Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara pada Senin (23/2/2025).
Namun demikian, sampai sekarang, publik masih menunggu siapa sosok yang akan mempin lembaga yang digadang-gadang bajak menjadi ‘Temasek’ – nya Indonesia itu.
Wakil Ketua Komisi VI DRP sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU BUMN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengungkapkan bahwa bos Danantara nanti bisa dari kalangan profesional maupun politisi.
Eko berpendapat dikotomi antara profesional dengan politisi tidak terlalu penting dalam pemilihan pengurus lembaga investasi tersebut. Bagaimanapun, menurutnya, moralitas seorang tidak bisa dibedakan hanya berdasarkan profesinya.
“Profesional juga ada yang korupsi juga, politisi juga ada yang korupsi juga. Jadi sekarang adalah bagaimana meng-combine [menyatukan], yuk sama-sama kita bangun BUMN kita ini menjadi lebih baik lagi,” ujar Eko kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengklaim DPR tidak mempunyai rekomendasi khusus siapa yang harus menjadi bos Danantara. DPR, sambungnya, hanya ingin memastikan bahwa nantinya peran BUMN dan Danantara tidak tumpang tindih.
Kendati demikian, Eko menekankan yang terpenting bos Danantara nantinya mengerti tentang aset nasional. Tak hanya itu, aset tersebut hanya bisa berlipat ganda.
“Visinya harus bagaimana caranya menguntungkan dan mempunyai daya ungkit besar terhadap aset dan juga investasi BUMN, itu adanya di Danantara,” jelasnya.
Dia pun meyakini Prabowo sudah mengantongi nama calon bos Danantara. Menurutnya, kepala negara dan pemerintah itu tidak akan salah pilih orang.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi apabila Prabowo salah memilih penggawa Danantara.
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025).
Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat.
“Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025).
Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya.
Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut.
“[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry.
Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.
Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo.
