BUMN: BNI

  • Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu ada penambahan penempatan dana pemerintah di bank BUMN. Sebelumnya dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun sudah disalurkan ke 5 bank BUMN.

    Purbaya mengatakan laju pertumbuhan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) masih sekitar 13% saat ini, dari sebelumnya di kisaran 0%. Menurutnya, pertumbuhan uang primer yang ideal adalah sebesar 20%.

    “Idealnya 20% lebih sedikit. Saya masih punya uang Rp 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski membuka ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Purbaya mengaku tidak akan lagi mengumumkan ke publik terkait waktu dan besarannya ke depan. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

    “Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang karena operasi uang biasa lagi, karena nanti orang banyak yang protes ‘si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan’, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang, nggak ada urusan dengan perubahan anggaran,” tegas Purbaya.

    “Saya nggak mengubah anggaran sama sekali, juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi supaya private sector-nya bisa tumbuh,” jelas Purbaya.

    Purbaya menambahkan bank yang meminta tambahan penempatan dana adalah BRI dan BNI. Jika nanti jadi ditambah, maka proses penambahan dilakukan diam-diam.

    “Saya tambah juga nanti ke depan akan diam-diam, kecuali yang BPD (bank daerah),” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

     

  • Simulasi Cicilan iPhone 17 Series di iBox Pakai Kartu Kredit, Mana Paling Murah?

    Simulasi Cicilan iPhone 17 Series di iBox Pakai Kartu Kredit, Mana Paling Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA – iBox memberikan promo cicilan 0% untuk pembelian iPhone 17 series menggunakan kartu kredit tertentu.

    Promo ini berlaku pada masa pre-order dan penjualan resmi yang akan dibuka pada Jumat (17/10).

    iBox pun telah merilis harga iPhone 17 Series yang segera diperkenalkan masuk pasar Indonesia.

    Seri paling rendah yakni iPhone 17 256GB dibanderol harga lebih tinggi dari pendahulunya. iBox menjual ponsel tersebut di angka Rp17.249.000.

    Kemudian iPhone 17 Air 256GB memiliki harga Rp21.249.000. Sedangkan varian Pro paling rendah dijual dengan harga Rp23.749.000.

    Seri iPhone 17 paling tinggi yakni iPhone 17 Pro Max yang memiliki Harga mulai Rp25.749.000.

    Bagi anda yang ingin membeli iPhone 17 series dapat menggunakan metode cicilan menggunakan kartu kredit.

    Berikut ini simulasi cicilan yang bisa dipilih oleh pembeli menggunakan berbagai kartu kredit seperti BCA, Mandiri, Jenius, BNI, hingga BSI.

    Simulasi Cicilan iPhone 17

    BCA

    3 Bulan Rp5.749.666
    6 Bulan Rp2.874.833
    12 Bulan Rp1.437.416
    24 Bulan Rp718.708

    Mandiri

    3 Bulan Rp5.749.666
    6 Bulan Rp2.874.833
    12 Bulan Rp1.437.416
    18 Bulan Rp958.277
    24 Bulan Rp718.708

    Jenius

    3 Bulan Rp5.749.666
    6 Bulan Rp2.874.833
    12 Bulan Rp1.437.416

    BNI

    3 Bulan Rp5.749.666
    6 Bulan Rp2.874.833
    12 Bulan Rp1.437.416
    18 Bulan Rp958.277
    24 Bulan Rp718.708

    BSI

    3 Bulan Rp5.749.666
    6 Bulan Rp2.874.833
    12 Bulan Rp1.437.416
    24 Bulan Rp718.708

    Simulasi Cicilan iPhone 17 Air dan 17 Pro 

  • Cicilan 0% hingga Voucher Rp500.000

    Cicilan 0% hingga Voucher Rp500.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Prapenjualan atau pre-order iPhone 17 series di Indonesia telah resmi dibuka pada Jumat (10/10/2025).

    Setelah itu, penjualan resmi ponsel anyar Apple akan dilakukan satu minggu setelahnya pada Jumat (17/10).

    “Minggu ini, penantian akan berakhir. Pelanggan di Indonesia dapat melakukan pre-order untuk iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro terbaru yang kuat mulai Jumat, 10 Oktober dan akan tersedia di toko mulai Jumat, 17 Oktober,” tulis Apple di laman resminya, Selasa.

    iBox, distributor resmi iPhone, telah merilis harga iPhone 17 Series yang segera diperkenalkan masuk pasar Indonesia.

    Seri paling rendah yakni iPhone 17 256GB dibanderol harga lebih tinggi dari pendahulunya. iBox menjual ponsel tersebut di angka Rp17.249.000.

    Kemudian iPhone 17 Air 256GB memiliki harga Rp21.249.000. Sedangkan varian Pro paling rendah dijual dengan harga Rp23.749.000.

    Seri iPhone 17 paling tinggi yakni iPhone 17 Pro Max akan memiliki harga mulai dari Rp25.749.000.

    Pembelian iPhone 17 dapat dilakukan melalui distributor seperti iBox dan BliBli. Di mana pembeli bisa mendapat promo spesial apabila melakukan pembelian dengan metode pre-order.

    Promo di iBox

    iBox memberikan promo kartu kredit dan cicilan 0% bagi pemegang kartu kredit seperti BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Jenius, dan Mandiri.

    Pembeli bisa menikmati pembiayaan cicilan 0% dengan tenor hingga 24 bulan.

    Promo di BliBli

    BliBli juga memberikan promo spesial untuk calon pembeli iPhone 17 series pada periode 10 Oktober 2025 pukul 00.01 WIB – 15 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB.

    Beragam promo yang diberikan yakni:

    Bank promo gratis cicilan hingga 3 bulan dengan minimum transaksi Rp16.999.000
    Cicilan 0% hingga tenor 24 bulan dan Gratis biaya layanan
    10x Blibli Tiket Rewards hingga senilai Rp170ribu
    Mendapatkan e-Voucher senilai Rp500.000 untuk pembelian selanjutnya di merchant Blibli – Apple Authorized Reseller kecuali produk iPhone, dengan minimum pembelian Rp750.000. Untuk eVoucher senilai Rp500.000 memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut :
    – e-voucher berupa kupon akan diberikan langsung diberikan ke akun customer 7 hari kerja setelah produk diterima
    – e-voucher hanya diberikan untuk transaksi Produk dengan Pengiriman dan Produk Pengambilan di Midnight Launch, tidak termasuk Produk Ambil di Toko
    -Kupon bisa dipakai sejak diterima, berlaku selama 75 hari, dan tidak dapat melebihi tanggal 31 Desember 2025.
    -Khusus untuk customer yang sudah melakukan verifikasi nomor telepon dan email
    -Voucher berlaku maksimal hingga 31 Desember 2025
    Syarat dan ketentuan promo lainnya dapat dilihat di halaman resmi BliBli 

    Harga iPhone 17 Series di iBox

  • Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

    Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

    “Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur,” kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

    Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

    Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

    Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

    Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. “Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka,” tegasnya.

    Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. “Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru.”

    Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo
    Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PLN EPI Siap Pasok 10 Juta Ton Biomassa untuk Pembangkit Listrik di 2030 – Page 3

    PLN EPI Siap Pasok 10 Juta Ton Biomassa untuk Pembangkit Listrik di 2030 – Page 3

    Penyediaan biomassa untuk mengurangi konsumsi batu bara pada PLTU semakin masif. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan pembiayaan dari perbankan bagi produsen energi tersebut.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI, Efin Febriantoro mengatakan, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melakukan transformasi pengadaan biomassa secara terintegrasi. Di antaranya dengan menggandeng PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) untuk menghadirkan skema pembiayaan end-to-end biomassa bagi mitra pemasok biomassa PLN EPI.

    “Dengan model ini, kami bisa meningkatkan fleksibilitas pasokan energi primer melalui skema kontrak multi-destinasi, memperkuat transparansi, serta memperbaiki standarisasi. Konsolidasi pengadaan di PLN EPI juga menciptakan efisiensi dan value creation yang lebih besar, memberikan solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir bagi mitra dan pelanggan,” kata Efin, Minggu (21/9/2025).

    Ia menambahkan, saat ini terdapat dua skema bisnis yang dijalankan PLN EPI. Pertama, product provider, dimana PLN EPI sebagai pembeli melakukan administrasi kontrak dengan mitra pemasok, termasuk negosiasi harga untuk pembelian biomassa.

    Kedua, service provider, dimana PLN EPI bertindak sebagai kuasa PLN Grup, baik Indonesia Power (IP) maupun Nusantara Power (NP), untuk melakukan administrasi kontrak dan negosiasi harga dengan pemasok.

     

     

  • Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut pemerintah telah menyiapkan opsi penambahan kuota hingga 100 ribu orang pada Program Magang Nasional 2025.

    Kuota itu ditambah jika tahap pertama dengan target 20 ribu peserta berjalan sesuai rencana.

    “Kalau target awal cepat terpenuhi, kita akan evaluasi dan melihat kemungkinan untuk menambah hingga 100 ribu pemagang. Tapi kita pastikan dulu hasil tahap pertama,” jelas Febrio di Jakarta, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

    Program Magang Nasional 2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta penduduk usia produktif masuk ke pasar kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

    Menurut Febrio, program magang nasional bisa menjadi jembatan agar lulusan baru lebih cepat masuk ke dunia kerja formal. Meski begitu, ia juga menilai sektor informal tetap memberi peluang, misalnya pekerjaan di gig economy yang fleksibel dan menjanjikan.

    Peserta magang akan mendapat uang saku sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama maksimal enam bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

    Namun, perusahaan penyelenggara magang diperbolehkan memberi upah lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing.

    Uang saku tersebut akan disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain uang saku, peserta juga akan mendapat manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), yang biayanya dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

  • Pendaftaran Magang Kemnaker Fresh Graduate Diperpanjang, Ini Link Daftarnya – Page 3

    Pendaftaran Magang Kemnaker Fresh Graduate Diperpanjang, Ini Link Daftarnya – Page 3

    Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).

    Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

    Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

    “Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

     

  • Top! Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Pemagangan Fresh Graduate

    Top! Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Pemagangan Fresh Graduate

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan baru atau fresh graduate Perguruan Tinggi. Perpanjangan hingga 15 Oktober ini diberikan sebagai respon atas tingginya antusias pendaftar program pemagangan.

    “Kemnaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran, ” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/10/2025).

    Jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dilaksanakan pada 1-14 Oktober 2025 dan dilanjutkan pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025. Berikutnya, seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16-18 Oktober 2025. Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    “Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang,” kata Sunardi.

    Sunardi menjelaskan pemagangan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru dari Perguruan Tinggi (terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi) untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

    Lintas sektor pemagangan meliputi makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, industri manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa lainnya.

    Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI). Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

    Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

    “Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

    Sunardi menambahkan, sesuai arahan Menteri Prof Yassierli bahwa perusahaan selaku penyelenggara pemagangan harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) pada akun SIAPkerja Kemnaker dan harus melakukan proses rekrutmen calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.

    “Proses dan hasil rekrutmen peserta pemagangan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, ” kata Sunardi.

    Pelaksanaan program pemagangan berdasarkan perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta dan perusahaan wajib menyediakan mentor dan perjanjian pemagangan yang mencakup ketentuan hari kerja.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

    Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

    Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing. 

    “Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

    Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

    “Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

    WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

    “Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

    Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

    “Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

    Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

    Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

    “Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

    Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun.