Xcloud.id

BUMN: BNI

  • SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    Pemerintah telah menentukan tingkat imbal hasil atau kupon untuk Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027, dengan periode penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ini berlangsung pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa ORI kelima yang diterbitkan pemerintah tersebut tersedia dalam dua pilihan tenor, yaitu ORI027 dengan jangka waktu 3 tahun (ORI027T3) dan 6 tahun (ORI027T6), dengan kupon masing-masing sebesar 6,65% dan 6,75% yang merupakan kupon tetap (fixed rate).

    Kemenkeu menargetkan penjualan ORI027 mencapai Rp25 triliun, dengan kuota nasional untuk ORI027T3 sebesar Rp10 triliun dan ORI027T6 sebesar Rp15 triliun.

    Hasil penjualan ORI027 akan diumumkan pada 24 Februari 2025, dan tanggal setelmen dijadwalkan pada 26 Februari 2025. Adapun tanggal jatuh tempo, ORI027T3 akan berakhir pada 15 Februari 2028, sementara ORI027T6 pada 15 Februari 2031.

    Minimum pemesanan ORI027 sebesar Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta. Sedangkan maksimum pemesanan untuk ORI027T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI027T6 Rp10 miliar.

    Daftar mitra pemesanan SBN ORI027

    Pemesanan ORI027 dapat dilakukan melalui 26 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh DJPPR Kemenkeu. Berikut adalah daftar 26 Mitra Distribusi resmi untuk ORI027.

    1. PT Bank Central Asia Tbk

    2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

    3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

    5. PT Bank HSBC Indonesia

    6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    8. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

    12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

    13. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

    14. PT Bank UOB Indonesia

    15. PT Bank Victoria International Tbk

    16. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

    17. PT Bareksa Portal Investasi

    19. PT BRI Danareksa Sekuritas

    20. PT Bibit Tumbuh Bersama

    22. PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

    23. PT Phillip Sekuritas Indonesia

    24. PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)

    25. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

    26. Standard Chartered Bank, Indonesia

    Cara membeli SBN ORI027

    Registrasi dapat dilakukan kapan saja, bahkan sebelum periode penawaran SBN Ritel dimulai. Calon Investor bisa mendaftar melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Midis, dengan memasukkan informasi seperti data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga.

    Bagi yang belum memiliki nomor SID, Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga, dapat menghubungi Midis. SID adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

    Setelah berhasil melakukan registrasi, Calon Investor dapat melakukan pemesanan ORI027T3 dan ORI027T6 dengan terlebih dahulu membaca ketentuan yang tertera dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran ORI027T3 dan ORI027T6 berlangsung.

    Setelah pemesanan terverifikasi, Calon Investor akan menerima kode pembayaran (billing code) melalui email atau SMS, sesuai dengan kebijakan masing-masing Mitra Distribusi. Kode pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking), Pos, atau Lembaga Persepsi lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    Setelah melakukan pembayaran, Calon Investor akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi bahwa pemesanan telah selesai (completed order). Alokasi ORI027T3 dan ORI027T6 akan diberikan pada tanggal setelmen atau penerbitan. Setelah proses setelmen selesai, investor dapat meminta Bukti Konfirmasi Kepemilikan ORI027T3 dan ORI027T6 kepada Mitra Distribusi.

    Keuntungan berinvestasi SBN ORI

    1. Kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.

    2. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

    3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo.

    4. Kupon dibayar setiap bulan.

    5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder (antar Investor Domestik).

    6. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

    7. Berpotensi memperoleh capital gain.

    8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing Mitra Distribusi).

    9. Dapat diperdagangkan di organized OTC melalui Electronic Trading Platform (ETP).

    10. Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    Demikianlah informasi lengkap tentang SBN ORI027 yang terbit mulai 27 Januari 2025. Tertarik membeli?

  • Tabel Angsuran KUR BNI 2025, Pinjaman dari Rp 25 Juta- Rp 500 Juta, Bunga Rendah dan Syarat Mudah

    Tabel Angsuran KUR BNI 2025, Pinjaman dari Rp 25 Juta- Rp 500 Juta, Bunga Rendah dan Syarat Mudah

    Tabel Angsuran KUR BNI 2025, Pinjaman dari Rp 25 Juta- Rp 500 Juta, Bunga Rendah dan Syarat Mudah

    TRIBUNJATENG.COM – Tabel angsuran KUR BNI 2025.

    KUR BNI adalah kredit atau pinjaman pemerintah yang bertujuan untuk memajukan UMKM.

    Program pinjaman pemerintah ini memiliki bunga pinjaman rendah.

    Tahun 2025, bunga KUR BNI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BNI 2025 :

    tabel angsuran KUR BNI 2024 bunga rendah (Tribun Jateng)

    tabel angsuran KUR BNI 2024 (Tribun Jateng)

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.

  • Topang Dana Murah, Tabungan Pegawai di BNI Naik 12,9 Persen Sepanjang 2024

    Topang Dana Murah, Tabungan Pegawai di BNI Naik 12,9 Persen Sepanjang 2024

    JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat kenaikan tabungan pegawai atau payroll sebesar 12,9 persen year on year (yoy) menjadi Rp78,1 triliun. Pencapaian tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan total tabungan perseroan yang menopang Dana Pihak Ketiga hingga akhir 2024.

    Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pertumbuhan tabungan sebesar 11,3 persen menjadi Rp 257,54 triliun yoy pada 2024 tidak terlepas dari meningkatnya nasabah yang menyalurkan payrollnya melalui BNI.

    ”BNI akan terus meningkatkan layanan perbankan dengan kemampuan digital yang memudahkan nasabah baik ritel maupun institusi dalam bertransaksi keuangan, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu,” kata Corina, Sabtu, 25 Januari.

    Corina melanjutkan, BNI telah melakukan transformasi digital yang cukup masif pada 2024 dengan meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru Wondr by BNI untuk segmen ritel konsumer. Tidak hanya itu, perseroan juga menjaga kepercayaan nasabah korporasi dan bisnis dengan menyediakan fitur terbaru Single Sign-On pada BNIdirect. Langkah ini berhasil berkontribusi terhadap total Dana Pihak Ketiga perseroan yang mencapai Rp805,5 triliun hingga akhir 2024.

    ”Peningkatan CASA transaksional dan tabungan payroll ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap berbagai solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” ujar dia.

    Untuk menopang pertumbuhan saldo payroll pada 2025, BNI berkomitmen memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pegawai dengan berbagai keuntungan melalui program Employee Benefit, seperti kredit tanpa agunan, kredit perumahan, kartu kredit, literasi investasi dan masih banyak lagi benefit yang diberikan untuk perusahaan yang memilih payroll dengan BNI.

    “Langkah ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal bagi karyawan,” ujar Corina.

    BNI akan terus memaksimalkan potensi cross-selling produk berbasis payroll untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menawarkan solusi seperti kredit konsumsi dengan bunga yang kompetitif.

    ”BNI terus berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang lebih beragam bagi karyawan mitra korporasi,” tandas Corina.

  • Catat! Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta Selama Libur Panjang

    Catat! Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta Selama Libur Panjang

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) akan memberlakukan jadwal operasi khusus saat libur nasional dan cuti bersama 27-29 Januari 2025. Sebagai informasi, libur panjang bertepatan dengan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Perayaan Imlek 2025.

    Jadwal Operasional MRT Jakarta Selama Libur Panjang:

    Senin-Rabu, 27-29 Januari 2025
    Operasional pukul: 05.00-24.00 WIB
    Headway: Flat 10 menit

    “Pola operasi di atas hanya berlaku untuk tiga hari,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo, dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Pola operasi untuk hari selanjutnya mulai Kamis, 30 Januari 2025 akan kembali menggunakan jadwal operasional normal, yaitu Senin-Jumat mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.

    Selang waktu keberangkatan antarkereta akan berjalan setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00-09.00 dan 17.00-19.00) dan Sabtu-Minggu mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta 10 menit.

    Dalam melakukan pembayaran tiket dan layanan MRT Jakarta, pelanggan dapat menggunakan sejumlah metode pembayaran seperti kartu uang elektronik keluran bank seperti e-money Mandiri, flazz BCA, BRIzzi BRI, TapCash BNI, JakCard Bank DKI.

    Selain itu dapat juga melalui aplikasi MyMRTJ (iSaku, AstraPay, blu by BCA, kartu kredit Mastercard, GoPay), mesin penjual tiket kode QR MYMRTJ Lite (QRIS, kartu debit, dan kartu kredit), dan pembelian tiket di loket stasiun menggunakan Kode QR, kartu debit, dan kartu kredit.

    (ada/ara)

  • Pertumbuhan Tabungan Payroll BNI Mencapai 12,9 Persen pada 2024

    Pertumbuhan Tabungan Payroll BNI Mencapai 12,9 Persen pada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan pertumbuhan signifikan pada tabungan payroll pegawai dengan kenaikan sebesar 12,9% secara tahunan,  mencapai Rp 78,1 triliun pada 2024.

    Kinerja positif ini turut mendorong peningkatan total tabungan BNI sebesar 11,3% yoy menjadi Rp 257,54 triliun.

    Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies menyampaikan, pencapaian tersebut didorong oleh semakin banyaknya nasabah yang menggunakan layanan payroll BNI.

    “BNI terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan perbankan berbasis digital guna memberikan kemudahan bagi nasabah, baik individu maupun institusi, dalam menjalankan transaksi keuangan, termasuk pembayaran gaji secara tepat waktu,” ujar Corina di Jakarta pada Sabtu (25/1/2025).

    Sebagai bagian dari transformasi digital, BNI telah meluncurkan aplikasi mobile banking bernama wondr by BNI untuk mendukung kebutuhan segmen ritel konsumer.

    Sementara itu, untuk memperkuat hubungan dengan nasabah korporasi, BNI menghadirkan fitur Single Sign-On pada BNIdirect, yang mendukung peningkatan total dana pihak ketiga (DPK) perusahaan hingga Rp 805,5 triliun pada akhir 2024.

    “Peningkatan tabungan payroll dan CASA transaksional mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” tambah Corina.

    Untuk menjaga momentum pertumbuhan tabungan payroll pada 2025, BNI akan terus menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, termasuk melalui program employee benefit.

    Program ini mencakup berbagai keuntungan, seperti fasilitas kredit tanpa agunan, kredit perumahan, kartu kredit, edukasi investasi, dan berbagai keuntungan lainnya bagi perusahaan yang memilih payroll melalui BNI.

    “Program ini juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada karyawan,” jelas Corina.

    BNI juga akan memaksimalkan potensi produk berbasis payroll dengan strategi cross-selling untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Salah satu upayanya adalah menawarkan kredit konsumsi dengan bunga kompetitif.

    “BNI berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang semakin beragam bagi para karyawan mitra korporasi,” pungkas Corina dalam menanggapi tabungan pegawai BNI.

  • Perlindungan Data Pribadi, Hak Dasar yang Dijamin Konstitusi Indonesia

    Perlindungan Data Pribadi, Hak Dasar yang Dijamin Konstitusi Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Perlindungan data pribadi adalah hak mendasar setiap individu yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, dalam diskusi publik bertajuk “Urgensi Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi” di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1, menjamin hak setiap orang atas pelindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 32, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap gangguan privasi,” ungkap Mugiyanto.

    Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini diadakan di Artotel Gelora Senayan dengan dukungan dari sejumlah perusahaan, seperti Antam, BNI, GoTo Indonesia, Harita Nickel, MIND ID, Astra International, dan LiuGong Indonesia.

    Mugiyanto menambahkan bahwa pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

    “Pemerintah terus mendorong kesadaran publik akan hak dan kewajibannya terkait data pribadi. Hal ini perlu didukung dengan langkah-langkah politik nasional yang kuat,” tegasnya.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, turut menyoroti urgensi perlindungan data di tengah maraknya kasus kebocoran data. “Kasus kebocoran data yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi pengingat bahwa pelindungan data pribadi bukan lagi sekadar kewajiban utuh, tetapi kebutuhan,” ujar Nezar.

    Ketua Bidang Teknologi Informasi AMSI, Heru Tjatur Tjahja, membahas potensi konflik antara penerapan UU PDP dan kebebasan pers. Ia menjelaskan pentingnya prosedur yang jelas dalam implementasi regulasi tersebut.

    “Dalam perusahaan media, 95 persen implementasinya ada pada prosedural, bagaimana landasan hukum diterapkan pertama kali. Landasan itu membutuhkan perangkat kontrol yang berbeda,” jelas Heru. Menurutnya, pengelolaan data harus didasarkan pada consent atau kerelaan individu, disertai dengan standar operatif prosedur (SOP) yang memadai.

    Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menekankan pentingnya langkah teknis, terutama di sektor media. “Perusahaan media, terutama jurnalis dan narasumber, perlu membuat pemisahan antara data yang terkait dengan editorial dan yang tidak berkaitan dengan editorial,” ujarnya.

    Sementara itu, Ruben Sumigar dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi Indonesia (APPDI) menjelaskan bahwa diskusi terkait Personal Data Protection Office (PDPO) telah dimulai jauh sebelum UU PDP disahkan. “Sejak 2023, kami sudah memiliki keputusan Menaker yang menguraikan 19 kompetensi dasar pejabat pelindungan data pribadi,” ungkapnya.

    Dengan hadirnya UU PDP dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia semakin kuat, menjawab tantangan zaman, dan memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara. [beq]

  • Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

    Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Payroll berkontribusi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di PT Bank Negara Indonesia (BNI) dengan kenaikan sebesar 12,9 persen year on year (YoY) menjadi Rp78,1 triliun di akhir 2024.

    Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pertumbuhan tabungan sebesar 11,3 persen menjadi Rp 257,54 triliun (YoY) pada 2024 tidak terlepas dari meningkatnya nasabah yang menyalurkan payrollnya melalui BNI.

    ”BNI akan terus meningkatkan layanan perbankan dengan kemampuan digital yang memudahkan nasabah baik ritel maupun institusi dalam bertransaksi keuangan, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu,” kata Corina dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, transformasi digital yang cukup masif di 2024 seperti wondr by BNI hingga Single Sign-On pada BNIdirect, mampu menyumbang perolehan DPK BNI yang mencapai Rp805,5 triliun hingga akhir 2024.

    ”Peningkatan CASA transaksional dan tabungan payroll ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap berbagai solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” ujarnya.

    Untuk menopang pertumbuhan payroll di 2025, BNI memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pegawai, seperti kredit tanpa agunan, kredit perumahan,  kartu kredit, literasi investasi dan lainnya.

    “Langkah ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal bagi karyawan,” ujar Corina.

    ”BNI terus berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang lebih beragam bagi karyawan mitra korporasi,” sambung Corina.

  • Libur Panjang, Kereta Cepat Whoosh Siapkan 28.000 Tiket per Hari

    Libur Panjang, Kereta Cepat Whoosh Siapkan 28.000 Tiket per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyiapkan 173.000 tempat duduk Kereta Cepat WHOOSH Indonesia pada periode 24 Januari hingga 29 Januari atau selama libur Imlek dan Isra Mikraj 2025. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan KCIC telah mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur dengan mengoperasikan sebanyak 48 jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh.

    Sebanyak 28.000 tempat duduk per hari disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa libur panjang akhir pekan kali ini.

    “KCIC memprediksi bahwa rata-rata volume penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 per hari pada momen libur kali ini. Peningkatan penumpang juga akan terjadi mulai Jumat yaitu sejak terakhir kerja,” kata Eva dalam keterangan resmi, Jumat (24/1/2025). 

    Eva juga mengatakan sampai dengan saat ini, sudah sebanyak 50.000 tiket yang telah dipesan untuk periode 24-29 Januari 2025. Jumlahnya diprediksi akan terus meningkat seiring penjualan yang masih terus berlangsung di seluruh saluran penjualan secara online dan offline. 

    Tiket Whoosh di masa libur panjang akhir pekan kali ini sudah dapat dipesan oleh masyarakat secara online melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id serta aplikasi mitra seperti KAI Access, Livin Mandiri, Brimo, BNI Wondr, dan tiket.com. Serta jalur offline seperti loket dan Ticket Vending Machine (TVM) di Stasiun.

    Selain itu, dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, KCIC meluncurkan kartu langganan Whoosh atau Frequent Whoosher Card edisi khusus bertema Tahun Ular. Kartu edisi terbatas ini hadir dengan desain yang memadukan keindahan motif tradisional yang unik dan menarik. 

    Kartu langganan ini sudah bisa didapatkan mulai 24 Januari 2025 di loket stasiun-stasiun Whoosh. Mengingat jumlahnya yang terbatas, pelanggan disarankan untuk segera memilikinya sebelum kehabisan. 

    Dengan Frequent Whoosher Card penumpang bisa menikmati 10 perjalanan Whoosh kelas Premium Economy dengan tarif flat meskipun perjalanan dilakukan di jam sibuk atau di hari libur maupun akhir pekan. Frequent Whoosher Card dapat dibeli dengan harga Rp1.750.000 di loket Stasiun Whoosh yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon.

  • 112 Bank Ambil Andil Pengelolaan Kas Negara DJPb 2024

    112 Bank Ambil Andil Pengelolaan Kas Negara DJPb 2024

    Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sebanyak 112 bank ikut ambil andil dalam Pengelolaan Kas Negara tahun 2024. Jenis bank itu terdiri dari 89 bank umum dan 23 BPD. Sementara itu, terdapat juga 14 lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya yang ikut berpartisipasi.

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. Adapun, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Sementara itu, jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik,” jelas Astera melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/1).

    BNI telah salurkan APBN Rp644,7 triliun melalui SPAN

    Shutterstock/Haryanta.p

    Sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh DJPb, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)  juga memainkan peran strategis dalam menyalurkan dana APBN sekaligus mengelola setoran penerimaan negara melalui berbagai kanal pembayaran.

    Sepanjang 2024, BNI menyalurkan dana APBN sebesar Rp644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain itu, BNI mendukung penerimaan negara sebagai Bank Persepsi dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran, seperti BNIdirect, ATM, EDC, Agen46, wondr by BNI, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang di dalam maupun luar negeri.

    “Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, BNI juga mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing,” kata Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

    BNI bahkan meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari DJPb. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

  • BNI nilai implementasi CTAS ciptakan ekosistem perpajakan yang efisien

    BNI nilai implementasi CTAS ciptakan ekosistem perpajakan yang efisien

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memandang bahwa implementasi core tax administration system (CTAS) dalam transformasi perpajakan menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien, terintegrasi, dan aman.

    “Implementasi CTAS ini akan menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan terintegrasi,” kata Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    BNI meyakini, implementasi CTAS akan bisa memberikan kemudahan pada pelaku bisnis, terutama dalam memastikan praktik bisnis dapat berjalan secara lancar.

    Tak hanya itu, Paolo meyakini usaha ini akan menyederhanakan proses administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengoptimalkan bisnis.

    Dalam mendukung implementasi CTAS, Paolo mengatakan bahwa BNI menghadirkan solusi yang terintegrasi melalui BNIdirect untuk memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.

    “BNI, sebagai salah satu bank pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengembangan layanan elektronik, senantiasa berinovasi untuk memberikan berbagai kemudahan bertransaksi untuk nasabah,” kata dia.

    Sebagai authorized billing channel (ABC) dan collecting agent (CA) sekaligus mitra dari DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BNI juga memberikan beberapa layanan perpajakan melalui BNIdirect cash dengan beragam kemudahan.

    “Di antaranya bisa digunakan untuk pembuatan billing pajak, pembayaran penerimaan negara di mana salah satunya kategori pajak, dan interoperabilitas sistem perpajakan,” kata Paolo.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, proses transformasi CTAS akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dapat meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

    Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa Coretax ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, Exchange of Information (EoI), dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada Portal Wajib Pajak.

    “Dalam Coretax ini terdapat dua tampilan yaitu untuk petugas pajak dan wajib pajak yang disajikan dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia,” ujar Dwi.

    Pada Jumat (17/1) pekan lalu, BNI telah menyelenggarakan kegiatan digital workshop bertema “Siap Transformasi Pajak: Pajak Digital, Bisnis Optimal melalui Implementasi CTAS”. Kegiatan ini diadakan bekerja sama dengan DJP Kemenkeu. Melalui workshop ini, diharapkan nasabah dapat memahami manfaat transformasi pajak digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

    Dwi menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kolaborasi strategis yang dilakukan antara DJP dan mitra seperti BNI ini bisa memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses pembayaran pajak.

    “Workshop ini adalah kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan wajib pajak dalam mewujudkan ekosistem pajak digital yang optimal dan berdaya saing,” kata Dwi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025