BUMN: Baznas

Upaya Jateng Turunkan Kemiskinan, Perbaiki 17.000 Rumah Tak Layak Huni Regional 25 Juni 2025

Upaya Jateng Turunkan Kemiskinan, Perbaiki 17.000 Rumah Tak Layak Huni
Tim Redaksi
SEMARANG, Kompas.com
– Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
menargetkan perbaikan sebanyak 17.000
rumah tidak layak huni
(RTLH) yang akan selesai pada tahun 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyatakan bahwa pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat miskin akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah dan ngelakoni, dalam bentuk memberikan alokasi anggaran untuk perbaikan 17.000 unit RTLH,” kata Boedyo melalui keterangan tertulis pada Rabu, (25/6/2025).
Boedyo menjelaskan bahwa dana untuk
perbaikan RTLH
tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.
Jumlah unit rumah yang diperbaiki terbilang cukup besar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam perbaikan RTLH juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Baznas, CSR perusahaan, dan lainnya. “Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni,” tambahnya.
Boedyo memastikan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menuturkan bahwa perbaikan 17.000 unit RTLH akan dipercepat pada tahun 2025 ini dengan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim dan diverifikasi oleh kabupaten/kota. Kita kerjakan bersama,” tutur Luthfi.
Salah satu penerima bantuan perbaikan RTLH, Samiyem, yang tinggal di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Boyolali, mengaku senang atas bantuan perbaikan rumah dari Pemprov Jateng.
“Ya senang, karena rumah menjadi lebih bagus, nyaman, dan sehat,” ujarnya.
Setelah dilakukan perbaikan, Samiyem merasa rumahnya kini sangat kokoh dan bersih, termasuk ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. “Yang membantu Pak Gubernur. Terimakasih Pak Gubernur, sekarang rumahnya sudah jadi. Nyaman dan sehat,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 20:32
Nota Diplomatik Dubes Saudi Bocor, Kemenag: Masalahnya Sudah Diselesaikan

Bisnis.com, MADINAH — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan bahwa nota diplomatik yang dikirim Pemerintah Arab Saudi adalah komunikasi resmi antarpemerintah yang persoalannya sudah diselesaikan selama penyelenggaraan haji tahun ini.

Sebelumnya, sempat beredar pemberitaan terkait bocornya nota diplomatik dari Dubes Arab Saudi di Jakarta yang terbit pada 16 Juni 2025. Dokumen itu sebenarnya menjadi catatan tertutup yang hanya ditujukan pada tiga pihak, yaitu Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.

“Sebagian besar sudah bisa kami atasi di lapangan dan kami sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kami lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” kata Hilman Latief di Madinah, Jumat (20/6/2025).

Ada lima pokok bahasan terkait dinamika peyelengaraan haji yang disorot dalam nota diplomatik tersebut. Pertama, terkait koherensi data jemaah, baik yang masuk melalui e-Hajj, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, dan manifes penerbangan.

Kedua, terkait pergerakan jemaah yang berangkat pada gelombang I dari Madinah ke Makkah. Di Madinah, jemaah haji dari satu penerbangan ditempatkan pada satu hotel. Namun, ketika akan diberangkatkan ke Makkah, konfigurasinya harus berbasis syarikah. Ketiga, terkait penempatan jemaah pada hotel di Makkah, keempat, terkait kesehatan jemaah, dan kelima, soal penyembelihan hewan dam.

Pada perkembangannya, terkait perbedaan data, pergerakan jemaah dari Madinah, dan penempatan jemaah di Makkah telah dapat diatasi seiring dengan komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Adapun terkait kesehatan jemaah, Hilman mengatakan hal itu sudah dibahas sejak awal, bahwa jumlah jemaah haji Indonesia lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi cukup besar. Pemerintah Saudi menekankan bahwa jemaah lansia dan risti harus dijaga dengan baik oleh kelompok dan pendampingnya.

“Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU [Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh] dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jemaah dengan kondisi khusus semacam itu. Ini kan masih terjadi, jadi masih masuk catatannya dalam nota diplomasi,” kata Hilman.

Harapan dari Kemenhaj melalui Nota Diplomatik itu, lanjutnya, adalah proses seleksi jemaah lebih ketat. Pesan ini termasuk ditujukan untuk keluarga jemaah agar jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke Tanah Suci, sementara medan pelaksanaan haji begitu berat.

Sementara itu terkait penyembelihan hewan dam, Hilman menjelaskan bahwa mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan haji tamattu, sehingga harus membayar dam. Untuk penyembelihan dam, Kemenag sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji bahwa di pemerintah memungkinkan dua skema. Pertama, melalui Adahi, perusahaan penyembelihan dan pengelolaan hewan yang diserahi mandat oleh Kerajaan untuk mengelola kurban dan hadyu. Kedua, di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas.

Hilman mengaku telah menjelaskan pesan itu kepada seluruh jemaah, tetapi tidak mudah mengingat kewajiban itu muncul belakangan sementara banyak masyarakat Indonesia melalui para pembimbing KBIHU dan lain-lain sudah terlanjur berkomitmen dengan Rumah Potong Hewan (RPH).

“Catatannya, ke depan masalah hadyu itu sudah harus menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan, sehingga kalau voluntary tetap kami tidak bisa melakukan kontrak. Ini ke depan yang harus diperbaiki dalam kebijakan,” kata Hilman.

21/06/2025 03:08
Dugaan Korupsi Rp13,3 M Dana Zakat dan Hibah, KPK Mulai Telusuri BAZNAS Jabar

PIKIRAN RAKYAT – Dugaan korupsi senilai total Rp13,3 miliar di tubuh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat kini tengah dalam proses telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (Koliber) ini telah dinyatakan terverifikasi dan diterima KPK untuk ditindaklanjuti.

“Tentunya harapannya dugaan korupsi yang ada di BAZNAS Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti dan ditangani oleh KPK,” ujar M. Rafi Saiful Islam, Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan LBH Bandung, seusai audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 18 Juni 2025.

Dana Zakat untuk Mobil Mewah dan Gaji Fantastis

Dugaan korupsi tersebut terdiri dari dua sumber, yakni, penyelewengan dana zakat senilai Rp9,8 miliar dan dana hibah APBD Jawa Barat sebesar Rp3,5 miliar.

Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa modus utama adalah penggunaan biaya operasional melebihi batas yang diatur undang-undang.

“BAZNAS Jawa Barat mengambil hak amil hingga 20 persen dari dana zakat, padahal aturan hanya memperbolehkan maksimal 12,5 persen,” tegas Wana, merujuk pada Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016.

Dana operasional itu diduga digunakan untuk membiayai fasilitas mewah lima pimpinan BAZNAS Jabar, termasuk sewa mobil mewah yang melonjak dari Rp11 juta (2020) menjadi Rp493 juta (2022). Selain itu, terdapat dugaan pengadaan laptop dan ponsel, sopir pribadi, serta tunjangan yang tidak wajar.

Kenaikan beban gaji juga menjadi sorotan. Pada tahun 2020, gaji karyawan tercatat sebesar Rp1,5 miliar, namun melonjak menjadi Rp3,3 miliar pada 2022, diduga karena rekrutmen besar-besaran dari kerabat pimpinan. Honorarium pimpinan bahkan naik drastis hingga 121%, dari kisaran Rp13 juta menjadi Rp30 juta per bulan.

Dana Hibah Covid-19 Diduga Disalahgunakan

Selain dana zakat, BAZNAS Jabar juga diduga menyalahgunakan Rp3,5 miliar dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat, yang semula diperuntukkan untuk bantuan penanggulangan COVID-19.

Temuan Koliber menunjukkan bahwa bantuan tersebut banyak yang tidak tersalurkan, tidak tepat sasaran, dan bahkan dikapling untuk kolega pimpinan dan mitra tertentu.

Ironisnya, alih-alih mendapat perlindungan hukum, TY, pelapor kasus ini yang juga mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal BAZNAS Jabar, justru ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan Pasal 32 UU ITE.

“Penetapan TY sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap whistleblower dengan memanfaatkan pasal karet di UU ITE. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada TY dan whistleblower lain,” kata Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum.

Pihak KPK dalam audiensi menyatakan turut prihatin dan menyesalkan tindakan aparat yang tidak memahami pentingnya melindungi pelapor korupsi.

Kasus kriminalisasi TY dinilai melanggar berbagai aturan perlindungan pelapor, antara lain:

Pasal 10 ayat (12) UU No. 31 Tahun 2014, yang melarang tuntutan hukum terhadap pelapor sebelum laporan selesai diperiksa. Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, yang menjamin hak masyarakat untuk melapor. Pasal 1 angka 6 UU No. 31 Tahun 2014, yang melarang intimidasi terhadap pelapor.

“Penggunaan Pasal 32 UU ITE untuk menjerat TY justru mengalihkan fokus dari substansi laporan korupsi,” ucap Rafi dari LBH Bandung. Ia juga meminta Kepolisian menghentikan proses kriminalisasi dan mengembalikan fokus pada investigasi korupsi.

Desakan Koalisi Antikorupsi

Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), menyebut bahwa tindakan ini bertolak belakang dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang mewajibkan negara melindungi pelapor korupsi.

“Indonesia tidak dapat mengklaim memerangi korupsi sambil mengadili mereka yang mengungkapnya,” ucap Danang.

Koalisi Koliber mendesak lima langkah konkrit:

Usut tuntas dugaan korupsi Rp13,3 miliar di BAZNAS Jabar secara transparan. Hentikan kriminalisasi terhadap TY dan berikan perlindungan hukum. Fokus pada kerugian negara, bukan membungkam pelapor. Tindak aparat yang membocorkan identitas pelapor. Reformasi UU ITE untuk melindungi whistleblower. ***

20/06/2025 16:10
10 Rumah Tak Layak Huni Direhab untuk Kado HUT ke-79 Bhayangkara

Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati HUT Bhayangkara ke 79, Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing serta Dandim 0816 Sidoarjo Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos. mengunjungi beberapa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sidoarjo.

Kegiatan ini secara bersama-sama untuk mewujudkan visi-misi dalam membangun Kabupaten Sidoarjo, sekaligus dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-79 bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Baznas untuk wujudkan RTHL menjadi hunian yang layak huni bagi masyarakat.

Ada 10 rumah yang bisa dikatakan sangat tidak layak huni dan akan dilakukan perbaikan dalam bulan Juni Tahun 2025 ini.

“Dalam momen peringatan Hari Bhayangkara ini pemerintah memberikan support penuh dalam rangka perbaikan RTLH. Akan ada 10 rumah yang direnovasi pada bulan Juni 2025 ini,” kata Bupati Sidoarjo Subandi Kamis (19/6/2025).

Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menambahkan perbaikan RTLH ini sengaja digelar dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara Ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Pihaknya bersama Pemerintah kabupaten Sidoarjo, serta Kodim 0816 Sidoarjo melakukan program bedah/perbaikan RTLH di 10 titik

“Saya mengapresiasi bantuan dari Pemkab Sidoarjo di HUT Bhayangkara ini dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memiliki rumah yang layak huni, semoga bantuan ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa menunjang kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya. (isa/ian)

19/06/2025 10:38
Wali Kota Jaksel jenguk penderita kanker di Jagakarsa

Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar menjenguk penderita kanker berinisial TF (40) yang merupakan warga RT 003 RW 006, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.

“Kita sebagai pemerintah kota tidak tinggal diam. Tadi juga ada warga yang bantu melalui Pak RW-nya,” kata Muhammad Anwar di Jakarta, Selasa.

Dia mengingatkan pentingnya gotong-royong. “Itulah yang diharapkan olah Bapak Gubernur bahwa kita harus guyub dan gotong-royong, ketika saudara kita susah, kita harus merasakan susah juga,” katanya.

Anwar mengatakan, pada awalnya TF mengalami sakit sinus, setelah dioperasi merembet menjadi kanker hingga mata sebelah kanan diangkat karena mengganggu.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan sedikit bantuan uang, susu khusus kanker sebanyak 30 dus, tiga paket sembako dan bantuan satu kursi roda dewasa.

Bantuan ini diberikan oleh Baznas-Bazis Jakarta Selatan dan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan (Jaksel).

“Kita berdoa mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya dan digugurkan dosa-dosanya,” ucapnya.

Sementara, istri TF, Hikmahtul Jannah mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jaksel yang telah menjenguk suaminya.

“Biar Allah yang membalas kebaikan semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, doakan suami saya panjang umur,” ujar Hikmahtul.

Pada kesempatan itu turut hadir Koordinator Wilayah Baznas-Bazis Jakarta Selatan Ahmad Kahfi, Camat Jagakarsa Santoso dan Lurah Cipedak Fatihien.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/06/2025 19:59
Anggaran Berkurang Rp255 M, Angka Stunting di Blitar Bisa Turun?

Blitar (beritajatim.com) – Anggaran penanganan stunting di Kabupaten Blitar tahun 2025 ini berkurang sebesar Rp255 miliar dari sebelumnya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar pun hanya menganggarkan dana Rp92 miliar untuk mengatasi permasalahan stunting.

Jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan anggaran penanganan stunting tahun 2024 lalu yang mencapai Rp375 miliar. Kondisi ini tentu tidak ideal dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Blitar.

“Alokasi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp347 miliar tahun lalu, kini hanya tersisa Rp92 miliar. Penurunan ini cukup signifikan mencapai 73 persen. Tahun lalu, ada 58 sub kegiatan yang kami tag untuk mendukung stunting. Tahun ini hanya 40 yang diakui,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Blitar, Lila Erayunia, Kamis (12/6/2025).

Pengurangan anggaran ini terjadi akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat beberapa sub kegiatan terpangkas. Dengan begitu, kegiatan yang dinilai tak secara langsung menyasar anak stunting, tidak diakui sebagai bagian dari pendukung program.

Salah satu yang terdampak pemangkasan anggaran stunting ini adalah dinas kesehatan yang tahun lalu mendapat alokasi Rp62 miliar. Namun, kini hanya menerima sekitar Rp45,5 miliar untuk program stunting.

“Anggaran itu paling besar dalam penanganan retardasi pertumbuhan anak,” jelas Lila.

Meski berkurang, namun Pemerintah Kabupaten Blitar menjamin program-program pokok penanganan stunting tetap berjalan seperti biasa. Program tersebut antara lain penyediaan tablet tambah darah, pemenuhan gizi ibu hamil dan remaja putri, serta edukasi keluarga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar.

“Terpenting, meski anggaran terkena efisiensi, program tetap berjalan. Pencegahan pernikahan anak, pembinaan tim percepatan penurunan stunting (TPPS), dan kegiatan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) masih terus kami laksanakan. Sebab, kegiatan itu langsung menyasar anak stunting,” jelasnya.

Besar kecilnya anggaran, tentu sangat berpengaruh dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar yang menganggarkan anggaran sebesar Rp375 miliar tercatat mampu menurunkan angka stunting dari 20,3 persen menjadi 17,8 persen.

Di tengah kondisi itu Bupati Blitar Rijanto justru tak mau menyerah dan menargetkan penurunan angka stunting dari 17 persen menjadi 14,65 persen. Ini dianggap Rijanto sebagai target realistis yang terus dikejar.

Namun, Bupati Rijanto menegaskan bahwa menuju angka nol (zero stunting) masih menjadi tantangan besar. Hasil identifikasi faktor determinan stunting di Kabupaten Blitar lebih dari 70 persen adalah dikarenakan pola asuh yang kurang tepat.

Maka dari itu, menjadi suatu tantangan yang besar bagi Pemkab Blitar untuk bisa mengubah pemikiran orang tua dan memberikan pemahaman terkait pola asuh yang benar, gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita.

“Evaluasi dari provinsi tadi memberi semangat baru. Kuncinya keterpaduan, kekompakan, dan komitmen dari seluruh stakeholder. Tidak hanya OPD, tapi juga PKK, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, Baznas, hingga forum CSR turut terlibat,” ungkap Rijanto.

Rijanto mengaku, dalam penanganan stunting perlu sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, NGO dan swasta, termasuk PKK. Tidak hanya itu, keberadaan puskesmas dan pustu integrasi layanan primer (ILP) tentu mendekatkan pelayanan ke masyarakat . Apalagi, Kabupaten Blitar sebagai produsen protein hewani memudahkan akses ketercukupan gizi. Namun tentu membutuhkan budaya gotong royong dan kepedulian yang tinggi di masyarakat.

“Yang paling penting adalah perubahan perilaku. Pola hidup bersih dan sehat harus dibiasakan sejak dini. Kalau masyarakat sudah sadar, kerja pemerintah jauh lebih ringan,” pungkasnya. [owi/beq]

12/06/2025 09:57
Bumbu Nusantara saat Haji 2024 Sebanyak 70 Ton, 2025 Sebanyak 475 Ton

Makkah (beritajatim.com) – Dalam penilaian dan pandangan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, ada empat terobosan yang dilakukan pihaknya dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, sehingga prosesi haji 2025 berjalan lancar dan sukses.

Satu di antara terobosan dimaksud adalah penguatan ekosistem ekonomi haji. Ini merupakan program berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara. Namun, lompatan tahun ini cukup signifikan.

“Ekspor bumbu nusantara meningkat tajam hingga 475 ton pada musim haji 2025. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton,” kata Menag, Nasaruddin Umar saat jumpa pers di Kota Makkah, Selasa (10/6/2025) mengutip Kemenag.go.id, Rabu (11/6/2025).

Masalah bumbu nusantara ini memiliki arti penting bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah dan Madinah. Makanan bercita rasa Indonesia sangat diharapkan jemaah haji, sehingga ketika kebutuhan dan harapan tersebut terpenuhi, diharapkan pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji tercukupi dengan baik dan memadai.

Pola konsumsi yang teratur, bergizi tinggi, dan bercita rasa sesuai selera jemaah haji Indonesia sangat penting untuk menjaga dan memelihara fisik jemaah haji tetap sehat. Sebab, ibadah haji merupakan ritual fisik yang membutuhkan stamina prima dan banyak energi.

Menag mengatakan penyelenggaraan Armuzna secara umum berjalan baik. Dia tak menutup mata dengan beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan serta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah. Namun, Menag juga mencatat sejumlah terobosan dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.

Menurut Menag, setidaknya ada empat terobosan yang telah dilakukan pada operasional haji 1446 H/2025 M. Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto. “BPIH tahun ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta,” ujarnya.

Kedua, mencegah praktik monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah. Hal ini, menurutnya, menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi.

Ketiga, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.

“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag. [air/beq]

11/06/2025 13:13
Idul Adha 2025, PLTU Cilacap dan Mitra Salurkan Puluhan Sapi dan Kambing untuk Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta – Hari Raya Idul Adha selalu menjadi momentum penuh makna, tidak hanya bagi umat Muslim yang menunaikan ibadah kurban, tetapi juga bagi banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan berbagi. Dalam rangka merayakan Idul Adha 1446 Hijriah, PT Sumber Segara Primadaya (S2P) – PLTU Cilacap, kembali menunjukkan komitmen terhadap kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui program tahunan pembagian hewan kurban kepada masyarakat di wilayah sekitar operasionalnya dan Kabupaten Cilacap.

Tahun ini, PT Sumber Segara Primadaya (S2P) menyalurkan 37 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Sebanyak 30 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari PT Sumber Segara Primadaya (S2P) dan sisanya dari mitra kerja sebanyak 7 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

“Pada tahun ini, mitra kerja yang ikut serta dalam program kurban Idul Adha ini antara lain PT D&C Engineering, PT Energi Quarto Indonesia, PT Madam Energi Prima, PT Rantausindu, PT Mitra Karya Prima, PT Kancil Emas Tunggal Perkasa, PT Duta Samudera Karya, dan PT Mukti Aji Lestari,” ucap Sigit Suwarto, selaku Ketua Panitia Program Hewan Kurban Idul Adha 2025, melalui keterangan tertulisnya, ditulis Selasa (10/6/2025).

Hewan kurban ini disalurkan kepada masyarakat di wilayah Cilacap dan desa binaan. Distribusi hewan kurban sapi tahun ini mencakup wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Karangkandri sebanyak 9 ekor, Desa Menganti sebanyak 6 ekor, Desa Slarang sebanyak 7 ekor, Desa Kalisabuk sebanyak 1 ekor, Desa Kuripan Kidul sebanyak 1 ekor, Kecamatan Kesugihan sebanyak 2 ekor, TPI Lengkong sebanyak 1 ekor, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebanyak 1 ekor, dan wilayah Cilacap lainnya sebanyak 9 ekor. Untuk hewan kurban kambing didistribusikan ke wilayah Cilacap sebanyak 11 ekor.

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang telah berlangsung sejak PLTU Cilacap mulai beroperasi, pada tahun 2006. Meski sempat tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, program ini terus berlanjut setiap tahun sebagai simbol kepedulian dan kebersamaan.

Selama hampir dua dekade sejak mulai beroperasi, PT Sumber Segara Primadaya (S2P) menjadikan program kurban sebagai bagian dari pilar tanggung jawab sosial perusahaan, bersanding dengan inisiatif di bidang lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.

“Program hewan kurban Idul Adha ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Sumber Segara Primadaya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di momen suci Idul Adha ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar, sebagai bagian dari komitmen kami untuk tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sekitar,” ungkap Agus Gunanto, selaku General Manager Unit 3A PT Sumber Segara Primadaya (S2P).

Selain meningkatkan akses masyarakat terhadap daging kurban, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui pembelian hewan dari peternak lokal Cilacap. Hal ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan membeli dari peternak lokal dan membagikan langsung ke masyarakat sekitar, PT Sumber Segara Primadaya (S2P) ingin memastikan bahwa manfaat kurban ini dirasakan secara nyata dan luas, baik secara spiritual maupun sosial-ekonomi.

Salah satunya melalui Rukun Ternak Kabupaten Cilacap yang merupakan kelompok peternak dampingan PT S2P bersama Baznas Kabupaten Cilacap, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar secara nyata.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada S2P yang telah membeli kambing kurban dari Rukun Ternak Baznas Cilacap, hal ini tentunya sangat berdampak positif dalam meningkatkan ekonomi anggota kelompok kami. Harapan kami semoga dapat terus bekerja sama dan pembelian bertambah banyak, sehingga semangat dan kekompakan anggota kelompok semakin tinggi,” kata Saeful, salah satu pengurus Rukun Ternak Baznas Cilacap.

10/06/2025 02:27
Kebutuhan penyintas kebakaran di Kapuk Muara terpenuhi

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat meninjau lokasi kebakaran pada Minggu (8/6/2025).ANTARA/HO-Pemkot Jakut

Pemkot Jakut : Kebutuhan penyintas kebakaran di Kapuk Muara terpenuhi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 09 Juni 2025 – 15:00 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) memastikan kebutuhan dasar bagi penyintas kebakaran di RT 17 RW 04, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jumat (6/6) di lokasi pengungsian, terpenuhi dengan baik.

“Alhamdulillah, kebutuhan dasar seperti makanan minuman dan layanan kesehatan telah terpenuhi dengan baik,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, di Jakarta, Senin.

Ia mencatat ada 1.387 jiwa mengungsi di 15 unit tenda pengungsian yang telah didirikan di lokasi pengungsian.

Menurut dia, untuk makanan tersedia cukup banyak dan dibagikan juga ke warga sekitar yang tidak terdampak langsung.

“Meski demikian, masih ada beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi,” kata dia.

Ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menambah pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi.

“Tadi sudah dikirim tambahan delapan unit WC portabel serta pompa untuk toren air bersih,” kata dia.

Pihaknya juga merespon cepat keluhan soal sirkulasi udara yang buruk di beberapa tenda rendah.

Ia langsung meminta pemasangan kipas angin agar suhu dan kenyamanan di dalam tenda lebih baik.

Selain itu, kebutuhan alas tidur juga menjadi perhatian karena sebagian pengungsi masih tidur beralaskan terpal.

“Kami akan upayakan bantuan alas tidur melalui BPBD, Baznas, PMI, dan juga dan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) dari swasta,” tambahnya.

Pemkot Jakut juga menyiapkan posko pengaduan untuk memastikan warga tetap mendapatkan layanan dasar termasuk dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS yang hilang akibat kebakaran.

“Data mereka tetap ada di kami. Kami pastikan semuanya bisa dipulihkan agar warga tetap mendapat hak-haknya,” kata dia.

Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menunjukkan solidaritas.

Ada pun sejumlah kebutuhan lain yang masih dibutuhkan warga pengungsi antara lain selimut, handuk, alat mandi, minyak telon, obat-obatan, susu balita, susu formula, pakaian dewasa dan anak-anak, pembalut, serta sarung atau mukena.

“Bantuan dari masyarakat luas masih sangat diharapkan untuk membantu meringankan beban para korban,” kata dia.

Sumber : Antara

09/06/2025 15:31
Keluarga Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon Diberi Santunan Rp300 Juta dan Sembako

Liputan6.com, Bandung – Keluarga korban longsor tambang Galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapat santuan Rp300 juta dan sembako.

Santunan tersebut didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat, disalurkan melalui Baznas Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Penyalurannya pun dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada Sabtu, 31 Mei 2025 dan Minggu, 1 Juni 2025.

Wakil Ketua II Baznas Jawa Barat, Ali Khosim mengatakan bahwa santunan tersebut diberikan sebagai hak bagi keluarga korban. Mengingat sebagian besar korban merupakan tulang punggung keluarga.

“Ini adalah amanah umat yang harus kami salurkan kepada mereka yang paling membutuhkan,” kata Ali dalam keterangannya dikutip pada Senin, 9 Juni 2025.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 25 korban meninggal dunia dan 10 mengalami luka-luka akibat peristiwa tanah longsor tersebut.

Adapun santunan itu tak hanya diberikan kepada keluarga dari korban meninggal, melainkan pula keluarga dari korban yang kini tengah dirawat di rumah sakit. Ali berharap santunan tersebut dapat setidaknya meringankan beban keluarga dari para korban.

“Kami berharap santunan ini bisa meringankan beban keluarga korban yang tengah berduka,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.

“Terima kasih setinggi-tingginya saya ucapakan kepada Baznas Jabar dan Pemprov Jawa Barat yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat kami yang ditimpa musibah melalui pemberian santunan ini yang tentu akan sangat bermanfaat untuk keluarga korban longsor,” ucapnya.

Penulis: Arby Salim

09/06/2025 10:38