Xcloud.id

BUMN: BNI

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

     

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2024, bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI 2024 :

    1. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 21-40 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 21-40 Juta (Tribun Jateng)

    3. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta

     

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta (Tribun Jateng)

    4. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 61-80 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 61-80 Juta (Tribun Jateng) (Tribun Jateng)

    5. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 81-100 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 81-100 Juta (Tribun Jateng)

    Berikut tabel Cicilan NON KUR BRI:

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 1 Juta – 20 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp1 juta-20 juta (Tribun Jateng)

     

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 21 Juta-100 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp21 Juta – 120 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat KUR BRI :

    Fotokopi KTP suami istri,

    Fotokopi KK

    Fotokopi surat nikah

    Surat Keterangan Usaha

    Syarat lengkap:

    Syarat pinjaman KUR BRI, KUR BNI, KUR BCA, KUR MANDIRI, KUR BPD JATENG DLL (Tribun Jateng)

     

    Syarat BPJS Ketenagakerjaan

    Seluruh bank harus mematuhi Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Salah satunya, dalam permen itu disebutkan kalau pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena memang diwajibkan setiap yang mengajukan usaha KUR untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ” kata Aep kata Wakil Bupati Karawang, seusai menghadiri acara sosialisasi Optimalisisasi Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Perbankan Karawang, Senin (6/2/2023).

    Aep menilai, dengan pelaku KUR didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut tidak bakal merugikan perbankan. Pelaku KUR yang rata-rata merupakan pelaku usaha kecil, dinilainya akan lebih sejahtera dengan adanya jaminan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk mekanismenya. Nanti tinggal antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang sudah itu tadi ada pedagang ayam, dia baru daftar dua bulan. Suaminya itu meninggal dan sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cair sekitar Rp42 juta, ” katanya.

    Premi yang harus dibayarkan juga cukup murah, kata Aep, hanya Rp 16. 800 setiap bulannya.

    Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang Imam Santoso mengatakan, dengan aturan Menteri Perekonomian setiap yang mengajukan KUR wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Untuk mekanismenya, kata Imam, bisa langsung dibuat di perbankan yang sudah bekerjasama. Preminya sebesar Rp16. 500 perbulan yang mengcover asuransi kecelakaan unlimited dan asuransi kematian sebesar Rp42 juta.

    “Mekanismenya tergantung dari bank, apakah nanti mau bulanan atau langsung satu tahun, ” katanya.

    Alokasi KUR BRI 2023

    Bank BRI telah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun untuk KUR BRI 2023.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunjateng.com, KUR BRI 2023 rencana akan bergulir Maret 2023.

    Meski demikian, Dirut Bank BRI Sunarso belum menentukan tanggal penyaluran KUR BRI 2023 yang merunut pada tahun sebelumnya disalurkan pada bulan Februari. 

    Sunarso memastikan pihaknya akan kembali menyalurkan KUR BRI 2023.

    “BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut.

    Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp.1 triliun per hari,” kata Sunarso dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2023).

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.(*) 

     

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perkuat Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perkuat Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertemuan bilateral dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea untuk membahas kerja sama dan koordinasi terkait pengawasan lintas batas terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta potensi kerja sama di masa depan.

    Pertemuan dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Gubernur FSS Korea Lee Bokhyun di Jakarta, Jumat (15/11), dengan memfokuskan pada aspek pengawasan LJK pada kedua otoritas, pengawasan lintas batas terhadap LJK Korea yang beroperasi di Indonesia, dan koordinasi pengawasan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dilakukan guna memperkuat fungsi pengawasan LJK dan mempererat hubungan bilateral OJK dengan FSS Korea.

    “Kedua otoritas perlu melakukan pembahasan yang mendalam tentang pengawasan institusi keuangan milik Korea di Indonesia termasuk rencana bisnisnya untuk melihat gambaran yang lebih mendalam terhadap kondisi yang ada saat ini,” kata Mahendra.

     

     

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur FSS Lee Bokhyun turut menyampaikan apresiasi atas pertemuan bilateral OJK dan FSS yang akan memperkuat kolaborasi antar kedua otoritas.

    “FSS terbuka untuk pertukaran data dan informasi dengan OJK dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan perbankan dan asuransi di masing-masing negara,” kata Lee.

    Saat ini terdapat satu bank milik Indonesia yang memiliki kantor cabang di Seoul, Korea yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara, terdapat enam bank dari Korea yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Bank KB Bukopin, PT Bank Woori Saudara Indonesia, PT Bank KEB Hana, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank IBK Indonesia, dan PT Bank Oke Indonesia.

    Pada sektor asuransi, Indonesia tidak memiliki perusahaan asuransi yang beroperasi di Korea, namun terdapat enam perusahaan asuransi Korea yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Hanwa Life Insurance Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Asuransi Samsung Tugu dan PT Meritz Korindo Insurance.

    Kedua otoritas telah memiliki kerja sama formal dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada April 2015. Berbagai kegiatan pertemuan, seminar, study visit, pemeriksaan langsung, hingga secondment kerap dilaksanakan oleh kedua otoritas sebagai bentuk implementasi kerja sama seperti yang disepakati dalam MoU tersebut.

    Melalui pertemuan ini, kedua otoritas menguatkan komitmen untuk terus menjalin dan memperkuat kerja sama bilateral khususnya koordinasi pengawasan di sektor jasa keuangan. 

  • Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso mengungkapkan bahwa pertumbuhan investasi dan portofolio Indonesia dapat terdampak kebijakan ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Sebagai catatan, Donald Trump telah mengusulkan tarif 10 persen untuk semua barang impor yang masuk ke AS dan 60 persen pada produk impor dari China, yang bersama dengan kebijakan ekspansif fiskal lainnya.

    Agenda ekonomi tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran untuk pasar dan analis seputar inflasi dan pemotongan suku bunga di masa depan.

    Mengutip Channel News Asia, Jumat (15/11/2024) Sunarso menyebutkan bahwa perang dagang AS-China dapat mengambil sekitar 0,2 poin poin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan bahkan lebih jika negara-negara lain ikut terdampak.

    “Itu sebabnya kita harus berhati-hati jika AS menjadi protektif dan China juga merespons dengan perang dagang seperti yang terakhir, dampaknya akan sangat signifikan pada kita,” kata Sunarso dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (14/11/2024).

    Seperti diketahui, baik AS maupun China merupakan pasar perdagangan utama untuk Indonesia.

    Bank Mandiri 

    Adapun Darmawan Junaidi, kepala eksekutif Bank Mandiri mengatakan perang dagang AS-China dapat memengaruhi harga komoditas global, yang sering bergerak sesuai permintaan dari China. Indonesia sendiri dikenal sebagai pengekspor besar minyak kelapa sawit, batubara, nikel, timah dan karet.

    Sunarso mengatakan, kebijakan administrasi yang masuk dapat melihat tingkat pemotongan Federal Reserve kurang dari yang diperkirakan sebelumnya.

    “Situasi di depan tidak mudah dengan kemenangan Trump, karena berkurangnya pajak (dan) tarif akan mendorong inflasi naik, sehingga sulit bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” kata Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar kepada DPR.

  • Sritex Pailit, Kuasa Hukum BNI Dibentuk Panitia Kreditor Sementara

    Sritex Pailit, Kuasa Hukum BNI Dibentuk Panitia Kreditor Sementara

    Semarang: Kuasa Hukum BNI, Yudhi Wibisana, mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya terkait status pailit yang disandang oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Yudhi juga menyatakan keprihatinannya atas status pailit tersebut.
     
    “Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional,” kata Yudhi dalam rapat kreditor pertama di Pengadilan Niaga Semarang, Rabu, 13 November 2024. 
     

    Yudhi menjelaskan peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia. Menurutnya BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini.
     
    “Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini,” jelasnya.
    Sebelumnya perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan.
     
    Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.
     
    Total utang Sritex tembus Rp14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Analis: Penerapan CRST BNI jadi preseden baik tata kelola ESG bank

    Analis: Penerapan CRST BNI jadi preseden baik tata kelola ESG bank

    Adopsi CSRT oleh BNI menunjukkan komitmen kuat bank untuk mendorong bisnis ke arah yang sustainable terutama mewujudkan net zero emissionsJakarta (ANTARA) – Analis Lotus Andalan Sekuritas Sharlita Malik berpendapat penerapan Climate Risk Stress Test (CRST) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi preseden baik untuk tata kelola Environmental, Social and Governance (ESG) perbankan.

    “Adopsi CSRT oleh BNI menunjukkan komitmen kuat bank untuk mendorong bisnis ke arah yang sustainable terutama mewujudkan net zero emissions, sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Sharlita di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan CSRT sebenarnya merupakan kerangka kerja yang menjadi patokan dalam memberikan pinjaman dari sudut pandang manajemen risiko.

    Uji stres risiko iklim (CRST) adalah pengujian untuk menilai dampak potensial perubahan iklim terhadap lembaga keuangan. Uji ini bertujuan untuk memahami risiko terkait perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan data untuk mengidentifikasi risiko tersebut.

    CRST juga dapat membangun kerangka kerja untuk pengelolaan risiko hingga membangun inisiatif untuk menanamkan risiko perubahan iklim dalam perencanaan bisnis.​​​​​​​

    Baca juga: BNI edukasi masyarakat tentang integrasi layanan keuangan

    Baca juga: BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    CRST ini telah mencakup 50 persen dari total portofolio kredit BNI, pada tujuh kategori industri. Ketujuh kategori tersebut termasuk sumber daya alam, kelistrikan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, agrikultur, manufaktur dan perumahan. Proses ini menjadi langkah awal dalam penilaian risiko debitur dari aspek lingkungan.

     

    Dengan melakukan praktik ini, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dini akan dampak risiko perubahan iklim dan lingkungan pada kinerja keuangan bank.

     

    Hal ini juga dapat membantu OJK dalam melakukan pengawasan atas dampak risiko tersebut terhadap tingkat kesehatan bank ke depan.

     

    Di samping itu, BNI juga memberikan dukungan kepada debitur untuk melaksanakan upaya transisi, melalui pemberian Sustainability Linked Loan (SLL) pada September 2024 mencapai Rp5,5 triliun.

     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNI edukasi masyarakat tentang integrasi layanan keuangan

    BNI edukasi masyarakat tentang integrasi layanan keuangan

    Ini tentang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus menggunakan website atau aplikasi terpisahJakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengedukasi masyarakat tentang layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform.

     

    Dalam sesi diskusi Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan embedded finance atau pembiayaan yang terintegrasi layanan digital perbankan dengan produk dan layanan keuangan lain dalam satu platform berperan penting dalam meningkatkan ekosistem digital dan memperluas inklusi keuangan terutama bagi masyarakat yang belum terlayani.

     

    “Ini tentang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus menggunakan website atau aplikasi terpisah,” ujar Paolo.

     

    Selain itu, layanan keuangan terintegrasi diharapkan juga dapat meningkatkan aktivitas transaksi digital dan nilai transaksi dalam satu ekosistem, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital.

     

    Paolo mencontohkan kemudahan bagi pengguna e-commerce yang dapat berbelanja hanya melalui satu aplikasi serta memilih metode pembayaran yang paling sesuai dan dinilai lebih menguntungkan.

     

    “Misalnya, ternyata ada diskon untuk opsi pembelian menggunakan cicilan atau paylater,” tambahnya.

     

    Kendati demikian, Paolo mengingatkan bahwa kemudahan akses harus disertai dengan peningkatan literasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Literasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan keuangan.

     

    BNI terus berkomitmen mendorong inklusi keuangan dengan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem keuangan inklusif melalui berbagai inisiatif dan inovasi layanan keuangan digital.

     

    Saat ini, BNI menawarkan sekitar 280 layanan Application Programming Interface (API) dan bekerja sama dengan lebih dari 2.000 mitra. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas layanan keuangan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi.

     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sritex Pailit, Kurator Diminta Jaga Akuntabilitas

    Sritex Pailit, Kurator Diminta Jaga Akuntabilitas

    Semarang, Beritasatu.com – Setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya dinyatakan pailit, kurator menyelenggarakan rapat kreditor pertama di Pengadilan Niaga Semarang pada Rabu (13/11/2024). Rapat tersebut bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan status hukum Sritex serta ketiga anak usahanya kepada para kreditor.

    Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum BNI Yudhi Wibhisana, mengusulkan pembentukan panitia kreditor sementara untuk mendukung kelancaran tugas kurator hingga rapat pencocokan piutang.

    “Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk memastikan kurator menjalankan tugasnya dengan independensi, transparansi, dan profesionalisme. Akuntabilitas kurator harus dijaga agar tidak terganggu,” ujar Yudhi dalam keterangannya.

    Dikatakannya kasus kepailitan Sritex mendapat perhatian luas dari publik, dan pemerintah memiliki kepedulian untuk melindungi industri tekstil nasional. “Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia, terutama di tengah ancaman krisis akibat konflik di Timur Tengah dan beberapa bagian Eropa,” lanjutnya.

    Atas dasar ini, kuasa hukum BNI resmi mengajukan permohonan pembentukan panitia kreditor sementara kepada Pengadilan Niaga. “Hari ini, kami mengajukan permohonan penetapan panitia kreditor sementara melalui hakim pengawas dengan tembusan kepada tim kurator,” tutupnya.

    Sementara itu, Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah memastikan kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditor, debitor, maupun karyawan Sritex.

    “Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian,” kata Denny dilansir Antara.

    Diketahui PT Sritex bersama tiga anak usahanya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pemohon perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon, yang mengajukan tuntutan karena para termohon dianggap gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai putusan homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total utang PT Sritex dan ketiga anak usahanya mencapai Rp 14,6 triliun yang tersebar di 27 bank serta 3 perusahaan pembiayaan atau multifinance.

  • Kepemimpinan Trump Akan Tekan Ekonomi Domestik dan Global

    Kepemimpinan Trump Akan Tekan Ekonomi Domestik dan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso memperkirakan, kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024 dapat memberikan tekanan pada ekonomi domestik dan global.

    Hal ini karena kebijakan proteksionisme yang kemungkinan besar akan diterapkan kembali oleh Trump.

    “Pendekatan yang lebih protektif akan menyebabkan kontraksi perdagangan AS hingga sekitar 8,5%, yang berpotensi memengaruhi negara-negara mitra dagangnya,” ucap Sunarso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (13/11/2204).

    Ia melanjutkan, simulasi dari tim ekonom BRI menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump dapat mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi di AS, yang berpotensi memicu kenaikan suku bunga The Fed oleh bank sentral AS

    Lebih lanjut, Sunarso menekankan bahwa ketegangan perdagangan antara AS dan China yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Berdasarkan analisis BRI, jika perang dagang AS-China berlanjut dengan aksi balasan dari China, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan melambat menjadi sekitar 4,73% hingga 5,03%. Jika eskalasi konflik perdagangan melibatkan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa turun lebih jauh ke level 4,62% hingga 4,92%,” ucapnya.

    Sunarso juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki korelasi yang lebih erat dengan China dibandingkan dengan AS, dengan indeks korelasi sebesar 0,351 untuk China dan 0,347 untuk AS.

    Hal ini menandakan bahwa perubahan ekonomi di China lebih berdampak pada Indonesia. Ia mengingatkan sektor perbankan untuk bersiap menghadapi risiko ini, dan menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah.

    Senada dengan hal ini, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar berpendapat, kebijakan proteksionisme Trump dapat memperketat likuiditas global dan domestik.

    Hal ini diperkirakan akan menambah tantangan bagi sektor perbankan untuk melakukan ekspansi pada tahun mendatang, terutama karena suku bunga yang cenderung tetap tinggi.

    “Kelihatannya tendensi untuk suku bunga (turun) akan sulit, sehingga tekanan likuiditas dan ekonomi akan menjadi beban yang cukup signifikan bagi perbankan domestik untuk ekspansi pada 2025,” pungkas Royke.

  • BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    Kebijakan lebih protektif ini akan mengkontraksi perdagangan AS secara global

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso memprediksi kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS berpotensi menyebabkan tekanan terhadap kondisi likuiditas domestik maupun global.

    Hal ini utamanya disebabkan oleh kebijakan proteksionisme Trump yang kemungkinan besar bakal diimplementasikan lagi.

    “(Kebijakan) lebih protektif ini akan mengkontraksi perdagangan AS secara global. (Perdagangan AS) itu akan terkontraksi sekitar 8,5 persen dan itu dampaknya nanti adalah terhadap negara-negara yang kita anggap mitra dagangnya,” kata Sunarso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dari hasil simulasi tim ekonom BRI, Sunarso memaparkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump berpotensi berimbas pada peningkatan inflasi AS.

    Peningkatan inflasi ini nantinya berujung pada kenaikan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR).

    Selain itu, risiko ekonomi makro dari kemenangan Trump juga dapat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sunarso menyoroti kemungkinan perang dagang antara AS dan China yang kian memanas setelah kemenangan Trump.

    Perang dagang tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan analisis tim ekonom BRI, Sunarso mengatakan ada dua skenario utama yang bisa dipelajari.

    Pada skenario pertama, jika dalam perang dagang AS-China, Negeri Tirai Bambu itu melakukan pembalasan, Sunarso memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat 4,73 persen hingga 5,03 persen pada 2025.

    Kemudian pada skenario kedua, apabila China dan negara-negara lain turut saling membalas dalam perang dagang AS-China maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi semakin terperosok di level 4,62 persen hingga 4,92 persen.

    Sunarso memaparkan indeks korelasi dampak perekonomian Indonesia dengan China tercatat 0,351, sementara dengan AS turun menjadi 0,347.

    “Artinya, setiap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di China itu lebih berpengaruh signifikan terhadap kita, daripada perubahan pertumbuhan ekonomi di Amerika,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar sektor perbankan bersiap akan risiko yang akan timbul ke depan.

    Sunarso berharap Pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan langkah antisipatif dalam menyikapi gejolak global.

    Senada, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar menilai kebijakan proteksionisme Trump dari Partai Republik berpotensi mengetatkan likuiditas domestik maupun global.

    Arah kebijakan ini dapat menyulitkan sektor perbankan untuk berekspansi tahun depan.

    “Kelihatannya tendensi untuk suku bunga (turun) akan sulit untuk kita expect, sehingga tekanan likuditas akan menjadi beban yang cukup signifikan bagi perbankan untuk ekspansi di 2025,” ucap Royke.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNI berkomitmen dorong transisi hijau di COP29 Azerbaijan

    BNI berkomitmen dorong transisi hijau di COP29 Azerbaijan

    sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan di IndonesiaJakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan komitmennya dalam mendorong transisi hijau melalui pendanaan dan dukungan bagi debitur pada The 29th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP29) di Baku, Azerbaijan.

    Komitmen itu seiring dengan target Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

    Dalam sesi diskusi “Catalyzing Industries’ Green Transition: Banks’ Financing Strategy in Advancing Indonesia’s NZE Commitment”, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Direktur Risk Management BNI David Pirzada menyoroti peran strategis perbankan dalam mendukung transisi hijau di Indonesia.

    “Dengan meningkatnya isu perubahan iklim setiap tahun, sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan di Indonesia,” jelas David.

    David juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perusahaan Indonesia dalam menerapkan praktik berkelanjutan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), serta perlunya peningkatan komitmen dari manajemen dan dukungan regulasi.

    Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, lanjut dia, BNI berperan sebagai mitra strategis yang memberikan layanan pendampingan serta pembiayaan melalui program Sustainability Linked Loans (SLL).

    Per September, BNI telah menyalurkan SLL sebesar Rp5,5 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, hingga kemasan. Dana ini bertujuan untuk membantu perusahaan memperbaiki kinerja keberlanjutan mereka. Hasilnya, BNI mendorong beberapa debitur memperbaiki skor ESG Sustainalytics mereka, dari severe risk menjadi high risk, serta mengurangi dampak emisi karbon.

    Di sisi lain, BNI juga menyelenggarakan program BNI ESG Sustainability & Transition (BEST) pada September 2024 sebagai bentuk pendampingan kepada debitur.

    BNI juga tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi hijau (green bond) dalam denominasi rupiah senilai Rp5 triliun pada 2022. Obligasi ini berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon sebesar 1,4 juta ton CO2eq, serta mendukung daur ulang 1,6 juta ton sampah dan perlindungan lebih dari 300 ribu hektar lahan dan menanam lebih dari 28.000 pohon.

    Selain sektor korporasi, BNI juga menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam implementasi praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.

    “Komitmen kami sangat kuat untuk terus tumbuh bersama debitur dalam menciptakan masa depan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam upaya keberlanjutan global, menuju Indonesia Emas 2045,” tutur David.

    Baca juga: Inovasi transisi energi berkelanjutan, Pertagas raih BIXPO Awards 2024
    Baca juga: PLN galang kolaborasi di COP 29 untuk swasembada energi berkelanjutan
    Baca juga: Pemerintah mengembangkan energi terbarukan percepat transisi energi

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024