Xcloud.id

BUMN: BNI

  • Tekan Kemiskinan, Perbankan Dorong Pemberdayaan Ekonomi Desa – Halaman all

    Tekan Kemiskinan, Perbankan Dorong Pemberdayaan Ekonomi Desa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (BNI) memperkuat perannya dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui BNI Dedikasi, sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa. 

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong penerapan cashless society di lingkungan perdesaan serta meningkatkan daya saing produk dan jasa unggulan desa,” ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dikutip Sabtu (8/2/2025).

    Sejak 2023, program ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp35,42 miliar kepada 137 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Selain itu, BNI juga telah membangun 131 Agen46 untuk memperluas akses keuangan di desa. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, turut memperkuat implementasi program ini.  

    BNI Dedikasi menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai orkestrator utama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui program ini, BUM Desa tidak hanya mendapatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU), tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha.  

    “Kami mendorong BUM Desa untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan ekonomi perdesaan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang menjadi kunci pemerataan ekonomi pedesaan,” tambah Okki.  

    Program ini juga mencakup inkubasi, akselerasi, dan penetrasi produk atau jasa unggulan di setiap desa. Selain itu, BNI turut mendorong praktik ramah lingkungan dalam proses produksi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan.  

    Ia menyebut, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. 

    “Dengan memberdayakan UMKM dan BUM Desa, kita dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Okki.  

  • BNI Dorong Pemerataan Ekonomi Desa melalui Program BNI Dedikasi

    BNI Dorong Pemerataan Ekonomi Desa melalui Program BNI Dedikasi

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui BNI Dedikasi, sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, BNI Dedikasi merupakan wujud nyata kontribusi BNI dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. “Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong penerapan cashless society di lingkungan perdesaan serta meningkatkan daya saing produk dan jasa unggulan desa,” ujar Okki.

    Sejak diluncurkan pada 2023, program ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp35,42 miliar kepada 137 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, BNI juga telah membangun 131 Agen46 untuk memperluas akses keuangan di desa. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, turut memperkuat implementasi program ini.

    BNI Dedikasi menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai orkestrator utama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui program ini, BUM Desa tidak hanya mendapatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU), tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

    “Kami mendorong BUM Desa untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan ekonomi perdesaan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang menjadi kunci pemerataan ekonomi pedesaan,” tambah Okki.

    Program ini juga mencakup inkubasi, akselerasi, dan penetrasi produk atau jasa unggulan di setiap desa. Selain itu, BNI turut mendorong praktik ramah lingkungan dalam proses produksi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan.

    Keberhasilan program BNI Dedikasi tidak hanya terlihat dari angka pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan literasi keuangan masyarakat desa. Dengan adanya Agen46, masyarakat desa kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, termasuk transaksi non-tunai.

    Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, BNI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia, dimulai dari desa.

    “BNI Dedikasi adalah bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa. Dengan memberdayakan UMKM dan BUM Desa, kita dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Okki.

    Program BNI Dedikasi tidak hanya menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana perbankan nasional dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah akan Bangun 5.517 Rumah Subsidi Bagi TNI AD dan MBR di Serang hingga Brebes – Halaman all

    Pemerintah akan Bangun 5.517 Rumah Subsidi Bagi TNI AD dan MBR di Serang hingga Brebes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membangun 5.517 unit rumah subsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari TNI Angkatan Darat (AD) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Sebanyak 5.517 unit rumah subsidi akan dibangun di lima daerah berbeda, yaitu Serang, Banten; Bekasi, Jawa Barat; Bantul, Yogyakarta; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

    Kepastian pembangunan ini dituangkan melalui penandatangan nota kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

    Bank Mandiri akan berperan sebagai perbankan yang mendukung penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP).

    Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyaksikan proses penandatangan mengatakan bahwa penyediaan perumahan bersubsidi ini juga menjadi upaya mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

    “Diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi,” kata Ara, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Sabtu (8/2/2025).

    Kementerian PKP disebut akan melakukan groundbreaking antara 20 atau 21 Februari 2025.

    “Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten,” ujar Ara.

    Sebelumnya, Ara menyatakan Kementerian PKP akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

    Menurut dia, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

    Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

    “Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah,” kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

    Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

    Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

    “Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara,” ujar Ara.

    Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

    “Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” ucap Ara.

  • Kenangan Kapal Riset Baruna Jaya yang Kini Dilelang

    Kenangan Kapal Riset Baruna Jaya yang Kini Dilelang

    Jakarta –

    Kabar kapal riset Baruna Jaya dilelang oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ramai diperbincangkan warganet. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan penjelasan.

    BRIN melelang 2 unit kapal Baruna Jaya senilai Rp 7,9 miliar. Kedua kapal Baruna Jaya itu dianggap sudah tidak layak operasi.

    “Ini memang sudah direncanakan lama sejak sebelum BRIN (dibentuk), karena sudah tidak layak operasi,” kata Handoko dilansir Antara, Jumat (7/2).

    Handoko juga mengonfirmasi terkait status kapal tersebut yang tengah menjalani proses pelelangan. Penawaran paket lelang itu diunggah di situs Portal Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kiprah Kapal Baruna Jaya dalam penelitian hingga pencarian dalam suatu peristiwa kecelakaan banyak dikenang. BRIN pun menjelaskan soal kapal pengganti dan proyeksi pembangunan kapal riset.

    2 Kapal Baruna Jaya Dilelang

    Tangkapan layar Kapal RIset (KR) Baruna Jaya yang dilelang dalam situs lelang.go.id milik Kemenkeu. (Antara)

    Paket lelang 2 Kapal Baruna Jaya tercatat dengan judul ‘BRIN: 1 Paket Scrap terdiri dari 2 Unit Kapal Survey Boat di Kota Jakarta Utara’. Nilai lelangnya Rp 7,94 miliar.

    Dilihat di situs Portal Lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nilai limit lelang adalah Rp 7.949.026.000 dengan uang jaminan Rp 3 miliar. Penjualnya adalah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.

    Berdasarkan foto yang diunggah dalam situs tersebut, kedua kapal yang dimaksud adalah KM Baruna Jaya II dan KM Baruna Jaya IV.

    Batas akhir penawaran adalah 11 Februari 2025 pukul 11.00 WIB dengan batas akhir setor uang 10 Februari 2025. Cara penawaran adalah open biding.

    Dalam ‘Info Penjual’, tertera nama Chichi Shintia Laksani selaku Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN. Penyelenggara lelang adalan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, menggunakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI), Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Senen, Jakarta Pusat.

    Akan Ada 12 Unit, 2 Kapal Baru Dibangun

    Kapal Riset Baruna Jaya I. (Isal Mawardi/detikcom)

    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan proses lelang 2 Kapal Riset (KR) Baruna Jaya sedang berlangsung. dia mengatakan 2 kapal itu dilelang karena sudah lama tak beroperasi.

    “Ya benar sudah dalam proses (lelang). Ini memang sudah direncanakan lama sejak sebelum BRIN karena sudah tidak layak beroperasi,” kata Handoko kepada detikcom, Jumat (7/2).

    Ada lima KR Baruna Jaya, yakni Baruna Jaya I, II, III, IV, dan VIII. Handoko mengaku tidak ingat dua kapal yang sedang dilelang.

    Namun, dia mengatakan KR Baruna Jaya III dan VIII masih beroperasi. Handoko mengatakan secara bersamaan juga sedang dibangun 2 kapal baru yang totalnya nantinya akan ada 12 kapal riset.

    “BRIN saat ini sedang membangun 2 kapal riset. Rencananya (selesai) dalam dua tahun. Berikutnya akan ada lagi sampai mencapai 12 kapal,” kata Handoko.

    Kenangan Jasa Baruna Jaya

    BPPT mengerahkan kapal riset Baruna Jaya I untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat (Dok. BPPT)

    KR Baruna Jaya dikenal sebagai kapal andalan untuk membantu pencarian pesawat hingga kapal yang kecelakaan di lautan. KR Baruna Jaya juga dioperasikan untuk memajukan riset samudera demi mengungkap keanekaragaman hayati dan non-hayati di Nusantara.

    Dilansir BRIN dari siaran pers 4 Januari 2022, Baruna Jaya I adalah yang paling tua, dibuat di galangan kapal CMN Prancis pada 1989. Sementara yang paling muda ialah Baruna Jaya VIII yang dibuat galangan Mjellem & Karlsen di Norwegia pada 1998.

    KR Baruna Jaya I-IV merupakan kapal setipe dengan dimensi yang sama sehingga disebut sister ship. Berdasarkan catatan detikcom, Baruna Jaya punya panjang 60,40 meter dan lebar 11,60 meter, dan tonase 1.219 ton.

    Baruna Jaya adalah kapal untuk kegiatan riset batimetri atau pemetaan permukaan laut, juga kegiatan survei laut jenis lainnya. Kapal ini juga membantu penanganan pasca-kecelakaan pesawat.

    Baruna Jaya punya kemampuan membaca sinyal dari dua jenis black box yakni Voice Data Recorder (VDR) dan Flight Data Recorder (FDR). Kapal ini punya alat multi beam echo sounder yang bisa memetakan biometri dalam laut, serta memiliki side scan sonar yang dapat jangkauan pemetaan yang lebih tajam. Baruna Jaya juga dilengkap Megato Meter atau alat deteksi logam.

    KR Baruna Jaya juga dilengkapi alat remote operated vehicle (ROV), yaitu kendaraan bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menampilkan video kondisi dasar laut. Ada pula USBL Transponder yang dapat melacak sinyal black box yang dipancarkan pesawat.

    Tim SAR kembali menemukan roda pesawat Lion Air PK-LQP. Saat ini roda tersebut sudah dievakuasi ke Kapal Baruna Jaya I. (Foto: Pradita Utama/detikcom)

    Berikut jasa-jasa Baruna Jaya:

    1996
    Mencari Kapal Motor Gurita di Sabang

    2007
    Mencari pesawat Boeing 737 Adam Air penerbangan 574 di Sulawesi Tenggara

    2012
    Mencari kapal feri Bahuga Jaya di Selat Sunda pada 2012

    2015
    Mencari pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang pada Desember 2015. Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam lewat penangkapan sinyal ‘ping’ dari black box pesawat itu, 10 Januari 2015.

    2018
    Mencari pesawat Lion Air PK LQP di perairan Karawang. Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam FDR pesawat tersebut lewat penangkapan sinyal black box pada 31 Oktober 2018.

    2021
    Mencari black box Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu

    KR Baruna Jaya I kembali menurunkan ROV untuk mencari badan pesawat dan black box. Personel juga membawa ping locator untuk menangkap sinyal yang dipancarkan black box Lion Air JT 610 (Foto: Matius Alfons/detikcom)

    Eksplorasi laut

    Dilansir situs web Kementerian Keuangan pada 2012 silam, KR Baruna Jaya IV pernah digunakan dalam kegiatan eksplorasi untuk mengetahui kondisi hidrotermal atau gunung api bawah laut di perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara, dengan didampingi kapal riset Okeanos milik Pemerintah Amerika Serikat.

    Baruna Jaya juga memasang alat sensor gelombang tsunami (buoy) di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera.

    Halaman 2 dari 4

    (jbr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha bersikeras meminta agar harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) naik.

    Hal ini merespons pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang memberi sinyal bahwa harga DMO tidak akan naik.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri.  

    Harga batu bara DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan harga batu bara untuk DMO idealnya mengikuti harga pasar.

    “Kalau dari perspektif penambang tentu idealnya mengikuti harga pasar,” kata Hendra singkat kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,53% ke level US$111,90 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 melemah 0,09% ke level US$115,40 per metrik ton.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga tertinggi. 

    Kendati demikian, Tri menilai jika harga batu bara DMO naik, maka akan berdampak pada subsidi listrik dari PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah. 

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Meskipun demikian, Tri tidak berbicara secara detil mengenai mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).  

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance gitu lah Karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN. Ini supaya pas adil itu seperti apa,” ucap Tri.

    MIP Sebagai Pilihan Tepat?

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menialai MIP pilihan yang tepat. Pasalnya, skema tersebut dinilai berkeadilan.

    Menurutnya, MIP juga tak akan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Biaya Pokok Produksi (BPP) tidak naik. 

    “Mengingat kondisi ekonomi saat ini, affordability/daya beli masyarakat cukup berat jika terjadi kenaikan harga listrik. Jadi jelas MIP sbg pilihan terbaik,” kata Singgih kepada Bisnis.

    Dia berpendapat jika harga DMO naik, malah akan memberatkan pemerintah. Apalagi, saat ini tengah ada penghematan anggaran di APBN.

    Singgih menyebut kenaikan harga batu bara untuk DMO jelas akan berpengaruh terhadap subsidi yang diberikan kepada PLN. 

    “Sehingga menurut saya selain MIP, justru langkah strategis lainnya adalah mengeluarkan Smelter dari DMO. Menjadi bias bila Smelter dikeluarkan dari DMO, mengingat harganya mengikuti harga pasar,” kata Singgih.

    Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).  

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.  

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan

    Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    “Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Menteri Maurarar Sirait kepada awak media di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Maruarar Sirait harus memutar otak untuk melakukan agenda yang kreaktif dan terstruktur untuk mencapai agenda besar tiga juta rumah tersebut. Pihaknya akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan anggaran tersebut.

    Dia menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025 mengklaim telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    “Datanya dari Tapera, sudah 93.000 (unit rumah) dari 20 Oktober 2024 – 5 Februari 2025,” katanya.

    Maruarar Sirait menyampaikan, dari total 93 ribu unit rumah tersebut, total KPR subsidi yang telah terealisasi itu terdiri atas realisasi KPR FLPP sebanyak 37.955 unit dan realisasi akad dari BP Tapera khusus ASN sebanyak 1.384 unit.

    Kemudian, sebanyak 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit, 11.783 unit rumah ready stock atau selesai dibangun tetapi belum akad, dan 10.232 unit dalam proses pembangunan atau konstruksi.

    Sejumlah Bank tercatat menjadi penyalur KPR FLPP. Diantaranya, BTN sebanyak 23.306 unit, BTN Syariah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, dan bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

  • Gandeng BNI, Kemenkop Ubah Gapoktan Jadi Koperasi buat Salurkan Pupuk Subsidi

    Gandeng BNI, Kemenkop Ubah Gapoktan Jadi Koperasi buat Salurkan Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana mengubah status Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi badan usaha koperasi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Indonesia. Sejalan dengan itu, Kemenkop menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini ada lebih dari 60.000 unit koperasi unit desa (KUD) di Indonesia yang perlu ditingkatkan kualitas tata kelola koperasi. Ferry mengapresiasi komitmen BNI yang akan mendukung program Kemenkop untuk merevitalisasi KUD dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan begitu, Gapoktan ini akan ditingkatkan statusnya menjadi badan usaha koperasi.

    Nantinya, peran BNI akan membantu pemenuhan pembiayaan ke notaris sehingga mendapatkan akta badan usaha yang sah sebagai koperasi. BNI akan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung perubahan status Gapoktan tersebut.

    “Dengan perubahan status Gapoktan menjadi koperasi, maka proses penyaluran pupuk kepada petani akan lebih mudah dan murah sehingga petani diuntungkan. Kemudian revitalisasi KUD dapat menjadi wadah strategis untuk menyimpan atau mengolah hasil panen dari para petani,” kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

    Ferry menjelaskan saat ini pola tanam dan panen oleh petani di Indonesia mayoritas masih tradisional sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar ada perubahan sehingga produktivitas mereka dapat meningkat. Misalnya dalam mengelola hasil panen padi, Ferry menilai masih banyak petani yang mengeringkan gabahnya dengan sistem jemur dengan menggelar alas.

    Menurutnya, cara seperti itu tidak efektif dan relatif membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu, di KUD diperlukan adanya mesin pengering dryer yang dapat dikelola oleh koperasi agar hasil panen petani dapat lebih kering cepat dan kualitas hasil panen terjaga.

    “KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi dryer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini (antara Kemenkop dan BNI) bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD. Jadi, kalau sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk skema penyalurannya bisa diperbaiki itu akan menjamin pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani dan diharapkan produksinya akan meningkat,” tambah Ferry.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank BNI Putrama Wahju Setyawan menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah. Pihaknya akan mendukung penuh upaya Kemenkop untuk melakukan digitalisasi, rebranding koperasi hingga penguatan tata kelola koperasi.

    “Kami berkomitmen mendukung transformasi ini dalam bentuk CSR. Ini komitmen kami untuk mendukung transformasi yang dilakukan Kemenkop terhadap koperasi di seluruh Indonesia,” kata Putrama.

    Dia mengakui koperasi sebagai wadah usaha bersama oleh masyarakat memiliki peran yang strategis untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Bank BNI sebagai BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan juga diberikan mandat untuk menjaga benteng perekonomian nasional bersama-sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kemenkop.

    “Koperasi sebagai wadah pengelolaan usaha bersama menjadi instrumen penting untuk perluasan usaha masyarakat dan kami di BNI siap mendukung dan menjadi mitra yang strategis,” tambah dia.

    (rrd/rrd)

  • Kemenkop dan BNI kolaborasi percepat revitalisasi KUD dan Gapoktan

    Kemenkop dan BNI kolaborasi percepat revitalisasi KUD dan Gapoktan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis mengatakan dalam merevitalisasi KUD dan peningkatan status Gapoktan menjadi koperasi ini nantinya BNI akan membantu pemenuhan pembiayaan ke notaris sehingga mendapatkan akta badan usaha yang sah sebagai koperasi.

    Rencananya BNI akan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung perubahan status Gapoktan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi bantuan dari BNI karena itu akan sangat membantu secara bertahap Gapoktan menjadi koperasi,” kata dia.

    Ia mengatakan, dengan adanya perubahan status Gapoktan menjadi koperasi maka proses penyaluran pupuk kepada petani akan lebih mudah dan murah sehingga petani diuntungkan. Kemudian revitalisasi KUD dapat menjadi wadah strategis untuk menyimpan atau mengolah hasil panen dari para petani.

    Ferry menyebut saat ini pola tanam dan panen oleh petani di Indonesia mayoritas masih tradisional sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

    Misalnya, dalam mengelola hasil panen padi, ia menyatakan bahwa masih banyak petani yang mengeringkan gabahnya dengan sistem jemur dengan menggelar alas.

    Dirinya berargumen, cara tersebut sudah tidak efektif dan relatif membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu di KUD diperlukan adanya mesin pengering (dryer) yang dapat dikelola oleh koperasi agar hasil panen petani dapat lebih kering cepat dan kualitas hasil panen terjaga.

    “KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi dryer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD,” kata Wamenkop Ferry.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 06 Feb 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 06 Feb 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -149.00 poin atau -0.02 persen ke level 6875.00 pada penutupan perdagangan 06 Feb 2025. Tercatat ada 7 saham yang mengalami kenaikan dan 8 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 06 Feb 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham KLBF – Kalbe Farma Tbk. naik 6.61%Saham BUKA – Bukalapak.com Tbk. naik 1.64%Saham TINS – Timah Tbk. naik 1.03%Saham EXCL – XL Axiata Tbk. naik 0.44%Saham ICBP – Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. naik 0.00%Saham BMRI – Bank Mandiri (Persero) Tbk. turun -8.14%Saham TPIA – Chandra Asri Pacific Tbk. turun -5.51%Saham BBNI – Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. turun -4.67%Saham WIKA – Wijaya Karya (Persero) Tbk. turun -4.59%Saham ASII – Astra International Tbk. turun -4.22%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    Terpisah, Ekonom Josua Pardede mengatakan,BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien. Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN.

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional. Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak, tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

    Beberapa peluang BP Danantara dalam jangka pendek antara lain: pertama. Danantara akan mengelola aset dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar (Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID). Kedua, dengan model yang mirip dengan Temasek, Danantara berpotensi menarik lebih banyak investor strategis global. Ketiga, sebagai penyedia pendanaan alternatif, Danantara dapat membantu proyek strategis seperti hilirisasi industri dan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.

    Beberapa hambatan dalam jangka pendek antara lain governance di mana bila tidak ada tata kelola yang kuat, badan ini bisa menjadi tempat penyalahgunaan aset negara. Jadi diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa Danantara tetap independen dari intervensi politik berlebihan.

    Ketiga, jika pengelolaan aset BUMN tidak optimal, maka dapat berpotensi menggerus nilai perusahaan negara.Jadi secara keseluruhan, keberadaan BP Danantara cukup mendesak, terutama untuk mempercepat investasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Peluang dalam jangka pendek cukup besar, terutama dalam menarik investasi asing dan mendukung proyek pemerintah. Hambatan utama adalah belum adanya payung hukum dan tantangan tata kelola, yang harus diselesaikan sebelum operasional dimulai.