Xcloud.id

BUMN: Bank Mandiri

  • Ekonom: Pelemahan IHSG Sedikit Banyak Dipengaruhi Danantara – Halaman all

    Ekonom: Pelemahan IHSG Sedikit Banyak Dipengaruhi Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun pada Senin (24/2/2025) setelah Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, melemahnya IHSG tidak sepenuhnya disebabkan oleh peluncuran Danantara.

    Ia menjelaskan bahwa fluktuasi pasar saham harian bisa disebabkan oleh berbagai faktor

    “Bisa terjadi karena The Fed karena orang cari return dan kepastian, bisa jadi juga karena Danantara,” katanya dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Satu hal pasti menurut Deni, pelemahan IHSG sudah terjadi sejak awal tahun yang disebabkan oleh penjualan saham besar-besaran oleh investor asing.

    “Terjadinya terutama [pada] saham-saham BUMN yang besar, yang punya kapitalisasi besar [seperti] BNI, BRI, Bank Mandiri, perusahaan-perusahaan tambang juga,” ujarnya.

    Meski demikian, Deni mengakui bahwa peluncuran Danantara sedikit banyak mempengaruhi sentimen pasar.

    “Saya enggak bisa bilang ini [karena] Danantara, cuman keberadaan Danantara dengan kontroversi governance-nya, pengangkatannya, itu sedikit banyak mempengaruhi sentimen pasar bahwa bagaimana sih prospek ke depan dari pengelolaan BUMN ini, apakah dia akan punya potensi profitabilitas yang lebih tinggi atau enggak,” ucap Deni.

    Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG ditutup dengan kehilangan 53,4 poin di angka 6.749,6.

    Tren pelemahan ini terus berlanjut pada Selasa ini, di mana IHSG ditutup di angka 6.587,09, kehilangan 162,51 poin atau sebesar 2,41 persen.

    Terpisah, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menilai perilaku pelemahan IHSG usai diluncurkan Danantara karena pasar memang pada dasarnya wait and see.

    Menurutnya, investor pasar modal kemungkinan sedang memastikan seperti apa ke depannya kinerja BUMN setelah Danantara beroperasi. 

    “Ya mungkin kita bisa melihatkan perilaku pasar itu kan memang sering wait and see ya, mereka mungkin ingin kepastian apakah dengan adanya danantara ini akan makin membuat performance BUMN itu makin baik,” kata Bambang dalam acara Digital Economic Forum 2025, Selasa (25/2/2025). 

    Selain perilaku pasar yang wait and see, dia juga menilai adanya salah penanggapan atau mispersepsi.

    Bambang mencontohkan, adanya kekhawatiran investor saham dalam pembagian dividen oleh perusahaan pelat merah. 

    “Misalkan perusahaan-perusahaan BUMN yang biasanya ngasih dividen yang cukup generous untuk investor, barangkali akan menurunkan, padahal saya yakin itu tidak menjadi bagian dari strategi,” imbuhnya.

    Bambang menegaskan, kepentingan investor yang masuk ke pasar saham, tetap akan jadi perhatian dari seluruh perusahaan BUMN yang sudah melantai di lantai bursa.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 

     

  • Bank Nasional Siap Dukung Industri Galangan Kapal Lokal

    Bank Nasional Siap Dukung Industri Galangan Kapal Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai bagian dari himpunan bank milik negara (Himbara) berkomitmen mendorong pertumbuhan industri galangan kapal dalam negeri. Dukungan diberikan melalui pembiayaan bagi industri galangan kapal untuk mengembangkan kapasitasnya.

    VP Sector Shipping Industri Bank Mandiri, Anjar YT menuturkan, ekosistem galangan kapal dinilai semakin baik dalam 2-3 tahun terakhir ini. Hal ini tercermin dari suplai demand dari kapal, dari sisi hulu hingga logistik.

    Dia melihat ada tren penambahan kapal, seiring dengan gencarnya hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Anjar menegaskan, Bank Mandiri serius mendukung industri pelayaran dan galangan.

    “Dari Bank Mandiri terhadap industri maritim, kalau dari kami support pembiayaan pasti, mendukung yang sudah ada realisasinya, kami serius garap industri ini untuk dukung pembiayaan shipping dan galangan,” ujar dia dalam Indonesia Maritime Talk 2025, Selasa (25/2/2025).

    Anjar menambahkan Industri pelayaran dan galangan kapal di Indonesia masih menarik, mengingat kondisi pasarnya masih cerah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pembiayaan di sektor ini akan dipengaruhi sisi ekonomi makro seperti kenaikan suku bunga maupun surat berharga yang berpengaruh terhadap cost of fund (CoF).

    “Kita sampaikan industri ini masih menarik dari kondisi market di support perkapalannya dari hulu galangannya. Dari suku bunga tentu akan dipengaruhi sisi makro baik dari BI rate, SBN dan beberapa instrumen surat berharga yang berpengaruh ke cost of fund,” tandasnya.

    (rah/rah)

  • Kejagung Sita Uang Tunai Lebih Rp565 M dari Kasus Korupsi Impor Gula

    Kejagung Sita Uang Tunai Lebih Rp565 M dari Kasus Korupsi Impor Gula

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyita uang tunai senilai Rp565.339.071.925,25. Penyitaan dilakukan pada Selasa 25 Februari 2025, dalam perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016.

    Tim Penyidik melakukan penyidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan:

    1. Nomor: PRIN-02/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka TWN.
    2. Nomor: PRIN-03/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka WN.
    3. Nomor: PRIN-04/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka HS.
    4. Nomor: PRIN-05/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka IS.
    5. Nomor: PRIN-06/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka TSEP.
    6. Nomor: PRIN-07/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka HAT.
    7. Nomor: PRIN-08/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka ASB.
    8. Nomor: PRIN-09/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka HFH.
    9. Nomor: PRIN-10/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, atas nama Tersangka ES.

    “Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh Penyidik sejumlah Rp565.339.071.925,25 saat ini dititipkan di Rekening Penampung Lainnya (RPL) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. (K.3.3.1),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar dakam keterangan resmi, Selasa (25/2/2025).

    Dia pun menjabarkan kasus posisi dalam perkara ini, berikut detailnya:

    • Pada tahun 2015 s.d. tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula di pasaran Tersangka TTL selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah kepada 9 (sembilan) perusahaan swasta yaitu Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Product (AP), Tersangka WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), Tersangka HS selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), Tersangka IS selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry (MSI), Tersangka ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), Tersangka TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene, Tersangka HAT selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional (DSI), Tersangka HFH selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur (BMM), serta Tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM) untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP)

    • Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga gula seharusnya yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN yang ditunjuk Pemerintah dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan operasi pasar

    • Selain itu pemberian Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan yang ditandatangani Tersangka TTL selaku Menteri Perdagangan dan Karyanto Suprih selaku Pit. Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait

    • Kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar Rp578.105.411.622,47.

    Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, Tim Penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka, yaitu:

    1. Tersangka TWN (PT Angels Products)
    2. Tersangka WN (PT Andalan Furnindo)
    3. Tersangka HS (PT Sentra Usahatama Jaya)
    4. Tersangka IS (PT Medan Sugar Industry)
    5. Tersangka TSEP (PT Makassar Tene)
    6. Tersangka HAT (PT Duta Sugar International)
    7. Tersangka ASB (PT Kebun Tebu Mas)
    8. Tersangka HFH (PT Berkah Manis Makmur
    9. Tersangka ES (PT Permata Dunia Sukses Utama).

    Foto: Penyitaan Uang Tunai Rp565 Miliar dalam Perkara Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. (Dok. Kejagung)
    Penyitaan Uang Tunai Rp565 Miliar dalam Perkara Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. (Dok. Kejagung)

    (dce/dce)

  • Resmi Diluncurkan, Ini Visi dan Misi BPI Danantara – Page 3

    Resmi Diluncurkan, Ini Visi dan Misi BPI Danantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Negara yang diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset yang lebih efektif. Dengan modal kelolaan yang mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun, Danantara berambisi untuk menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia.

    Saat peluncuran, Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak pihak yang meragukan konsep Danantara Indonesia. “Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia,” ungkap Prabowo dalam Peluncuran Danantara Indonesia di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (25/2/2025).

    Namun, Prabowo memandang keraguan dan pertanyaan masyarakat itu sebagai satu hal yang wajar. Pasalnya, inisiatif bentuk Danantara Indonesia belum pernah ada sebelumnya.

    “Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” kata dia.

    Tugas pertama Danantara adalah pengelolaan dividen BUMN. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola dividen dari berbagai BUMN, termasuk yang berada di bawah Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Dividen yang dikelola ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan strategis dalam pengelolaan aset negara. Dengan cara ini, Danantara berperan penting dalam memastikan bahwa kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

    Selanjutnya, Danantara juga memiliki tugas penting dalam pengelolaan aset negara. Sebagai perusahaan induk, Danantara mengelola sejumlah BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan pengelolaan yang lebih produktif, Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla menyampaikan proses pengalihan saham kepemilikan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dilakukan bertahap.

    Dia menjelaskan, pada tahap awal akan ada 7 BUMN yang sahamnya di-inbreng ke Danantara. Secara bertahap, seluruh BUMN akan dikelola oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Sejauh ini, seperti itu rencananya, jadi kalau sekarang mungkin yang 7 dulu,” kata Putri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

    Kemudian, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Putri mengatakan, sesuai rencana, semua BUMN akan pindah ke Danantara. Namun, dia belum berbicara banyak mengenai tahapannya tersebut.

    “Tapi nanti kemudian semuanya. Kita kalau sudah ada informasi lebih lanjut nanti kita kasih informasinya,” tandasnya.

    Seluruh BUMN Masuk Danantara

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi meluncur. Nantinya, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan seluruh BUMN akan dikelola di Danantara. Sebelumnya, santer terdengar ada 7 BUMN raksasa yang akan lebih dulu masuk.

    “Oh seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7,” kata Dony di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    PT PLN (Persero)
    PT Pertamina (Persero)
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Maksimal Akhir Maret 2025

    Wakil Menteri BUMN ini memastikan tidak hanya 7 BUMN dengan aset terbesar itu yang akan dikelola. Tapi seluruh BUMN kepemilikan sahamnya harus diimbreng ke Danantara maksimal akhir Maret 2025 mendatang. Waktu tersebut sejalan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Sebelum RUPS sudah harus pindah ke (Danantara), diimbrengkan ke Danantara,” ungkapnya.

    “Bulan, bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (harus imbreng saham),” imbuhnya.

    Dia memastikan BUMN lain yang bergerak di sektor pangan hingga aviasi pun masuk kedalam hitungannya.

  • Kejagung Sita Rp565 Miliar Terkait Kasus Impor Gula, Tak Ada dari Tom Lembong

    Kejagung Sita Rp565 Miliar Terkait Kasus Impor Gula, Tak Ada dari Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita Rp565 miliar dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendag periode 2015-2016. Namun, tidak ada dana yang disita dari eks Mendag Tom Lembong. 

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan penyitaan itu dilakukan oleh direktorat jaksa agung tindak pidana khusus (Jampidsus) terhadap 9 tersangka swasta.

    “Bahwa pada hari ini tepatnya selasa tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada direktorat penyidikan Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp565,3 miliar,” ujarnya di Kejagung, Selasa (25/2/2025).

    Kemudian, Qohar merincikan uang paling banyak disita berasal dari TWN selaku Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products sebesar Rp150 miliar.

    Selanjutnya, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo senilai Rp60 miliar; Hansen Setiawan selaku Dirut PT Sentra Usahatama Jaya senilai Rp41 miliar. Kejagung tidak menyebutkan kerugian negara yang disita dari eks Mendag Tom Lembong.

    Adapun, untuk selanjutnya uang ratusan miliar itu bakal disimpan di rekening penampungan lain pada Jampidsus di Bank Mandiri.

    “Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah Rp565,3 miliar dititipkan di rekening penampungan lain pada Jampidsus di Bank Mandiri,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 11 tersangka. Dua dari tersangka itu adalah eks Menteri Perdagangan RI Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Kemudian, sembilan tersangka lainnya merupakan bos dari perusahaan swasta. Dugaannya, sembilan orang itu beserta Tom dan Charles diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Adapun, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

  • Respectful Workplace Policy jadi Upaya Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif

    Respectful Workplace Policy jadi Upaya Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif

    Jakarta: Bank Mandiri terus berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan akselerasi prestasi untuk percepatan ekonomi negeri, Bank Mandiri menghadirkan Respectful Workplace Policy (RWP) guna membangun budaya kerja yang bebas diskriminasi dan berbasis integritas, sekaligus memberikan nilai tambah bagi karyawan.
     
    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh karyawan mendapatkan perlakuan setara, bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan bentuk kekerasan lainnya. Sebagai langkah konkret, Bank Mandiri mengadopsi standar Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) dalam operasionalnya.
     
    Hal ini mencakup rekrutmen berbasis meritokrasi, pelatihan tanpa bias gender, serta promosi dan kompensasi yang adil. Strategi ini mencerminkan upaya Bank Mandiri dalam mendukung pilar sosial ESG, yang semakin diperhatikan oleh investor dan pemangku kepentingan global.
     
    Dalam Laporan Keberlanjutan 2023, Bank Mandiri melaporkan bahwa perempuan berkontribusi 52 persen dari total tenaga kerja, dengan 46 persen posisi manajerial dan direktur diisi oleh perempuan. Data ini menempatkan Bank Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang berhasil dalam implementasi gender equality.
     

    Selain itu, prinsip equal pay for equal work juga diterapkan dengan memastikan rasio gaji karyawan laki-laki dan perempuan tetap seimbang, yaitu 1:1, berbasis kinerja tanpa bias gender.

    Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, menegaskan bahwa prinsip keadilan berbasis kompetensi menjadi landasan utama dalam kebijakan SDM perusahaan. “Sejak awal proses rekrutmen, kami tidak memprioritaskan gender, suku, ras, atau agama tertentu. Semua karyawan memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan potensi mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 25 Februari 2025.
     
    Sebagai bagian dari upaya mendukung pemberdayaan karyawan perempuan, Bank Mandiri turut menginisiasi Srikandi Mandiri. Sejak diluncurkan pada tiga tahun silam, Srikandi Mandiri terus berkembang melalui dua inisiatif utama. 
     
    Pertama, Kepemimpinan Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan perempuan dalam perusahaan. Kedua, Perempuan dalam Masyarakat, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan sosial.
     
    Program ini tidak hanya mencerminkan komitmen Bank Mandiri terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 5 (Gender Equality) dan 8 (Decent Work and Economic Growth), tetapi juga memperkuat citra perusahaan sebagai institusi yang progresif dalam aspek sosial ESG.
     

    Untuk memastikan implementasi RWP berjalan efektif, Bank Mandiri menerapkan Whistle Blowing System (WBS) dan kanal pengaduan berbasis website internal guna melindungi pelapor serta meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Langkah ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), menegaskan komitmen Bank Mandiri terhadap tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial.
     
    Dengan terus memperkuat kebijakan inklusi dan keberagaman, Bank Mandiri semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam keberlanjutan perbankan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan dalam indeks ESG tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas.
     
    “Program People Development Bank Mandiri secara khusus dirancang secara fokus dan sistematis dengan tujuan melahirkan Mandirian yang Jago Kerja, Pinter Kerja, Berakhlak Mulia, dan Happy Luar Biasa. Melalui program ini, setiap Mandirian diharapkan mampu menghasilkan kinerja terbaik, bahkan melampaui ekspektasi dan berkontribusi positif untuk Bank Mandiri dan untuk Indonesia,” kata Agus.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Erick Thohir Pastikan Danantara Beroperasi Secara Transparan dan Profesional

    Erick Thohir Pastikan Danantara Beroperasi Secara Transparan dan Profesional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bekerja secara transparan.

    Hal itu dia ungkapkan usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pengawas Danantara.

    “Tentunya, kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional,” kata Erick melalui akun Instagram resminya, @erickthohir, Senin (24/2/2025).

    Dia mengaku berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Danantara.

    Menurut Erick, peluncuran Danantara merupakan langkah untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Peluncuran Danantara hari ini menandai langkah penting kita sebagai bangsa untuk memastikan hilirisasi dan percepatan industrialisasi terus berjalan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun,” tutur Erick.

    Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada Senin (24/2/2025) kemarin. Peresmian tersebut ditandai saat Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Menurut Prabowo, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,01 triliun.  

    Presiden ke-8 RI itu juga menyatakan bahwa ketujuh BUMN akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

    Berikut 7 BUMN yang Dikelola Danantara Indonesia:

    1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

    2. PT Pertamina (Persero)  

    3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)

    4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)

    5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

    6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

    7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

  • Pangdam Mulawarman dan Kapolda Kaltara Tegas Selesaikan Kasus, Detik-detik Mapolres Tarakan Diserbu – Halaman all

    Pangdam Mulawarman dan Kapolda Kaltara Tegas Selesaikan Kasus, Detik-detik Mapolres Tarakan Diserbu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Hary Sudwijanto sepakat menindak tegas kasus penganiayaan terhadap lima anggota polisi Polres Tarakan.

    Lima korban mengalami luka-luka yang didominasi luka pada bagian kepala.

    Mereka dianiaya oleh sekitar 20 oknum TNI yang datang dengan satu truk menyerbu Mapolres Tarakan pada Senin (24/2/2025) malam.

    Selain menganiaya lima polisi, rombongan oknum TNI kabarnya juga merusak fasilitas mapolres.

    Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, melalui Kapendam VI Mulawarman, Kolonel Kav Kristiyanto, membenarkan kejadian tersebut.

    “Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri,” jelasnya saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Selasa (25/2/2025) pagi.

    “Namun, itu masih dugaan dan saat ini sedang diperiksa lebih lanjut,” ujarnya.

    Ia juga menyebut, Pangdam VI Mulawarman telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara, serta Danrem 091 yang membawahi wilayah Tarakan, untuk menyelesaikan kasus ini.

    Saat ini kata dia, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan.

    “Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya akan kami informasikan kemudian,” tambahnya.

    Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detil karena masih dalam tahapan penyelidikan.

    “Belum (motifnya) belum tau, karena ini kan masih penyelidikan, yang jelas itu kemungkinan ada kaitannya dengan kesalahpahaman yang dulu-dulu,”pungkasnya.

    Sebelumnya, insiden penyerangan mapolres Tarakan itu sempat terekam video oleh warga dan kemudian tersebar di berbagai media sosial termasuk grup WhatsApp. 

    Kapendam juga mengatakan bahwa saat ini pihak Kodam IV Mulawarman dan Kodim Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak Polres Tarakan dan Polda Kaltara guna menyelesaikan persoalan ini.

    Detik-detik Mapolres Diserang

    MENCEKAM – Detik-detik mencekam saat orang tak dikenal masuk ke Polres Tarakan dan melakukan penyerangan hingga pemukulan kepada personel Polres Tarakan, Senin (24/2/2025) malam. DOKUMENTASI ISTIMEWA (Tangkapan layar via Tribun Kaltara)

    Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga oknum Anggota TNI sekitar pukul 23.00 WITA.

    Dalam insiden tersebut lima personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak.

    Informasi yang dihimpun, sekitar pukul 22.45 WITA, sekelompok oknum TNI yang berjumlah sekitar 20 orang tiba di depan Bank Mandiri di Jalan Yos Sudarso menggunakan truk berwarna hijau.

    Mereka kemudian berjalan kaki menuju Mako Polres Tarakan sambil membawa batu, kayu, dan besi.

    Setibanya di Polres Tarakan, kelompok tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap dua anggota polisi yang sedang berjaga, yakni Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan.

    Tak hanya itu, mereka juga melakukan perusakan terhadap fasilitas di kantor kepolisian tersebut.

    Saat patroli piket tiba di lokasi, situasi semakin memanas.

    Oknum anggota TNI tersebut mengejar anggota polisi berpakaian dinas hingga ke Jalan Yos Sudarso, tepatnya di sekitar McDonald’s.

    Bripda I Putu Anugerah menjadi korban pengeroyokan, bahkan senjata laras panjang yang dibawanya turut dirampas.

    Akibat kejadian ini, lima anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK.

    Berikut identitas korban dan luka yang dialami:

    1.Bripda Muhammad Nur Rizky – Luka robek di kepala bagian atas dan lebam di lengan kiri.

    2.Bripda I Putu Anugerah – Luka robek di kepala bagian belakang.

    3.Bripda Fauzan Hidayat – Luka lebam di kepala dan tangan.

    4.Bripda Rahmat Kurniawan – Luka lebam di pipi kanan-kiri dan kedua lengan.

    5.Bripda Richard Pasambo – Luka lebam di kepala bagian kiri.

    Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan, meja dan kursi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    Selain itu, kaca ruang SPKT Polres Tarakan.

    Dua kaca ruang Kapolres Tarakan.

    Satu pintu kaca ruang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    Dalam insiden ini, para pelaku diduga menggunakan berbagai alat untuk melakukan serangan, antara lain batu, kayu, besi, serta diduga membawa senjata api laras pendek (airsoft gun) dan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit.

    7 Titik Kerusakan

    RUSAK PARAH – Salah satu titik kerusakan yang terparah pasca insiden penyerangan Mako Polres Tarakan yang dilakukan oknum TNI, tadi malam, Selasa (24/2/2025).

    Situasi Mako Polres Tarakan pasca penyerangan yang dilakukan sekelompok Oknum TNI kini aktivitas kembali normal. 

    Terlihat ada tujuh titik  kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan.  

    Pantauan TribunKaltara.com, Selasa (25/2/2025) tampak Mako Polres Tarakan kondusif, sejak pagi tadi hingga siang ini pukul 09.48 WITA. Beberapa masyarakat hilir mudik masuk dan keluar dari Mako Polres Tarakan untuk melakukan pengurusan administrasi.

    Terlihat personel polisi ditempatkan lebih banyak dari biasanya. Bahkan personel dari Polisi Militer (POM) ikut berjaga di lokasi. Begitu juga alutsista berupa mobil Ditsamapta yang disiagakan di halaman Mako Polres Tarakan. 

    Tampak ada tujuh kerusakan di Mako Polres Tarakan.

    Pertama di pintu penjagaan, kipas, kursi dan menja mengalami kerusakan. 

    Kedua, di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan sebelah kanan dengan ketebalan 9 sentimeter pecah diduga dihantam kayu.

    Ketiga, dinding 1,5 meter dan tinggi 3 meter serta pintu penerimaan laporan SPKT.juga rusak parah.

    Keempat dan kelima di gedung utama Mako Polres Tarakan ada tiga sisi dinding kaca pecah. 

    Keenam, pintu masuk ruang pelayanan terpadu front office ETLE rusak begitu pula dengan bagian pintu kiri terbuat dari kaca pecah rusak berlubang.

    Ketujuh, dua jendela yang terbuat dari kaca pecah. Semua kerusakan diperkirakan 100 persen dan harus diganti kaca baru. 

    Sampai pukul 09.55 WITA, belum ada keterangan resmi dari Kapolres Tarakan terkait kronologi kejadian penyerangan Mako Polres Tarakan. 

    Di lokasi kejadian perkara (TKP) dari Pom AD sudah melakukan olah TKP begitu pula dengan Polres Tarakan. 

    Terlihat Dandim 0907 Tarakan memasuki ruang Kapolres Tarakan. Begitu juga dari perwakilan Polda Kaltara. Sampai saat ini dari Kapolres Tarakan belum berhasil diwawancarai. Awak media masih menunggu keterangan resmi. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Ada Tujuh Titik Kerusakan di Mako Polres Tarakan Pasca Penyerangan, Situasinya Kini Kembali Normal

    (Tribunnews.com/Tribunkaltim.co/Zainul Marsyafi/TribunKaltara.com/Andi Pausiah)

  • Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara resmi diluncurkan. Badan baru ini akan mengelola uang ribuan triliun. Tahap pertama ada sekitar US$20 miliar. Namun ke depan, total aset pengelolaan Danantara cukup fantastis, bisa mencapai US$900 miliar atau lebih dari Rp14.000 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan secara langsung BPI Danantara. Ada harapan besar. Dia ingin, Danantara bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Bisa menjadi instrumen pembangunan untuk mengelola kekayaan nasional. Pada akhirnya bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya, Senin (25/2/2025).

    Danantara lahir dengan berbagai macam keistimewaan. Badan ini langsung di bawah presiden. Selain itu, Danantara juga akan mengelola 7 BUMN jumbo, yang selama ini menjadi mesin uang bagi negara. Ketujuh BUMN itu antara lain, Pertamina, Mind ID, PLN, Telkom, Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI).

    Menariknya, kendati mengelola aset yang cukup besar, Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, telah memberikan sejumlah pagar pengaman bagi Danantara. Salah satunya adalah penegasan bahwa keuntungan dan kerugian Badan bukanlah kerugian negara. 

    Artinya, jika Danantara mengalami memperoleh laba, maka labanya akan dianggap sebagai keuntungan Danantara. Sementara itu, negara tetap akan memperoleh bagian dari laba Danantara, hanya saja mekanismenya, laba akan disetor ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko dalam kerugian berinvestasi.

    Danantara juga mengambil alih tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan dividen. Selama ini, pengelolaan dividen BUMN disetor ke Kemenkeu dan akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan.

    Setoran Dividen BUMN 2021-2025

    Tahun
    Jumlah (Triliun)
    Tumbuh (%)

    2021
    30,5
     -53,8

    2022
    40,6
    33,1

    2023
    82,1
    102,1

    2024
    85,8
    4,6

    2025
    90
    4,8

    Sumber: Nota Keuangan APBN 2025. (2024 outlook, 2025 target APBN)

    Namun demikian, dalam beleid yang baru, terjadi pergeseran dalam pengelolaan modal BUMN. Modal yang disuntik oleh negara akan dianggap sebagai modal perseroan, sehingga keuntungannya, akan dianggap sebagai keuntungan BUMN.

    Sementara itu, dividen BUMN juga tidak langsung disetor ke negara, tetapi akan dikelola oleh Danantara. Badan juga memiliki kewenangan untuk menentukan penambahan dan pengurangan pernyataan modal negara alias PMN yang bersumber dari dividen BUMN. Sayangnya, pihak otoritas fiskal belum bersedia menanggapi perubahan pengelolaan dividen tersebut.

    Kewenangan yang begitu besar Danantara bukannya tanpa risiko. Apalagi, saat ini indeks perspesi korupsi atau corruption perception index, masih di angka 37 naik tipis dan di peringkat 99 global. Indonesia masih jauh di bawah saingan terdekatnya, Vietnam. Ada masalah dari sisi governance. Di sisi lain, pengelola Danantara juga perlu belajar dari 1Malaysia Development Berhad alias 1MDB yang justru memunculkan skandal korupsi terbesar di negeri jiran.

    Adapun Prabowo sendiri telah menunjuk Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, dan Pandu Patria Sjahrir untuk mengelola Danantara. Sementara itu, Erick Thohir, Muliaman Hadad, hingga Sri Mulyani Indrawati bertindak untuk mengawasi pengelolaan Danantara.

    Kepala negara juga melibatkan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke 7 Joko Widodo beserta organisasi agama mulai dari PBNU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Wali Gereja untuk bertindak sebagai dewan penasihat.

    Tak hanya itu, Prabowo menegaskan, pengelolaan investasi oleh BPI Danantara harus dilaksanakan dengan transparan dan sangat hati-hati. Oleh sebab itu, menurutnya Danantara bisa diaudit oleh siapa pun. Kalau merujuk kepada UU No.1/2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara.  

    “Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” tegas Prabowo.

    Diawasi Ketat BPK hingga Presiden

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan entitas yang dipimpinnya tak terlepas dari tata kelola audit dan pengawasan yang akan sangat ketat dan transparan. 

    Apalagi, kata Rosan, Danantara adalah badan yang akan diawasi secara intensif karena laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Indonesia.

    “Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak terlibat dalam pengawasan ini karena kita langsung melapor kepada Bapak Presiden, dan itu tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi, pertanggungjawaban kita akan langsung ke Presiden,” katanya kemarin.

    BPI Danantara./IlustrasiPerbesar

    Di sisi lain, Presiden ke 6 Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan bahwa menegaskan pihaknya akan mengawal Danantara.  “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita,” ujarnya.

    SBY ingin Danantara tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir rakyat. “Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” tutur Presiden RI ke-6 tersebut.

    Sorotan Ekonom

    Adapun Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebelum Danantara resmi beroperasi.

    Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, katanya, yaitu integrasi antar-BUMN, tata kelola, pengawasan, dan manajemen.  Dia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan presisi dan ketegasan, skema ini berpotensi menjadi jebakan birokrasi baru yang justru memperlambat kinerja BUMN.

    “Alih-alih menciptakan sinergi, tanpa strategi yang solid, penggabungan ini bisa melahirkan konglomerasi kompleks yang lamban dalam pengambilan keputusan dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika tata kelola tidak profesional dan transparan, maka Danantara bisa berubah menjadi alat sentralisasi kekuasaan atas aset strategis negara yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan kepentingan nasional secara luas.

    Secara konseptual, Danantara menjanjikan efisiensi dan daya saing BUMN serta aset negara yang strategis. Namun, Rizal mengingatkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih berbahaya jika tidak dikendalikan dengan disiplin manajerial yang ekstrem.

    “Kehilangan otonomi masing-masing BUMN bisa menjadi bumerang, menyebabkan perusahaan-perusahaan strategis justru kehilangan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis,” imbuh.