BUMN: Baznas

Delapan Rumah Warga Terdampak Kebakaran Pabrik Pengolah Limbah Oli di Karawang Bandung 24 Oktober 2025

Delapan Rumah Warga Terdampak Kebakaran Pabrik Pengolah Limbah Oli di Karawang
Tim Redaksi
KARAWANG, KOMPAS.com
– Delapan rumah warga di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, rusak karena terdampak kebakaran pabrik pengolah limbah oli, PT Dame Alam Sejahtera, pada Kamis (23/10/2025) malam.
Camat Karawang Barat, Agus Somantri, mengaku telah turun ke lapangan untuk mendata dan memastikan kondisi warga.
“Kami sudah turun ke lokasi untuk mendata dan memastikan kondisi warga. Sementara ini, ada delapan rumah terdampak dengan total 11 KK, beberapa di antaranya mengalami kerusakan cukup berat,” ujar Agus di sekitar lokasi kebakaran, Jumat (24/10/25).
Agus mengatakan, pendataan masih terus dilakukan oleh petugas kelurahan dan kecamatan.
Menurutnya, beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan berat pada bagian atap, kamar, hingga perabot rumah tangga. Pakaian dan dokumen penting turut terbakar.
“Ada rumah yang sebagian habis terbakar, termasuk pakaian dan barang-barang di dalamnya. Kami sedang menghitung total kerugian agar bantuan segera disalurkan,” ujar Agus.
Pihak kecamatan, kata Agus, berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penanganan dampak sosial serta lingkungan akibat kebakaran tersebut.
Pemerintah, kata dia, akan segera menyalurkan bantuan darurat dengan bekerja sama dengan BPBD, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI), hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Kami menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi agar bantuan bisa cepat tersalurkan,” kata Agus.
Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di gudang PT Dame Alam Sejahtera di Tunggakjati, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.
Pemadaman membutuhkan waktu hingga 8 jam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/10/2025 21:40
Wali Kota Kediri dan Menteri PPPA Ajak Lirboyo Jadi Teladan Pesantren Ramah Anak di Hari Santri 2025

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam Seminar Pesantren Ramah Anak yang diikuti para santriwati Pondok Pesantren Lirboyo, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Santri Nasional 2025 dengan tema “Dari Pesantren untuk Anak: Membangun Lingkungan Aman dan Bermartabat.”

Wali Kota Kediri menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi beriman dan berilmu, sekaligus menghadapi tantangan baru di era digital, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan anak. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Kediri, pada tahun 2025 tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 33 kasus di tahun sebelumnya.

“Kenaikan ini menjadi perhatian kita semua. Namun kami juga mengapresiasi keberanian para pelapor yang memanfaatkan kanal pengaduan seperti Call Center PPA Kota Kediri. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak,” ujar Mbak Wali Vinanda Prameswati.

Ia menambahkan bahwa upaya melindungi anak di lingkungan pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Kediri siap berkolaborasi dengan pondok pesantren untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi para santri.

“Kami ingin setiap santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang, tumbuh percaya diri, dan dibimbing dengan kasih sayang. Anak yang tumbuh di lingkungan aman akan menjadi generasi kuat, berilmu, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah berkomitmen mendorong terbentuknya pesantren ramah anak sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak nasional.

“Kolaborasi dengan pesantren menjadi langkah penting agar setiap anak terlindungi dan mendapatkan haknya atas pendidikan yang aman serta bermartabat,” tutur Menteri Arifah.

Ia memaparkan, hasil survei nasional menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 1 dari 2 anak pernah menjadi korban kekerasan, dengan kasus terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Lima faktor utama penyebabnya meliputi masalah ekonomi, pola asuh, pengaruh media sosial, lingkungan, dan pernikahan usia anak.

“Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pesantren, agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo menerima bantuan satu ton ikan laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta beasiswa pendidikan untuk santri berprestasi dari Baznas dan PT Grab Indonesia.

Kegiatan ini juga dihadiri Pengasuh Ponpes Lirboyo KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin Thoha, jajaran Kementerian PPPA, serta tokoh pesantren dan OPD Kota Kediri. Seminar berlangsung hangat dan partisipatif, menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan pesantren sebagai lingkungan aman dan berdaya bagi anak-anak Indonesia. [nm/ian]

24/10/2025 21:25
Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Endang Wijaya Diharja (23), rela meninggalkan cita-citanya menjadi guru demi bisa mengabdi ke masyarakat.
Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana olahraga ini memilih menjabat sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak satu tahun lalu.
“Awal mulanya (jadi LMK) karena sering membantu masyarakat, jadi kaya pengin lebih aktif lagi di masyarakat, terus sebelumnya kan melihat abang jadi LMK, saya lihat oh begini jadi LMK buat membantu masyarakat. Akhirnya, ya, udah kita coba memberanikan mencalonkan diri sebagai LMK dengan tujuan membantu masyarakat,” ujar Endang saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Meski mengikuti jejak kakaknya, Endang memastikan jabatan LMK yang diperolehnya karena dipilih oleh warga secara murni.
Bahkan, perolehan suara Endang mampu mengalahkan satu-satunya saingannya yang merupakan orang berpengalaman sebagai pengurus RW.
“Kalau waktu itu saya menang telak, jadi mutlak. Kalau saya lihat calon nomor dua hanya 20 suara kalau saya sekitar hampir 80 suara,” kata Endang.
Suara-suara itu Endang peroleh dari perwakilan warga yang datang.
“Kalau LMK itu dipilihnya satu RT perwakilan tujuh orang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, sama pemuda,” ucap Endang.
Keputusan Endang menjadi LMK RW 13 ternyata tak selalu disambut baik oleh semua warga.
Sebagian warga justru meragukan hingga mengucilkan Endang sebagai LMK karena usianya masih muda dan belum berpengalaman.
“Itu berawal saya mencalonkan diri sebagai LMK, saya dikucilin kadang gini ‘si Endang bisa apa sih?’ Satu belum pengalaman, usianya masih muda, belum tahu apa-apa,” ujar Endang.
Meski begitu, Endang pantang menyerah dan tetap nekat menjabat sebagai LMK karena ingin mengabdi ke masyarakat dan lingkungan.
Hampir satu tahun menjadi LMK, berbagai gebrakan telah dilakukan Endang untuk membuktikan bahwa usia muda bukan menjadi halangan untuknya melakukan hal baik bagi masyarakat.
Endang telah melaksanakan berbagai program untuk warga selama menjabat sebagai LMK.
Pertama, Endang telah membantu lima warga menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah karena keterbatasan biaya.
“Untuk sekarang ini gebrakannya saya sudah mengadvokasi penebusan ijazah Alhamdulillah sudah terbantu lima siswa,” ungkap Endang.
Endang sebagai perantara agar kelima warganya bisa merasakan program dari Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait penebusan ijazah gratis yang dibantu lewat Badan Amal dan Zakat Nasional (Baznas).
Kedua, sebagai LMK Endang juga tak segan menjadi donatur berbagai kegiatan warga.
Seperti ketika perayaan 17 Agustus, Endang memberikan bantuan air mineral dan uang untuk membeli hadiah ke semua RT.
Lalu, setiap kerja bakti, Endang rela keluar modal untuk membeli air mineral, karung, hingga memberikan uang lelah bagi warga.
Ke depannya, Endang akan menggelar event besar berupa Jalan Sehat bersama Wali Kota Jakarta Utara dan anggota DPRD Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Dalam acara itu, Endang juga telah menyediakan berbagai hadiah, yang dibeli dengan uang pribadinya.
“Alhamdulillah, doorprizenya itu dari saya pribadi sebagai LMK, kaya mesin cuci, televisi, kulkas, dispenser pokoknya perlengkapan rumah tangga,” kata Endang.
Selain itu, ada pula program futsal bernama Piala Gen Z untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Berbagai kegiatan yang dilakukan Endang untuk masyarakat sebagian besar menggunakan dana operasional yang diterimanya.
Dalam satu bulan, Endang mendapat dana operasional sebesar Rp 2,5 juta.
“Jadi selama ini operasional yang saya dapat, saya kembalikan ke warga. Saya operasionalnya dapat per bulan Rp 2,5 juta dan itu dari warga untuk warga,” ucap Endang.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Endang masih memiliki usaha yang bisa diandalkan. Sehingga, dana operasional yang didapat sebagai LMK tak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Alhamdulillah kebetulan keluarga masih memiliki usaha, sedikit-sedikit ada rezeki, selama kita membantu masyarakat rezeki ada aja,” ujar Endang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 05:33
CSR di Jaktim didorong bantu pelajar KJP ikut tes uji coba PT

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di daerah setempat untuk membantu pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus guna mengikuti tes uji coba (try out) perguruan tinggi (PT) setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan atau sederajat.

“Salah satu yang diceritakan (masyarakat) ke kami saat turun ke lapangan adalah mereka punya anak, tapi mungkin secara ekonomi kurang mampu dan sudah duduk di kelas 12. Keinginannya besar untuk masuk perguruan tinggi dan sebagainya,” ujar Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin di Jakarta Timur, Selasa.

Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya sangat mendorong swasta melalui CSR dapat membantu mereka dalam program KJP Try Out.

Ia mengaku prihatin karena banyak pelajar berprestasi yang memiliki semangat tinggi namun terbentur biaya.

Sementara itu, pada sisi lain, para orang tua sangat berminat agar anak mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi mereka tak punya kemampuan untuk mendaftarkan anaknya mengikuti bimbingan belajar (bimbel), try out dan lain sebagainya.

Karena itu, pihaknya menggandeng Baznas Bazis sebagai mitra awal penyelenggaraan try out gratis bagi siswa penerima KJP Plus yang duduk di kelas XII.

Nantinya pada Januari mendatang, Munjirin akan melanjutkan program tersebut bersama pihak swasta maupun badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya.

“Insyaallah Januari kita gandeng perusahaan yang lain, baik swasta maupun BUMD, untuk menyelesaikan yang 3.000 lebih siswa pemegang KJP Plus di Jakarta Timur yang memang memerlukan try out,” kata Munjirin.

Kegiatan try out itu akan diikuti oleh 3.304 siswa dari 40 SMA negeri. Program ini akan berlangsung selama lima periode, mulai Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan memanfaatkan sarana laboratorium komputer dan jaringan internet di masing-masing sekolah.

Munjirin menyebut, program Try Out KJP ini akan didukung oleh Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Naiju Academy sebagai penyelenggara teknis.

“Secara umum, tingkat kesiapan pelaksanaan try out Jakarta Timur 2025 dapat dinyatakan dalam kondisi siap 100 persen,” katanya.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/10/2025 16:50
Ning Ita Tegaskan Komitmen Mojokerto Dorong UMKM Naik Kelas

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi UMKM bertema “UMKM Bangkit, Ekonomi Kuat, Inspirasi dari Ibu Wali Kota Mojokerto”, Senin (20/10/2025).

Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menuturkan, sejak awal masa kepemimpinannya, Pemkot Mojokerto secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Program 4P, yang mencakup pelatihan, pendampingan, pemberian modal, dan pembentukan koperasi.

“Pemerintah Kota Mojokerto telah memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaku UMKM melalui OPD terkait, termasuk dalam pendampingan perizinan,” ujar Ning Ita di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menekankan pentingnya legalitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Menurutnya, izin seperti PIRT, Sertifikasi Halal, Merek Dagang, hingga BPOM menjadi kunci agar produk memiliki kepercayaan publik dan daya saing pasar yang lebih luas.

“Saya ingin UMKM Kota Mojokerto berjaya. Jangan sampai ada pelaku usaha yang tersandung masalah hukum karena izin belum lengkap. Sampaikan kepada lurah jika butuh pendampingan agar bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait,” tegasnya.

Selain memberikan pembinaan, Ning Ita juga aktif mempromosikan produk UMKM lokal melalui berbagai kanal, termasuk media sosial pribadinya dan forum nasional seperti APEKSI. Bahkan, ia kerap membagikan produk lokal, seperti sepatu buatan UMKM Mojokerto, kepada para wali kota se-Indonesia.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Baznas Kota Mojokerto, Dwi Hariadi, yang menjelaskan tentang program Baznas Microfinance Desa (BMD). Program tersebut memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM agar dapat memperluas usaha mereka.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap pelaku UMKM semakin termotivasi untuk naik kelas, memperkuat perekonomian lokal, serta menjadi bagian penting dalam kebangkitan ekonomi daerah.
[tin/kun]

20/10/2025 18:27
Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

Jakarta –

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berkeinginan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur penggunaan dana umat Islam. Dana umat ini punya potensi besar dan belum tergarap dengan baik.

Nasaruddin menyebut, potensi dana umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk islam terbesar di dunia, yakni sekitar 2 juta penduduk.

Dana umat ini bersumber dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Menurutnya, pengelolaan ini harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.

“Nah itu kalau ini kita kelola, mungkin juga nanti ada semacam (lembaga) supaya nanti kontrol keuangannya itu bisa diatur sedemikian rupa. Kita pengin, saya membayangkan nanti kita akan memiliki semacam OJK syariah,” ungkap Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).

Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.

“Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini,” terangnya.

Nasaruddin menyebut, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan dari RI. Ia menerangkan, 20 juta penduduk dengan status miskin mutlak membutuhkan dana bantuan sekitar Rp 20 miliar. Dana umat yang dikelola Baznas diklaim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp 20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana baznas saja mereka sudah bisa selesai. Nah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu amat dahsyat,” jelasnya.

Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mendapat restu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola dana umat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memberinya nama, yakni Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

Berdasarkan survei, Nasaruddin menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, dari wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 660 miliar.

Selain itu, potensi aqiqah Rp 10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp 20 triliun.

“Kalau ini semuanya dikelola oleh lembaga khusus, kami tantang kepada Bapak Presiden waktu beliau membayar zakat, ‘Pak, pundi-pundi yang bisa kita peroleh itu hampir sama dengan pajak’. Pajak tahun lalu itu Rp 1.200 triliun. Nah kalau pundi-pundi ini diefektifkan, dioptimalkan itu bisa Rp 1,1 triliun. Kaget beliau. 50% saja berarti dana yang bisa kita peroleh dari pundi-pundi umat islam saja, belum katolik, protestan, hindu, itu lebih besar lagi,” pungkasnya.

(fdl/fdl)

18/10/2025 20:30
Taj Yasin Harap Bupati & Walkot di Jateng Bangun RPH Halal

Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin berharap bupati dan wali kota yang ada di Jateng turut membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal. Langkah itu bertujuan untuk mendorong ekosistem produk halal Jateng.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat RPH Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS), hari ini. RPH tersebut berdiri di kompleks MAJT MAS Semarang dengan bangunan dan fasilitas yang memadai. Di dalamnya terdapat juru sembelih halal, dokter hewan, juru kelet, serta mesin penggilingan daging, dan fasilitas lainnya. Kehadiran RPH tersebut memastikan proses pemotongan hewan berjalan sesuai syariat Islam dan menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya ekosistem produk halal di Jawa Tengah.

“Harapannya, bupati dan wali kota di daerah juga melakukan hal yang sama, dengan membangun RPH berbasis halal,” kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

Dia mengatakan keberadaan RPH Halal MAJT MAS sejalan dengan 11 program prioritas yang diusungnya bersama Gubernur Ahmad Luthfi yakni melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah Muslim.

“Keberadaan RPH Halal akan memudahkan masyarakat, dalam mengakses kepastian produk makanan halal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Ahmad Darodji menambahkan pada Idul Adha tahun ini, RPH Halal MAJT MAS telah memotong 112 ekor sapi.

“Daging hasil sembelihan diolah menjadi kornet untuk mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting di Jawa Tengah,” pungkasnya.

(akn/akn)

17/10/2025 18:52
Fatwa MUI Kukuhkan Landasan Syariah Penyaluran Dana ZIS Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja Indonesia kembali mencapai tonggak penting. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS maupun lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyebut sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kolaborasi antara ulama dan umara dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menjelaskan bahwa skema pemanfaatan dana ZIS untuk membayar iuran pekerja rentan merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam Islam.

“Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.

17/10/2025 10:58
Pemkot Jakut ajak warga manfaatkan pemutihan ijazah

Jakarta (ANTARA) –

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak warganya untuk memanfaatkan program pemutihan ijazah yang menjadi program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

“Program pemutihan ijazah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat,” kata Hendra saat menyerahkan 12 ijazah hasil program pemutihan di halaman Kantor Kelurahan Lagoa, Jakut, Selasa.

Menurut dia, kegiatan ini untuk membantu warga yang tidak dapat menebus ijazah karena kendala biaya. Dengan ijazah yang sudah ditebus, warga bisa kembali membuka peluang kerja atau melanjutkan pendidikan.

“Ini langkah kecil yang membawa manfaat besar,” kata dia.

Dirinya mengapresiasi kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Lagoa dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang turut berperan dalam membantu proses pengajuan dan pendanaan program ini.

“Kolaborasi seperti ini penting. Mari terus dukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, agar Jakarta semakin maju dan berkeadilan,” kata dia.

Program pemutihan ijazah diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga Jakarta Utara yang terbantu dan dapat menikmati manfaat pendidikan secara merata.

Hingga tahap IV, sebanyak 3.297 ijazah telah diserahkan sepanjang tahun 2025 dengan nilai mencapai lebih dari Rp12 miliar di seluruh wilayah DKI Jakarta,

Sementara, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik Pemprov DKI Jakarta, Chiko Hakim mengatakan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global yang berkeadilan sosial.

Ia menambahkan Jakarta tidak akan menjadi kota global jika masih ada warganya yang tidak memiliki pekerjaan.

“Program ini menunjukkan bahwa Gubernur Pramono Anung berkomitmen menghadirkan solusi nyata melalui pendidikan,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/10/2025 21:51
ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.

ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.

Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.

“Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).

Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.

“Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.

Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.

“Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.

Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.

“Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.

Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

“Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.

Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.

“Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.

Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.

Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).

Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.

Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.

Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.

“Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.

Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.

“Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.

Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

“Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).

Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.

ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.

Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.

Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.

Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.

Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.

Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.

Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.

(dpu/dpu)

[Gambas:Video CNBC]

13/10/2025 11:48