Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Maganghub Kemnaker Batch 2 Resmi Dibuka: Peluang Emas Lulusan Perguruan Tinggi Raih Pengalaman Kerja Nyata

    Maganghub Kemnaker Batch 2 Resmi Dibuka: Peluang Emas Lulusan Perguruan Tinggi Raih Pengalaman Kerja Nyata

    Program Magang Nasional ini didukung oleh puluhan perusahaan swasta dan BUMN terkemuka di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Pertamina Power Indonesia, Semen Gresik, dan Toyota Indonesia. Ada pula Wika Indonesia, Persero Batam, Sanken, INKA, Mustika Ratu, Detik Network, Garuda Food, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    Pendaftaran untuk program Maganghub Kemnaker dilakukan secara daring melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id. Langkah pertama adalah membuat akun SIAPKerja atau mendaftar langsung di laman Maganghub. Calon peserta perlu mengisi NIK, nama lengkap, dan email aktif, lalu mengaktifkan akun dengan kode OTP.

    Setelah akun aktif, peserta harus melengkapi profil di dashboard SIAPKerja. Selanjutnya, kunjungi kembali laman Maganghub, pilih program pemagangan yang diminati, dan submit pendaftaran. Sistem akan melakukan verifikasi, dan peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap penempatan oleh perusahaan mitra.

    Sebelum mendaftar, calon peserta disarankan menyiapkan beberapa dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah D3/S1 atau Surat Keterangan Lulus (SKL), Curriculum Vitae (CV), pas foto, serta email aktif dan nomor HP. Persiapan ini akan memperlancar proses pendaftaran.

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Jakarta –

    Sejumlah bank telah menyelesaikan penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke deposito Himbara. Bank-bank tersebut berharap bisa mendapatkan tambahan.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Katanya, ada dua bank yang telah menyelesaikan penyaluran, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, tercatat Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Lalu, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    Namun Febrio mengaku belum menyetujui permintaan Bank Mandiri dan BRI untuk menambah dana pemerintah di deposito. Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan.

    Febrio menambahkan, evaluasi perlu dilakukan mengingat masih terdapat bank yang belum menyelesaikan penyalurannya. Selain itu, penambahan dana juga akan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah.

    “Kita nanti coba evaluasi, tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya pasar SBN dan juga pasar SPN. Kita pastikan bahwa kebutuhan operasional kas untuk pemerintah itu tidak akan terganggu, tetapi begitu kita punya ada potensi untuk kas yang berlebih, dalam waktu tertentu kita bisa selalu letakkan di perbankan. Jadi, kita akan lakukan dengan manajemen kas yang semakin efisien,” jelas Febrio usai acara.

    Di samping itu, ia juga menyebut kalau pemerintah tidak memberikan sanksi atau target tertentu kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Meski begitu, pihaknya berharap penempatan dana pemerintah di deposito perbankan akan berdampak pada pertumbuhan bunga kredit.

    “Nggak ada kontrak tertentu. Kita hanya memindahkan kas, ingat, tanpa kita bilang ‘oh minimal Anda harus begini’, nggak juga, tapi kita tahu karena bunganya murah, mereka harus bekerja. Karena nggak mungkin mereka bayar bunga tetapi tidak menghasilkan penghasilan. Makanya, begitu kita letakkan dengan bunga yang lebih murah, itu mendorong mereka untuk menciptakan kredit, karena cost of fund-nya ikut turun dan likuiditasnya bertambah untuk ample,” terang dia.

    Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung”

    (shc/ara)

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Dana Purbaya di Bank Sudah Terserap Rp 167 T, Mandiri & BRI Tuntas 100%

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank telah mencapai 84% atau sebesar Rp 167,6 triliun per 22 Oktober. Sejumlah bank juga melaporkan telah menyelesaikan penyaluran kreditnya.

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    “Apa yang sudah terjadi dengan 200 triliun tersebut? Perbankan mengklaim sudah menyalurkan paling tidak 84 persennya. Nah, per tanggal 22 Oktober ini sudah Rp 167,6 triliun,” kata Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Selanjutnya, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi. Nah, kita bilang ya kita evaluasi deh,” ujar Febrio.

    Menurut Febrio, sebelumnya Bank Mandiri dan BRI menghadapi kondisi biaya dana atau cost of fund yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh special rate yang makin tinggi.

    “Sampai lebih dari 30% komponen dari cost of fund perbankan itu datangnya dari deposit dengan special rate. Nah ini kita secara tidak langsung dengan kita letakkan Rp 200 triliun dengan bunga 3,8% langsung mengalahkan banyak sekali special rate tersebut, sehingga perbankan sekarang khususnya kredit bank yang kredit performance bagus itu punya ruang lebih banyak. Jadi, tidak heran kalau Bank Mandiri dan BRI bisa langsung menyalurkan, karena ini murah sekali, 3,8% cost-nya dibandingkan dengan banyak special rate yang mereka punya,” ujar Febrio.

    Febrio bilang, sebelumnya sejumlah bank menerapkan bunga 7%. Setelah penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun, bunga tersebut sudah mengalami penyesuaian dan hanya sedikit yang menerapkan bunga di atas 6%.

    “Ini yang kita harapkan menjadi fenomena yang akan terus kita pelajari sehingga kita melihat momentum untuk ke depannya apa yang akan kita lakukan. Kalau cost of fund sudah turun, pertumbuhan kreditnya sudah meningkat, konsumsi dan investasi meningkat, pertumbuhan akan meningkat untuk perekonomiannya,” kata dia.

    Tonton juga video “Lihat Pedagang Thrifting Marah di TikTok, Purbaya Ungkap Solusi Ini”

    (shc/ara)

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 atau periode Oktober-Desember menjadi yang tertinggi di tahun ini.

    “Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 4 November.

    Program yang dimaksud oleh Menko Airlangga yakni program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Bantuan Pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman.

    Selain itu, program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.

    Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2025, akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB.

    “Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen,” ucap dia.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

    “(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

    Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

    Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

    Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

    Sebagaimana diketahui, rincian penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali membuka peluang karier bagi yang ingin bergabung di sektor perbankan nasional. Melalui posisi Governance, Risk & Compliance, bank pelat merah ini memberi kesempatan untuk para profesional yang tertarik pada bidang tata kelola dan pengelolaan risiko. Pendaftaran dibuka hingga 2 November 2025 melalui kanal rekrutmen resmi Bank BTN.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN telah memainkan peran penting dalam mendukung program perumahan rakyat di Indonesia.

    Sejak 1974, pemerintah menunjuk BTN sebagai penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat. Seiring perkembangannya, bank ini bertransformasi menjadi bank umum milik negara pada 1989 dan memperoleh status sebagai bank devisa pada 2002. Kini, BTN melayani nasabah individu, bisnis, hingga sektor syariah melalui berbagai produk dan layanan perbankan. 

    BTN juga menjadi bank BUMN pertama yang mengadopsi Principles for Responsible Banking (PRB), sebuah langkah yang menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Bank ini juga terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat daya saing di industri perbankan nasional. 

    Sepanjang 2025, BTN berhasil mencatat sejumlah prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Bank ini meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025, HR Asia Sustainable Workplace 2025, dan The Best Human Capital 2025 untuk kategori bank konvensional. Penghargaan tersebut menjadi bukti pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan.

    Dalam menjalankan visinya sebagai “Home of Indonesia’s Best Talent”, Bank BTN berkomitmen membangun lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pengembangan karier, dukungan kesehatan mental, serta kerja sama dengan berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. BTN menempatkan kesejahteraan dan kompetensi karyawan sebagai fondasi utama untuk mencapai kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Deputy Mortgage & Secured Loan Division BTN Romeo Daniel MVE menyatakan fasilitas KPR bagi kepemilikan hunian di Rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan BTN dalam memacu pasar properti.

    “Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata Romeo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    PKS itu mencakup suku bunga KPR single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.

    Kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.

    BTN optimistis skema KPR ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di Kecamatan Rumpin itu. Sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.

    Terlebih, BTN juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.

    “Persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. Bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas Romeo.

    Sementara Presiden Direktur PT Springhill Sansui Residence AH Marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya pembuatan sertifikat hingga SHM (Sertifikat Hak Milik).

    “Keringanan lain, konsumen mendapatkan fee PPN dan PPH dari Pemerintah. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.

    Dengan harga jual rumah berkisar Rp400 juta hingga Rp1,5 miliar, Marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan KPR BTN sedikitnya mencapai sebesar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per bulan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.