjadi Rp 68,4 triliun. Kredit segmen kecil yaitu UMKM non-KUR telah menunjukkan

    pertumbuhan positif tahun ini, dimana tumbuh 9,2% YoY menjadi Rp 44,4 triliun. Selain itu, kredit segmen komersial juga telah mulai menunjukkan momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5.5%.

    Pertumbuhan kredit usaha di perusahaan anak juga meningkat 27,1% YoY menjadi Rp 17,2 triliun, mencerminkan penguatan sinergi grup. Ekspansi bisnis hibank, anak usaha kami yang fokus pada pembiayaan segmen komersial & SME berbasis digital mampu tumbuh 31% (Year on Year/YoY) dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik yaitu NPL rasio dibawah 1% dan stabil dari tahun lalu.

    Sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) membaik ke 1,9%, dan Loan at Risk (LAR) juga membaik menjadi 11,0%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di level 1%.

    Sejalan dengan strategi penguatan fundamental tersebut, BNI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini mencerminkan ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang sehat di tengah upaya memperkuat kualitas portofolio dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    Pertumbuhan CASA yang solid Dorong Penguatan Likuiditas

    BNI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 16,5% YoY menjadi Rp 900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh 18,7% YoY menjadi Rp 647,6 triliun. Pertumbuhan rekening giro sebesar 25,1% YoY dan tabungan 10,5% YoY mendorong peningkatan rasio CASA menjadi 72,0% atau naik dari 70,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan strategi BNI untuk fokus dalam membangun struktur pendanaan jangka panjang di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.

    Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, pertumbuhan CASA yang solid mencerminkan keberhasilan BNI dalam memperkuat fondasi struktur funding melalui digitalisasi dan transformasi cabang. Sejak diluncurkan pada Juli 2024, wondr by BNI

    mencatat peningkatan signifikan, dari 1 juta pengguna menjadi 8,6 juta pengguna per Juni 2025, dengan nilai transaksi naik 16 kali lipat menjadi Rp 649 triliun dan jumlah transaksi mencapai 702 juta.

    Hal tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan wondr by BNI. Kanal mobile banking BNI secara keseluruhan mencatat transaksi Rp1.188 triliun atau tumbuh 68% YoY. Sementara itu, BNIdirect mencatat pertumbuhan nilai transaksi 31,1% YoY menjadi Rp5.246 triliun, dan volume transaksi naik 22,1% menjadi 717 juta. Transaksi dari klien korporasi menyumbang 78% dari total nilai transaksi, tumbuh 37% YoY.

    Sepanjang semester I 2025 ini, BNI juga berhasil menjaga rasio likuiditas dan permodalan pada level yang sehat. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di 86,2%, sementara Loan to Cash Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing mencapai 144,2% dan 143,0%. Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat menjadi 21,1%, memperkuat kapasitas ekspansi.

    Komitmen ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan

    Sementara itu, Direktur Risk Management David Pirzada menyampaikan, BNI terus memperkuat peran sebagai institusi keuangan yang adaptif dan berdaya saing global.

    “Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat ESG (Environmental, Social, and Governance) MSCI dari BBB menjadi A yang mencerminkan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis,” ujarnya.

    Hingga Juni 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau senilai Rp 74 triliun, dengan pertumbuhan lebih dari 20% selama empat tahun terakhir. Sementara itu, penyaluran Sustainability Linked Loan (SLL) mencapai US$ 352 juta atau Rp 5,74 triliun.

    “Dengan struktur likuiditas yang solid, transformasi digital yang agresif, dan komitmen keberlanjutan yang terintegrasi, BNI siap mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di semester berikutnya,” tutup David.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, BNI menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) operasional pada tahun 2028 dan NZE pembiayaan pada 2060. BNI juga terus mendorong para debitur untuk mengadopsi praktik ESG.

    (akn/ega)

  • Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset Jadi Fondasi Kinerja BNI di Semester I 2025

    Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset Jadi Fondasi Kinerja BNI di Semester I 2025

    JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kinerja yang tetap terjaga sepanjang semester I 2025 melalui strategi penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas aset secara berkesinambungan. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), diperkuat oleh konsistensi transformasi digital, menjadi fondasi dalam memperbesar kapasitas ekspansi kredit dan pertumbuhan bisnis perseroan.

    Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar menyampaikan, perseroan berhasil memperkuat posisi fundamental di tengah stabilitas ekonomi makro dan transisi pemerintahan yang berjalan baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Juli.

    Hingga akhir semester I tahun 2025, penyaluran kredit BNI tumbuh 7,1 persen secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4 persen YoY menjadi Rp435,8 triliun, terutama berasal dari korporasi swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit kepada sektor swasta dan institusi naik 11,1 persen YoY menjadi Rp314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7 persen YoY menjadi Rp121,2 triliun.

    Segmen konsumer mencatat pertumbuhan 10,7 persen YoY menjadi Rp147,0 triliun, didorong oleh personal loan yang naik 11,7 persen YoY menjadi Rp60,1 triliun dan KPR yang meningkat 9,9 persen YoY menjadi Rp68,4 triliun. Kredit segmen kecil yaitu UMKM non-KUR telah menunjukkan pertumbuhan positif tahun ini, dimana tumbuh 9,2 persen YoY menjadi Rp44,4 triliun. Selain itu, kredit segmen komersial juga telah mulai menunjukkan momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,5 persen.

    Pertumbuhan kredit usaha di perusahaan anak juga meningkat 27,1 persen YoY menjadi Rp17,2 triliun, mencerminkan penguatan sinergi grup. Ekspansi bisnis hibank, anak usaha kami yang fokus pada pembiayaan segmen komersial & SME berbasis digital mampu tumbuh 31 persen (Year on Year/YoY) dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik yaitu NPL rasio dibawah 1 persen dan stabil dari tahun lalu.

    Sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) membaik ke 1,9 persen, dan Loan at Risk (LAR) juga membaik menjadi 11,0 persen, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di level 1 persen.

    Sejalan dengan strategi penguatan fundamental tersebut, BNI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini mencerminkan ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang sehat di tengah upaya memperkuat kualitas portofolio dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    Pertumbuhan CASA yang solid Dorong Penguatan Likuiditas

    BNI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 16,5 persen YoY menjadi Rp900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh 18,7 persen YoY menjadi Rp647,6 triliun. Pertumbuhan rekening giro sebesar 25,1 persen YoY dan tabungan 10,5 persen YoY mendorong peningkatan rasio CASA menjadi 72,0 atau naik dari 70,7 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan strategi kami untuk fokus dalam membangun struktur pendanaan jangka panjang di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.

    Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, pertumbuhan CASA yang solid mencerminkan keberhasilan BNI dalam memperkuat fondasi struktur funding melalui digitalisasi dan transformasi cabang. Sejak diluncurkan pada Juli 2024, wondr by BNI mencatat peningkatan signifikan, dari 1 juta pengguna menjadi 8,6 juta pengguna per Juni 2025, dengan nilai transaksi naik 16 kali lipat menjadi Rp649 triliun dan jumlah transaksi mencapai 702 juta.

    Hal tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan wondr by BNI. Kanal mobile banking BNI secara keseluruhan mencatat transaksi Rp1.188 triliun atau tumbuh 68 persen YoY. Sementara itu, BNIdirect mencatat pertumbuhan nilai transaksi 31,1 persen YoY menjadi Rp5.246 triliun, dan volume transaksi naik 22,1 persen menjadi 717 juta. Transaksi dari klien korporasi menyumbang 78 persen dari total nilai transaksi, tumbuh 37 persen YoY.

    Sepanjang semester I 2025 ini, BNI juga berhasil menjaga rasio likuiditas dan permodalan pada level yang sehat. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di 86,2 persen, sementara Loan to Cash Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing mencapai 144,2 persen dan 143,0 persen Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat menjadi 21,1 persen, memperkuat kapasitas ekspansi.

    Komitmen ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan

    Sementara itu, Direktur Risk Management David Pirzada menyampaikan, BNI terus memperkuat peran sebagai institusi keuangan yang adaptif dan berdaya saing global. “Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat ESG (Environmental, Social, and Governance) MSCI dari BBB menjadi A yang mencerminkan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis,” ujarnya.

    Hingga Juni 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau senilai Rp74 triliun, dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen selama empat tahun terakhir. Sementara itu, penyaluran Sustainability Linked Loan (SLL) mencapai 352 juta dolar AS atau Rp5,74 triliun.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, BNI menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) operasional pada tahun 2028 dan NZE pembiayaan pada 2060. BNI juga terus mendorong para debitur untuk mengadopsi praktik ESG.

    “Dengan struktur likuiditas yang solid, transformasi digital yang agresif, dan komitmen keberlanjutan yang terintegrasi, BNI siap mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di semester berikutnya,” tutup David.