Xcloud.id

BUMN: Baznas

  • Syarat Pengajuan Pemutihan Ijazah di DKI Jakarta, Cukup Lengkapi Berkas Ini

    Syarat Pengajuan Pemutihan Ijazah di DKI Jakarta, Cukup Lengkapi Berkas Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Diketahui saat ini bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemutihan ijazah, untuk warganya yang mengalami kendala dalam pengambilan ijazah.

    Namun terkait hal ini, perlu untuk dipahami bahwa ada beberapa persyaratan hingga dokumen yang perlu dipersiapkan, untuk mengajukan pemutihan ijazah tersebut.

    Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko mengungkapkan bahwa setiap masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pemutihan ijazah, memang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

    Dilansir dari Antara, ia menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Harus warga yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta

    2. Lulusan dari satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta

    3. Bersedia melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

    4. Berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan

    5. Tidak bekerja formal

    6. Jika pendaftar adalah peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dapat melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah

    Itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin melakukan pemutihan ijazah, sesuai dengan ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta.

    Sedangkan untuk dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

    1. Surat permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi sesuai domisili satuan pendidikan

    2. Fotokopi KTP (untuk yang berusia dibawah 17 tahun bisa melampirkan KTP orang tua/wali)

    3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

    4. SKTM dari PTSP Kelurahan khusus untuk yang tidak terdaftar di DTKS

    5. Surat keterangan tunggakan dari satuan pendidik

    Berkas di atas tentunya harus segera dipersiapkan, jika ingin segera mendapatkan kesempatan dalam pemutihan ijazah sesuai dengan edaran yang dibagikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

    Terkait hal ini, Pramono menjelaskan bahwa ijazah yang ditebus ini bisa dilakukan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

    Sehingga dengan adanya bantuan pemutihan ijazah tersebut, bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam melanjutkan pendidikan maupun dunia kerja yang lebih baik lagi.

    Oleh karena itu, diharapkan untuk masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kesulitan dalam pengambilan ijazah, bisa segera mendaftarkan diri hingga melengkapi persyaratan yang telah diberikan.

    Diketahui juga sebelumnya bahwa, pada tahap pertama Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pemutihan ijazah sebanyak 117 orang, dengan biaya mencapai Rp596.422.200 yang juga bekerja sama dengan Baznas DKI Jakarta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 10:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mendata secara menyeluruh jumlah ijazah dari semua lulusan satuan pendidikan yang tertahan dan akan diputihkan.

    “Kami sedang  proses  pendataan secara menyeluruh ke semua jenjang pendidikan,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah menyatakan jumlah ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah mencapai belasan ribu dan ini yang menjadi alasan bagi Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

    Banyaknya ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    Pada program tahap pertama, Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas BAZIS DKI Jakarta menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan tahap I untuk 117 orang (lulusan) dengan total nilai Rp596.422.200.

    Program ini akan dilanjutkan dengan tahap II dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 250 lulusan. Bantuan tahap kedua akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

    Sarjoko mengatakan anggaran untuk program ini berasal dari Baznas BAZIS DKI Jakarta. Untuk besarannya, hingga saat ini ANTARA masih berusaha mendapatkan konfirmasi.

    Sementara itu, sejumlah syarat ditetapkan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan ijazah), yakni memiliki KTP DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, lulusan satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

    Kemudian, berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan, dan tidak bekerja formal.

    Bagi peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan dana KJP Plus untuk alokasi bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah didebit oleh satuan pendidikan.

    Sumber : Antara

  • BAZNAS luncurkan BMD di Mojokerto, bantu kembangkan usaha mustahik

    BAZNAS luncurkan BMD di Mojokerto, bantu kembangkan usaha mustahik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS luncurkan BMD di Mojokerto, bantu kembangkan usaha mustahik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 April 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Kota Mojokerto resmi meluncurkan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Mojokerto, sebagai langkah strategis meningkatkan ekonomi mustahik melalui dukungan akses modal usaha dan pendampingan pengembangan usaha mikro.

    Hingga saat ini, terdapat 26  BMD yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia, termasuk BMD Mojokerto yang telah diinisiasi sejak akhir tahun 2024 dan mulai beroperasi pada 2 Januari 2025.

    Peluncuran BMD ini diselenggarakan di Kantor BMD Mojokerto, Jawa Timur, Senin (28/4/2025), yang dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Umum selaku Pimpinan Pembina Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., Ketua BAZNAS Kota Mojokerto  H. Dwi Hariadi, SE., dan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan, program BMD adalah salah satu upaya strategis BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di wilayah pedesaan, termasuk di Mojokerto.

    “Program BMD menjadi salah satu program unggulan BAZNAS yang telah berhasil membantu ribuan mustahik pelaku usaha mikro di berbagai daerah. Kini, Mojokerto menjadi bagian dari kota yang menerima manfaat program ini,” ujar Kiai Noor.

    Ia menjelaskan, BMD merupakan program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS yang bergerak pada layanan keuangan mikro yang ditujukan untuk para mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk bantuan permodalan dan pendampingan pengembangan usaha.

    “Pembiayaan BMD menggunakan prinsip al-Qardh al-Hasan, yang artinya tanpa bunga (non-profit), dan sepenuhnya ditujukan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani cicilan yang memberatkan,” lanjut Kiai Noor.

    “BMD di Mojokerto ini menjadi yang ke-26 didirikan. Dengan bertambahnya lokasi BMD, diharapkan semakin banyak mustahik yang dapat mengakses modal usaha, mengembangkan bisnis, dan akhirnya mandiri secara ekonomi, serta berkontribusi pada perekonomian lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah BAZNAS RI menghadirkan program BMD di wilayahnya. Menurutnya, program ini sangat sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kami menyambut baik hadirnya program BMD dari BAZNAS RI di Kota Mojokerto. Bagi Kami (Pemkot Mojokerto) program ini memiliki dampak nyata bagi pelaku usaha kecil, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat kami butuhkan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” kata Ika.

    Ika juga menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan BAZNAS dalam mendukung pendampingan, pelatihan, dan pemantauan agar para penerima manfaat BMD dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan profesional.

    Peluncuran BMD turut dihadiri Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Jawa Timur, K.H Ahsanul Haq, Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Jawa Timur Dr.K.H, Muhammad Zakki, M.Si., Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi  Jawa Timur K.H, Husnul Khuluq, MM., Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. Rachman Sidharta  Arisandi, S.Ip, M.Si.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Penunggak Pajak Kendaraan: Saya Kejar – Halaman all

    Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Penunggak Pajak Kendaraan: Saya Kejar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan memberikan keringanan atau pemutihan penunggak pajak kendaraan.

    Pramono Anung mengatakan para pengendara telah menikmati sejumlah fasilitas sehingga akan tetap mengejar para penunggak pajak kendaraan.

    “Kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar,” kata Pramono dikutip dari TribunJakarta pada Senin (28/4/2025). 

    Sebelumnya, Pramono mengatakan para penunggak pajak kendaraan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

    “Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan,” ujar Pramono, Rabu (26/3/2025).

    Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin.

    Bantu tebus ijazah

    Diketahui, Pemerintah Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya. 

    Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

    “Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan,” 

    Pramono menuturkan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua.

    Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

    Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga.

    Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat. 

    Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan. 

    Karena itu, pemerintah harus hadir membantu warga yang tidak mampu menebus ijazahnya.

    “Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Direktur UIN Syarif Hidayatullah, ternyata di Syarif Hidayatullah yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I kepada 117 lulusan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200.

    Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

    Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico menyampaikan, program penebusan ijazah ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemprov DKI terhadap masa depan anak-anak Jakarta.

    “Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.

    Program bantuan penebusan ijazah ini menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi. 

    Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.

    Chico menyebut, program ini akan dilanjutkan dengan Tahap II.

    “Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” ungkapnya.

    Penulis: Yolanda Putri Dewanti

  • Gubernur DKI Pramono Anung Ungkap Belasan Ribu Ijazah Masih Tertahan di Sekolah

    Gubernur DKI Pramono Anung Ungkap Belasan Ribu Ijazah Masih Tertahan di Sekolah

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan masih ada belasan ribu ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah karena pemiliknya tidak mampu menebus biaya administrasi. Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program pemutihan ijazah.

    “Jadi, ijazah yang tertahan, entah sudah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan baru 2 tahun, saya minta semua dibantu,” kata Pramono di Jakarta, Minggu (27/4).

    Menurut Pramono, banyak warga Jakarta, terutama dari keluarga kurang mampu, tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan karena ijazah mereka masih tertahan.

    Sebagai langkah awal, Pemprov DKI bekerja sama dengan BAZNAS Bazis DKI Jakarta telah menebus 117 ijazah dari berbagai jenjang pendidikan. Nilai anggaran yang sudah digelontorkan untuk tahap pertama ini mencapai lebih dari Rp500 juta.

    “Jumlahnya banyak banget, sampai belasan ribu,” ujar Pramono.

    Ia menegaskan bahwa program pemutihan ini tidak akan berhenti pada satu tahap saja. Pramono menargetkan seluruh ijazah yang tertahan bisa ditebus dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam waktu kurang dari 100 hari masa kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti diketahui, ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

    “Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah dan langkah-langkah lain harus segera diselesaikan sebelum 100 hari,” tegasnya.

    Program ini diharapkan mampu membuka kembali peluang bagi warga DKI, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, atau meningkatkan taraf hidup mereka.

  • Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah

    Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi keterangan kepada media di Jakarta, Minggu (27/4/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 April 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah jumlahnya mencapai belasan ribu yang menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

    “Jadi ijazah yang tertahan, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu,” kata Pramono di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, saat ini masih ada belasan ribu ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    Untuk itu, kata dia Pemprov DKI Jakarta akan berupaya menebus semua ijazah warga yang ditahan karena dipastikan mereka tidak mampu.

    “Jumlahnya banyak banget sampai belasan ribu,” ujar Pramono.

    Ia menambahkan pada tahap awal Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS Bazis DKI telah menebus sebanyak 117 ijazah dari berbagai tingkatkan dengan nilai anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp500 juta lebih.

    Pramono berharap bahwa pemutihan ijazah ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

    “Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah, dan lain-lain bisa diselesaikan segera dalam waktu sebelum 100 hari,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pramono Ungkap Ada Belasan Ribu Ijazah Warga Jakarta Tertahan di Sekolah

    Pramono Ungkap Ada Belasan Ribu Ijazah Warga Jakarta Tertahan di Sekolah

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan masih banyak ijazah siswa yang tertahan di sekolah. Jumlahnya mencapai belasan ribu.

    Pramono meminta jajarannya bergerak untuk membantu menebus ijazah yang tertahan itu. Penebusan ijazah dilakukan dengan melakukan pemutihan.

    “Jadi ijazah yang tertahan, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu,” kata Pramono dilansir Antara, Minggu (27/4/2025).

    Pramono kemudian mengatakan ada belasan ribu ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan di sekolah. Ijazah ditahan lantaran pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    “Jumlahnya banyak banget sampai belasan ribu,” ujar Pramono.

    Pramono menyampaikan, pada tahap awal Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS Bazis DKI telah menebus sebanyak 117 ijazah dari berbagai tingkatkan dengan nilai anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp500 juta lebih.

    “Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp 500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah, dan lain-lain bisa diselesaikan segera dalam waktu sebelum 100 hari,” imbuhnya.

    (dek/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banyak Ijazah Warga Jakarta Ditahan, Pramono Minta Pemutihan Dilanjutkan – Page 3

    Banyak Ijazah Warga Jakarta Ditahan, Pramono Minta Pemutihan Dilanjutkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan ijazah warga Jakarta dari berbagai jenjang pendidikan masih banyak yang harus diputihkan atau ditebus sehingga program penebusan ijazah wajib untuk dilanjutkan.

    “Saya sendiri juga kaget ternyata jumlahnya banyak banget. Memang banyak yang belum terlaporkan (ijazah yang ditahan),” ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (26/4) seperti dilansir Antara.

    Meski tak menyebut rinciannya, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menebus ijazah tertahan sebanyak 117 untuk tahap I dengan total nilai mencapai Rp596.422.200. Penebusan ijazah ini terlaksana berkat kerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.

    “Minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti yang ketiga saya akan minta Pak Wakil Gubernur (Rano Karno),” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta kini memiliki program penebusan ijazah mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan Pramono ingin program ini terdengar gaungnya di masyarakat.

    Dia berharap ke depan tak ingin ada lagi warga Jakarta yang ijazahnya tertahan.

    “Orang sekolah untuk mendapatkan ijazah. Ketika dia tidak mampu menebus karena memang tidak mampu, dan untuk pemerintah hadir. Saya untuk yang seperti-seperti ini memberikan prioritas yang utama,” tegas dia.

     

  • Pemprov DKI Siapkan Bantuan Penebusan Ijazah Tertahan Tahap II untuk 250 Lulusan Megapolitan 26 April 2025

    Pemprov DKI Siapkan Bantuan Penebusan Ijazah Tertahan Tahap II untuk 250 Lulusan Megapolitan 26 April 2025

    Pemprov DKI Siapkan Bantuan Penebusan Ijazah Tertahan Tahap II untuk 250 Lulusan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
    Jakarta
    terus memperkuat komitmennya dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warganya.
    Lewat kerja sama dengan Baznas Bazis DKI, bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah yang tertahan mulai disalurkan, dengan target utama para lulusan dari keluarga tidak mampu.
    Dilansir dari situs resmi
    Pemprov DKI
    Jakarta, dalam penyaluran bantuan Tahap I, sebanyak 117 lulusan menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200.
    Penyerahan dilakukan pada Jumat (25/4/2025) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
    Program ini menyasar lulusan yang belum dapat mengambil ijazahnya akibat kendala administrasi keuangan.
    Dengan penebusan ijazah ini, mereka diharapkan bisa segera mengakses peluang kerja atau melanjutkan pendidikan.
    Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk konkret perhatian Pemprov terhadap generasi muda Jakarta.
    “Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.
    Tak berhenti di tahap pertama, program ini akan dilanjutkan dengan bantuan Tahap II, yang akan menjangkau sekitar 250 lulusan lainnya.
    Bantuan penebusan ijazah
    tertahan Tahap II tersebut direncanakan disalurkan paling lambat pada minggu kedua Mei 2025.
    “Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” kata Chico.
    Selain pihak Pemprov dan Baznas, acara penyerahan juga dihadiri oleh perwakilan dari Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental), para kepala sekolah, serta koordinator Baznas Bazis tingkat kota.
    Program ini menjadi salah satu upaya kolaboratif Pemprov DKI dalam menghapus hambatan akses pendidikan dan membuka lebih banyak jalan bagi anak-anak Jakarta untuk menata masa depan tanpa batasan ekonomi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI tebus ijazah 117 orang

    Pemprov DKI tebus ijazah 117 orang

    Para penerima manfaat program penebusan ijazah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I untuk 117 orang (lulusan) dengan total nilai Rp596.422.200. ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Pemprov DKI tebus ijazah 117 orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan tahap I untuk 117 orang (lulusan) dengan nilai total Rp596.422.200.

    “Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan,” kata Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (Chico) dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

    Adapun program bantuan penebusan ijazah menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi. Dengan bantuan ini, lulusan sekolah dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.

    Chico menambahkan program ini akan dilanjutkan dengan tahap II dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 250 lulusan.

    “Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta, kata Chico, terus mendorong berbagai upaya kolaboratif untuk menghapus hambatan akses pendidikan serta memastikan seluruh warga Jakarta memiliki peluang yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik.

    “Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar dia.

    Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Bilal Priadi, mengungkapkan rasa syukur atas program penebusan ijazah.

    “Sangat terbantu sekali, saya sangat senang. Terima kasih Bapak Gubernur dan Baznas atas bantuannya, ijazah SMP saya dapat ditebus,” ucap dia yang bercita-cita menjadi tentara itu.

    Sumber : Antara