Xcloud.id

BUMN: Bank Mandiri

  • RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • Prabowo Minta Komisaris Bank BUMN Dirampingkan – Page 3

    Prabowo Minta Komisaris Bank BUMN Dirampingkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN. Selain itu, Prabowo juga memminta agar posisi komisaris BUMN hanya diisi oleh para profesional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (26/3/2025).  Airlangga menyebut, langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.

    Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

    Ketika ditanya terkait komposisi komisaris ke depan, Airlangga menyatakan bahwa hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Namun, ia memastikan bahwa jumlahnya akan lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa jajaran komisaris bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Itu arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur kementerian teknis UMKM,” ujarnya.

  • Lonjakan rasio dividen jadi cara Bank Mandiri tarik investor

    Lonjakan rasio dividen jadi cara Bank Mandiri tarik investor

    Ilustrasi – Pelaku UMKM menggunakan layanan perbankan secara digital dari Bank Mandiri. ANTARA/HO-Bank Mandiri

    Ekonom: Lonjakan rasio dividen jadi cara Bank Mandiri tarik investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan lonjakan rasio pembagian dividen Bank Mandiri menjadi 78 persen merupakan strategi untuk menarik minat investor.

    Rasio pembagian dividen (dividend pay out ratio) Bank Mandiri tahun buku 2024 naik signifikan menjadi 78 persen, sementara selama tahun buku 2019-2023, rasio pembagian dividen perseroan tercatat hanya 60 persen.

    “Kenaikan ini tampaknya lebih mencerminkan strategi jangka pendek untuk meningkatkan daya tarik saham di mata investor,” ujar Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, ia menuturkan upaya tersebut juga dapat menambah kepercayaan para pelaku pasar terhadap prospek kinerja perseroan. Meskipun begitu, ia menyampaikan peningkatan dividend pay out ratio tersebut harus disikapi dengan hati-hati, terutama terkait ruang fiskal perseroan.

    “Langkah ini menyisakan pertanyaan mengenai ruang fiskal Bank Mandiri untuk ekspansi organik, transformasi digital, dan mitigasi risiko ke depan, khususnya dalam konteks ketidakpastian global dan domestik,” kata Rizal.

    Selain peningkatan rasio dividen, ia menuturkan rencana buyback saham senilai Rp1,17 triliun juga dapat memperkuat persepsi para pelaku pasar terhadap fundamental perseroan. Namun, ia menyatakan langkah buyback tersebut juga dapat menciptakan distorsi harga saham yang bersifat sementara, dan bukan cerminan nilai intrinsik yang sesungguhnya.

    Rizal juga menyampaikan walaupun buyback dapat memperbaiki rasio keuangan terkait earnings per share (EPS) dan return on equity (ROE), tapi secara substansi langkah tersebut tidak menciptakan nilai tambah baru bagi produktivitas maupun pertumbuhan aset perusahaan.

    “Jika dana yang digunakan adalah dana internal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk peningkatan kredit UMKM, ekspansi sektor strategis, atau digitalisasi sistem perbankan, maka strategi ini patut dikritisi karena berpotensi mengorbankan misi intermediasi jangka panjang,” ucapnya.

    Rizal pun berharap perubahan jajaran komisaris dan direksi Bank Mandiri melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025, yang salah satunya posisi wakil direktur utama yang kini dipegang oleh Riduan, dapat membawa pergeseran kebijakan strategis dan penataan ulang arah manajerial.

    Sementara, penunjukan kembali Darmawan Junaidi sebagai direktur utama bisa diartikan sebagai sinyal kontinuitas kinerja perseroan.

    “Pasar akan membaca perubahan ini melalui aksi nyata dalam strategi ekspansi, efisiensi operasional, dan peran Bank Mandiri dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional. Jika tidak diiringi dengan perbaikan tata kelola dan inovasi, maka perubahan pengurus bisa saja dinilai sekadar rotasi kelembagaan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembelian kembali (buyback) saham yang sudah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Hal tersebut sebagaimana diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    RUPS BNI 2025 menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock).

    Ini guna pelaksanaan program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat dan/atau pengalihan lain yang sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan.

    Buyback

    BBRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun, sebagaimana RUPST pada Senin, 24 Maret 2025.

    Sementara BMRI menyetujui rencana melakukan buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, sebagaimana RUPST pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Buyback saham akan dilakukan lewat Bursa Efek dan di luar Bursa Efek, secara bertahap atau sekaligus serta diselesaikan paling lama 12 bulan usai tanggal RUPST.

    Ini dilakukan guna memperkuat kepercayaan investor dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, yang mana pendanaan dalam buyback berasal dari kas internal perusahaan.

    OJK menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback saham tanpa melalui RUPS, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS sudah disampaikan pada direksi perusahaan terbuka lewat surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, mengurangi tekanan dan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal pada 3 Maret 2025.

    Jadwal RUPS BNI 2025

    RUPST BNI 2025 pada awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal tersebut selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 dan BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.

    Penyesuaian dilakukan, memastikan semua kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Akui Komisaris dan Direksi Bank BUMN Terlalu Gemuk

    Prabowo Akui Komisaris dan Direksi Bank BUMN Terlalu Gemuk

    Prabowo Akui Komisaris dan Direksi Bank BUMN Terlalu Gemuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengungkapkan bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    telah memerintahkan agar
    struktur manajemen

    BUMN perbankan
    dibuat lebih ringkas.
    Prabowo disebut mengakui bahwa jajaran direksi dan komisaris di bank BUMN saat ini terlalu gemuk.
    “Nah, itu sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” ujar Airlangga, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
    Prabowo, kata Airlangga, juga meminta agar direksi dan komisaris bank BUMN diisi oleh orang-orang profesional saja.
    Dia lantas memberi contoh jajaran di Bank Mandiri dan BRI yang bisa diterima investor dengan baik.
    “Baik dari direksi maupun komisarisnya, diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya,” ujar dia.
    “Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi, kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga kalau untuk BRI unsur kementerian teknis,” imbuh Airlangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi memutuskan untuk mempertahankan Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 26 Maret 2025.

    Keputusan ini mempertegas posisi Nixon yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023.

    Nixon LP Napitupulu Tetap Nahkodai BTN

    Dalam RUPST tersebut, pemegang saham sepakat mempertahankan Nixon di posisi puncak kepemimpinan BTN. Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

    Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BTN, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    Nixon LP Napitupulu sendiri tercatat telah bergabung di jajaran direksi BTN sejak Maret 2017 dan naik sebagai Direktur Utama pada Maret 2023. Sementara Oni sudah lebih dulu menjabat sebagai direktur sejak 2015, kemudian sempat berkarier di Perum Perumnas sebelum kembali ke BTN sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2023.

    Keputusan RUPS: Dividen Rp 751,8 Miliar

    Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Nixon, RUPST BTN 2025 juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham. Dividen tersebut merupakan 25% dari laba bersih tahun buku 2025.

    BTN sendiri mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga BTN tumbuh 4,5% menjadi Rp 29,55 triliun, meskipun diiringi kenaikan beban bunga sebesar 21,9% menjadi Rp 17,84 triliun. Hal ini membuat pendapatan bunga bersih turun 14,1% menjadi Rp 11,73 triliun.

    Namun, BTN mencatat kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17,6% menjadi Rp 4,61 triliun. Meski beban operasional juga naik 12,1% menjadi Rp 10,44 triliun, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 357,97 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

    Profil Lengkap Nixon LP Napitupulu

    Nixon LP Napitupulu merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 25 Juli 1969. Ia bukanlah sosok baru di dunia perbankan. Kariernya dimulai di PT Bank Ekspor Impor (Persero) pada tahun 1995, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 1999 sebagai Manager Business Performance Management Group.

    Perjalanan karier Nixon kian bersinar saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen pada tahun 2015. Pada 2017, ia kemudian bergabung dengan BTN sebagai Direktur Collection, Asset Management & Legal. Selanjutnya, Nixon dipercaya mengemban jabatan Direktur Finance, Planning & Treasury BTN pada November 2019 hingga Maret 2021.

    Sejak Maret 2021, Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. Akhirnya, pada Maret 2023, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN dan kini kembali mendapatkan kepercayaan pemegang saham untuk melanjutkan kepemimpinannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    BTN juga meminta restu pemegang saham untuk pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) serta akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) dalam RUPST ini.

    BTN membukukan laba bersih sebesar Rp3 triliun pada akhir 2024, menurun sekitar 14 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih 2023 yang sebesar Rp3,5 triliun.

    Dari sisi intermediasi, bank yang berfokus pada kredit perumahan ini telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp357,97 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan.

    Sedangkan dari sisi penghimpunan simpanan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tercatat tumbuh 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp381,67 triliun.

    Pada 2025, BTN pun optimistis aset perseroan dapat mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang solid.

    Sebelumnya, RUPST BTN dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2025 namun diubah menjadi 26 Maret 2025. Perubahan ini selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Selama tiga hari berturut-turut, Himbara dijadwalkan untuk melangsungkan RUPST yang dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin, 24 Maret 2025 dengan hasil RUPST salah satunya menyetujui pembagian dividen senilai Rp51,73 triliun dengan dividend payout ratio 86 persen.

    Kemudian pada Selasa, 25 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen Rp43,5 triliun dengan dividend payout ratio 78 persen. Terbaru pada Rabu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen Rp13,95 triliun dengan dividend payout ratio 65 persen.

     

     

  • Siapa Alexandra Askandar? Ini Profil Wadirut BNI yang Baru

    Siapa Alexandra Askandar? Ini Profil Wadirut BNI yang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menunjuk Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

    Penetapan Alexandra sebagai Wadirut baru diumumkan dalam RUPS di Menara BNI, Jakarta, hari ini, Rabu, 26 Maret 2025.

    Berikut profil Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama BBNI baru yang ditetapkan dalam RUPS BNI 2025.

    Profil Alexandra Askandar

    Ia sebelumnya menjabat sebagai Wadirut Bank Mandiri. Kini ia akan mendampingi Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI.

    Alexandra mempunyai pengalaman yang panjang di sektor perbankan, khususnya di Bank Mandiri.

    Kariernya di bank pelat merah tersebut dimulai sejak tahun 2000 sebagai Assistant Vice President.

    Alexandra Askandar menempati berbagai posisi strategis, termasuk Vice President Corporate Banking sampai 2008 dan Senior Vice President di unit yang sama 2009-2016.

    Dedikasi dan kepiawaiannya dalam dunia perbankan membuatnya dipercaya sebagai Senior Executive Vice President.

    Pihaknya menjabat sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas tahun 2018, dan diangkat menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri periode 2018-2019.

    Prestasi Alexandra Askandar

    Kariernya terus menanjak sampai menduduki posisi Direktur Corporate Banking periode 2019-2020.

    Keberhasilannya di posisi ini membawanya ke jabatan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Oktober 2020.

    Bank Mandiri berhasil mencetak berbagai prestasi dan memperkuat posisinya di industri perbankan nasional di bawah kepemimpinannya.

    Salah satu pengakuan atas kiprahnya merupakan penghargaan Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector dan SOE 2022.

    Alexandra Askandar adalah lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, gelar Master of Business Administration (MBA) dari Boston University, Amerika Serikat.

    Menteri BUMN Erick Thohir juga menilai Alexandra sebagai salah satu figur perempuan berbakat di sektor BUMN.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Putrama Wahju Setyawan Resmi Jadi Direktur Utama BNI, Ini Profil Lengkapnya

    Putrama Wahju Setyawan Resmi Jadi Direktur Utama BNI, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menetapkan Putrama Wahju Setyawan menjadi Direktur Utama (Dirut).

    Penetapan Putrama sebagai Dirut baru sebagaimana diumumkan dalam RUPS di Menara BNI, Jakarta hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Berikut profil Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BBNI baru yang ditetapkan dalam RUPS BNI 2025.

    Profil Putrama Wahju Setyawan

    Ia memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

    Putrama menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial and Recovery BNI (2011-2014). Lalu Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Divisi Institusi (2014 -2015) dan Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery BNI (2015-2016).

    Selain itu, ia juga menjabat Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business BNI (2016) dan Direktur Bisnis Korporasi BNI (2020), Direktur Treasury dan Internasional BNI (2020), Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (2020-2022), Direktur Retail Banking BNI (2022-2024) serta Wakil Dirut BNI (Maret 2024).

    RUPS BBNI 2025

    Sumber internal BNI sudah menggadang-gadang Ia memiliki peluang besar memimpin bank pelat merah itu, yang akhirnya diputuskan secara resmi hari ini.

    BNI juga membahas persetujuan penggunaan laba bersih, penetapan gaji dan tunjangan, penunjukan akuntan publik, rencana pembelian kembali saham (buyback) serta perubahan anggaran dasar.

    RUPST BBNI awalnya dijadwalkan pada 13 Maret 2025, namun bergeser menjadi 26 Maret 2025.

    Perubahan jadwal selaras dengan bank-bank lain dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    BRI menggeser jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025 serta BTN dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.
    Penyesuaian dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai regulasi terbaru, memberi waktu cukup masing-masing perseroan mempersiapkan agenda rapat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Omar Sjawaldy Anwar, Komisaris Utama BNI yang Baru

    Profil Omar Sjawaldy Anwar, Komisaris Utama BNI yang Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melakukan perombakan menyeluruh dalam jajaran komisarisnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

    Salah satu keputusan penting dalam rapat ini adalah penunjukan Omar Sjawaldy Anwar sebagai komisaris utama menggantikan Pradjoto, yang sebelumnya menjabat sejak 2023.

    Dalam struktur baru ini, tidak ada satu pun komisaris dari periode sebelumnya yang dipertahankan, sementara jumlah anggota dewan komisaris dikurangi dari 11 menjadi enam orang.

    Profil Omar Sjawaldy Anwar

    Omar Sjawaldy Anwar lahir di Jakarta pada 1960 dan dikenal sebagai seorang profesional serta pengusaha yang memiliki pengalaman luas di berbagai sektor industri, khususnya di bidang keuangan.

    Sebelum ditunjuk sebagai komisaris utama BNI, ia menjabat sebagai executive chairman PT IBM Indonesia Technology serta presiden direktur PT Prudential Syariah Life Assurance.

    Omar merupakan putra dari Chairul Anwar, seorang tokoh asal Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Atase Perindustrian Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

    Omar menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat (AS) dengan meraih gelar Sarjana Akuntansi dari University of Maryland, College Park pada tahun 1980, kemudian melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Keuangan dari George Washington University pada tahun 1982.

    Selain itu, ia juga memegang berbagai sertifikasi profesional dalam bidang keuangan, seperti Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Life Underwriter (CLU), serta Chartered Financial Planner (CFP) dari Denver, Colorado.

    Karier profesionalnya dimulai sebagai akuntan dan analis di perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), Huffco, sebelum akhirnya bergabung dengan Citibank.

    Pada 1998, ia sempat bergabung dengan Global Mediacom, lalu melanjutkan kariernya di ABN AMRO sebagai Vice President Consumer Banking. 

    Langkahnya di dunia perbankan semakin berkembang ketika ia dipercaya menjadi bagian dari jajaran direksi Bank Mandiri pada 1999 hingga 2008, dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director.

    Setelah itu, ia menjabat sebagai Presiden Direktur Rio Tinto Indonesia pada 2008 dan Wakil Direktur Utama Pertamina pada 2009 hingga 2010.

    Pada tahun 2010, Omar bergabung dengan Trimegah Securities sebagai Direktur Utama hingga 2012. Setelah itu, ia mendirikan perusahaan konsultan keuangan True North Bridge Capital dan juga menjadi komisaris di Bank Bukopin serta Equator Securities. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

    Dengan pengalaman luas di dunia keuangan, perbankan, dan industri strategis lainnya, posisi Omar Sjawaldy Anwar menjadi komisaris utama  diharapkan dapat membawa kepemimpinan yang kuat di BNI serta berkontribusi dalam transformasi dan pertumbuhan perusahaan ke depan.