Xcloud.id

BUMN: Berdikari

  • Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan Nasional 29 November 2025

    Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan Nasional 29 November 2025

    Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa.
    Ia menilai pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia
    politik
    dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
    Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR
    Adies Kadir
    sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (
    Unissula
    ), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/2025).
    Kehadiran Puan bukan hanya sebagai pimpinan parlemen, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan atas kiprah seorang legislator yang dinilai mampu menjembatani dunia politik, hukum dan
    akademik
    .
    Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tersebut.
    “Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota
    DPR RI
    , saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademis yang prestisius ini. Pengukuhan ini bukan hanya kehormatan bagi beliau pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi institusi DPR RI,” kata Puan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Puan pun mengatakan, pengukuhan Adies Kadir memiliki makna strategis karena bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, melainkan juga penegasan pentingnya tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.
    “Pengukuhan ini bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan akan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan dunia ilmu pengetahuan sehingga kebijakan negara yang dihasilkan akan semakin memiliki legitimasi yang kuat,” tuturnya.
    Puan juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan bangsa.
    “Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai penghasil gagasan ilmiah, hasil riset, inovasi, serta kritik konstruktif,” jelas Puan.
    “Dalam membangun bangsa dan negara, kita membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari kalangan akademis, sehingga Indonesia bergerak semakin baik dari waktu ke waktu,” tambahnya.
    Menurut Puan, ilmu pengetahuan harus memberi dampak nyata dalam pengambilan keputusan negara, utamanya dalam pembentukan undang-undang.
    “Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori. Gagasan dan rekomendasi akademik dapat memperkaya proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran sehingga produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, relevan, dan berkeadilan,” jelas Puan.
    Peraih gelar Doktor Honoris Causa itu menambahkan, kolaborasi antara seluruh elemen bangsa adalah fondasi utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
    “Inilah tanggung jawab kita bersama. Dengan kapasitas terbaik yang dimiliki, kita kerja bersama membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
    Puan memberikan selamat kepada Adies Kadir atas prestasinya meraih gelar Profesor Kehormatan bidang Hukum. Ia berharap, prestasi baru ini dapat berkontribusi bagi rakyat.
    “Bapak Adies Kadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas amanah besar ini,” sebut Puan. Saya berharap gelar profesor kehormatan ini justru menjadi langkah awal yang baru bagi bapak untuk terus menguatkan pemikiran dan kerja-kerja bapak bagi bangsa, negara, dan rakyat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR tegaskan pentingnya tokoh jembatani politik dan sains

    Ketua DPR tegaskan pentingnya tokoh jembatani politik dan sains

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Kehadiran Puan adalah bentuk penghormatan atas kiprah seorang legislator yang dinilai mampu menjembatani dunia politik, hukum dan akademik.

    “Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademis yang prestisius ini. Pengukuhan ini bukan hanya kehormatan bagi beliau pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi institusi DPR RI,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengatakan pengukuhan Adies Kadir ini memiliki makna strategis karena bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan pentingnya tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.

    “Pengukuhan ini bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan akan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan dunia ilmu pengetahuan sehingga kebijakan negara yang dihasilkan akan semakin memiliki legitimasi yang kuat,” tuturnya.

    Puan juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan bangsa.

    Dia juga menyebut Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai penghasil gagasan ilmiah, hasil riset, inovasi, serta kritik konstruktif.

    “Dalam membangun bangsa dan negara, Kita membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari kalangan akademis, sehingga Indonesia bergerak semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

    Menurut Puan, ilmu pengetahuan harus memberi dampak nyata dalam pengambilan keputusan negara, utamanya dalam pembentukan undang-undang.

    “Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori. Gagasan dan rekomendasi akademik dapat memperkaya proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran, sehingga produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, relevan, dan berkeadilan,” jelas Puan.

    Peraih gelar Doktor Honoris Causa ini menambahkan kolaborasi antara seluruh elemen bangsa adalah fondasi utama pembangunan. Puan menilai, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

    “Inilah tanggung jawab kita bersama: dengan kapasitas terbaik yang kita miliki, kita kerja bersama membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan memberikan selamat kepada Adies Kadir atas prestasinya meraih gelar Profesor Kehormatan bidang Hukum. Ia berharap prestasi baru bagi Adies dapat berkontribusi bagi rakyat.

    “Saya berharap gelar profesor kehormatan ini justru menjadi langkah awal yang baru bagi Bapak untuk terus menguatkan pemikiran dan kerja-kerja Bapak bagi bangsa, negara, dan rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dikabarkan bakal menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk proyek pengembangan peternakan ayam di Indonesia. Disebutkan, dana itu berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Masuknya Danantara mengembangkan perunggasan/ peternakan ayam di Indonesia disebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Lalu bagaimana peternak merespons rencana tersebut?

    Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Pardjuni meminta pemerintah maupun Danantara tidak perlu ikut turun dalam bisnis perunggasan di dalam negeri. Dia meminta pemerintah sebaiknya fokus saja menegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas untuk membantu peternak.

    “Kami sering di-PHP (pemberi harapan palsu). Sebaiknya pemerintah tidak perlu menggelontorkan Rp20 triliun untuk masuk dalam bisnis perunggasan ini. Terlalu boros. Cukup tegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan dan penyimpangan hasil unggas, baik itu daging ayam maupun telur,” kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).

    “Dengan begitu tidak dipermainkan broker. Ini sebagai solusi ketersediaan pangan dan bisa menyalurkan pangan sehat dan aman untuk rakyat di seluruh negeri. Serahkan budidaya, bangun feedmill, breeding dan sebagainya ke rakyat. Karena bisnis unggas ini tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham dan gonta-ganti orang,” tukasnya.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah akan bisa menghemat anggaran yang tidak perlu. Termasuk kerugian akibat force majeure.

    “Jadi pemerintah di hulu cukup kendalikan impor GPS (bibit ayam) sesuai kebutuhan, di hilir menyerap dan mengolah hasil unggas tersebut untuk pangan rakyat. Biarkan budidaya tetap di tangan rakyat, pemerintah nggak perlu ikut budidaya,” cetusnya.

    “Dan, yang tidak kalah penting dalam perunggasan adalah jaminan kestabulan ketersediaan bahan baku pokok. Jagung yang stabil dengan harga layak, sehingga HPP ayam maupun telur berada di dalam harga yang wajar,” ucap Pardjuni.

    Pardjuni juga menampik alasan pemerintah adalah membangun peternakan untuk mendukung program MBG. Sebab, imbuh dia, secara produksi, kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG, pasokan dalam negeri mencukupi.

    “Pasokan daging ayam dan telur dari data sudah surplus. Dari awal program MBG ini kan juga ada sinergisnya dengan peternak rakyat. Suplai sudah cukup aman. Kalau masalah harga yang mahal bukan karena suplai ayam dan telur kurang, tapi karena bahan baku pakan yang mahal. Sehingga, HPP (biaya produksi) di peternak tinggi,” cetusnya.

    “Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Rp20 triliun untuk menurunkan harga pakan. Bahan pokok utama pakan unggas adalah jagung. Maka, sediakan secara kontinu jagung untuk peternak dan pabrik pakan. Otomatis HPP turun, harga ayam dan telur di pasar akan turun juga. Dan, peternak bisa untung. Masalahnya sebenarnya sederhana,” kata Pardjuni.

    Dia menambahkan, tak peduli pemerintah mau membangun peternakan skala kecil atau besar, tetap tidak akan efektif jika itu adalah proyek pemerintah.

    “Jiwa memiliki sangat beda jauh, sehingga persentase rugi lebih besar. Justru bisa kehilagan uang sebesar itu. Lapangan beda jauh dengan teori. BUMN Berdikari juga pernah ada, tapi hasilnya mana? Habis kan?,” ujarnya.

    “Negara duitnya banyak tapi jangan sampai boros, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran,” sambungnya.

    Karena itu, ujar Pardjuni, lebih baik pemerintah menggunakan dana itu lewat Koperasi Merah Putih untuk membangun silo-silo penampungan jagung untuk peternak-peternak kecil dan pabrik pakan.

    Sebab, ungkapnya, meski sekarang sudah ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, tetap masih belum memadai.

    “SPHP sekarang cukup membantu dan tidak ada komplain dari petani. Tidak lebih 200.000 ton untuk peternak kecil. Tapi, timingnya agak terlambat. Di samping itu, harga tetap mahal. Kalau jagung impor mungkin bisa langsung mengoreksi harga di pedang. Saya usul saja, impor jagung yang teruur, untuk menstabilkan harga. Asal jangan ngawur, harus benar-benar pas dengan kebutuhan di lapangan,” kata Pardjuni.

    “Kalau pemerintah pintar, bisa menyelamatkan petani jagung dan peternak, meski ada sedikit impor. Tergantung bagaimana memetakan distribusinya. Kita bangun silo-silo di tiap daerah pusat produsen, biar Bulog yang handle, jangan sampai harga jatuh. Jangan sampai dipermainkan trader. Terbukti, beras kan bisa stabil,” ucap Pardjuni.

    Beda Sikap

    Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyampaikan sikap berbeda. Kata dia, rencana proyek melibatkan Danantara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, terutama di sisi hulu

    “Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, Sugeng mengingatkan pemerintah agar menyiapkan dengan matang pelaksanaan proyek tersebut, terutama kesiapan BUMN pangan yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, bila tidak dilakukan dengan tepat, investasi besar ini berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

    “Harus ada kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini BUMN pangan untuk menyongsong kebijakan ini. Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran,” tukasnya.

    Tunggu Kajian

    Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur tersebut akan dikaji dan akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian.

    “Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana,” ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, pembangunan peternakan merupakan dukungan di sektor ketahanan pangan khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan protein.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik,” pungkasnya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BRI Dorong Transformasi Koperasi Desa lewat AgenBRILink, Perkuat Ekonomi Kerakyatan hingga ke Pelosok

    BRI Dorong Transformasi Koperasi Desa lewat AgenBRILink, Perkuat Ekonomi Kerakyatan hingga ke Pelosok

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa semakin nyata melalui kolaborasi aktif dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mengusung semangat kemandirian ekonomi kerakyatan, BRI menghadirkan AgenBRILink sebagai simpul layanan keuangan yang terintegrasi langsung dengan koperasi desa.

    KDKMP sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional berbasis desa. Dalam pelaksanaannya, BRI mengerahkan jaringan AgenBRILink sebagai sarana penguatan sistem keuangan lokal, sekaligus alat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di akar rumput.

    “Melalui AgenBRILink, masyarakat desa tidak hanya lebih mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga dapat membangun budaya menabung, mengakses pinjaman mikro, dan mengembangkan usahanya. Kami yakin kehadiran KDKMP yang didukung jaringan AgenBRILink mampu menjadi fondasi ekonomi desa yang kokoh dan berdikari,” ungkap Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Kamis (31/10/2025).

    Kehadiran AgenBRILink di dalam koperasi desa menjadikan aktivitas keuangan lebih dekat dan akrab dengan masyarakat. Warga kini bisa melakukan berbagai transaksi, dari setor-tarik tunai, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga pembukaan rekening dan referral pinjaman cukup di tempat tinggal mereka, tanpa perlu mengakses kantor cabang formal.

    Data per September 2025 menunjukkan ekspansi masif jaringan AgenBRILink. Jumlah agen kini mencapai 1,2 juta yang tersebar di lebih dari 66 ribu desa atau mencakup sekitar 80 persen wilayah pedesaan di Indonesia. Tak hanya dari sisi jumlah, volume transaksinya juga menunjukkan dampak signifikan, yakni mencapai 826 juta transaksi dengan nilai melebihi Rp1.294 triliun.

    Langkah strategis ini menjadi kontribusi nyata BRI dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis desa dan usaha rakyat. Dengan model kemitraan antara koperasi dan agen, BRI juga menciptakan ekosistem ekonomi berbagi (sharing economy) yang menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

    Tak berhenti di situ, ke depan BRI menargetkan AgenBRILink bisa berkembang menjadi pusat social commerce berbasis komunitas desa. Artinya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat penggerak usaha lokal dan digitalisasi ekonomi mikro.

    Dengan memadukan koperasi, digitalisasi, dan jaringan agen, BRI meyakini KDKMP akan menjadi model ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebuah langkah konkret untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

  • Pertamina kolaborasi dengan generasi muda untuk pelestarian lingkungan

    Pertamina kolaborasi dengan generasi muda untuk pelestarian lingkungan

    Mereka adalah pahlawan zaman now yang melanjutkan perjuangan membangun negeri ini

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa menjalin kolaborasi dengan generasi muda, yang disebut dengan istilah “local hero” untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

    “Mereka adalah pahlawan zaman ‘now’ yang melanjutkan perjuangan membangun negeri ini,” kata Manajer Communication Relations & CID Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Pinto Budi Bowo Laksono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pinto menyampaikan bahwa semangat yang melekat pada “local hero” dilandasi oleh kepedulian terhadap sekitar, bukan sekadar untuk terlihat.

    Oleh karena itu, bagi Pinto, tak berlebihan bila mereka disebut sebagai pahlawan zaman sekarang, yang memberikan dampak relevan terhadap masyarakat.

    Adapun lima “local hero” yang menuai sorotan Pertamina adalah Alvian Noor Zamal (asal Subang, Jawa Barat) dan Gunawan (asal Jakarta) yang menanam bibit mangrove untuk menahan abrasi.

    Lebih lanjut, terdapat Desy Diana asal Kampung Suka Seneng dan Kampung Jatireja, Subang, Jawa Barat yang menghadirkan ruang belajar kreatif, tempat perempuan belajar menjahit, mendaur ulang sampah, dan berlatih kewirausahaan.

    Program senada juga dilakukan oleh Herlin Sobari di Karawang, Jawa Barat, yang mengarusutamakan kesetaraan gender.

    Kemudian, terdapat Teguh Laksono asal Indramayu, Jawa Barat, yang mengajak generasi muda untuk kembali ke ladang melalui program Jari Tangan (Kerja Tani Berdikari dan Tahan Pangan).

    “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan para anak muda yang menginspirasi melalui ide, kreasi, karya dan dedikasi mereka untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” ucapnya.

    Memperingati Hari Pahlawan, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa percaya bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada sumber daya alam, tapi pada jiwa-jiwa pahlawan muda yang berani bermimpi dan berbuat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Dirjen Aptika Semuel Didakwa Terima Duit Suap Rp6 Miliar di Kasus PDNS

    Eks Dirjen Aptika Semuel Didakwa Terima Duit Suap Rp6 Miliar di Kasus PDNS

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan didakwa menerima uang suap Rp6 miliar dalam kasus dugaan korupsi PDNS.

    Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan pemberian suap itu terjadi lantaran Semuel diduga telah mengajukan permintaan terhadap Alfi Asman selaku eks Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta.

    “Sekitar pada akhir tahun 2021, terdapat Semuel Abrijani Pangerapan kembali melakukan permintaan uang kepada saksi Alvi Asman atas terpilihnya PT Aplikanusa Lintasarta,” ujar jaksa di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Permintaan uang itu disampaikan saksi Irwan Hermawan kepada Alfi soal akan adanya permintaan Rp6 miliar dari Semuel. Permintaan itu terjadi lantaran PT Aplikasinusa Lintasarta ditunjuk kembali sebagai penyedia program PDNS 2021.

    “Karena PT Aplika Lintas Arta telah ditunjuk kembali sebagai penyedia kegiatan Pusat Data Nasional Sementara tahun 2021,” imbuhnya.

    Permintaan itu kemudian disanggupi oleh Alfi Asman. Dalam pencairannya itu, eks Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Widi Purnama telah membantu proses pencairan dengan order fiktif.

    Modus itu dilakukan dengan membuatkan order fiktif terkait pekerjaan jasa konsultasi kepada perusahaan Windi Purnama yakni PT Multimedia Berdikari Sejahtera.

    Adapun, pengiriman melalui order fiktif itu dilakukan dua kali. Perinciannya, PT Aplikasinusa Lintasarta mengirimkan pembayaran pertama sebesar Rp3,2 miliar pada (30/4/2021. Selanjutnya, pembayaran Rp3,2 miliar dilakukan pada (17/9/2021).

    “Atas pembayaran PO fiktif tersebut, saksi Windi Purnama menyerahkan uang sebesar Rp 6 miliar kepada terdakwa Samuel melalui saksi Irwan Hermawan secara tunai,” tuturnya.

    Adapun, JPU mengemukakan bahwa uang yang diterima Semuel Abrijani telah digunakan untuk kegiatan renovasi rumah di Cireunde, Tangerang Selatan.

    “Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Samuel Pangerapan sebesar Rp6 miliar digunakan untuk kegiatan renovasi rumah terdakwa Samuel yang berada di Taman Bali View, Cirendeu dan juga digunakan sebagai uang operasional pribadi,” pungkas JPU.

    Atas perbuatannya itu, Semuel didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam menghadapi era kompetisi global dan derasnya arus impor produk asing, kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada industri elektronik nasional. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa”.

    Lebih lanjut, Darmadi bilang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kendati begitu, dia menilai hal tersebut bisa menjadi tantangan sekaligus peluang strategis guna memperkuat basis industri dalam negeri.

    “Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Darmadi Durianto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/11/2025).

    Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia dan Sekjen PERPRINDO Andy Arif Widjaja dan turut hadir APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

    Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.

    Di sisi lain, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

    Untuk itu, Darmadi Durianto menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

    “Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.

    Pada akhirnya, FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

    Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional. Berbekal semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    PA GMNI Jakarta Raya dorong kemandirian ekonomi di tengah globalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa seri diskusi publik kali ini mendorong kemandirian ekonomi Jakarta di tengah arus globalisasi dan diharapkan ibu kota tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.

    “Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” kata Ario di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa rangkaian Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.

    Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.

    Menurut dia, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya PA GMNI membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan Jakarta.

    “Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin agar Jakarta tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan kota yang “tidak pernah tidur”.

    Menurut dia, Jakarta adalah pusat ekonomi, pemerintahan, politik, sekaligus pusat mimpi banyak orang yang datang dari berbagai daerah.

    “Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa ironi sosial juga masih kuat terasa. Bayangkan, dari penerima bantuan sosial di Jakarta, 60 persen justru digunakan untuk perjudian daring. Ini fakta miris yang harus menjadi perhatian bersama.

    Menurut Aruji, semangat berdikari sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno harus kembali dimaknai secara utuh. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menegaskan kemandirian bangsa dan daerah untuk tidak bergantung pada kekuatan asing.

    “Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

    Sementara Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan ketimpangan yang terus meningkat di Jakarta.

    “Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” kata dia.

    Adapun dari Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif,” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Elektronik Mesti Digeber, Ini Alasannya

    Industri Elektronik Mesti Digeber, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah mesti berpihak pada industri elektronik nasional. Sebab, industri ini memiliki potensi yang besar.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI Darmadi Durianto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa.

    Menurut Darmadi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, namun hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Ia menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat basis industri dalam negeri.

    “Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Darmadi Durianto dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

    Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum Perprindo Budi Mulia dan Sekjen Perprindo Andy Arif Widjaja. Hadir juga APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

    Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    Ketua Umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik. Sementara perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

    Darmadi menegaskan hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

    “Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.

    FGD ini diakhiri dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

    Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional.

    (acd/acd)

  • Tingkatkan Kapasitas Usaha dan Akselerasi UMKM Naik Kelas, LinkUMKM BRI Catat 13,6 Juta Pengguna

    Tingkatkan Kapasitas Usaha dan Akselerasi UMKM Naik Kelas, LinkUMKM BRI Catat 13,6 Juta Pengguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia melalui platform LinkUMKM. Tercatat, hingga akhir September 2025, lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas.

    Aplikasi LinkUMKM telah berkembang menjadi wadah pelatihan digital yang memperkuat daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat enam fitur utama yang tersedia dengan beragam fasilitas dan produk pendukung, yaitu UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan LinkUMKM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM dalam mengakses informasi pasar serta meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen usaha. Adapun, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BRI memperkuat ekonomi kerakyatan, sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi yang berdikari serta memperkuat segmen UMKM di Indonesia.

    “Melalui LinkUMKM, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya. LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka,” ujar Akhmad.

    Diketahui, LinkUMKM telah dilengkapi berbagai fitur yang saling terintegrasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan daring dengan materi yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran dan aplikatif.