Xcloud.id

BUMN: BNI

  • BNI perluas layanan diaspora di Belanda lewat implementasi KMILN

    BNI perluas layanan diaspora di Belanda lewat implementasi KMILN

    Dengan adanya kerja sama BNI dan Kemlu ini, Diaspora semakin dapat menikmati berbagai fasilitas perbankan yang dibutuhkan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas layanan keuangan bagi diaspora Indonesia di Belanda melalui implementasi Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan implementasi KMILN memungkinkan diaspora, termasuk yang berstatus warga negara asing (WNA), untuk membuka rekening Diaspora Saving serta memanfaatkan layanan perbankan lainnya.

    Implementasi itu pun turut melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.

    “Dengan adanya kerja sama BNI dan Kemlu ini, Diaspora semakin dapat menikmati berbagai fasilitas perbankan yang dibutuhkan,” kata Okki.

    Selain memiliki rekening Diaspora Saving, mereka juga dapat memperoleh fasilitas perbankan lainnya berupa pinjaman Diaspora Loan dan produk investasi Diaspora Invest dengan tingkat return yang optimal.

    Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Nugraha Maulidiah menyoroti pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan manfaat layanan KMILN bagi diaspora.

    “Kami akan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan layanan dan manfaat terbaik bagi pemegang KMILN,” ujarnya.

    Untuk diketahui, BNI telah memiliki sembilan Kantor Luar Negeri (KLN) di kota-kota strategis dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Seoul, New York, London, Amsterdam dan Sydney.

    Kehadiran kantor cabang ini memungkinkan BNI memberikan pelayanan perbankan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan diaspora Indonesia.

    Adapun Implementasi KMILN juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada reformasi hukum dan pemberdayaan diaspora. Program ini bertujuan untuk memperluas akses dan fasilitas diaspora dalam mendukung kepentingan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sah! KAI dan BNI Resmikan Naming Rights Stasiun Dukuh Atas BNI

    Sah! KAI dan BNI Resmikan Naming Rights Stasiun Dukuh Atas BNI

    Jakarta: PT KAI (Persero) bersama Bank BNI meresmikan penamaan atau Naming Rights Stasiun Dukuh Atas menjadi Stasiun Dukuh Atas BNI. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas visibilitas merek sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Jabodetabek.
     
    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, program ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan aset transportasi publik sebagai media pengenalan brand yang efektif. Terlebih dengan banyaknya pengguna transportasi berbasis kereta ini memungkinkan brand menjangkau masyarakat lebih luas.
     
    “KAI sebagai operator transportasi massal memiliki jangkauan yang sangat luas dan melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Kesempatan ini memberikan nilai tambah bagi mitra kami untuk memperkenalkan merek mereka dengan cara yang relevan dan langsung menjangkau masyarakat,” ujar Didiek dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 November 2024.
    Melalui program Naming Rights, mitra perusahaan yang bekerja sama akan mendapatkan berbagai manfaat, seperti penempatan nama brand di media KAI, termasuk aplikasi Access by KAI, situs web resmi KAI, papan penunjuk arah (signage), peta jalur, pengumuman, hingga media publikasi lainnya.
     

     
    Didiek menyebut program ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk mengoptimalkan pendapatan melalui komersialisasi aset yang dimiliki perusahaan. Ia mengungkapkan, program seperti ini sudah dilakukan oleh KAI di sejumlah lokasi lain.
     
    “Seperti Stasiun Pancoran bank bjb dan Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Kami berkomitmen untuk terus memanfaatkan aset-aset strategis KAI secara maksimal demi mendukung pelayanan dan keberlanjutan perusahaan,” tambah Didiek.
     
    Sejak 28 Agustus 2023 hingga Oktober 2024, KAI mencatat jumlah pengguna LRT Jabodebek sebanyak 21.421.290 pengguna, dengan rata-rata 81.327 pengguna setiap hari kerja (weekday) pada Oktober 2024. Khusus di Stasiun Dukuh Atas BNI, rata-rata 17.573 pengguna setiap harinya dari Januari hingga November 2024, dengan rata-rata Tap In sebanyak 9.121 pengguna dan Tap Out sebanyak 8.452 pengguna.
     
    Stasiun Dukuh Atas BNI merupakan stasiun dengan integrasi transportasi umum paling lengkap yang dikelola oleh KAI. Stasiun ini terhubung langsung dengan berbagai moda transportasi lain, seperti KA Bandara Soekarno-Hatta, Commuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta sehingga menjadi hub transportasi strategis di wilayah Jabodebek.
     
    “Kami percaya, sinergi antara KAI dan Bank BNI ini tidak hanya mendukung pengembangan transportasi publik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Kolaborasi ini mencerminkan upaya nyata kami untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna transportasi publik,” tutup Didiek.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bersepakat melakukan sejumlah kerja sama untuk kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Menteri BUMN Erick Thohir mengerahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (PPMI),” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Pinjaman nantinya dapat langsung dimanfaatkan para pekerja yang telah mendapat kepastian kerja di luar negeri, dengan plafon atau batas peminjaman KUR mencapai Rp 100 juta.

    “Untuk KUR sendiri ketika mereka mendapat kepastian bekerja, misalnya biayanya Rp 20 juta, kami sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp 100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini,” rinci Erick.

    Sementara itu, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengatakan dukungan Himbara ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran. Pasalnya, selama ini, salah satu kendala PMI sepulang dari bekerja di luat negeri adalah keterbatasan ekonomi.

    “Jadi saya sering mengatakan, beberapa pekerja migran kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tetapi kadang-kadang tambah miskin. Banyak masalah cerai, bawa pulang anak, hidup keluarganya hedon,” kata Karding.

    Selain dukungan KUR, kedua kementerian juga bersepakat melakukan  kerja sama dengan membangun lounge khusus untuk PMI di bandara internasional di Indonesia.

    “Jadi di bandara ini kita butuh lounge khusus untuk PMI dan itu akan dibuka di seluruh bandara internasional dan Kementerian BUMN digratiskan untuk kami. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa,” kata Karding.

    Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan meresmikan sekitar enam lounge khusus di bandara internasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, jumlah lounge khusus PMI akan berjumlah 15 lounge.

    “Yang mau di-launching Ini nanti yang mau di-launching ada lima. Yang sudah pasti lima, kemungkinan enam kita lihat nanti,” imbuh Cristiana.

  • Pemerintah Siapkan KUR Khusus Pekerja Migran, Pinjaman hingga Rp100 Juta

    Pemerintah Siapkan KUR Khusus Pekerja Migran, Pinjaman hingga Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan meningkatkan sejumlah fasilitas penerbangan hingga fasilitas keuangan khusus bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Kadir menyebut pihaknya tengah menggodok skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi para pekerja migran bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Kami [bersama Menteri BUMN] juga berdiskusi soal bagaimana akses keuangan dan skema keuangan untuk pekerja-pekerja migran baik sebelum maupun setelah dia pulang nanti itu juga ketemu titik temunya,” kata Kadir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

    Dia menjelaskan, keputusan pembentukan KUR khusus bagi pekerja migran itu hampir final dan tinggal menunggu tahap penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPMI dan Kementerian BUMN.

    “Jadi tinggal kita kaji sedikit lagi, lalu nanti kita buat MOU bersama dan termasuk juga hal-hal lain yang butuh support dari BUMN dan sebagainya,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menyambut baik hal tersebut. Dirinya mengaku siap mendukung fasilitas pendanaan khusus bagi para pekerja migran lewat dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

    Erick membocorkan, salah satu yang bakal merealisasikan kerja sama pendanaan PMI itu yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), juga bakal disusul oleh sejumlah bank pelat merah lainnya.

    “Tadi untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepastian bekerja. Misalnya biayanya 20 juta. Nah kita sudah bisa menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp100 juta,” tandasnya. 

    Di samping itu, Erick juga menjanjikan bakal memberikan fasilitas penerbangan khusus bagi para PMI, salah satunya lewat pembentukan lounge khusus bagi PMI. 

    “Kami kebetulan dari BUMN bisa mensupport ekosistem beliau-beliau yang hadir. Baik untuk fasilitas yang ada di airport, untuk kedatangan atau pun kepergian,” pungkasnya.

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • Cegah Penipuan di Sektor Keuangan, BNI Literasi Keuangan ke Generasi Muda

    Cegah Penipuan di Sektor Keuangan, BNI Literasi Keuangan ke Generasi Muda

    Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI membagikan sertifikat pelatihan guru dan seminar literasi keuangan di lima Provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta, Kota Pekanbaru, Kalimantan Timur, Bali, dan NTT.
     
    Sebanyak 1.000 guru dari 513 sekolah memperoleh sertifikasi dari program pelatihan yang berjalan selama tiga bulan itu. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) BNI yang berkelanjutan.
     
    “Kami berharap para guru yang telah mengikuti program sertifikasi ini dapat menjadi role model bagi guru lainnya dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam siaran pers, Selasa, 19 November 2024.
    Selain itu, BNI juga mendukung program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan bank. Pada kesempatan tersebut, BNI turut memberikan seminar literasi dan inklusi keuangan yang dihadiri hampir 1.500 pelajar.
     
    “Materi yang disampaikan mencakup perencanaan keuangan, bahaya investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan pencegahan judi online,” ujar Okki.
     
     

     

    Edukasi keuangan ke generasi muda

    Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, Kantor OJK Jabodetabek dan Provinsi Banten, F A Purnama Jaya mengapresiasi inisiatif BNI dalam memberikan edukasi keuangan kepada generasi muda. Hal ini sejalan dengan tujuan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) oleh OJK melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
     
    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam penipuan di sektor keuangan,” ujar Purnama.
     
    Senada dengan Purnama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga memberikan apresiasi kepada BNI dan OJK.
     
    “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan pendidikan, mengingat Guru dan Pelajar juga cukup aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi, sehingga perlu diantisipasi dengan edukasi finansial seperti ini,” kata Purwosusilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Wall Street Kembali Naik, Saham Nvidia Melonjak

    Wall Street Kembali Naik, Saham Nvidia Melonjak

    Jakarta: Indeks-indeks Wall Street mayoritas meningkat pada perdagangan Selasa, 19 November 2024.
     
    Penguatan tersebut disebabkan oleh saham Nvidia yang meningkat meskipun adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
     
    Mengacu rangkuman dari BNI Sekuritas terkait global overnight review, Rabu, 20 November 2024, Nasdaq Composite naik 1,04 persen ke level 18.987,47, didorong oleh kinerja positif saham teknologi, terutama Nvidia.
     
    Lalu, S&P 500 menguat 0,4 persen ke 5.916,98, sedangkan Dow Jones melemah 0,28 persen ke 43.268,94.
     

     
    Saham Nvidia meningkat hampir lima persen menjelang laporan keuangan pada Rabu, 20 November 2024.
     
    Lalu, perusahaan ritel raksasa Walmart juga menguat tiga persen setelah membukukan hasil kinerja yang melampaui ekspektasi dan menaikkan proyeksinya karena belanja konsumen yang kuat.
     
    Sementara itu, saham Tesla naik 2 persen, saham Alphabet dan Amazon naik lebih dari 1 persen.
     
    Ketegangan yang memanas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat (AS) terkait penurunan ambang batas penggunaan senjata nuklir.
     
    Langkah tersebut muncul setelah Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan senjata AS untuk menyerang wilayah Rusia.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan pihaknya membuka peluang menambah jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.

    Hingga saat ini, sudah ada tujuh BUMN berskala besar yang bergabung di Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    “Iya, sementara tujuh dahulu. Nanti kan ada waktunya. Nanti ada tambahan,” kata Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad di kantor Danantara, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (19/11/2024).

    Dalam waktu sepekan ini Muliaman memanggil jajaran direksi BUMN untuk melakukan pertemuan. Pada hari ini, Direktur Utama BRI Sunarso hadir dalam pertemuan tersebut pada pukul 10.00-11.45 WIB.

    Sementara itu, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memenuhi undangan diskusi pukul 15.00-16.47 WIB. Seusai pertemuan yang digelar tertutup itu, keduanya enggan memberikan pernyataan apa pun kepada awak media di lokasi.

    Namun, Muliaman membeberkan isi pertemuan tersebut. “Kita tadi ngobrol-ngobrol saja. Nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya,” ungkapnya.

    Pertemuan tersebut masih dalam tahap awal untuk BUMN yang turut bergabung dalam Danantara. Menurut Muliaman belum ada pembahasan detail.

    “Tidak ada hal-hal khusus. Komunikasi pendahuluan saja dan kita sepakat untuk mem-follow up proses ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu bisa lebih efektif, saya kira tidak ada hal-hal lain,” tegasnya.

  • Badan Pengelola Investasi Bikinan Prabowo Punya 3 Fungsi, Apa Saja?

    Badan Pengelola Investasi Bikinan Prabowo Punya 3 Fungsi, Apa Saja?

    Jakarta –

    Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), Kaharuddin Djenod buka-bukaan soal Danantara yang merupakan cikal bakal Super Holding BUMN. Lembaga baru itu nantinya akan membawahi sejumlah BUMN besar.

    Menurut Kaharuddin, Danantara akan lebih besar dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesian Investment Authority (INA) selaku sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang sebelumnya sudah ada.

    “Bedanya sama INA, ini jauh lebih (besar), INA yang di-expand. INA yang dibesarkan, INA yang dilengkapi,” katanya di Kantor BP Danantara di Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Danantara juga akan memiliki tiga fungsi, antara lain sebagai SWF, development investment, dan aset manajemen. Menurut Kaharudin, INA hanya memiliki satu pilar.

    “Jadi di Danantara itu akan ada tiga fungsi. Satu Sovereign Wealth Fund, seperti INA Satu pilar lagi adalah di investment, development investment ya. Terus kemudian yang ketiga adalah di aset manajemen. Jadi tiga pilar. Sementara INA hanya satu pilar,” bebernya.

    Menurutnya, Danantara merupakan gabungan dari Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) di Singapura. Danantara sendiri digagas langsung Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk penamaannya.

    “Sebagai contoh, kalau di Singapura itu ada Temasek, ada GIC. Maka Danantara adalah yang digabungkan. Temasek dengan GIC itu digabungkan menjadi satu untuk besar, raksasa, yang dinamakan Danantara. Di mana ide ini adalah ide Presiden langsung. Dan nama Danantara juga dari Presiden langsung,” terang dia.

    Adapun hari ini Direktur Utama Bank BRI Sunarso mendatangi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Danantara memang dijadwalkan bertemu dengan 7 BUMN, termasuk BRI, yang dimulai hari ini.

    Menurut Kaharudin, pertemuan tersebut bertujuan untuk perkenalan antara kedua belah pihak. Direncanakan bahwa Danantara nantinya akan menjadi lembaga yang mengelola aset 7 BUMN.

    “Jadi, ini adalah pertemuan untuk perkenalan sebetulnya, sementara Danantara melakukan persiapan-persiapan formalitas. Kemudian kita ingin juga mengenal lebih lanjut dengan BUMN-BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Dan saya pikir BUMN-BUMN yang akan bergabung juga membutuhkan informasi tentang Danantara,” tutur Kaharuddin.

    Sebagai informasi, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

    (ily/kil)