Xcloud.id

BUMN: Baznas

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Dana PMI dan ZIS di Jaksel digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

    Dana PMI dan ZIS di Jaksel digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan dana Palang Merah Indonesia (PMI) dan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Baznas Bazis di wilayahnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Rabu, mengaku optimistis target pengumpulan Bulan Dana PMI 2025 senilai Rp13 miliar dan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Baznas Bazis Jakarta Selatan senilai Rp85 miliar dapat tercapai.

    “Saya optimistis capaian PMI dan ZIS dapat mencapai target dengan dukungan dari pihak terkait baik di lingkungan pemerintah kota, institusi pendidikan, perusahaan maupun lapisan masyarakat,” katanya.

    Nantinya, dana PMI yang terkumpul digunakan untuk penanggulangan bencana, pelayanan sosial dan kesehatan, penyediaan darah, serta pembinaan dan pelatihan relawan.

    Begitu pun, dana ZIS digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha dan beasiswa, serta menyucikan harta dan jiwa para muzakki (pemberi zakat) yang disalurkan langsung kepada yang berhak (mustahiq).

    Anwar pun meminta kepada seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk mendukung program Penerimaan Bulan Dana PMI serta ZIS karena dana yang terkumpul nanti digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di Jakarta Selatan.

    Berdasarkan data dari Baznas Bazis Jakarta Selatan, dari 1 Januari hingga 31 Oktober 2025, dana ZIS yang sudah terkumpul mencapai Rp69,9 miliar.

    Sebelumnya, Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) tahun 2025 sebesar Rp400 miliar dan penyaluran ZIS tahun 2025 sebesar Rp336,9 miliar.

    Pada tahun 2024 Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta berhasil mengumpulkan ZIS sebesar Rp293,8 miliar dan total penerima manfaat Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2024 sebanyak 1,2 juta jiwa.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah erosi tanah, Pemkot Jaktim revitalisasi saluran di Makasar

    Cegah erosi tanah, Pemkot Jaktim revitalisasi saluran di Makasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) mulai melakukan revitalisasi saluran air di Jalan Sumur Jambu, RT 08/RW 05, Kelurahan Makasar, untuk mencegah erosi tanah.

    “Kita langsung koordinasikan ke SDA (Sumber Daya Air) agar saluran airnya direvitalisasi, sehingga tidak terjadi erosi atau longsor lagi di kemudian hari,” kata Camat Makasar Kamal Alatas di Jakarta, Rabu.

    Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya erosi tanah yang menyebabkan lima rumah warga mengalami retak hingga ambles pada Senin (3/11).

    Pekerjaan revitalisasi itu diawali dengan pembersihan puing-puing sisa reruntuhan pagar rumah warga oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan petugas gabungan sejak Selasa (4/11).

    Setelah pembersihan tuntas, selanjutnya Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Makasar langsung melanjutkan dengan pengerjaan perbaikan turap dan saluran air.

    “Penanganan ini merupakan bentuk respon cepat sekaligus upaya permanen untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Kamal.

    Dia menjelaskan saluran yang lama itu diganti dengan beton u-ditch berukuran 60 sentimeter sehingga lebih kokoh menahan tekanan air.

    Sistem u-ditch merupakan saluran air yang terbuat dari beton bertulang, berbentuk seperti huruf “U”, dan sering digunakan untuk saluran drainase atau irigasi.

    Namun, tim teknis terlebih dulu mengkaji kondisi kontur tanah untuk memastikan material yang paling sesuai, antara beton u-ditch atau batu kali.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan seluruh tahapan pekerjaan revitalisasi itu dilakukan secara bertahap dengan pengawasan dari pihak kecamatan dan kelurahan.

    “Hari ini pembersihan, besok mulai pembongkaran aspal, dan selanjutnya pemasangan turap baru. Target kami pekerjaan bisa selesai secepatnya,” ucap Kamal.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Kota Jakarta Timur Puryanto membenarkan pihaknya sudah menyiapkan tim teknis dan material untuk pekerjaan revitalisasi tersebut.

    “Penanganan turap longsor dimulai dengan pembongkaran lapisan aspal di sisi saluran, lalu dilanjutkan dengan pemasangan pasangan turap baru. Kami targetkan rampung dalam waktu sekitar tujuh hari kerja,” tutur Puryanto.

    Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Makasar Faisal Rizal mengungkapkan erosi terjadi karena saluran air di depan rumah warga masih bersifat alami dan tidak memiliki dinding penahan di sisi kiri dan kanan.

    “Sebagian saluran hanya ditutup beton di bagian atas, tapi bawahnya masih tanah, sehingga mudah tergerus air,” terang Faisal.

    Pihak Kelurahan Makasar juga telah mengajukan bantuan material kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan Baznas Bazis Kota Jakarta Timur agar rumah warga yang rusak dapat segera diperbaiki.

    Seperti diketahui, tiga rumah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat erosi tersebut, yaitu masing-masing milik Retno Utami (54), Mat Naseh (60), dan Suyono (63). Sedangkan dua rumah lainnya milik Ahmad Cahfi (41) dan Syafii (52) mengalami retakan ringan.

    Saat peristiwa longsor itu terjadi, warga sedang berada di rumah, sehingga tidak ada korban luka.

    Dengan dimulainya revitalisasi saluran tersebut, Pemkot Jakarta Timur berharap agar kawasan Sumur Jambu dapat kembali aman dan aktivitas warga kembali berjalan normal.

    Revitalisasi tersebut merupakan langkah awal penguatan infrastruktur saluran air di wilayah rawan erosi lainnya di Jakarta Timur.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Sidoarjo Serahkan Santunan, Pesantren Al Khoziny Terima Bantuan Rp1 Miliar

    Bupati Sidoarjo Serahkan Santunan, Pesantren Al Khoziny Terima Bantuan Rp1 Miliar

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Para korban bangunan roboh di halaman Lembaga Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, mendapat perhatian dari Bupati Sidoarjo H. Subandi, Baznas Kabupaten Sidoarjo, serta Dinas Sosial Sidoarjo.

    Sebanyak enam keluarga korban menerima bantuan dari anggaran pemerintah. Penyerahan dilakukan di kediaman masing-masing korban, Sabtu (1/11/2025).

    Keenam penerima bantuan tersebut yakni keluarga Mohammad Abdul Rohman Nafis dari Sedati, keluarga M. Muhfi Alfian dari Buduran, keluarga Moh. Rizki Maulana Saputra dari Buduran, keluarga Fairuz Shirojuddin dari Tulangan, keluarga Irham Ghifari dari Krian, serta keluarga Moch. Adam Fidiansyah dari Sukodono.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut. “Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu tabah. Ananda-ananda yang sudah almarhum ini merupakan pahlawan santri kita, berjuang di pondok pesantren dan meninggal dalam keadaan syahid,” ucapnya.

    Pemkab Sidoarjo bersama Baznas menyalurkan santunan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing keluarga korban. Selain itu, pekan depan akan disalurkan bantuan pembangunan untuk Lembaga Pesantren Al Khoziny senilai Rp1 miliar.

    “Ini bentuk tanggung jawab moral kita semua. Kami ingin pondok segera bangkit dan kembali beraktivitas agar anak-anak bisa kembali belajar dengan aman,” ujarnya.

    Subandi menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan dan bantuan bagi pesantren dan keluarga korban. “Tentunya hal ini menjadi bentuk support, dukungan, dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

    Sementara itu, Jayanti Mandasari, ibu dari almarhum M. Muhfi Alfian, menyampaikan keikhlasannya melepas sang anak.

    “Mugi-mugi anak saya husnul khatimah dan bahagia di surga. Sejak mondok, perubahannya bagus sekali. Saya ikhlas, saya ridho, nak. Sampean dikasih istimewa sama Allah, nggak semua orang meninggal dalam keadaan sujud dan suci,” tuturnya sambil menangis. (isa/kun)

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Perkuat ketahanan pangan, Pemkot Jaktim kembangkan “urban farming”

    Perkuat ketahanan pangan, Pemkot Jaktim kembangkan “urban farming”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) memperkuat ketahanan pangan lokal dengan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) melalui pasar tumbuh yang ketiga.

    “Pasar tumbuh yang ketiga kalinya ini menjadi salah satu upaya strategis Pemkot Jakarta Timur dalam mendorong pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan yang semakin diminati masyarakat,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

    Kegiatan itu digagas oleh Sudin KPKP Jakarta Timur dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah lintas sektor.

    Menurut Taufik, kegiatan pasar tumbuh juga menjadi bagian dari strategi Pemkot Jaktim untuk mendorong warga agar memanfaatkan lahan terbatas secara produktif.

    Melalui gerakan urban farming, masyarakat diajak menanam sayuran, beternak ikan atau mengolah hasil panen di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

    “Kami ingin menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat kota,” ujar Taufik.

    Dia pun berharap kegiatan itu dapat memperkuat jejaring antarpenggiat pertanian perkotaan, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    “Melalui pasar tumbuh, warga diharapkan semakin termotivasi untuk memanfaatkan lahan sempit di sekitar tempat tinggalnya secara produktif,” ucap Taufik.

    Kegiatan pasar tumbuh akan digelar pada Jumat, 31 Oktober 2025, di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    Dalam kegiatan tersebut, peserta yang merupakan penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur itu akan menampilkan berbagai produk hasil olahan pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Mereka merupakan individu dan kelompok yang telah memanfaatkan berbagai lahan kosong dan fasilitas umum menjadi area produktif, seperti kantor pemerintahan, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD), pekarangan warga, gang hijau, serta lahan tidur.

    Beragam produk lokal turut dipamerkan dalam kegiatan itu, mulai dari sayuran hidroponik dan konvensional, buah segar, telur, tempe, tomat, terong, cabai, susu, kopi, jamu, jus, bibit tanaman, hingga aneka olahan pangan dan minuman hasil urban farming.

    “Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi bagi para penggiat urban farming yang telah berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan di lingkungan masing-masing,” jelas Taufik.

    Pelaksanaan pasar tumbuh yang ketiga kalinya itu mengedepankan semangat kolaborasi lintas sektor.

    Kegiatan itu juga mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran, serta melibatkan berbagai unsur, di antaranya Sudin Kebudayaan, Sudin Pemuda dan Olahraga, Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin Nakertrans, Baznas Bazis, Bank DKI, HIPMI Jakarta Timur, kecamatan, kelurahan, dan komunitas masyarakat.

    “Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan gerakan urban farming di Jakarta Timur. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap gerakan ini terus tumbuh dan memperkuat ketahanan pangan lokal,” tutur Taufik.

    Melalui kegiatan itu, Pemkot Jakarta Timur menginginkan agar urban farming tidak sekadar menjadi tren sesaat, tetapi juga berkembang menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan.

    Selain membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah, gerakan urban farming juga mampu meningkatkan perekonomian warga serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bolehkah Sedekah Subuh Dikumpulkan Terlebih Dahulu​? Ini Pandangan Ulama

    Bolehkah Sedekah Subuh Dikumpulkan Terlebih Dahulu​? Ini Pandangan Ulama

    YOGYAKARTA – Bagi sebagian orang, penyalur sedekah subuh sangat membantu. Pasalnya subuh adalah waktu yang sangat singkat, di sisi lain terkadang orang yang ingin bersedekah subuh tak punya cukup waktu untuk menyalurkan sedekahnya. Untuk itu sebagian orang memilih menyalurkan sedekah subuhnya kepada lembaga atau pihak penghimpun sedekah. Lalu bolehkah sedekah subuh dikumpulkan terlebih dahulu​? Artikel ini akan memberikan jawabannya untuk Anda.

    Bolehkah Sedekah Subuh Dikumpulkan Terlebih Dahulu​

    Dilansir dari website resmi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), ada beberapa pendapat terkait pengumpulan sedekah subuh yakni sebagai berikut.

    Boleh selama niatnya benar

    Beberapa ulama memperbolehkan sedekah subuh agar dikumpulkan terlebih dahulu asal niatnya tetap ditujukan untuk sedekah saat subuh. Penyaluran sedekah baru dilakukan di kemudian hari. Para ulama yang berpandangan tersebut lebih mementingkan kontinuitas niat serta pelaksanaannya.

    Lebih utama jika disalurkan saat itu juga

    Ada juga ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya sedekah subuh diberikan saat itu juga. Artinya tidak ada penundaan penyaluran. Pendapat itu menekankan pada dampak spiritual yang besar. Ulama berpandangan bahwa doa malaikat saat subuh jadi salah satu keistimewaan dalam sedekah subuh.

    Dari dua pendapat tersebut pelaksanaan sedekah subuh bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa lewat penyalur atau disalurkan secara langsung. Jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan menyalurkan sedekah secara langsung, maka diperbolehkan untuk mengumpulkannya terlebih dulu.

    Akan tetapi jika penyaluran memungkinkan dilakukan saat itu juga secara langsung, dianjurkan untuk segera melakukannya.

    Keutamaan Sedekah Subuh

    Dilansir dari situs resmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) Jawa Tengah, ada beberapa keunggulan bersedekah ketika subuh yakni sebagai berikut.

    Orang yang rutin melakukan sedekah saat subuh maka kesalahan dan dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Keutamaan ini yang sangat penting untuk umat Islam.

    Mendapat doa dari malaikat

    Saat subuh hari, dua malaikat pasti akan berdoa kepada Allah SWT. Kedua malaikat tersebut juga akan mendoakan orang yang sedekah subuh.

    Mendapat doa dari Rasulullah

    Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga pasti akan mendoakan orang yang sedekah ketika subuh. Mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW adalah cita-cita semua umat Islam.

    Sedekah ketika pagi hari juga akan diganti dengan pahala yang lebih besar dibanding nilai sedekah yang dilakukan.

    Rezeki yang berlipat ganda

    Selain pahala, Allah juga akan menggandakan balasan bagi siapa saja yang mau ibadah sedekah ketika subuh hari. Balasa tersebut bisa berupa pahala hingga rezeki.

    Cara Sedekah Subuh

    Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk bersedekah di subuh hari. Semua cara dianggap baik asal niatnya juga baik. Berikut ini beberapa cara sedekah subuh yang bisa dilakukan.

    Lewat kotak amal yang ada di masjid saat shalat subuhLewat pihak atau lembaga sosial legal yang menyalurkan sedekah seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) atau lewat LazisNUMemberi makanan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan.

    Itulah informasi terkait bolehkah sedekah subuh dikumpulkan terlebih dahulu​. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Pemkot Jaksel dan jurnalis perkuat solidaritas lewat lomba mancing

    Pemkot Jaksel dan jurnalis perkuat solidaritas lewat lomba mancing

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dan jurnalis Pokja Wartawan Jakarta Selatan (WJS) memperkuat solidaritas melalui Lomba Mancing Piala Wali Kota Jakarta Selatan Cup ke-IV di Pemancingan Deplu 74, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

    “Melalui kegiatan seperti ini, tentunya kita akan memperkuat sinergi komunikasi dan membangun kebersamaan yang positif antara pemerintah dan insan media yang selama ini menjadi mitra penting dalam membangun dan melayani publik,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Kegiatan yang diinisasi Wartawawan Jakarta Selatan (WJS) itu dinilainya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah silaturahim antara pemerintah dengan jurnalis di wilayah Jakarta Selatan.

    Dia pun berharap agar momen kebersamaan itu terus dilanjutkan dan dikembangkan, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas.

    “Saya berpesan kepada panitia setelah acara ini agar dilakukan evaluasi, supaya kegiatan seperti ini dapat digelar dengan beberapa aktivitas lainnya,” ujar Anwar.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara itu dengan baik.

    Dia menambahkan lomba mancing yang melibatkan seluruh unsur aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai lainnya di lingkungan Pemkot Jaksel itu dapat dimaknai sebagai semangat melayani masyarakat dengan penuh kesabaran dan ketelitian.

    “Mancing ini kan penuh dengan kesabaran. Jadi, anggaplah ikan ini seperti masyarakat, ini yang kita tunggu dengan penuh kesabaran dan dilakukan dengan sepenuh hati,” tutur Anwar.

    Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Jakarta Selatan (WJS) Robin Tarigan menjelaskan Lomba Mancing Wali Kota Jakarta Selatan Cup ke-IV itu turut diikuti oleh 122 peserta pegawai di lingkungan Pemkot Jaksel.

    Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari Baznas (Bazis) Jakarta Selatan, Bank Jakarta, Hotel Sotis, unsur BUMD dan swasta lainnya di wilayah Jakarta Selatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang tercipta dalam penyelenggaraan ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa kita selenggarakan lagi di tahun berikutnya dan tentunya lebih baik serta meriah lagi,” ungkap Robin.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Mojokerto Buka Seleksi Pimpinan Baznas 2026–2031, Warga Didorong Ikut Berpartisipasi

    Pemkot Mojokerto Buka Seleksi Pimpinan Baznas 2026–2031, Warga Didorong Ikut Berpartisipasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi membuka pendaftaran calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masa jabatan tahun 2026–2031. Proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Baznas.

    Ketua Panitia Seleksi, Robik Subagiyo menjelaskan bahwa kebutuhan pimpinan Baznas Kota Mojokerto dari unsur masyarakat ditetapkan sebanyak tiga orang. Mereka nantinya akan bertugas mengelola dan mengoptimalkan potensi zakat di daerah.

    “Seleksi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kami mengundang tokoh masyarakat Islam, ulama, maupun profesional yang memiliki dedikasi dalam pengelolaan zakat untuk ikut berpartisipasi,” ungkapnya, Sabtu (25/10/2025).

    Adapun persyaratan utama bagi calon pimpinan Baznas antara lain beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, berakhlak mulia, tidak terlibat politik praktis, dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Pendaftaran dibuka selama satu bulan, mulai 24 Oktober hingga 24 November 2025 setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.

    Pendaftaran dilakukan di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada No.145. Proses seleksi akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, serta wawancara.

    “Dari hasil seleksi ini akan dipilih 10 orang yang akan dinilai oleh Baznas RI. Selanjutnya, Baznas RI akan menetapkan tiga orang sebagai pimpinan Baznas Kota Mojokerto periode 2026–2031. Seluruh tahapan seleksi dipastikan tidak dipungut biaya. Pendaftar dapat melakukan registrasi secara daring melalui laman simzat.kemenag.go.id,” katanya.

    Peserta dapat mengunduh berkas persyaratan melalui tautan bit.ly/PendaftaranBaznas2025. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Seleksi di Bagian Kesra Setda Kota Mojokerto atau menghubungi kontak panitia: Dodik Irawan (08125205707) dan Masfudin (0811344224). [tin/ian]