Xcloud.id

BUMN: BNI

  • BNI Sambut Positif Penempatan Dana Cadangan Pemerintah Rp200 Triliun

    BNI Sambut Positif Penempatan Dana Cadangan Pemerintah Rp200 Triliun

    JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyambut positif rencana Pemerintah untuk menarik dana cadangan berlebih (excess reserve) sebesar Rp200 triliun dan menempatkannya di perbankan nasional.

    Adapun langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai akan memberikan stimulus positif bagi perekonomian, khususnya dalam memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, menyampaikan kebijakan strategis ini berpotensi menambah kapasitas likuiditas perbankan.

    Dengan demikian, ia menyampaikan perbankan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang menjadi fokus pembangunan nasional.

    “BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 September. 

    Ia juga menegaskan BNI berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

    “BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegasnya.

    Meski demikian, Okky menyampaikan efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada perumusan teknis dan implementasi dari pihak regulator.

    Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas antara lain adalah skema penempatan, tata kelola, jangka waktu, pengelolaan risiko, serta sektor-sektor prioritas penerima dana.

    “Kebijakan penarikan dana excess reserve ini dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam mendanai proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan dana simpanan negara sebesar Rp200 triliun yang akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional tidak boleh digunakan untuk membeli Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) maupun Surat Berharga Negara (SBN).

    “Kita udah bicara dengan pihak bank jangan beli SRBI atau SBN,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, 11 September. 

    Dia menekankan, penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank, selama tujuannya untuk memperkuat likuiditas dalam sistem keuangan nasional.

    “(Peruntukannya) suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditasnya masuk ke sistem,” tuturnya. 

    Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya ditempatkan di BI. 

    Penempatan awal dana ini ditujukan untuk memperkuat basis likuiditas, termasuk mendorong peredaran uang primer (M0) di perekonomian.

    Dia menambahkan, dana ini diharapkan dapat segera disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya enggak ditaruh di BI lagi ya, Rugi dia kan? Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit,” ujarnya.

    Purbaya menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mendorong mekanisme pasar agar berjalan dalam mendorong perekonomian. 

    “Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa, yang biasanya tadi santai-santai, terpaksa berpikir lebih keras sedikit,” tegasnya.

    Ia juga memastikan akan memantau langsung perkembangan penempatan dana tersebut, yang mulai dilakukan mulai besok melalui skema penjaminan.

    “Yang jelas itu kan percobaan pertama. Taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi,” tuturnya.

    Menurut Purbaya, hingga saat ini, total dana kas negara yang masih tersimpan di BI mencapai sekitar Rp440 triliun dan akan terus dimanfaatkan secara bertahap untuk mendukung likuiditas dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Daripada nongkrong aja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi, kan uang kita tambah terus kan, masuk ada pajak segala macem masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering,” ujarnya.

  • Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini outlook penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun sepanjang tahun ini bisa tercapai, meski realisasi hingga Juli 2025 masih terkontraksi.

    Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana Rp200 triliun ke lima bank yaitu Mandiri (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BNI (Rp55), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun) untuk menjaga likuiditas sehingga menggerakkan sektor riil.

    Dia melihat bahwa perekonomian pada kuartal III/2025 memang melambat. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga perekonomian pada kuartal IV/2025 bisa kembali pulih.

    Sejalan itu, Purbaya meyakini penerimaan pajak akan terakselerasi. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan turut membantu akselerasi penerimaan pajak.

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik termasuk PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] dan lain-lain mendekati target yang kita miliki,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Di samping itu, meski target penerimaan pajak tidak tercapai, Purbaya menyatakan pemerintah masih punya sisa anggaran lebih (SAL) yang banyak dari tahun lalu yaitu sekitar Rp457,5 triliun. Oleh sebab itu, dia mengklaim pemerintah masih bisa tetap membiayai program-programnya.

    “Jadi Anda enggak usah takut, mungkin kita enggak punya uang untuk membangun. Tapi nanti kalau itu jalan, semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai,” tutupnya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

  • Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Pembangunan, Bye Dana Nganggur!

    Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Pembangunan, Bye Dana Nganggur!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mau membentuk Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk mengoptimalkan dan mempercepat penyerapan belanja negara.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tim itu akan terdiri dari dirinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    “Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” kata Purbaya seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Purbaya menjelaskan, melalui tim itu, pemerintah akan mengevaluasi program-program yang selama ini lambat dalam menyerap anggaran dan tidak efektif dalam mendorong pembangunan.

    Hasil evaluasi itu bisa menghasilkan dua kebijakan, seperti merealokasikan anggarannya ke program lain, ataupun mendorong percepatan anggaran belanjanya bila program itu masih termasuk ke dalam program prioritas presiden.

    “Jadi ini bukan bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian,” ucap Purbaya.

    “Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan, sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga,” tegasnya.

    Purbaya pada kesempatan itu juga menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia bahkan tak segan mengatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah.

    “Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi, uang dipakai untuk pembangunan,” papar Purbaya.

    Pada tahap awal, Purbaya bahkan telah resmi memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun untuk tahap pertama ke lima bank dalam negeri untuk memacu geliat pembiayaan atau kredit.

    Dana senilai Rp 200 triliun itu akan ditempatkan di BRI senilai Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, Mandiri Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

    “Anda akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya bilang, Anda akan bilang wah terlalu optimis tuh karena lagi susah semuanya. Tapi enggak, Rp 200 triliun sehari ini sudah masuk ke sistem, itu akan mendorong ekonomi juga,” paparnya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kredit akan tumbuh lebih cepat usai dana pemerintah sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan.

    Purbaya menjelaskan bahwa dalam perbankan ada cost of capital atau biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau investasi. Menurutnya, jika bank hanya menaruh dana dari pemerintah di ‘brankas’, maka bank akan rugi.

    “Dia [bank] akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism [mekanisme pasar] berjalan, sehingga mereka [bank] terpaksa menyalurkan,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/92/2025).

    Dia meyakini bank sudah paham betul mencari ‘proyek-proyek’ yang bagus untuk menyalurkan dana supaya tidak mengalami negative carry (biaya pendanaan lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh dari instrumen yang dibiayai) dan negative spread (selisih antara bunga pinjaman (dengan bunga dana negatif).

    Apalagi, menurutnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang menunjukkan jika dana pemerintah disalurkan ke sistem perbankan maka kredit akan tumbuh lebih cepat.

    Sebelumnya, Purbaya memang menjelaskan bahwa dirinya sempat merekomendasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan dana ke sistem perbankan ketika Indonesia hadapi pandemi Covid-19.

    Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam hadapi krisis kembali karena peredaran base money sempat -15,3% pada Maret 2020. Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya dengan Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan pada Mei 2021.

    “Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan akan ada enam bank yang akan menerima dana pemerintah Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025). Keenam bank itu adalah empat bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Sementara itu, dua sisanya adalah bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).

    Akan tetapi, Purbaya belum mau membeberkan besaran yang diterima masing-masing bank tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar.

    “Nanti, nanti [besaran] kita atur,” ujar Purbaya.

    Di samping itu, dia meyakini dana pemerintah Rp200 triliun yang akan ditarik dari rekening BI akan segera bisa disalurkan Jumat (12/9/2025). Menurutnya, penyaluran tersebut tidak memerlukan banyak mekanisme.

    “Harusnya cepat. Malam ini [11/9/2025] saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu,” ungkapnya.

    Purbaya menjelaskan upaya pemerintah menempatkan dana ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas sehingga bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi.

  • Jabar Media Summit 2025: Tantangan dan Peluang Media di Era Disrupsi

    Jabar Media Summit 2025: Tantangan dan Peluang Media di Era Disrupsi

    Bandung (beritajatim.com) – Industri media tengah berada di titik kritis menghadapi era digital yang serba cepat dan disruptif. Tahun 2025 menjadi penentu apakah media mampu bertahan di tengah badai perubahan teknologi, pergeseran perilaku audiens, dan dominasi platform digital global, atau justru tenggelam.

    CEO Suara.com, Suwarjono, menegaskan bahwa keberlangsungan hidup menjadi isu paling mendesak. “Isu kekinian yang paling berat soal keberlangsungan hidup media. Jurnalisme sekarang ini tidak mampu dan kesulitan membiayai biaya produksi media. Belakangan ini banyak media yang tidak bisa menangani gelombang badai tersebut,” ujarnya dalam Jabar Media Summit 2025 di Pasteur Conventions Center, Holiday Inn Hotel, Kota Bandung, Kamis (11/9/2025).

    Menurutnya, dua tahun terakhir menjadi masa serius bagi media. Ia menekankan pentingnya diversifikasi bisnis sebagai strategi bertahan. “Caranya biar usia media panjang, yakni media tersebut harus bisa menemukan bisnis lain di luar bisnis pemberitaan,” tambahnya.

    Model bisnis media yang disokong lini usaha lain disebutnya lebih tahan banting. “Model bisnis media ketika dibantu oleh yuridis lini bisnis yang lain, itu rata-rata bisa bertahan. Jadi salah satu model bisnis media karena menarik kalau kita memiliki model bisnis yang lain,” jelasnya.

    Inovasi menjadi kunci lain. Suwarjono menyebut pengalaman Suara.com selama satu dekade menunjukkan trial and error dalam mencari model bisnis baru adalah keniscayaan. “Hal ini yang bisa membuat kami bisa survive hingga sampai saat ini kami belum pernah melakukan layoff,” ungkapnya.

    Ia memaparkan sepuluh tantangan besar yang dihadapi media, mulai dari penurunan trafik berita, efisiensi anggaran iklan pemerintah, disrupsi AI, perubahan perilaku audiens, hingga dominasi platform digital dalam periklanan. “Saya kira ini menjadi PR bagi kita, dan ini akan mengubah kondisi media saat ini,” tegasnya.

    Meski demikian, peluang juga terbuka lebar. Menurutnya, media kecil justru lebih berpeluang untuk sustain. “Di antaranya konsolidasi dan optimasi aset digital, media sebagai jembatan, ekosistem/showcase, hingga karakter channel dan monetisasi,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya memahami posisi media dalam rantai industri. “Salah satu peluang yang cukup besar di luar media, adalah anatomi komposisi kita, apakah posisi kita di industri hulu atau di industri hilir yang masuk langsung ke konsumen,” jelasnya.

    CEO Tempo, Wahyu Dhyatmika, menambahkan bahwa media tidak hanya bicara soal bisnis, tetapi juga demokrasi. “Apa manfaat berita kita untuk publik untuk menjunjung demokrasi, apa manfaat yang diberikan kepada pasar,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui adanya kesenjangan signifikan antara value creation dan value capture. “Problemnya adalah adanya kesenjangan antara jumlah yang dihasilkan model bisnis ini, dan itu cukup signifikan berdampak pada trafik atau pageview media,” kata Wahyu.

    Ia menyebut pendapatan dari langganan Tempo hanya mampu menutup 15 persen biaya produksi. “Artinya dengan perubahan media dengan mengandalkan adsense, pageview tidak bisa untuk membiaya biaya produksi redaksi,” jelasnya.

    Wahyu menekankan perlunya intervensi negara. “Bisa dengan dimulai dengan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak penghasilan untuk karyawan di perusahaan media,” sarannya.

    Dari sisi regulasi, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyoroti ketimpangan aturan antara media arus utama dan media sosial. “Media arus utama apapun platform bentuknya, itu jelas ada aturannya. Sementara social media dari segi konten maupun dari segi bisnis tidak ada yang mengatur,” ujarnya.

    Ia mendorong pemerintah lebih peduli pada media sebagai pilar demokrasi. “Media untuk bisa bertahan, pemerintah bisa membuat kebijakan yang memberikan keringanan kepada media arus utama,” tegasnya.

    Jazuli juga menyinggung tingginya jumlah aduan ke Dewan Pers yang mencapai 867 kasus sepanjang 2025, mayoritas dimenangkan oleh pengadu. Hal ini mencerminkan perlunya media berbenah agar kepercayaan publik tidak terkikis.

    Dari perspektif lain, Eva Danayanti dari International Media Support (IMS) menekankan pentingnya relevansi media lokal. “Kuncinya kalau ngomongin konten, kalau kita memperhatikan di sekitar dan di sebelah kita, itu bisa lebih relevan untuk konten media lokal bahkan hiperlokal,” katanya.

    Menurutnya, media lokal perlu membangun interaksi yang lebih dekat dengan audiens. “Jadi bagaimana audiens tidak hanya diberlakukan sebagai pembaca tapi juga bagaimana mereka bisa terlibat,” jelasnya.

    Eva berharap media lokal fokus pada relevansi, bukan ambisi menjadi besar. “Ke depan media lokal bukan bagaimana menjadi media besar, tapi bagaimana menjadi relevan dengan konteks lokalnya,” pungkasnya.

    Jabar Media Summit 2025 menghadirkan ratusan peserta dari perwakilan media se-Jawa Barat, akademisi, pemerintahan, hingga pelaku usaha. Tahun ini, forum tersebut mengusung tema Pendalaman Model Bisnis dan Konten Berdampak, dengan empat sesi utama: masa depan media lokal di era digital, penggunaan AI untuk mendukung kerja media, membangun konten berdampak, serta kolaborasi media dengan stakeholder.

    Acara terselenggara berkat kolaborasi AyoBandung.id, Suara.com, dan Radar Cirebon dengan dukungan sejumlah mitra, termasuk bank bjb, Bank BNI, Harita Nikel, Bio Farma, JNE, Eiger Adventure, PLN UID Jabar, Bank Indonesia Jawa Barat, bjb Syariah, Pos Indonesia, Cirebon Power, Modena, Diskominfo Kota Cirebon, dan Yamaha. [beq]

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]

  • Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama politisi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendadak viral bukan karena prestasi dan latar belakang keluarganya, namun karena pernyataannya yang membuat warga Indonesia marah.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataan yang membuat masyarakat marah itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 pada podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Berikut profil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo:

    Nama lengkap: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 27 Januari 1986 

    Orang tua: Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo   

    Keluarga besar: Keponakan dari Prabowo Subianto. Kakek buyutnya, Raden Margono Djojohadikusumo merupakan pendiri BNI, sedangkan kakeknya, Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh ekonomi terkemuka   

    Status keluarga: Menikah dengan Harwendro Adityo Dewanto (sejak 2014) dan memiliki dua anak  

    Pendidikan:

    SD: SD Takaranita II Jakarta

    SMP: United World College of South East Asia, Singapura

    SMA: Collège du Léman, Swiss

    Sarjana: University of Virginia, AS — jurusan Classics & Drama (sekitar 2,5 tahun hingga 2005)

    Pasca-sarjana: International School of Screen Acting, London (2006–2007); sebelumnya kursus di New York Film Academy, Los Angeles (Universal Studios)  

    Karier dalam Dunia Hiburan

    Film: Terlibat dalam trilogi Merah Putih (2009–2011), Darah Garuda (2010), Hati Merdeka (2011), dan Dream Obama (2011). Merah Putih pernah masuk nominasi Festival Film Bandung 2010

    Presenter: Mengisi acara seperti Talk Indonesia (2010–2013) dan Hot Indonesia (2014–2015)

    Kiprah Politik & Aktivisme

    Awal karier politik: Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2013, aktif di organisasi sayap TUNAS sebagai Kepala Bidang Pengembangan

    Anggota DPR RI:

    Periode 2014–2019: Terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil IV Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri), bertugas di Komisi VIII (urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak)

    Periode 2024–2029: Kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III  

    Jabatan Partai:

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (2020–2025)

    Aktivisme & Organisasi Non-Partai:

    Co-Chair Y20 Indonesia 2022; anggota Board – Indonesia Youth Diplomacy (IYD); Presidium – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

    Pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha) serta Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO (perdagangan manusia)

    CEO PT Bima Sakti Bahari; CSO HYPPE; Penasihat Yayasan Peduli Down Syndrome Indonesia (YAPEDSI)  

  • Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Jakarta –

    Kegiatan business matching pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan buyer luar negeri selama periode Januari-Agustus 2025 berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$ 90,90 juta (setara Rp 1,49 triliun).

    Total nilai transaksi tersebut berasal dari purchase order (PO) sebesar US$ 55,95 juta dan potensi transaksi sebesar US$ 34,95 juta. Capaian tersebut adalah bagian dari Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI (Kemendag).

    Kemendag, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), konsisten mendorong pelaku UMKM menembus pasar global dengan menjadi eksportir.

    “Hasil transaksi UMKM senilai US$ 90,90 juta hingga Agustus ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa produk UMKM kita mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika UMKM diberi akses, pendampingan, dan peluang bertemu buyer global, mereka mampu bersaing sejajar dengan pemain besar,” ujar Mendag RI Budi Santoso (Busan), dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Sementara itu, transaksi khusus pada Agustus 2025 adalah US$ 861 ribu dalam bentuk PO (purchase order). Menurut Busan, capaian bulanan dan kumulatif ini menunjukkan optimisme yang besar sekaligus bukti bahwa produk UMKM Indonesia semakin diminati di pasar global.

    Busan memaparkan selama delapan bulan (Januari-Agustus 2025), Kemendag telah menyelenggarakan 462 kegiatan business matching yang terdiri atas 312 sesi presentasi UMKM dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri (pitching) dan 150 sesi pertemuan langsung dengan calon buyer internasional. Selama periode tersebut, telah ikut serta 110 UMKM Indonesia dari berbagai sektor unggulan, mulai dari fashion, kerajinan, dekorasi rumah, furnitur, kopi, bambu, rempah-rempah, hingga makanan dan minuman olahan.

    Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menyatakan capaian business matching Januari-Agustus 2025 merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Sebanyak 15 lembaga pembina UMKM turut mendukung terlaksananya program ini.

    Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia; Bank Negara Indonesia; Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; PT Asuransi ASEI Indonesia; Pertamina; Bank Jatim; jaringan Export Center di Surabaya, Batam, dan Balikpapan; serta Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Capaian ini membuktikan sinergi pemerintah dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, lembaga pembina UMKM, dan pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM di kancah internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar dan memperkuat pendampingan agar semakin banyak UMKM siap menembus pasar ekspor,” ujar Puntodewi.

    Puntodewi menjelaskan Kemendag akan memperkuat dukungan berbasis kebutuhan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari sertifikasi, logistik, hingga akses pembiayaan.

    “Pendampingan yang berkesinambungan akan terus menjadi prioritas kami. Kami berharap, transaksi yang semula bernilai ribuan dolar terus berkembang hingga puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan,” ucap Puntodewi.

    Kemendag juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha lewat business matching yang menyediakan ruang khusus bagi eksportir wanita, seperti business matching dengan perwakilan perdagangan RI di Swiss, Hungaria, Inggris, dan Malaysia yang melibatkan 14 pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman, batik, dan produk tekstil.

    “Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Kemendag terhadap peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Kegiatan ini rutin dijadwalkan setiap akhir bulan,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Jangan Asal Terima Transfer Uang Nyasar, Lakukan 7 Hal Ini

    Jangan Asal Terima Transfer Uang Nyasar, Lakukan 7 Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pernah mendapati saldo rekening tiba-tiba bertambah tanpa tahu sumbernya? Situasi ini jangan dianggap sebagai keberuntungan. Sebaliknya, kamu perlu waspada karena bisa saja ada risiko di balik transfer misterius tersebut.

    Sebab, kasus seperti ini sering menjadi modus penipuan atau bahkan bisa menyeret kamu ke masalah hukum. Bisa saja uang itu berasal dari pinjaman online (pinjol) yang diajukan orang lain menggunakan data pribadimu, atau memang benar-benar salah kirim dari seseorang.

    Ada beberapa kemungkinan lain yang terjadi. Berikut selengkapnya:

    Modus Penipuan Pinjol

    Dikutip dari situs BNI dan Seabank, transfer nyasar bisa jadi merupakan modus penipuan pinjol. Dalam hal ini kemungkinan penjahat sudah mengetahui data pribadi kamu untuk mengajukan utang di pinjol.

    Ketika pinjaman sukses dicairkan, maka uang akan dikirimkan ke nomor rekening kamu. Nah, di sini penjahat akan menghubungi kamu dan mengatakan salah transfer ke nomor rekening kamu.

    Kemudian kamu diminta mengembalikan uang yang nyasar ke rekening kamu. Setelah uang kamu kirimkan kepada penjahat, selanjutnya kamu akan menanggung utang yang diajukan penjahat tersebut.

    Bisa Terjerat Kasus Hukum

    Dilansir dari situs OCBC, jangan sembarangan menggunakan dana yang masuk ke rekening kamu tanpa diketahui siapa pengirimnya. Jika dana itu terbukti bukan milik kamu, ini akan berpotensi menjadi kasus hukum.

    Sudah banyak kasus seperti ini masuk ke dalam pemberitaan. Biasanya penerima transfer nyasar merasa uang tersebut seakan-akan bonus untuknya dan memakai uang tersebut untuk berbagai hal.

    Jika demikian, ada konsekuensi hukum yang harus dia terima. Aturan tentang dana salah transfer ini tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni pada Pasal 85 yang berbunyi:

    “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.”

    Penerima dana salah transfer juga wajib mengembalikan uang yang dipakai. Hal ini diatur dalam Pasal 88 yang bunyinya:

    “Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.”

    Lantas harus bagaimana jika menerima transfer nyasar? Berikut ini 7 langkah yang bisa dilakukan.

    1. Cek Pengirim Uang

    Pertama, kamu harus tetap tenang dan mulai mengecek siapa pengirim uang tersebut. Cek di histori transaksi. Pastikan apakah itu uang kamu atau bukan. Jika bukan, tentunya uang itu ada yang punya, sehingga jangan kamu pakai sedikitpun.

    2. Hubungi Bank untuk Membatalkan Transaksi

    Jika kamu tidak mengenali siapa pengirim uang, hubungi pihak bank, bisa datang ke kantor atau lewat telepon. Jelaskan secara detail kejadian transfer nyasar tersebut.

    3. Jangan Mengembalikan Uang Sendiri

    Perlu diingat, jangan pernah mengembalikan uang tersebut sendiri kepada pengirim uang. Terkadang ada orang yang kemudian menelepon kamu dan meminta untuk mengembalikan uang itu dengan mentransfer ke nomor rekening lain.

    Kamu harus waspada dengan hal ini. Seharusnya pengirim uang tidak tahu nomor HP kamu. Jadi kemungkinan orang tersebut adalah penipu. Jika ingin mengembalikan uang, harus lewat bank.

    4. Siapkan Identitas dan Bukti Transfer Nyasar

    Pihak bank biasanya akan meminta identitas kamu untuk memastikan kamu adalah pemilik rekening yang menerima transfer nyasar. Bawa juga buku tabungan atau bukti yang menunjukkan adanya transfer nyasar.

    5. Bank Menghubungi Pemilik Rekening

    Selanjutnya bank akan melakukan verifikasi informasi kamu. Selanjutnya bank akan menghubungi pengirim uang. Pemilik uang biasanya menyadari kekeliruannya mentransfer ke rekening yang salah dan meminta uang tersebut dikembalikan.

    6. Uang akan Ditarik

    Setelah itu, bank akan mengembalikan uang ke rekening pengirim uang tersebut. Proses ini berlangsung hingga selama 2 minggu atau 14 hari kerja, dengan SOP masing-masing bank.

    7. Lapor Polisi jika Terindikasi Penipuan

    Dilansir dari catatan detikFinance, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat melapor ke polisi jika ada indikasi penipuan pinjol dan sebagainya. Jangan menggunakan uang itu dan jangan mengembalikan sendiri.

    Jadi, jangan sampai tergiur dengan uang yang bukan milikmu. Selalu pastikan untuk mengikuti langkah-langkah aman di atas agar terhindar dari penipuan dan masalah hukum.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]