Xcloud.id

BUMN: Baznas

  • Potensi Zakat Profesi ASN di Lumajang Capai Rp10 Miliar per Tahun

    Potensi Zakat Profesi ASN di Lumajang Capai Rp10 Miliar per Tahun

    Lumajang (beritajatim.com) – Potensi zakat profesi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dinilai sangat besar, khususnya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sedikitnya terdapat sekitar 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan kurang lebih 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang saat ini mengabdi di lingkungan Pemkab Lumajang.

    Dari jumlah tersebut, zakat profesi yang seharusnya dapat terkumpul diproyeksikan mampu mencapai Rp 10 miliar setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang menekankan pentingnya menggali potensi zakat profesi secara optimal.

    “Ini potensi zakat profesi kita luar biasa, hampir Rp10 miliar setiap tahun bisa terkumpul dari kalangan PNS dan PPPK,” terangnya, Selasa (30/9/2025).

    Meski memiliki nilai potensi yang besar, Indah mengakui bahwa realisasi zakat profesi di Lumajang hingga saat ini baru menyentuh sekitar separuhnya. Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat.

    “Kenyataannya ini realisasi baru sekitar separuhnya (zakat profesi, Red). Artinya, masih banyak manfaat yang bisa diperluas untuk kesejahteraan warga,” tambah Indah.

    Ia menegaskan bahwa optimalisasi zakat profesi tidak hanya terkait kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen nyata dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkab Lumajang bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mendorong pengelolaan zakat profesi secara lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.

    Penggunaan zakat profesi, menurut Indah, dapat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Dengan demikian, zakat profesi mampu menjadi penggerak solidaritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kalau potensi ini benar-benar tergali dampaknya akan sangat terasa. Zakat profesi bukan hanya soal membayar kewajiban, tetapi tentang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Indah. [has/beq]

  • Veri Rifdian Virdani Pimpin BAZNAS Jombang Periode 2025–2030

    Veri Rifdian Virdani Pimpin BAZNAS Jombang Periode 2025–2030

    Jombang (beritajatim.com) – Seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang untuk periode 2025–2030 berlangsung dengan ketat. Dari berbagai calon yang mendaftar, lima nama terbaik akhirnya terpilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

    Mereka adalah H. Akhmad Zainudin (46) yang merupakan Direktur NU Care LazisNU; Muhammad As’ad (43), yang memiliki pengalaman sebagai Direktur LAZISNU PCINU Leiden; Siroju Rosidin (56), pengurus Baznas Jombang; serta H. Muhammad Iqbal (46), pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Sambongdukuh. Dan Veri Rifdian Virdani (43), manager sebuah perusahaan ternama di Jombang.

    Nama Veri muncul sebagai pilihan dalam pleno BAZNAS RI untuk menakhodai Baznas Jombang. Dia seorang profesional dengan latar belakang yang berbeda dibandingkan kandidat lainnya yang lebih sering terlibat dalam dunia pesantren atau organisasi keagamaan.

    Veri Rifdian Virdani (43) adalah seorang manajer di perusahaan ternama di Jombang, yang selama ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial di daerah tersebut. Nama Veri menonjol karena ia diharapkan dapat membawa sentuhan profesionalisme dan memperkuat arah pengelolaan zakat di Jombang.

    Veri tidak hanya dikenal sebagai seorang manajer, tetapi juga sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial. Sebagai salah satu pengurus yang terlibat langsung dalam penyaluran zakat dan sedekah, Veri memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi, bukan sekadar bantuan jangka pendek.

    Ia sering turun langsung ke desa-desa, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan. “Ketika kita memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan ayah, itu bukan sekadar kewajiban, tapi wujud nyata kasih dan keberkahan,” kata Veri, Jumat (26/9/2025).

    Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk tidak hanya melihat zakat sebagai urusan administrasi, melainkan sebagai bagian integral dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

    Transparansi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

    Jajaran Baznas Jombang saat bertemu dengan Bupati Warsubi

    Visi Veri untuk BAZNAS Jombang sangat jelas: memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan memastikan lembaga zakat ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah, BAZNAS Jombang harus bisa mewujudkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

    “Saya berharap BAZNAS Jombang tidak hanya menjadi lembaga pengumpul zakat, tetapi juga mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata,” ujar Veri dengan tegas.

    Dengan dukungan penuh dari BAZNAS RI dan keputusan SK Bupati Jombang, Veri siap untuk menyambut amanah ini dan membawa BAZNAS Jombang menuju era yang lebih profesional, inklusif, dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Visi yang diusung oleh Veri juga sejalan dengan program pembangunan Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati H Warsubi dan Wakil Bupati H Salmanudin Yazid. Veri ingin memastikan bahwa BAZNAS tidak hanya menjadi lembaga yang berdiri sendiri, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat di Jombang.

    “Sebagai pengelola zakat yang sudah pernah berkoordinasi dengan sejumlah amil zakat yang ada di Kabupaten Jombang, saya meyakini bahwa setiap rupiah yang dikelola dengan baik memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan,” ungkap Veri dengan penuh keyakinan.

    Dengan masuknya sosok profesional seperti Veri Rifdian Virdani ke dalam kepemimpinan BAZNAS Jombang, diharapkan lembaga ini dapat membawa angin segar dalam pengelolaan zakat. Selain mengutamakan profesionalisme, Veri juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan berfokus pada perubahan yang berkelanjutan. [suf]

  • Bupati Ipuk Siap Bantu Perbaiki Rumah Warga Terdampak Gempa

    Bupati Ipuk Siap Bantu Perbaiki Rumah Warga Terdampak Gempa

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Gempa yang mengguncang, Kamis (25/9/2025) sore, mengakibatkan tujuh bangunan di tiga desa di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi rusak. Rinciannya, enam bangunan dapur rumah warga dan satu atap masjid roboh.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendatangi langsung korban yang terdampak gempa 5,7 magnitudo di Kecamatan Wongsorejo, Jumat (26/9/2025).

    Dalam kunjungannya, Ipuk memastikan pemkab akan membantu warga untuk membangun kembali bangunan yang rusak.

    “Kami hari ini mengecek korban gempa yang berdampak di Banyuwangi,” kata Ipuk.

    Dalam pengecekan yang dilakukan pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), saat ini mendata kebutuhan untuk merehabilitasi bangunan yang rusak.

    “Saat ini Pemkab sedang mendata berapa yang dibutuhkan untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau lokasi dampak gempa di Kecamatan Wongsorejo.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk menilik dua rumah warga yang dapurnya rusak di Desa Bimorejo dan Wongsorejo, serta masjid yang atapnya jebol di Desa Sidodadi. Selain mengupayakan perbaikan bangunan yang rusak, Ipuk juga membawa beberapa bantuan yang dibutukan warga.

    Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Supiyatik (70) di Desa Bimorejo. Dapur rumah Supiyatik yang berukuran sekitar 5 meter x 9 meter ambruk setelah digoyang gempa selama beberapa detik.

    Bangunan dapur rumah memang terlihat tidak kokoh. Namun bangunan batu bata tanpa tulangan dan pondasinya lemah.

    “Saat gempa, saya tidak di rumah. Hanya ada anak saya yang posisinya di depan. Saya dapat kabar kalau rumah roboh, saya kaget dan langsung pulang,” katanya.

    Dia awalnya mengira bangunan yang ambruk adalah rumah inti. Tapi ternyata dapur di sisi belakang rumah. “Terima kasih Ibu Bupati sudah dibantu,” ujarnya.

    Di Desa Sidowangi, Ipuk juga mendatangi Masjid Babul Muttaqin yang atapnya ambrol. Saat kejadian, beruntung masjid dalam keadaan kosong. Para jemaah sudah meninggalkan masjid usai salat ashar sekitar satu jam sebelum gempa terjadi.

    “Saya sedang bersih-bersih di halaman masjid karena malamnya ada peringatan maulid. Lalu tiba-tiba atap ambruk ya pas gempa itu,” kata M Rokib, Takmir Masjid.

    Rokib menyebut, masjid akan tetap digunakan Jumatan hari ini ini.

    “Masjid masih bisa digunakan. Tadi dibawakan terpal untuk penutup sementara sampai ada perbaikan,” jelasnya. [ayu/but]

     

  • Lewat LokaModal, Menteri Maman Ajak UMKM Disiplin Atur Keuangan

    Lewat LokaModal, Menteri Maman Ajak UMKM Disiplin Atur Keuangan

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyerukan agar para pengusaha UMKM lebih disiplin dalam mengelola keuangan terutama untuk modal usahanya. Menurutnya, kedisiplinan yang tinggi diperlukan agar UMKM bisa mengoptimalkan akses pembiayaan yang didapat dari program-program pemerintah.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya saat membuka acara program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hari ini.

    “Kami ada dua program pembiayaan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi pemerintah dan program pembiayaan di luar KUR,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Maman menuturkan, ada UMKM yang memakai modal dari program pemerintah selain untuk pengembangan usahanya. Hal ini bisa menyebabkan usaha tersebut gagal naik kelas dan memperburuk penilaian kreditnya dalam SLIK OJK. Akibatnya, UMKM dengan nilai kredit buruk jadi akan semakin sulit mengajukan pinjaman.

    “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” tuturnya.

    Selain itu, UMKM bisa semakin mudah naik kelas lewat pembiayaan alternatif di luar KUR hasil kerja sama Kementerian UMKM dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.

    “Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha,” ujar Maman.

    Pada kesempatan itu Wakil Menteri Ossy menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui pemberian legalitas hak atas tanah berupa SHAT sebagai akses pembiayaan usaha.

    “Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria. Kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang,” ujar Ossy.

    Menteri Maman bersama Wakil Menteri Ossy kemudian menyerahkan SHAT kepada 10 UMKM serta secara simbolis menyerahkan pembiayaan dan modal produktif untuk 16 pengusaha mikro asal Kabupaten Garut.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengungkapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun KUR telah tersalurkan ke 30.000 UMKM di Kabupaten Garut.

    “Namun masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan formal. Kementerian UMKM menggagas LokaModal untuk mempertemukan UMKM yang belum dijangkau KUR agar memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dan ringan,” ujarnya.

    Riza menuturkan sebanyak 550 pengusaha mikro dari Kabupaten Garut telah menerima SHAT yang bisa dipakai sebagai akses pembiayaan.

    Usaha mikro ini telah dikurasi berdasarkan kriteria seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif berproduksi selama minimal setahun, serta memiliki sertifikat aset usaha.

    “Kami optimistis UMKM semakin kontributif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” tutup Riza.

    (akd/akd)

  • Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berupaya menghidupkan pertanian perkotaan (urban farming) melalui program Pasar Tumbuh secara rutin setiap bulan mulai September 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah itu.

    “Dalam rangka memperkuat promosi ‘urban farming’, serta pemberdayaan peminat dan penggiat, kami mengadakan Pasar Tumbuh secara rutin pada hari Jumat setiap bulan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

    Setelah diluncurkan pada 29 Agustus lalu, kegiatan ini kembali hadir pada Jumat (26/9) di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

    Pasar Tumbuh ini sekaligus menjadi upaya ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM, komunitas dan kelompok tani di wilayah Kota Jakarta Timur.

    Harapannya, bukan hanya sekadar bazar hasil tani, tetapi menjadi ruang edukasi, sosialisasi, hingga wadah silaturahmi bagi warga, aparatur sipil negara (ASN), penggiat urban farming, UMKM, serta komunitas lokal.

    “Kami ingin menjadikan urban farming bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi panggung berkelanjutan bagi pelaku UMKM, kelompok tani, pengelola RPTRA, rusun, hingga sekolah-sekolah di Jakarta Timur,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan, menyediakan ruang edukasi, kolaborasi, sosialisasi, silaturahmi dan ekspresi warga.

    “Kegiatan ini juga mampu memberikan panggung berkelanjutan bagi penggiat urban farming, pelaku UMKM, komunitas, kelompok tani, pegawai perkantoran, pengelola RPTRA, rusuk, sekolah, dan pengelola Gang Hijau,” jelas Taufik.

    Lalu, menumbuhkan ekosistem EastJakFest secara organik sepanjang tahun, memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan.

    Bentuk Pasar Tumbuh terdiri dari bazar urban farming, edukasi singkat, temu tani, seminar, instalasi modular, mobil klinik konsultasi penyakit tanaman, bibit gratis, vaksinasi hewan kesayangan gratis, musik dan senam.

    Pengisi bazar merupakan produk hasil budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan olahan pascapanen yang dihasilkan oleh para penggiat urban farming, kelompok tani, ataupun komunitas yang berkegiatan di Jakarta Timur.

    Pasar Tumbuh kali ini diikuti penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Mereka berasal dari kelompok binaan Jakpreneur, PKK, PJLP, kelas berkebun, serta komunitas tani.

    Para peserta menampilkan berbagai inovasi produk hasil panen maupun olahan yang layak bersaing di pasar kota.

    Kesuksesan agenda ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

    Selain Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran, kegiatan ini melibatkan Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin Kebudayaan, Tim Penggerak PKK, HIPMI Jakarta Timur, Bank Jakarta, Baznas Bazis, hingga berbagai pihak swasta lainnya.

    “Kolaborasi ini memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan di DKI Jakarta,” ucap Taufik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu warga miskin di daerah tersebut.

    “Pengumpulan ZIS ini berdampak baik untuk keberkahan kita semua, sehingga bisa dirasakan pihak lain yang membutuhkan,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaini di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai zakat itu merupakan pembersih harta dan hati yang telah diperoleh dari pemasukan tiap bulan.

    “Mari kita tuntaskan pengumpulan ZIS ini untuk membantu pihak lain,” tambahnya.

    Sementara itu, Koordinator Baznas Bazis Kepulauan Seribu, Lukman Hakim mengutarakan, pendapatan zakat dari seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu pada September 2025 sudah terkumpul 65 persen.

    “Kami berharap pengumpulan ini bisa mencapai seratus persen dengan dukungan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Ia mengatakan pada tahun ini target pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp5,5 miliar.

    Sementara, pada 2024 capaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp3,5 miliar dari target Rp5,5 miliar.

    Ia mengakui kendala yang dialami dalam pengumpulan zakat adalah keengganan oknum pengusaha biro perjalanan wisata maupun pengusaha lainnya yang masih enggan dalam menunaikan zakat maupun infak dan sedekah.

    “Untuk capaian zakat di tahun ini akan dirilis di akhir tahun nanti oleh Baznas Bazis DKI Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
    Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
    Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
    “Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
    “Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
    Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
    Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
    Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
    “Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
    “Kalau memang benar mau naik, ya
    alhamdulillah
    . Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
    Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
    Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
    “Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Mojokerto dan Baznas Luncurkan Program BMM, Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

    Pemkab Mojokerto dan Baznas Luncurkan Program BMM, Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi meluncurkan Program Baznas Microfinance Masjid (BMM). Program ini digagas sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, sekaligus menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat peradaban.

    Peluncuran program BMM di Masjid Baitul Manshur, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko ini ditandai dengan penyerahan bantuan modal usaha oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian. Sebanyak Rp150 juta disalurkan kepada 53 penerima manfaat di Desa Kedungmaling.

    Dalam sambutannya, Wabup Rizal mengapresiasi inisiatif Baznas Kabupaten Mojokerto yang dinilai inovatif. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar bantuan dana, melainkan upaya mengembalikan masjid pada fungsi aslinya sebagai pusat kegiatan umat.

    “Program ini bukan hanya soal bantuan dana, tetapi soal menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat peradaban. Di masa Rasulullah SAW, masjid adalah tempat lahirnya keputusan penting, tumbuhnya ukhuwah, sekaligus titik awal ekonomi umat. Kita ingin semangat itu hadir kembali di Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (19/9/2025).

    Wabup Rizal juga menekankan bahwa dana yang diberikan adalah amanah, bukan hadiah. Para penerima manfaat diminta mengelola modal secara produktif, seperti untuk memperbesar usaha, membeli bahan baku, memperbaiki alat produksi, maupun menambah inovasi produk.

    “Gunakan dengan bijak, jangan konsumtif. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk bangkit dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pesannya.

    Lebih lanjut, Wabup Rizal menjelaskan bahwa tujuan utama program BMM adalah memberikan akses permodalan yang sehat bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang aktif dan produktif.

    Ia juga berharap program tersebut dapat diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Mojokerto. Bantuan tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mandiri serta berdaya saing. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor.

    “Bayangkan jika seluruh masjid di Mojokerto, jumlahnya ratusan, aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Kita akan memiliki basis ekonomi umat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Insyaallah, Mojokerto akan semakin sejahtera,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Warga Plosolor Kediri Masih Khawatir Pemasangan Filter Air Tercemar

    Warga Plosolor Kediri Masih Khawatir Pemasangan Filter Air Tercemar

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 21 kepala keluarga (KK) di Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, masih menghadapi persoalan pencemaran air sumur sejak awal 2025. Air sumur warga berubah keruh, berbau, dan tidak layak konsumsi.

    Pemerintah bersama DPRD, BPBD, DLH Kabupaten Kediri, serta PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) MKSO Tebu Kebun Dhoho berupaya mencari solusi, salah satunya melalui pemasangan filter air berkapasitas 4.000 liter.

    Kepala Desa Plosolor, Pujiyono, menyampaikan bahwa filter tersebut merupakan bantuan dari Baznas dan akan dipasang di lokasi dengan luas minimal 3×3 meter.

    “Sekarang yang dipikirkan lokasi. Lokasi yang paling luas ada di tempat sulis, katim, edi, fajar bekas pos kamling. Diberi waktu 1 minggu. Hasilnya lokasinya akan disampaikan di BPBD, DPRD,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

    Meski begitu, sebagian warga tetap merasa ragu. Hendra Kurniawan (36), salah seorang warga terdampak, menilai solusi pemasangan filter kurang tepat. “Kalau saya pribadi nggak setuju. Ya masak air tercemar difilter. Tapi kalau warga banyak yang setuju ya sudah,” ucapnya.

    Namun ada pula warga yang mendukung rencana pemasangan tersebut. Munaim menilai langkah itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri.

    “Kalau memang hasilnya baik, oke-oke saja. Dari pemerintah kabupaten sudah memberikan solusi, kita lihat dulu hasilnya nanti bagaimana. Kalau berhasil bisa ditambah lagi. Tapi kalau ternyata tidak memberikan solusi, ya biar dicari solusi lain yang lebih baik,” jelasnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, menyatakan pencemaran air sumur di Desa Plosolor tidak hanya dipicu oleh limbah blotong, melainkan juga faktor lingkungan seperti vulkanik dan tingginya curah hujan.

    Ia menegaskan air sumur yang ada saat ini tidak layak konsumsi. “Jadi hasil lab air itu hanya bisa untuk mandi dan cuci, karena mengandung Fe, Mn, Coliform,” ungkapnya.

    Pihaknya siap melakukan uji laboratorium kembali pasca pemasangan filter untuk menjawab kekhawatiran warga. “Kekhawatiran masyarakat bisa dijawab setelah digunakan, dilihat perkembangannya,” tambah Putut.

    Pemasangan filter akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kediri setelah laporan titik lokasi diserahkan kepala desa pada Senin (22/9/2025) mendatang. [nm/suf]

  • DPRD Surabaya Desak Swasta Ikut Bantu Korban Kebakaran Jemursari

    DPRD Surabaya Desak Swasta Ikut Bantu Korban Kebakaran Jemursari

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, mendesak pihak swasta, baik perusahaan-perusahaan besar maupun pelaku usaha di Kota Surabaya, ikut turun tangan membantu korban kebakaran di Jemursari, Kecamatan Wonocolo. Menurutnya, pihak swasta memiliki tanggung jawab sosial terhadap warga yang terdampak musibah.

    “Minimal perusahaan-perusahaan besar atau hotel yang ada di wilayah terdekat ikut peduli. Mereka mencari rezeki di Surabaya, sudah semestinya juga bertanggung jawab untuk membantu warganya,” tegas Bagas usai meninjau lokasi kebakaran, Jumat (19/9/2025).

    Bagas datang langsung ke lokasi kebakaran yang menghanguskan sekitar 7 rumah kontrakan dan membuat sekitar 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Dia juga memberikan bantuan berupa sembako dan santunan kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian.

    “Ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat. Tapi kami juga berharap agar pelaku usaha ikut hadir, karena musibah seperti ini bukan hanya urusan pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama,” ujar politisi muda Gerindra ini.

    Menurut Bagas, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Surabaya dapat diarahkan untuk membantu pembangunan hunian sementara maupun kebutuhan dasar para korban. Bagas menilai langkah ini akan mempercepat proses pemulihan warga pasca kebakaran.

    “CSR jangan hanya dipajang di laporan tahunan perusahaan. Salurkan untuk kepentingan kemanuasiaan seperti membantu korban kebakaran yang kini kehilangan segalanya,” tegasnya.

    Dalam tinjauan tersebut, Bagas juga berdialog dengan warga dan menyapa relawan. Dia memuji semangat gotong royong warga sekitar yang menampung korban kebakaran di rumah mereka masing-masing.

    “Solidaritas warga luar biasa, banyak korban ditampung tetangganya. Ini semangat yang harus terus dijaga dan diperkuat,” katanya.

    Bagas juga mengapresiasi kecepatan tim pemadam kebakaran Surabaya yang tiba di lokasi hanya dalam tujuh menit setelah laporan diterima. Respons cepat tersebut, menurutnya, berhasil mencegah kebakaran meluas dan memakan korban jiwa.

    “Respon tim pemadam sangat cepat dan terstruktur, sehingga api tidak menyebar lebih luas. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.

    Bagas menambahkan, terdapat donasi dari berbagai pihak sudah mencapai Rp50 juta dan akan dikelola bersama Baznas untuk mempercepat pembangunan hunian sementara. Bagas berharap dukungan dari swasta dapat memperbesar jumlah bantuan agar warga segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

    “Jangan biarkan warga menunggu terlalu lama. Dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa percepat pemulihan mereka,” kata Bagas.

    Selain itu, Bagas juga mendorong Pemkot Surabaya memperkuat regulasi terkait penyaluran CSR. Dia menilai jika dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi solusi permanen untuk penanganan kebakaran maupun bencana lain di Surabaya. “Kalau penyaluran CSR ini tertata, dampaknya bisa langsung dirasakan warga. Jangan sampai ada perusahaan yang lari dari tanggung jawab sosialnya,” pungkas Bagas. [asg/kun]